IDXChannel - Indonesia meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) setelah 98 persen dari jumlah penduduk tercatat sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). BPJS kesehatan pun memberikan penghargaan terhadap kepala daerah yang ikut membantu tercapainya hal tersebut.

Penghargaan UHC Awards 2024 secara resmi diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, di The Krakatau Grand Ballroom TMII, Kamis (8/7/2023). Penghargaan ini diserahkan kepada pemimpin daerah di 33 provinsi, serta 460 kabupaten/kota.

"Kepesertaan JKN terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai dengan 1 Agustus 2024 tercatat cakupan perlindungan kepesertaan Program JKN telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau lebih dari 98 persen dari total Penduduk (semester I tahun 2024 sejumlah 281.603.800 jiwa)," ujar Ali Ghufron dalam sambutannya di acara UHC award 2024.

Adapun kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi bagi pemerintah daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mencapai cakupan UHC dan berkomitmen mendukung Program JKN serta mendorong serta memotivasi Pemda Provinsi dan Kabupaten atau Kota lainnya untuk mencapai UHC pada 2024.

Dia menjelaskan capaian UHC ini tidak hanya berbicara tentang jumlah peserta yang besar, tetapi juga tentang bagaimana Program JKN memastikan akses yang adil dan merata untuk warga Indonesia. Guna mendukung layanan kesehatan, BPJS kesehatan bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Untuk menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagimasyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS). Upaya yang telah dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan rumah sakit terapung, yang telah melayani masyarakat di berbagai daerah terpencil.

Sejak diluncurkan, Program JKN terus menunjukkan peningkatan baik dari segi jumlah peserta maupun pengelolaan dana. Pada tahun 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, dan angka ini melonjak drastis menjadi menjadi Rp151,7 triliun pada tahun 2023.

"Yang menarik adalah kolektibilitas iuran JKN pada tahun 2023 mencapai 98,62 persen. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia sudah semakin tinggi akan pentingnya membayar iuran JKN secara rutin untuk menjaga keberlanjutan Program JKN," tutur Ghufron.

Selain itu, Indonesia mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden ISSA, Mohammed Azman, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC.

(Febrina Ratna)