TEMPO.CO, Jakarta - Nadiem Anwar Makarim baru menyerahkan jabatannya ke 3 menteri baru Pasalnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi oleh Presiden Prabowo-Gibran dipecah jadi 3 yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan.

Serah terima dilakukan di Kantor Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, pada Senin, 21 Oktober 2024. Nadiem Makarim menyerahkan jabatan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro; dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Nadiem, pendiri Gojek, mengatakan pensiun dari menteri iamengaku ingin lebih intensif bersama keluarga.

"Belum tahu. Mungkin sama keluarga saja, saya punya bayi baru," katanya.

Nadiem mundur dari posisi sebagai CEO Gojek ketika ditawari Jokowi menjadi Menteri Pendidikan pada Oktober 2019.

“Ini merupakan kehormatan yang luar biasa bagi saya. Saya merasa senang jadi orang Indonesia saat ini,” kata Nadiem waktu itu.

Terkait kesannya selama bekerja di kabinet Presiden Jokowi, Nadiem menekankan pada pentingnya dukungan Jokowi dalam berbagai transformasi pendidikan yang telah dilaksanakan.

"Tanpa dukungan beliau, saya tidak bisa melakukan begitu banyak transformasi, mulai dari kurikulum, Kampus Merdeka, hingga Asesmen Nasional. Semua itu tidak mungkin terwujud tanpa arahan dan dukungan dari Pak Jokowi," katanya.

Merdeka Belajar

Nadiem Anwar Makarim mengatakan, ia ingin menitipkan Program Merdeka Belajar untuk terus dilanjutkan pada era kabinet 2024-2029.

Hal itu disampaikan Nadiem saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat lalu, untuk berpamitan kepada Presiden Joko Widodo jelang purnatugas per 20 Oktober 2024.

"Selamat dari saya dan kalau bisa melanjutkan Merdeka Belajar, dan pasti sukses menteri berikutnya," katanya saat ditanya tentang kabinet baru.

Program Merdeka Belajar adalah inisiatif Kementerian Pendidikan yang memberikan kebebasan kepada siswa dan guru dalam proses belajar mengajar.

Tujuannya adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang fleksibel dan relevan, dengan kurikulum yang dapat disesuaikan, pilihan pembelajaran sesuai minat, dan kolaborasi antara sekolah dan masyarakat.

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan lulusan untuk tantangan dunia nyata.

Menanggapi permintaan Nadiem, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan akan mengkaji Kurikulum Merdeka yang digagas di era Nadiem.

TEMPO.CO, Jakarta - Muhammadiyah mengumumkan menerima izin usaha pertambangan atau IUP dalam Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, pada Ahad, 28 Juli 2024. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyampaikan, penerimaan IUP ini dilakukan Muhammadiyah usai mencermati masukan, kajian, dan beberapa pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024 silam.

Berdasarkan Antara, Abdul Mu’ti juga mengungkapkan, pengembangan tambang oleh ormas keagamaan Muhammadiyah akan diusahakan menjadi model usaha not for profit (tidak untuk keuntungan). Artinya, keuntungan usaha dalam pertambangan akan dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat secara luas. Adapun, pertimbangan menerima izin tambang karena kekayaan alam merupakan anugerah Allah dan manusia diberikan wewenang untuk mengelola.

“Memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan hidup material dan spiritual dengan tetap menjaga keseimbangan dan tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi,” kata Mu’ti, pada 28 Juli 2024.

Menurut Mu’ti, berdasarkan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang Pengelolaan Pertambangan dan Urgensi Transisi Energi Berkeadilan, pertambangan sebagai aktivitas mengekstraksi energi mineral dari perut bumi masuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya boleh. Selain itu, Keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar 2015 mengamanatkan PP Muhammadiyah memperkuat dakwah ekonomi, selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tabligh, dan bidang lainnya.

“Dalam mengelola tambang, Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi, serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam,” ucapnya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir juga mengungkapkan alasan utama menerima IUP tambang batu bara.

“Kami ambil langkah dan keputusan (menerima izin tambang) bukan karena ikut-ikutan atau tekanan sosial, semua aspek kami himpun jadi dasar pertimbangan kelola tambang. Lalu, kami plenokan dan konsolidasi. Jadi, ada dua pandangan hidup (pro-kontra) ini akhirnya mayoritas sampai kesimpulan PP Muhammadiyah satu kesatuan dalam pertimbangan menerima (izin tambang),” kata Haedar.

Muhammadiyah menerima IUP dengan pertimbangan panjang dan tidak bergantung pada keuntungan.

“Yang utama kami ingin adanya aspek keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat lewat usaha tambang dan usaha-usaha lain yang diberikan,” ujar Haedar.

Haedar menegaskan, Muhammadiyah adalah organisasi besar dan berpengalaman dalam amal usaha dan usaha-usaha lainnya. Saat mengelola izin tambang, hasilnya akan dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti membangun sekolah dan rumah sakit di wilayah wilayah terpencil dan kepentingan berbagai pemberdayaan masyarakat.

“Selama ini modal utama Muhammadiyah adalah kemandirian, tetapi kami akan berkolaborasi dalam berbagai usaha sehingga kita bisa berubah baik bagi kepentingan bangsa dan negara (bukan profit),” tutur Haedar.

RACHEL FARAHDIBA R | PRIBADI WICAKSONO

TEMPO.CO, Jakarta - Muhammadiyah mengumumkan menerima izin usaha pertambangan atau IUP dalam Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, pada Ahad, 28 Juli 2024. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyampaikan, penerimaan IUP ini dilakukan Muhammadiyah usai mencermati masukan, kajian, dan beberapa pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024 silam.

Berdasarkan Antara, Abdul Mu’ti juga mengungkapkan, pengembangan tambang oleh ormas keagamaan Muhammadiyah akan diusahakan menjadi model usaha not for profit (tidak untuk keuntungan). Artinya, keuntungan usaha dalam pertambangan akan dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat secara luas. Adapun, pertimbangan menerima izin tambang karena kekayaan alam merupakan anugerah Allah dan manusia diberikan wewenang untuk mengelola.

“Memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan hidup material dan spiritual dengan tetap menjaga keseimbangan dan tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi,” kata Mu’ti, pada 28 Juli 2024.

Menurut Mu’ti, berdasarkan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang Pengelolaan Pertambangan dan Urgensi Transisi Energi Berkeadilan, pertambangan sebagai aktivitas mengekstraksi energi mineral dari perut bumi masuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya boleh. Selain itu, Keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar 2015 mengamanatkan PP Muhammadiyah memperkuat dakwah ekonomi, selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tabligh, dan bidang lainnya.

“Dalam mengelola tambang, Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi, serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam,” ucapnya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir juga mengungkapkan alasan utama menerima IUP tambang batu bara.

“Kami ambil langkah dan keputusan (menerima izin tambang) bukan karena ikut-ikutan atau tekanan sosial, semua aspek kami himpun jadi dasar pertimbangan kelola tambang. Lalu, kami plenokan dan konsolidasi. Jadi, ada dua pandangan hidup (pro-kontra) ini akhirnya mayoritas sampai kesimpulan PP Muhammadiyah satu kesatuan dalam pertimbangan menerima (izin tambang),” kata Haedar.

Muhammadiyah menerima IUP dengan pertimbangan panjang dan tidak bergantung pada keuntungan.

“Yang utama kami ingin adanya aspek keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat lewat usaha tambang dan usaha-usaha lain yang diberikan,” ujar Haedar.

Haedar menegaskan, Muhammadiyah adalah organisasi besar dan berpengalaman dalam amal usaha dan usaha-usaha lainnya. Saat mengelola izin tambang, hasilnya akan dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti membangun sekolah dan rumah sakit di wilayah wilayah terpencil dan kepentingan berbagai pemberdayaan masyarakat.

“Selama ini modal utama Muhammadiyah adalah kemandirian, tetapi kami akan berkolaborasi dalam berbagai usaha sehingga kita bisa berubah baik bagi kepentingan bangsa dan negara (bukan profit),” tutur Haedar.

RACHEL FARAHDIBA R | PRIBADI WICAKSONO

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah gelar rapat pleno pada Sabtu, 13 Juli 2024 untuk mengkaji kebijakan pemerintah soal izin tambang untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan termasuk memutuskan sikap jika mendapat tawaran mengelola tambang dari pemerintah.

"Jadi kami akan cari mekanisme di Muhammadiyah untuk membahas soal tambang ini lewat forum yang lebih besar. Kemungkinan itu akan kami bahas dalam pleno diperluas yang mengundang pimpinan wilayah seluruh Indonesia," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti di Jakarta pada Kamis, 11 Juli 2024

Sikap Muhammadiyah

Menurut Abdul Mu'ti, Muhammadiyah tak akan sembarangan dalam mengambil keputusan soal izin tambang untuk ormas ini. Ia menilai, seluruh elemen dalam organisasi harus terlibat, termasuk pengurus di tingkat daerah.

Keterlibatan seluruh elemen diperlukan karena jika tawaran izin tambang itu mereka terima maka waktunya akan berlangsung puluhan tahun lamanya. Abdul Mu'ti juga menekankan, Muhammadiyah sangat berhati-hati dalam mengambil sikap mengenai persoalan izin tambang ini untuk meminimalisir terjadinya perpecahan internal di Muhammadiyah sendiri.

"Jangan sampai dapat tambang tapi kita kemudian tarik tambang di dalam rumah gitu," kata Abdul.

Meski belum ada tawaran dari pemerintah mengenai izin tambang ini, kata dia, pihaknya sudah mulai meminta pendapat dari para ahli soal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang mengizinkan Ormas mengelola usaha pertambangan. Mereka khawatir peraturan tersebut belum kuat untuk dijadikan dasar hukum karena belum memiliki aturan turunan.

"Soal dasar PP ini, kan memang juga harus dijelaskan dulu. Dalam pengertian, akan masih ada ya perselisihan pendapat bahwa PP ini bertentangan dengan undang-undang. Muhammadiyah mengundang para pakar, ini yang benar bagaimana?” kata Abdul.

Abdul Mu’ti menegaskan Muhammadiyah juga masih akan mengkaji dampak baik dan buruk mengenai pengelolaan tambang.Karenanya, mereka meminta masukan dari para ahli lingkungan. Abdul Mu'ti berharap setelah rapat pleno diperluas, pihaknya bisa memberikan pandangan yang komprehensif mengenai izin tambang untuk ormas itu.

Sebelumnya, usai diskusi di ruang rapat Komisi IX di Senayan, Rabu, 26 Juni 2024 lalu, Pengamat Kebijakan Publik Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI, Ihsan Tanjung mengatakan, Muhammadiyah belum menentukan menerima atau menolak wilayah izin usaha pertambangan khusus itu.

“Tak ada kami menolak, belum pernah Muhammadiyah menolak. Karena kami belum menyatakan sikap apapun. Jadi kalau ada yang menolak itu personal bukan Muhammadiyah. Yang resmi dari Ketua Umum Muhammadiyah,” kata dia.

Ia mengungkapkan, memang ada perbedaan pendapat di internal Muhammadiyah, namun itu hal yang wajar.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyetujui pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI I HAN REVANDA PUTRA I CICILIA OCHA

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah gelar rapat pleno pada Sabtu, 13 Juli 2024 untuk mengkaji kebijakan pemerintah soal izin tambang untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan termasuk memutuskan sikap jika mendapat tawaran mengelola tambang dari pemerintah.

"Jadi kami akan cari mekanisme di Muhammadiyah untuk membahas soal tambang ini lewat forum yang lebih besar. Kemungkinan itu akan kami bahas dalam pleno diperluas yang mengundang pimpinan wilayah seluruh Indonesia," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti di Jakarta pada Kamis, 11 Juli 2024

Sikap Muhammadiyah

Menurut Abdul Mu'ti, Muhammadiyah tak akan sembarangan dalam mengambil keputusan soal izin tambang untuk ormas ini. Ia menilai, seluruh elemen dalam organisasi harus terlibat, termasuk pengurus di tingkat daerah.

Keterlibatan seluruh elemen diperlukan karena jika tawaran izin tambang itu mereka terima maka waktunya akan berlangsung puluhan tahun lamanya. Abdul Mu'ti juga menekankan, Muhammadiyah sangat berhati-hati dalam mengambil sikap mengenai persoalan izin tambang ini untuk meminimalisir terjadinya perpecahan internal di Muhammadiyah sendiri.

"Jangan sampai dapat tambang tapi kita kemudian tarik tambang di dalam rumah gitu," kata Abdul.

Meski belum ada tawaran dari pemerintah mengenai izin tambang ini, kata dia, pihaknya sudah mulai meminta pendapat dari para ahli soal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang mengizinkan Ormas mengelola usaha pertambangan. Mereka khawatir peraturan tersebut belum kuat untuk dijadikan dasar hukum karena belum memiliki aturan turunan.

"Soal dasar PP ini, kan memang juga harus dijelaskan dulu. Dalam pengertian, akan masih ada ya perselisihan pendapat bahwa PP ini bertentangan dengan undang-undang. Muhammadiyah mengundang para pakar, ini yang benar bagaimana?” kata Abdul.

Abdul Mu’ti menegaskan Muhammadiyah juga masih akan mengkaji dampak baik dan buruk mengenai pengelolaan tambang.Karenanya, mereka meminta masukan dari para ahli lingkungan. Abdul Mu'ti berharap setelah rapat pleno diperluas, pihaknya bisa memberikan pandangan yang komprehensif mengenai izin tambang untuk ormas itu.

Sebelumnya, usai diskusi di ruang rapat Komisi IX di Senayan, Rabu, 26 Juni 2024 lalu, Pengamat Kebijakan Publik Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI, Ihsan Tanjung mengatakan, Muhammadiyah belum menentukan menerima atau menolak wilayah izin usaha pertambangan khusus itu.

“Tak ada kami menolak, belum pernah Muhammadiyah menolak. Karena kami belum menyatakan sikap apapun. Jadi kalau ada yang menolak itu personal bukan Muhammadiyah. Yang resmi dari Ketua Umum Muhammadiyah,” kata dia.

Ia mengungkapkan, memang ada perbedaan pendapat di internal Muhammadiyah, namun itu hal yang wajar.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyetujui pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI I HAN REVANDA PUTRA I CICILIA OCHA