YOGYAKARTA, investor.id – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan, setiap orang dapat menjadi pahlawan dengan keberanian membela kebenaran dan kepentingan bangsa tanpa menunggu tanda jasa.

“Justru sebelum ajal tiba, mari berbuat yang terbaik dan tidak berbuat yang tercela di negeri Indonesia yang kita cintai,” ujar Haedar dalam peringatan Hari Pahlawan pada Ahad (10/11).

Haedar menegaskan agar para elit bangsa, terutama pejabat yang baru menjabat, mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.

Haedar menyinggung ajakan Presiden Prabowo Subianto saat berpidati di hadapan sidang MPR-DPR. Presiden Prabowo, tuturnya, mengajak berani menghadapi masalah, tantangan, ancaman, kesulitan, dan gangguan yang dihadapi Indonesia.

“Presiden juga mengingatkan seluruh pejabat negara dan para pemimpin negeri agar membela kepentingan rakyat di atas segalanya, hidup bersih, menjaga persatuan dan kebersamaan, tidak saling mencaci dan membenci, serta menjadi teladan dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara,” tutur Haedar. 

Haedar juga mengajak pejabat untuk menerapkan arahan Presiden dalam tindakan nyata. Ia menyoroti kondisi rakyat yang masih banyak hidup dalam keterbatasan. Ketimpangan sosial terlihat mencolok saat pejabat hidup dalam kemewahan, sementara banyak rakyat masih berjuang dalam kemiskinan.

“Pahlawan itu berperilaku baik, setia dan tidak menghianati bangsa dan negara, dan tidak pernah dipidana penjara. Artinya para pejabat dan elite bangsa yang niscaya jadi teladan, jangan berbuat tercela dan menghianati negara dengan korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan kuasa,” tegas Haedar.

Ia berharap pejabat yang berkomitmen menjaga integritas, seperti para pahlawan terdahulu, dapat mengantarkan Indonesia pada kemajuan. Sebaliknya, jika para elit hanya mengejar kekayaan dan kekuasaan, Indonesia akan kian tertinggal dari negara lain. Ia mengingatkan peringatan Hari Pahlawan 10 November ini tidak cukup hanya sebagai seremonial.

"Teladanilah jejak hidup dan perjuangan Para Pahlawan Nasional itu dengan sepenuh jiwaraga," pesannya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Ketua Umum Pimpinan Pusat (Ketum PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan selamat menunaikan amanat rakyat kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden RI serta Gibran Rakabumimg Raka sebagai Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Adapun pelantikan telah terlaksana pada Minggu (20/10/2024) di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Jakarta.

“Semoga dapat menjalankan mandat rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun ke depan sejalan isi sumpah atas nama Allah, yakni ‘bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden RI (Wakil Presiden RI) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa’,” kata Haedar lewat keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

Pertama, pihaknya juga menyampaikan apresiasi dan harapan kepada pemimpin baru Indonesia.

“Menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas Pidato Presiden Prabowo di hadapan sidang MPR-RI yang mengandung komitmen, pandangan, dan sikap tegas untuk menjaga konstitusi, penegakkan hukum, pemberantasan korupsi, kedaulatan pangan, menghadapi kemiskinan, politik luar negeri yang bebas aktif, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, dan menegakkan kadaulatan Indonesia,” ucapnya.

Haedar juga mengapresiasi ajakan agar berani menghadapi masalah, tantangan, ancaman, kesulitan, dan gangguan yang dihadapi Indonesia.

Presiden mengingatkan seluruh pejabat negara dan para pemimpin negeri agar membela kepentingan rakyat di atas segalanya, hidup bersih, menjaga persatuan dan kebersamaan, tidak saling mencaci dan membenci, serta menjadi teladan dalam perkehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua, Haedar atas nama PP Muhammadiyah juga memberi apresiasi kepada Presiden Prabowo atas keterbukaan dan ajakan untuk jujur menghadapi realitas dan masalah Indonesia.

“Para pejabat diingatkan, kunci segala hal berada pada para pemimpinnya dan jangan sampai terjadi seperti pepatah ikan busuk dimulai dari kepala,” sambungnya.

Haedar mengatakan, penghargaan Presiden Prabowo atas jasa para pahlawan dan rakyat maupun prestasi para presiden sebelumnya sejak mantan presiden Soekarno hingga mantan presiden Joko Widodo menunjukkan jiwa kenegarawanan yang memiliki tradisi besar. Dengan demikian, ada rasa saling menghargai antar pemimpin bangsa sesuai kiprahnya masing-masing yang spesifik dan penting dalam sejarah perjuangan kebangsan dan kenegaraan Indonesia.

Ketiga, Muhammadiyah mengharapkan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan presiden dan wakil presiden dapat mewujudkan kemajuan Indonesia sejalan “Asta Cita”.

Adapun delapan Asta Cita yang diungkapkan Haedar meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Keempat, Haedar mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo atas prinsip-prinsip kedaluatan Indonesia agar dapat terus dijaga dan menjadi komitmen politik yang berkesinambungan dalam memimpin Indonesia Raya.

“Sikap menghargai kepada pihak mana pun untuk tidak mengganggu Indonesia, sebagaimana Indonesia tidak akan menggangu pihak luar, merupakan wawasan sekaligus sikap kesatria berjiwa prajurit pejuang dalam menjaga NKRI yang bersatu dan berdaulat,” kata dia.

Pihaknya juga berharap agar pengelolaan sumber daya alam, investasi, dan kerja sama dengan pihak luar tetap bertumpu di atas prinsip Indonesia berdaulat. Seluruh penjuru Tanah Air dan rakyat Indonesia benar-benar harus dilindungi dari segala bentuk intervensi dan praktik neokolonialisme yang merugikan masa depan Indonesia, imbuhnya.

Kelima, menjaga dan menkonsolidasikan demokrasi substantif penting dan harus benar-benar menjadi agenda penting dalam penegakkan sistem politik Indonesia. Dengan demikian, akan ada ruang yang semakin terbuka dalam mengekspresikan pandangan-pandangan kritis yang bertanggungjawab demi menjaga checks and balances dalam kehidupan bernegara.

“Menjaga demokrasi dari kriminalisasi politik atas pemikiran-pemikiran yang berbeda di ruang publik. Diharapkan pikiran-pikiran kritis dari para elite maupun publik disampaikan secara objektif, argumentatif, dan elegan serta tidak disertai caci maki dan menebar kebencian sehingga dapat terjadi ruang dialog yang sehat dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia,” lanjut Haedar.

Keenam, pembangunan sumber daya Indonesia yang berkarakter kuat berbasis pada nilai Pancasila, Agama, dan Kebudayaan luhur bangsa yang menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia mesti terus menjadi perhatian dan komitmen penting bagi pemerintahan ke depan.

Haedar menilai, dunia perguruan tinggi mesti direkonstruksi atas segala praktik plagiasi dan kecurangan akademik yang menggambarkan pragmatisme dan oportunisme demi meraih prestasi secara tidak etik.

Pemberian gelar-gelar akademik yang merusak tatanan dunia akademik penting ditertibkan untuk menjaga martabat akademik dunia pendidikan tinggi Indonesia. Jadikan lembaga pendidikan betul-betul sebagai institusi strategis bagi usaha mencerdaskan kehidupan bangsa menuju cita-cita nasional.

Terakhir, Haedar berharap kepemimpinan nasional lima tahun ke depan menjadi kekuatan yang memimpin Indonesia dengan jiwa dan visi kenegarawanan tertinggi untuk menjaga persatuan, kemakmuran, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menjadi suri teladan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Utamakan kepentingan bangsa dan negara dari kepentingan diri dan kelompok sendiri. Diharapkan Kabinet terpilih benar-benar dapat membantu sepenuhnya kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden yang bekerja dan berkhidmat seutuhnya untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia,” tandasnya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

YOGYAKARTA, investor.id – Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menanggapi kabar yang menyatakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti bakal mengisi posisi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Menurut Haedar, Muhammadiyah menghargai dan menghormati hak prerogatif presiden dan meminta masyarakat untuk menunggu pengumuman resmi dari presiden terpilih nanti.

"Jangan mendahului presiden terpilih jadi kita tunggu 20 Oktober seluruhnya hak prerogatif presiden kita hargai kita hormati," ujar Haedar Nashir saat ditemui di Yogyakarta pada Jumat (4/10/24).

Haedar berpesan siapapun nanti yang mendapatkan mandat sebagai menteri untuk bisa membangun Indonesia baik jiwa dan raganya.

"Tetapi siapapun yang diberikan mandat termasuk dalam bidang pendidikan bangun Indonesia ini berkembang secara fisik dan raganya tapi jangan lupa harus menjadi satu kesatuan untuk Indonesia Raya," lanjutnya. 

Menurut Haedar, Prabowo adalah orang menguasai Indonesia sehingga pihaknya yakin Prabowo akan memilih orang orang yang berkompeten untuk duduk di kabinetnya nanti.

"Sekali lagi kita hormati kita percaya dan pak Prabowo itu sosok yang menguasai peta Indonesia peta kekuatan masyarakat sehingga yang dipilih oleh beliau juga akan merepresentasikan berbagai profesi golongan dan kekuatan yang ada di masyarakat jadi itu pesan kami," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Ketua Umum Pimpinan Pusat (Ketum PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, meresmikan gedung UMY Student Dormitory dan Djarnawi Hadikusuma di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kabupaten Bantul, Jumat (4/10).

Dalam sambutannya, Haedar turut menyinggung soal isu LGBT. Haedar mengatakan saat ini nilai-nilai liberal mulai masuk dalam kehidupan bangsa.

"Kita sekarang berada dalam landscape perubahan sosial global yang luar biasa di mana nilai-nilai liberal di dalam kehidupan itu secara masif tidak terasa maupun terasa masuk ke dalam kehidupan kita sebagai bangsa bahkan kita menjadi longgar nilai, termasuk soal LGBT," kata Haedar.

Lanjutnya, soal LGBT ini memang ada dimensi kemanusiaan dan hak asasi manusia. Namun, secara konstitusi, nilai agama, dan budaya luhur bangsa, masalah ini jadi parameter sikap keagamaan dan pandangan kebangsaan.

"Longgar terhadapnya berarti kita berada dalam posisi orientasi sekular liberal, yang hanya humanisme barat yang tidak kita seleksi," bebernya.

Lanjutnya, Haedar berharap UMY tetap menaruh perhatian pada nilai-nilai Islam berkemajuan yang moderat tetapi menanamkan nilai iman, takwa, akhlak mulia yang pokok.

"Tetapi juga berorientasi pada relasi-relasi kemanusiaan yang inklusif, tidak seperti serba eksklusif seakan-akan kita hidup sendiri. Kita ajari anak-anak kita kokoh iman prinsip keagamaannya tetapi dia punya relasi kemanusiaan yang bisa menerima keragaman agama, suku, bangsa, ras, dan lain sebagainya," ujar Haedar.

YOGYAKARTA, iNews.id – Ketua Umum Pimpinan Pusat MuhammadiyahHaedar Nashir mengajak seluruh melemen bangsa untuk sama-sama melakukan refleksi dalam momentum HUT ke-79 RI.

Menurut Haedar, merayakan kemerdekaan tentu mengandung rasa gembira sebagai ekspresi kesyukuran atas karunia Tuhan yang sangat berharga. Namun kegembiraan mesti disertai penghayatan akan makna merdeka dan nilai-nilai dasar yang menjadi nyawa Indonesia. Agar kegembiraan itu tidak bersifat lahiriah semata, apalagi berubah menjadi pestapora.

“Apakah Pancasila saat ini benar-benar dijadikan ruh, jiwa, atau nyawa dalam penyelenggaran dan kebijakan membangun Negara Republik Indonesia? Apakah seluruh warga dan  pemimpin Indonesia senantiasa berpikir, bersikap, dan bertindak di atas landasan nilai utama Pancasila. Pancasila tidak menjadi jargon dan  kata-kata belaka,” kata Haedar, Jumat (16/8/2024) di Yogyakarta.

Haedar mengatakan, Pancasila niscaya menjadi praktik hidup berbangsa dan bernegara yang luhur dan utama. Wujudkan dan praktikkan Pancasila dalam kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan kebijakan-kebijakan publik secara nyata. 

“Kekuasaan dalam pemerintahan negara di eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga-lembaga bentukan pemerintahan lainnya  haruslah berdiri tegak di atas nilai dasar Pancasila dan konstitusi Indonesia. Agama dan kebudayaan menjadi nilai luhur yang membentuk dasar moral dan etika berindonesia,” papar Haedar.

Haedar menekankan, saat ini bangsa Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79, hayati dan praktikkan nilai-nilai dasar yang menjadi nyawa Negara Republik Indonesia itu. Jangan berhenti di kulit luar dan lahiriah semata.

“Bangunlah jiwa Indonesia agar lahir Indonesia Raya yang bernyawa. Yakni Indonesia yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagai tujuan dan cita-cita nasional yang digoreskan para pendiri negara. Bawalah negara dan bangsa tercinta ini pada cita-cita luhurnya yang mulia,”imbuh Haedar.

Rakyat Indonesia menderita ratusan tahun akibat kezaliman penjajah yang menikmati bumi dan kekayaan negeri ini. Di antara pejuang bangsa itu bahkan banyak yang tidak berpredikat Pahlawan Nasional, bahkan gugur tanpa nama.

“Karenanya, jangan biarkan Indonesia saat ini nestapa apalagi mati suri karena raganya terlepas dari jiwanya. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, politik uang, politik transaksional, politik dinasti, utang negara, salah urus dan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam wujud dari penghianatan atas  jiwa kemerdekaan Indonesia,” kata Haedar.

Haedar juga menegaskan bahwa kemerosotan moral, etika, dan segala tindakan buruk dalam berbangsa-bernegara merupakan bentuk perusakan jiwa Indonesia.

“Kunci Indonesia Raya agar tetap bernyawa dan tidak salah arah dalam memperjuangkannya berada di pundak para pemimpin bangsa,” kata Haedar.

Haedar berpesan agar para pemimpin Indonesia berjiwa, berpikiran, bersikap, dan bertindak sejalan Pancasila, agama, kebudayaan, dan sejarah Indonesia nan sarat makna. Menjadi para pemimpin negarawan yang mengedepankan kepentingan Indonesia di atas kepentingan diri, kroni, dinasti, dan golongan sendiri.

Haedar mengutip pidato Mr Soepomo yang mengingatkan:  “Kepala Negara dan badan-badan Pemerintahan lain harus bersifat pemimpin yang sejati, penunjuk jalan ke arah cita-cita luhur, yang diidam-idamkan oleh rakyat. Negara harus bersifat badan penyelenggara, badan pencipta hukum yang timbul dari hati sanubari rakyat seluruhnya.”.

“Para pemimpin Indonesia harus sudah selesai dengan dirinya, dengan mengutamakan sikap memberi dan bukan meminta apalagi mencuri dari Indonesia,” kata Haedar.

Haedar mengutip pernyataan John F Kennedy, Presiden Amerika Serikat. “Jangan tanyakan apa yang negara ini berikan kepadamu,  tapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negaramu.”

“Jangan sampai Indonesia Raya kehilangan nyawa karena warga dan elite bangsanya bertindak sekehendaknya. Menjadi elite dan warga pemburu kuasa, tahta, dan gemerlap dunia. Para pemimpin Indonesia termasuk para ilmuwannya, niscaya menjadi penjaga integritas kenegarawan berbasis nilai-nilai luhur Pancasila, Agama, dan kebudayaan bangsa,” tutur Haedar.

Terakhir, Haedar berpesan kepada para elite untuk menjaga kebenaran, moral, etika, pengetahuan, dan kemajuan bangsa. Mereka konsisten mengutamakan kepentingan negara dan bangsa  dengan berkorban sepenuh jiwa-raga.

“Para elite negeri jangan sibuk membangun legasi dan kepentingan diri yang merusak nilai-nilai luhur dan membebani masa depan Indonesia. Jadilah elite dan warga penyebar kebaikan berbasis iman dan taqwa agar Tuhan memberkahi Indonesia. Keberhasilan Indonesia di bidang ekonomi, politik, dan kemajuan fisik  sedigdaya apapun tidak akan bertahan lama jika negara dan bangsa kehilangan nilai-nilai luhur nan utama. Menjadi Indonesia tanpa nyawa!,” kata Haedar.

Editor: Kastolani Marzuki

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah telah menjadi sorotan publik setelah memutuskan untuk menerima tawaran mengelola izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia enggan memberitahukan wilayah izin usaha pertambangan yang akan diberikan pemerintah kepada Muhammadiyah. Kata dia, hal tersebut lebih dulu akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelum disampaikan ke publik. Akan tetapi, ia menjamin kualitas lahan yang akan diberikan untuk Muhammadiyah.

"Insyaallah kami memberikan eks PKP2B (perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara) yang paling bagus, di luar KPC (PT Kaltim Prima Coal)," kata Bahlil di Kementerian Investasi, Senin, 29 Juli 2024.

1. Kritik dari Kader

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membiarkan munculnya kritik dari kader setelah organisasi itu memutuskan menerima konsesi tambang dari pemerintah. "Silakan jika kader menyampaikan kritik. Pak Haedar Nashir (Ketua Umum PP Muhammadiyah) sudah menyatakan, kritik setajam apa pun diterima sebagai energi," kata Sekretaris PWM Yogyakarta Arif Jamali Muis pada Selasa, 30 Juli 2024.

"Sampai saat ini juga belum ada aksi protes yang sifatnya sampai penolakan dari anggota-anggota di tingkat pengurus PWM."

2. Fatwa

Majelis Tarjih PP Muhammadiyahpernah mengeluarkan fatwa tentang pengelolaan pertambangan dan urgensi transisi energi berkeadilan. Fatwa itu tercantum dalam Surat Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor 077/I.1/F/2024 tertanggal 9 Juli 2024—sebelum PP Muhammadiyah menyatakan menerima izin usaha pertambangan atau IUP pada Ahad, 28 Juli 2024.

Fatwa ini tak secara eksplisit menyebut aktivitas pertambangan adalah haram. Namun, Kepala Pusat Tarjih PP Muhammadiyah, Niki Alma Febriana Fauzi mengatakan, jika dibaca saksama, fatwa itu menyimpulkan tambang energi fosil ituharam li sadd al-dzari’ah(diharamkan sebagai bentuk tindakan preventif karena ada hal-hal yang berbahaya pada sesuatu yang awalnya boleh).

“Solusinya, kita harus tinggalkan energi fosil yang kotor dan membahayakan dengan beralih ke energi yang ramah lingkungan secara berangsur-angsur, setahap demi setahap (tadarruj),” kata Niki dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 30 Juli 2024.

3. Keputusan Strategis

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menghormati keputusan Muhammadiyah yang menerima pengelolaan tambang dari pemerintah. Menurut dia, PP Muhammadiyah sudah melakukan kajian mendalam dan mendengar masukan dari para ahli sebelum membuat keputusan.

"Apalagi, isu tambang ini menyita perhatian publik. Biasanya kalau sudah diputuskan, akan dikerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab," kata Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa, 30 Juli 2024 dikutip dari Antara.

Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (FOKAL IMM) menyambut keputusan organisasi Islam tersebut. "Ini merupakan keputusan yang strategis, tidak hanya bagi persyarikatan, tetapi juga bagi umat dan bangsa," kata Sekjen PP FOKAL IMM Yusuf Warsyim, Senin, 29 Juli 2024 dikutip dari Antara.

4. Muhadjir Effendi Ketua Tim Pengelola Tambang

Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Muhammadiyah Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang. Muhadjir menyatakan belum berencana berkomunikasi dengan Bahlil Lahadalia terkait hal tersebut. "Belum, baru diumumkan tadi masa sudah mau (komunikasi dengan Menteri Investasi). Nanti saya kabari kalau sudah jalan," kata Muhadjir di Universitas Aisyiyah Yogyakarta (Unisa) di Sleman, DIY, Minggu, 28 Juli 2024 dikutip dari Antara.

Beberapa anggota lain yang ditunjuk PP Muhammadiyah sebagai anggota tim pengelola tambang tersebut, diantaranya: Muhammad Sayuti sebagai sekretaris beserta anggota yang terdiri atas Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, M. Nurul Yamin, dan M. Azrul Tanjung.

5. AlasanMenerima Kelola Izin Tambang

PP Muhammadiyah menerima tawaran izin usaha pertambangan (IUP) khusus dari pemerintah. Keputusan ini berdasarkan hasil pleno 13 Juli 2024 dan Konsolidasi Nasional yang berlangsung selama dua hari pada 27 Juli-28 Juli.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan alasan organisasinya membuat keputusan tersebut. "Kami, Muhammadiyah sesuai karakter kami, ketika ada tawaran resmi yang sifatnya political will baik dari pemerintah, tidak serta-merta menerima, tapi juga tidak serta-merta menolak," kata Haedar Nashir, Minggu, 28 Juli 2024.

HAN REVANDA PUTRA | PRIBADI WICAKSONO | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah telah menjadi sorotan publik setelah memutuskan untuk menerima tawaran mengelola izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia enggan memberitahukan wilayah izin usaha pertambangan yang akan diberikan pemerintah kepada Muhammadiyah. Kata dia, hal tersebut lebih dulu akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelum disampaikan ke publik. Akan tetapi, ia menjamin kualitas lahan yang akan diberikan untuk Muhammadiyah.

"Insyaallah kami memberikan eks PKP2B (perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara) yang paling bagus, di luar KPC (PT Kaltim Prima Coal)," kata Bahlil di Kementerian Investasi, Senin, 29 Juli 2024.

1. Kritik dari Kader

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membiarkan munculnya kritik dari kader setelah organisasi itu memutuskan menerima konsesi tambang dari pemerintah. "Silakan jika kader menyampaikan kritik. Pak Haedar Nashir (Ketua Umum PP Muhammadiyah) sudah menyatakan, kritik setajam apa pun diterima sebagai energi," kata Sekretaris PWM Yogyakarta Arif Jamali Muis pada Selasa, 30 Juli 2024.

"Sampai saat ini juga belum ada aksi protes yang sifatnya sampai penolakan dari anggota-anggota di tingkat pengurus PWM."

2. Fatwa

Majelis Tarjih PP Muhammadiyahpernah mengeluarkan fatwa tentang pengelolaan pertambangan dan urgensi transisi energi berkeadilan. Fatwa itu tercantum dalam Surat Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor 077/I.1/F/2024 tertanggal 9 Juli 2024—sebelum PP Muhammadiyah menyatakan menerima izin usaha pertambangan atau IUP pada Ahad, 28 Juli 2024.

Fatwa ini tak secara eksplisit menyebut aktivitas pertambangan adalah haram. Namun, Kepala Pusat Tarjih PP Muhammadiyah, Niki Alma Febriana Fauzi mengatakan, jika dibaca saksama, fatwa itu menyimpulkan tambang energi fosil ituharam li sadd al-dzari’ah(diharamkan sebagai bentuk tindakan preventif karena ada hal-hal yang berbahaya pada sesuatu yang awalnya boleh).

“Solusinya, kita harus tinggalkan energi fosil yang kotor dan membahayakan dengan beralih ke energi yang ramah lingkungan secara berangsur-angsur, setahap demi setahap (tadarruj),” kata Niki dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 30 Juli 2024.

3. Keputusan Strategis

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menghormati keputusan Muhammadiyah yang menerima pengelolaan tambang dari pemerintah. Menurut dia, PP Muhammadiyah sudah melakukan kajian mendalam dan mendengar masukan dari para ahli sebelum membuat keputusan.

"Apalagi, isu tambang ini menyita perhatian publik. Biasanya kalau sudah diputuskan, akan dikerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab," kata Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa, 30 Juli 2024 dikutip dari Antara.

Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (FOKAL IMM) menyambut keputusan organisasi Islam tersebut. "Ini merupakan keputusan yang strategis, tidak hanya bagi persyarikatan, tetapi juga bagi umat dan bangsa," kata Sekjen PP FOKAL IMM Yusuf Warsyim, Senin, 29 Juli 2024 dikutip dari Antara.

4. Muhadjir Effendi Ketua Tim Pengelola Tambang

Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Muhammadiyah Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang. Muhadjir menyatakan belum berencana berkomunikasi dengan Bahlil Lahadalia terkait hal tersebut. "Belum, baru diumumkan tadi masa sudah mau (komunikasi dengan Menteri Investasi). Nanti saya kabari kalau sudah jalan," kata Muhadjir di Universitas Aisyiyah Yogyakarta (Unisa) di Sleman, DIY, Minggu, 28 Juli 2024 dikutip dari Antara.

Beberapa anggota lain yang ditunjuk PP Muhammadiyah sebagai anggota tim pengelola tambang tersebut, diantaranya: Muhammad Sayuti sebagai sekretaris beserta anggota yang terdiri atas Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, M. Nurul Yamin, dan M. Azrul Tanjung.

5. AlasanMenerima Kelola Izin Tambang

PP Muhammadiyah menerima tawaran izin usaha pertambangan (IUP) khusus dari pemerintah. Keputusan ini berdasarkan hasil pleno 13 Juli 2024 dan Konsolidasi Nasional yang berlangsung selama dua hari pada 27 Juli-28 Juli.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan alasan organisasinya membuat keputusan tersebut. "Kami, Muhammadiyah sesuai karakter kami, ketika ada tawaran resmi yang sifatnya political will baik dari pemerintah, tidak serta-merta menerima, tapi juga tidak serta-merta menolak," kata Haedar Nashir, Minggu, 28 Juli 2024.

HAN REVANDA PUTRA | PRIBADI WICAKSONO | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Muhammadiyah mengumumkan menerima izin usaha pertambangan atau IUP dalam Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, pada Ahad, 28 Juli 2024. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyampaikan, penerimaan IUP ini dilakukan Muhammadiyah usai mencermati masukan, kajian, dan beberapa pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024 silam.

Berdasarkan Antara, Abdul Mu’ti juga mengungkapkan, pengembangan tambang oleh ormas keagamaan Muhammadiyah akan diusahakan menjadi model usaha not for profit (tidak untuk keuntungan). Artinya, keuntungan usaha dalam pertambangan akan dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat secara luas. Adapun, pertimbangan menerima izin tambang karena kekayaan alam merupakan anugerah Allah dan manusia diberikan wewenang untuk mengelola.

“Memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan hidup material dan spiritual dengan tetap menjaga keseimbangan dan tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi,” kata Mu’ti, pada 28 Juli 2024.

Menurut Mu’ti, berdasarkan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang Pengelolaan Pertambangan dan Urgensi Transisi Energi Berkeadilan, pertambangan sebagai aktivitas mengekstraksi energi mineral dari perut bumi masuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya boleh. Selain itu, Keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar 2015 mengamanatkan PP Muhammadiyah memperkuat dakwah ekonomi, selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tabligh, dan bidang lainnya.

“Dalam mengelola tambang, Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi, serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam,” ucapnya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir juga mengungkapkan alasan utama menerima IUP tambang batu bara.

“Kami ambil langkah dan keputusan (menerima izin tambang) bukan karena ikut-ikutan atau tekanan sosial, semua aspek kami himpun jadi dasar pertimbangan kelola tambang. Lalu, kami plenokan dan konsolidasi. Jadi, ada dua pandangan hidup (pro-kontra) ini akhirnya mayoritas sampai kesimpulan PP Muhammadiyah satu kesatuan dalam pertimbangan menerima (izin tambang),” kata Haedar.

Muhammadiyah menerima IUP dengan pertimbangan panjang dan tidak bergantung pada keuntungan.

“Yang utama kami ingin adanya aspek keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat lewat usaha tambang dan usaha-usaha lain yang diberikan,” ujar Haedar.

Haedar menegaskan, Muhammadiyah adalah organisasi besar dan berpengalaman dalam amal usaha dan usaha-usaha lainnya. Saat mengelola izin tambang, hasilnya akan dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti membangun sekolah dan rumah sakit di wilayah wilayah terpencil dan kepentingan berbagai pemberdayaan masyarakat.

“Selama ini modal utama Muhammadiyah adalah kemandirian, tetapi kami akan berkolaborasi dalam berbagai usaha sehingga kita bisa berubah baik bagi kepentingan bangsa dan negara (bukan profit),” tutur Haedar.

RACHEL FARAHDIBA R | PRIBADI WICAKSONO

TEMPO.CO, Jakarta - Muhammadiyah mengumumkan menerima izin usaha pertambangan atau IUP dalam Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, pada Ahad, 28 Juli 2024. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyampaikan, penerimaan IUP ini dilakukan Muhammadiyah usai mencermati masukan, kajian, dan beberapa pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024 silam.

Berdasarkan Antara, Abdul Mu’ti juga mengungkapkan, pengembangan tambang oleh ormas keagamaan Muhammadiyah akan diusahakan menjadi model usaha not for profit (tidak untuk keuntungan). Artinya, keuntungan usaha dalam pertambangan akan dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat secara luas. Adapun, pertimbangan menerima izin tambang karena kekayaan alam merupakan anugerah Allah dan manusia diberikan wewenang untuk mengelola.

“Memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan hidup material dan spiritual dengan tetap menjaga keseimbangan dan tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi,” kata Mu’ti, pada 28 Juli 2024.

Menurut Mu’ti, berdasarkan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang Pengelolaan Pertambangan dan Urgensi Transisi Energi Berkeadilan, pertambangan sebagai aktivitas mengekstraksi energi mineral dari perut bumi masuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya boleh. Selain itu, Keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar 2015 mengamanatkan PP Muhammadiyah memperkuat dakwah ekonomi, selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tabligh, dan bidang lainnya.

“Dalam mengelola tambang, Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi, serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam,” ucapnya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir juga mengungkapkan alasan utama menerima IUP tambang batu bara.

“Kami ambil langkah dan keputusan (menerima izin tambang) bukan karena ikut-ikutan atau tekanan sosial, semua aspek kami himpun jadi dasar pertimbangan kelola tambang. Lalu, kami plenokan dan konsolidasi. Jadi, ada dua pandangan hidup (pro-kontra) ini akhirnya mayoritas sampai kesimpulan PP Muhammadiyah satu kesatuan dalam pertimbangan menerima (izin tambang),” kata Haedar.

Muhammadiyah menerima IUP dengan pertimbangan panjang dan tidak bergantung pada keuntungan.

“Yang utama kami ingin adanya aspek keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat lewat usaha tambang dan usaha-usaha lain yang diberikan,” ujar Haedar.

Haedar menegaskan, Muhammadiyah adalah organisasi besar dan berpengalaman dalam amal usaha dan usaha-usaha lainnya. Saat mengelola izin tambang, hasilnya akan dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti membangun sekolah dan rumah sakit di wilayah wilayah terpencil dan kepentingan berbagai pemberdayaan masyarakat.

“Selama ini modal utama Muhammadiyah adalah kemandirian, tetapi kami akan berkolaborasi dalam berbagai usaha sehingga kita bisa berubah baik bagi kepentingan bangsa dan negara (bukan profit),” tutur Haedar.

RACHEL FARAHDIBA R | PRIBADI WICAKSONO

YOGYAKARTA, investor.id – Organisasi Islam Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran untuk turut mengelola usaha pertambangan dari pemerintah. Hal ini disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti.

"Intinya kami siap untuk mengelola tambang itu apabila diberikan amanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomer 25 tahun 2024," kata Abdul Mu'ti, Minggu (28/7/24).

Dikatakan Abul Mu’ti, hingga saat ini Muhammadiyah belum mengetahui lokasi dan luasan tambang yang akan dikelola. Sedangkan untuk pengelolaan tambang nanti, Muhammadiyah akan bermitra dengan tim yang sudah berpengalaman.

“Muhammadiyah tidak bekerja sendiri tapi akan bermitra dengan lembaga-lembaga atau perusahaan yang memiliki pengalaman dengan pengelolaan tambang," lanjut Abdul Mu'ti.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, pertimbangan Muhammadiyah menerima tawaran pengelolaan tambang didasarkan pada pertimbangan pokok mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi orang banyak lewat usaha tambang yang diberikan hak hukumnya oleh negara.

"Kita menyadari bahwa usaha tambang maupun usaha lain selalu ada problem lingkungan, problem sosial dan problem lainnya yang niscaya harus kita kaji sampai pada kesimpulan bahwa usaha tambang itu adalah usaha yang punya peluang untuk dikembangkan bagi kesejahteraan orang banyak dan seminimal mungkin mencegah kerusakan lingkungan," ujar Haedar.

Haedar menegaskan apabila pengelolaan tambang itu pada akhirnya lebih banyak menghasilkan keburukan untuk lingkungan sosial dan lingkungan hidup maka Muhammadiyah dengan bertanggung jawab akan mengembalikan IUP tersebut.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) MuhammadiyahHaedar Nashir mengatakan, pihaknya tidak mengejar keuntungan dari pengelolaan tambang yang baru diterima secara resmi, hari ini.

Hal ini disampaikan Haedar dalam konferensi pers usai PP Muhammadiyah menggelar konsolidasi nasional di Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).

"Dan kami tidak kejar keuntungan, karena kalau mikir diri sendiri, insyaallah kami Muhammadiyah sudah cukup," kata Haedar dalam tayangan Youtube Muhammadiyah Channel, Minggu.

Haedar meyakini, pihaknya menerima izin usaha pengelolaan (IUP) tambang itu dengan berbagai prinsip yang pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan.

Jika pada saatnya ditemukan hal-hal yang melenceng dari pengelolaan tersebut, ia menegaskan bahwa Muhammadiyah akan mengembalikan IUP itu.

"Kalau nanti perjalanannya tim menemukan berbagai macam situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk pengelolaan tambang yang pro keadilan sosial, kesejahteraan sosial dan lingkungan, ya kami tidak akan memaksakan diri untuk akhirnya nanti dengan bertanggungjawab pula IUP itu kami kembalikan," jelasnya.

Ia menjelaskan, Muhammadiyah ingin mengelola pertambangan dengan tidak merusak lingkungan.

Kemudian, Muhammadiyah dijamin tidak akan menimbulkan konflik dan disparitas sosial ketika mengelola tambang.

"Sebaliknya kami ingin mengelola tambang yang pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan hidup. Tentu tidak mudah, tentu tidak mudah tapi kami organisasi yang selama ini bekerja mengelola pendidikan, kesehatan, sosial, mulai masuk ke bisnis bikin hotel dan lain sebagainya, maka jadi tantangan bagi kami yang bertanggung jawab untuk jika IUP ini kami manfaatkan melalui badan usaha kami, maka kita akan mengelolanya dengan cara seksama, dengan mengeliminasi hal hal yang problematik seperti berkembang di masyarakat," ungkapnya.

Perlu diketahui, PP Muhammadiyah memutuskan menerima tawaran IUP oleh pemerintah untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Hal ini diputuskan dalam rapat konsolidasi nasional PP Muhammadiyah hari ini di Yogyakarta.

"Setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada tanggal 13 Juli 2024 memutuskan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dikutip dari tayangan Youtube Muhammadiyah Channel, Minggu.

BANTUL, investor.id - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan, para calon kepala daerah untuk benar-benar berniat mengabdi kepada rakyat dan mengelola daerah dengan baik, bukan sekadar mencari kekuasaan atau jabatan.

“Jika niat hanya untuk kekuasaan dan keuntungan materi, harus diperbaiki. Sebab, jika tujuan tersebut tidak tercapai, bisa membuka peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan,” tutur Haedar di Bantul pada Senin (22/7/24).

Ditegaskan Haedar, para calon pemimpin harus menganggap tugas mereka sebagai amanat negara. Para pendiri bangsa berjuang dengan nyawa dan darah, sehingga sangat keliru jika calon pemimpin hanya mengejar kekuasaan dan materi.

“Pemimpin daerah yang terpilih harus sudah menyelesaikan masalah pribadinya, karena jika tidak, yang akan dikorbankan adalah rakyat dan sumber daya alam daerah,” ujarnya saat menerima kunjungan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DIY.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, KPUD Bantul, Bawaslu, Panwas, dan Pantarlih untuk memantau proses pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Dalam pertemuan tersebut, Haedar menekankan pentingnya KPU dan seluruh jajarannya, dari pusat hingga daerah, menjalankan tugas dengan penuh integritas sesuai asas luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) dan bermartabat.

“Ini adalah amanat, bukan hanya dari rakyat, tetapi juga dari Tuhan, dalam rangka menjalankan demokrasi sebagai tugas kebangsaan,” kata Haedar.

Haedar menegaskan, amanat tersebut harus dilaksanakan dengan transparan, menerapkan tata kelola yang baik, terbuka, dan akurat.

“Jika tugas dijalankan dengan benar, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat,” lanjutnya.

Tidak lupa, Haedar pun berpesan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan bijak. Sebab, dalam berdemokrasi ada tanggung jawab, sehingga diharapkan masyarakat tidak menjadi golput.

Dalam memilih calon pemimpin, Haedar mengimbau agar masyarakat memilih dengan seksama, tidak asal memilih, dan tidak karena faktor tertentu.

“Pilihlah yang mampu memimpin daerah. Warga harus semakin cerdas dan bertanggung jawab dalam memilih, agar bangsa ini bisa maju,” tutup Haedar.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News