Jakarta: Presiden Prabowo Subianto diminta menelusuri rekam jejak nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah diserahkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke DPR. Jika Prabowo kurang sreg dengan nama-nama itu, proses seleksi disarankan diulang.

“Maka kita mendorong pemerintah, karena ini ada aturannya buat pemerintah bisa menganulir, bisa membuat pansel ulang,” kata mantan Ketua KPK Abraham Samad di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 31 Oktober 2024.

Samad mengatakan, pengulangan seleksi capim KPK boleh dilakukan Prabowo untuk memastikan pemberantasan rasuah pada eranya berjalan dengan baik. Kepala Negara dinilai harus memastikan isu pemberantasan korupsi berjalan dengan maksimal selama memimpin.

“Membentuk pansel ulang dan melakukan seleksi ulang untuk calon pimpinan KPK. Ini belum terlambat, kalau kita mau menghasilkan pimpinan KPK yang kredibel,” ucap Samad.

Samad menilai masih ada waktu jika Prabowo mau mengulang proses seleksi capim KPK. Itu, kata dia, tergantung dari kemauan pemerintah.

“Bisa pada saat sekarang, atau walaupun sudah sampai ke DPR, kalau pemerintah punya keinginan yang kuat dan melihat bahwa ada kondisi setelah menelusuri, memprofiling kesepuluh orang ini ternyata orang-orang ini belum bisa diharapkan maksimal, maka dia bisa membentuk pansel baru,” terang Samad.

Ada sepuluh nama yang diserahkan pansel ke Jokowi. Mereka yakni Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, Irjen Kementan Setyo Budiyanto.

Lalu, Agus Joko Purwono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Basuki, dan Michael Rolandi Cesnanta Brata. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

Jakarta: Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menjelaskan dalam tindakan korupsi ada yang disebut grand corruption atau korupsi dengan skala besar dan petty corruption atau korupsi pada level bawah dengan skala kecil. Dia menyebut salah satu penyebab terjadinya petty corruption adalah pendapatan yang rendah.

“Kalau petty corruption disebabkan oleh yang kita sebut corruption by need, yaitu pendapatan ataupun mungkin gaji yang rendah menyebabkan orang melakukan korupsi yang kecil-kecil,” kata Abraham dalam tayangan Metro TV, Rabu, 17 Juli 2024.

Abraham menyebut meskipun korupsi yang dilakukan dalam skala kecil, namun petty corruption bisa mengganggu pelayanan publik. Misalnya, kata dia, pengurusan dokumen yang seharusnya gratis atau murah menjadi berbayar dan mahal.

“Salah satu faktor, meskipun bukan satu-satunya faktor, yaitu rendahnya pendapatan aparatur, sehingga dia melakukan yang kita sebut petty corruption,” ucap Abraham.
Menurut Abraham salah satu hal yang dapat dilakukan untuk memberantas petty corruption yakni dengan menaikan upah di level aparatur menengah ke bawah. Sedangkan untuk upah aparatur menengah ke atas, menurut dia, sudah memadai.

(LDS)