JAKARTA, investor.id – Aksi akuisisi perusahaan pembiayaan atau multifinance makin semarak. Dalam kurun sebulan belakangan, ada dua multifinance baru yang bakal diakuisisi.

Seperti kabarkan Investor Daily pada awal Oktober 2024 lalu, OJK mengungkap ada enam multifinance yang akan diakuisisi oleh investor asing dan lokal. Mereka berasal dari Korea Selatan, Hong Kong, dan Jepang.

Bedanya, kali ini pengawas multifinance mengungkap terdapat delapan multifinance yang berencana diakuisisi. Artinya, ada tambahan dua entitas multifinance yang akan diakuisisi.

“Saat ini terdapat delapan Perusahaan Pembiayaan yang sedang dalam proses akuisisi, baik oleh perusahaan asing maupun lokal,” beber Agusman, Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK kepada wartawan pada Rabu (6/11/2024).

Agusman menegaskan, saat ini dua dari delapan multifinance dalam proses diambil alih oleh investor asing yang berasal dari Korea Selatan, Hong Kong dan Jepang.

Di samping dua multifinance itu, dalam perkembangannya saat ini terdapat empat multifinance yang telah menyampaikan laporan realisasi akuisisi oleh asing.

“Akuisisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan dan ekspansi perusahaan sehingga lebih kompetitif dalam melayani kebutuhan pasar, melindungi konsumen, dan memperkenalkan berbagai produk baru,” ungkap Agusman.

Daya Pikat Multifinance

Lebih lanjut, industri multifinance dinilai menjadi salah satu sektor yang menjanjikan untuk para investor. Agusman bilang, lini pembiayaan kendaraan bermotor masih mendominasi segmen perusahaan pembiayaan yang akan diakuisisi oleh asing.

Sebagai gambaran, piutang pembiayaan pokok kendaraan bermotor per September 2024 mengalami peningkatan sebesar 9,93% year on year (yoy) menjadi Rp 408,72 triliun. Piutang pembiayaan kendaraan bermotor ini masih bertumbuh, mengingat pada saat bersamaan penjualan kendaraan masih diselimuti stagnasi atau bahkan penurunan.

“Hal ini menunjukkan penyaluran pembiayaan masih tetap tumbuh positif di tengah penurunan penjualan kendaraan bermotor. Untuk lebih mengembangkan industri perusahaan pembiayaan, OJK telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028 yang dapat menjadi panduan arah pengembangan dan penguatan industri ke depan,” beber Agusman.

Selain itu, para investor yang tertarik menempatkan dananya ke industri multifinance disebut turut melirik potensi besar layanan pinjaman bayar nanti alias buy now pay later (BNPL). “BNPL dapat menjadi alternatif peluang bisnis yang dapat dikembangkan,” kata Agusman.

Dalam catatan OJK, piutang pembiayaan BNPL oleh multifinance per September 2024 melesat 103,4% (yoy) menjadi Rp 8,24 triliun. Meski naik signifikan, tingkat pembiayaan bermasalah alias non-performing financing (NPF) gross dan net masing-masing tetap terjaga di level 2,60% dan 0,71%.

Di sisi lain, multifinance yang jadi bagian di sektor jasa keuangan juga dikenal sebagai industri padat modal. Tak pelak, beberapa multifinance masih dihadapkan pada persoalan permodalan, sehingga, mendatangkan investor strategis adalah salah satu yang didorong pihak OJK.

“Per September 2024, terdapat enam Perusahaan Pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum. Hal ini disebabkan antara lain karena belum dilakukannya penyuntikan modal atau proses peningkatan permodalan yang sedang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” demikian jelas Agusman.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha penyelenggara fintech p2p lending PT Investree Radhika Jaya (Investree), baru-baru ini. Meski begitu, OJK menegaskan bahwa para peminjam (borrower) tetap berkewajiban untuk melunasi sisa utang atau pinjamannya.

Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK, Agusman mengatakan, setelah pencabutan izin usaha Investree, penagihan kepada penerima dana atau borrower akan tetap dilakukan.

“Borrower tetap berkewajiban untuk melakukan pelunasan seluruh kewajibannya kepada pemberi dana atau lender. Proses penyelesaian kewajiban tersebut dilakukan melalui Tim Likuidasi,” ungkap Agusman kepada wartawan, pada Rabu (6/11/2024).

Adapun OJK dalam kesempatan sebelumnya telah mengumumkan telah mencabut izin usaha (CIU) penyelenggara PT Investree Radhika Jaya (Investree). CIU Investree itu diakibatkan sederet persoalan mulai dari pelayanan kepada masyarakat, modal cekak, dan hal-hal lainnya menyangkut kepatuhan terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

CIU Investree diteken OJK melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024. Sebelumnya, OJK telah memberi waktu kepada Investree untuk memenuhi segala ketentuan, salah satunya tentu mengenai penyuntikkan modal.

“Namun demikian, hingga batas waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi pencabutan izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, pada Senin (21/10/2024).

Selanjutnya, sesuai POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/2022), Investree diwajibkan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan Pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dicabutnya izin usaha.

Kejar Eks CEO Adrian Gunadi

Di sisi lain, Agusman kembali menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah memburu Eks CEO Investree, Adrian Asharyanto Gunadi yang diketahui sedang berada di luar negeri. Langkah ini diambil sebagai upaya penegakkan hukum pidana di sektor jasa keuangan

“OJK bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap Sdr. Adrian Gunadi terkait dengan dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan, termasuk antara lain mengupayakan untuk mengembalikan Sdr. Adrian Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan,” ungkap Agusman.

OJK dalam kesempatan sebelumnya juga menyatakan melakukan lima langkah lain yang diperlukan terhadap Adrian Gunadi. Pertama, melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada Adrian Gunadi dengan hasil Tidak Lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi Pihak Utama dan/atau menjadi Pemegang Saham di Lembaga Jasa Keuangan. Hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

Kedua, melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketiga, melakukan pemblokiran rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Keempat, OJK melakukan penelusuran aset (asset tracing) Adrian Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk. Aset-aset Mantan Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) itu selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kelima, melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Adrian Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree, serta permasalahan terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News