Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin membawa Indonesia masuk geng Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS. Di sisi lain, Indonesia juga sedang dalam tahap aksesi untuk masuk Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang beranggotakan 38 negara.

Lantas, lebih banyak mana manfaat yang didapat Indonesia, gabung BRICS atau OECD? Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan opsi terbaik adalah Indonesia bisa bergabung dengan keduanya sehingga mendapat manfaat lebih luas.

"Opsi terbaik tentunya kita bergabung dengan dua-duanya, baik dengan BRICS maupun OECD. Ini mungkin, jadi tidak ada larangan formal bahwa ini merupakan pilihan," kata Wijayanto dalam diskusi virtual berjudul 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?', Rabu (30/10/1014).

Jika dibedah masing-masing, gabung BRICS bermanfaat untuk mempromosikan multilateralisme yang bersifat lebih egaliter. Berbeda dengan OECD yang beranggotakan 38 negara sehingga peran Indonesia jika gabung kemungkinan tidak terlalu besar.

"Berbeda misalnya dengan OECD yang ini ingin mempertahankan status quo, relatif tidak egaliter karena di sana ada negara-negara tertentu yang dominan," ucap Wijayanto.

Selain itu, keuntungan Indonesia gabung BRICS dinilai akan mendorong pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi ekspor dan impor. Manfaat lainnya adalah mendorong global south collaboration.

"Ini sesuatu yang bagus bagi Indonesia. Lainnya BRICS juga akan mendorong global south collaboration, ini kerja sama yang selama ini relatif tidak terlalu serius dibangun padahal secara ekonomi kerja sama ini akan sangat potensial," jelas Wijayanto.

Kemudian kelebihan dari BRICS adalah mempunyai peran produk domestik bruto (PDB) yang besar terhadap global. Tidak kalah penting adalah prosesnya untuk menjadi anggota relatif sederhana, tidak seperti OECD yang membutuhkan waktu bertahun-tahun.

"Proses menjadi member (OECD) perlu 3-4 tahun dan yang lebih menarik adalah seolah-olah di sini ada negara yang dominan dan negara yang tidak dominan. Seolah Indonesia itu seperti negara yang apply melalui proses revisi oleh negara-negara yang dominan, kemudian hasil akhirnya kita menunggu. Ini situasi yang menurut saya kurang mengenakkan bagi Indonesia karena kita adalah negara besar," imbuhnya.

Terlepas dari itu, bergabung OECD untuk Indonesia juga memiliki beberapa keuntungan. Sebagai organisasi yang mapan, Indonesia berpotensi untuk memperoleh transfer teknologi jika gabung.

"Negara-negara anggota OECD itu maju, ada potensi transfer teknologi, kemudian komunitas yang lebih besar dari sisi jumlah anggota ada 35 anggota," beber Wijayanto.

Selain itu, dengan bergabung menjadi anggota OECD, Indonesia berpotensi untuk mempercepat dan mempermudah proses Indonesia memiliki hubungan kerja sama ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

"OECD ini akan berpotensi mempercepat dan mempermudah proses kita untuk memiliki free trade agreement dengan EU atau IEU-CEPA karena negosiasi ini sudah 10 tahun lebih tidak tuntas-tuntas. Diharapkan dengan bergabungnya Indonesia ke OECD akan lebih cepat," kata Wijayanto.

Melihat keuntungan yang didapat Indonesia, Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam juga mendukung jika Indonesia gabung ke BRICS dan OECD. Jangan sampai Indonesia lebih telat lagi untuk merespons kesempatan ini.

"Dua-duanya sangat bermanfaat dan kalau kita justru lambat untuk memilih, justru itu akan memberikan impact secara ekonomi terutama dari sisi timeline kalau kita telat merespons kesempatan-kesempatan ini," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menilai bahwa wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus bertujuan untuk mengalienasi atau mengasingkan Anies Baswedan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.

"Kalau misal kita cermati memang ada arah semacam itu (wacana pembentukan KIM Plus untuk mengalienasi Anies pada Pilkada Jakarta)," kata Umam dalam acara Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu (7/8/2024).

"Karena bagaimanapun juga di Pilpres 2024 yang lalu, Mas Anies relatif cukup kompetitif tampil sebagai bagian dari kandidat yang melakukan perlawanan secara naratif terhadap Pak Prabowo, meskipun dari sisi electoral gapnya cukup jauh," sambung Umam.

Menurut Umam, upaya untuk mengalienasi Anies pada Pilkada Jakarta 2024 menjadi realitas politik yang terjadi saat ini.

Hal ini, kata Umam, dapat dilihat ketika partai-partai yang sebelumnya mengusung Anies maju Pilkada Jakarta, yakni PKB dan PKS diisukan akan bergabung ke KIM Plus.

"Ada tren kecenderungan di mana partai-partai lebih memilih untuk melakukan barter, sekaligus juga tukar guling kepentingan, yang mana bukan hanya dalam konteks baku atur koalisi di dalam konteks lokalitas antarwilayah, tetapi juga betul-betul dikaitkan dengan konteks (Pilpres) 2029," tutur Umam.

Sebelumnya, wacana pembentukan KIM Plus muncul setelah Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyatakan, Pilkada Jakarta 2024 berpeluang hanya diikuti satu pasangan calon jika PKB memilih bergabung ke KIM Plus.

Jazilul mengatakan, kemungkinan partai-partai politik bergabung menjadi satu kubu hanya untuk mendukung satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terbuka lebar.

Jazilul mengakui bahwa partainya tengah mempertimbangkan tawaran untuk bergabung ke KIM Plus.

Adapun KIM merupakan koalisi pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Rakyat Indonesia Adil Makmur (Prima), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Saat ini Pilkada DKI Jakarta 2024 kemungkinan bakal diikuti dua nama beken, yaitu eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Anies Baswedan sudah dideklarasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem. Sedangkan Ridwan Kamil diusung Partai Gerindra dan Partai Golkar.

Sementara itu, PKS mengungkapkan bahwa memang adanya tawaran gabung ke koalisi lain terkait pilkada di sejumlah daerah, termasuk Jakarta.

Namun, Juru Bicara PKS Pipin Sopian menegaskan bahwa hingga saat ini partainya masih serius memperjuangkan duet Anies Baswedan-Sohibul Iman bisa berlayar pada Pilkada Jakarta 2024.

“Jadi keseriusan PKS untuk memperjuangkan itu sangat serius. Di sini lain memang tawaran untuk gabung ke koalisi yang lain juga ada. Jadi kami di berbagai pilkada termasuk di Jakarta dan Jawa Barat, yang berharap berkoalisi dengan PKS begitu banyak partai politik dan kami harus menghormati itu,” kata Pipin dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV pada Senin (5/8/2024).