Jakarta: AIDS Healthcare Foundation (AHF) Indonesia mengajak negara-negara Asia untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan dalam Traktat Pandemi atau Pandemic Agreement. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan draf Traktat Pandemi mendekati rampung.

"Kawasan ini (Asia) harus berusaha membentuk kerangka kerja yang mendesentralisasi pendekatan terhadap kesiapsiagaan dan respon pandemi serta melindungi semua negara," kata Country Program Manager AHF Indonesia, Asep Eka Nurhidayat, melalui keterangan tertulis yang diterima, Rabu, 6 November 2023.

Asep mengatakan negara-negara Asia harus belajar dari pengalaman pandemi covid-19. Bagaimana sulitnya mengamankan vaksi serta penyelamat kehidupan lainya.
Untuk itu, dia mengajak negara-negara Asia memperjuangkan kerangka kerja yang adil. Tujuan utamanya adalah bisa membantu negara-negara berpenghasilan rendah di seluruh dunia saat mengadang pandemi.

"Kemampuan manufaktur yang ada di kawasan ini dan kemitraan lintas batas dalam ASEAN menawarkan kesempatan meningkatkan ketahanan kesehatan di seluruh negara Asia dan Global South," kata dia.

Pandemi covid-19 memperlihatkan kesenjangan kritis dalam akses layanan kesehatan. Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah kesulitan mendapatkan vaksin dibandingkan dengan negara kaya.

“Melalui komitmen bersatu untuk kesetaraan berkeadilan, kita dapat menciptakan Pandemic Agreement yang tidak hanya melayani Asia, tetapi juga membangun ketahanan untuk semua. Memastikan tidak ada wilayah yang dibiarkan rentan dalam krisis di masa depan,” kata Asep.

Desak 4 hal

AHF Indonesia sebagai bagian dari kampanye global Save Our Society (SOS) mendesak empat hal agar Traktat Pandemi bisa mencakup empat hal. Keempat hal itu meliputi:

1. Kapasitas Produksi Regional (Regional Production Capacity)

SOS mendesak adanya mekanisme konkret untuk memfasilitasi produksi vaksin lokal, diagnostik, dan therapeutics di negara-negara south global.

Hal ini memerlukan peta jalan yang mengikat transfer pengetahuan, teknologi, dan pembiayaan berkelanjutan jangka panjang sebagaimana diuraikan dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dari rancangan Traktat Pandemi.

2. Transfer Teknologi (Technology Transfer)

SOS menyatakan harus ada kepastian agar transfer teknologi tidak dibatasi pada syarat sukarela dan yang disepakati bersama.

Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (LMIC) harus memiliki fleksibilitas yang sama seperti negara kaya seperti Amerika Serikat yang dapat menggunakan cara non-sukarela dan langkah-langkah tambahan untuk mengatasi keadaan darurat kesehatan masyarakat dan krisis lainnya.

3. Pembiayaan Berkelanjutan (Sustainable Financing)

SOS juga mendesak adanya perjanjian finansial jangka panjang yang mengikat negara-negara berpenghasilan tinggi. Hal ini untuk mendukung kesiapsiagaan dan respon pandemi bagi negara-negara LMIC.

"Kontribusi sukarela (voluntary contribution)saja tidak akan cukup, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 20," kata Asep.

4. Partisipasi Masyarakat Sipil (Civil Society Participation)

Traktat Pandemi juga diminta mengadopsi model tata kelola yang memasukan partisipasi banyak pihak. Hal ini untuk meningkatkan legitimasi, memperkuat akuntabilitas, dan mengubah arsitektur keamanan kesehatan global menjadi sistem yang lebih adil dan efektif untuk mencegah, mempersiapkan, dan merespons ancaman kesehatan global dengan lebih baik.

AIDS Healthcare Foundation (AHF) adalah organisasi AIDS terbesar di dunia. Saat ini menyediakan perawatan medis dan/atau layanan kepada lebih dari 2 juta klien di 48 negara di seluruh dunia, termasuk Afrika, Amerika, kawasan Asia/Pasifik, dan Eropa.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

JAKARTA,investor.id - Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority of Singapore (MAS) sepakat memperpanjang perjanjian kerja sama keuangan bilateral untuk jangka waktu tiga tahun ke depan hingga 1 November 2027.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan  perpanjangan masa berlaku selama tiga tahun ke depan merupakan penguatan dari praktek sebelumnya dimana perpanjangan hanya dilakukan untuk periode satu tahun dan merefleksikan sinergi  dua otoritas dalam menjaga stabilitas moneter dan keuangan kedua negara di tengah ketidakpastian global.

“Kerja sama ini telah berlangsung sejak November 2018 sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Singapura untuk senantiasa saling mendukung dan membangun kepercayaan terhadap kondisi perekonomian di masing-masing negara,” ucap Ramdan dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (4/11/2024).

Kesepakatan tersebut terdiri atas dua perjanjian kerja sama keuangan bilateral. Pertama yaitu Local Currency Bilateral Swap Agreement (LCBSA) yang memungkinkan dilakukannya pertukaran mata uang lokal antara kedua bank sentral hingga senilai 9,5 miliar dolar Singapura atau Rp 100 triliun. Kedua yaitu Bilateral Repo Agreement (BRA), yang memungkinkan dilakukannya transaksi repo antara kedua bank sentral untuk mendapatkan likuiditas senilai US$ 3 miliar (atau mata uang Yen/Euro dengan nilai setara) dengan menjaminkan obligasi pemerintah yang diterbitkan oleh Amerika Serikat, Jepang, atau Jerman yang dimiliki kedua bank sentral.

“Hal ini juga menjadi bagian dari upaya perluasan dan penguatan kerja sama internasional di area kebanksentralan, serta merepresentasikan peran penting kerja sama internasional sebagai bagian dari bauran kebijakan BI,” kata Ramdan.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto ingin perundingan kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) selesai kuartal I-2025.

"Target Presiden Prabowo terhadap IEU-CEPA dan perdagangan bebas lainnya, saya kira presiden sangat agresif dan ingin kita melakukan yang terbaik agar dapat menyelesaikannya paling cepat kuartal pertama tahun depan," kata Airlangga dalam acara Diplomatic Economic Reception Dinner yang diselenggarakan Kadin Indonesia di Hotel Indonesia Kempinski, Jumat (1/11/2024).

Sebagai informasi, IEU-CEPA sudah diinisiasi sejak 2016 atau sudah berlangsung 8 tahun. Perundingan itu bertujuan untuk membuka kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa.

Selain IEU-CEPA, Indonesia juga sedang berusaha bergabung dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

CPTPP sendiri beranggotakan 11 negara yang terdiri dari Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura dan Vietnam.

CPTPP ini menjadi salah satu area perdagangan bebas terbesar di dunia berdasarkan produk domestik bruto (PDB). Partisipasi aktif Indonesia di berbagai forum internasional dinilai akan semakin membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan dan mendorong investasi.

"Jadi saya kira membuka kerja sama antar negara, membuka pasar baru agar Indonesia setara dengan Vietnam, Thailand, itu sebenarnya tujuan Presiden Pak Prabowo sehingga pasar tenaga kerja kita dapat ditingkatkan," ucapnya.

dan juga melalui investasi yang telah disebutkan oleh rekan saya, daftar proyek yang dapat menciptakan lapangan kerja dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja.

(aid/hns)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sekitar 15 investor asal Taiwan berniat merelokasi pabriknya ke Indonesia. Mereka akan masuk jika beberapa persyaratan yang diminta sudah dipenuhi.

"Tadi Asosiasi Tekstil Taiwan datang dan mereka menyatakan punya keinginan untuk investasi di Indonesia karena beberapa dari mereka sudah investasi di Indonesia, di daerah Purwakarta. Permintaan mereka ada beberapa hal," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Persyaratan pertama yang diminta yakni, agar pembelian tanah di Indonesia bisa dilakukan lebih mudah. Dalam hal ini, Airlangga menawarkan investor tersebut untuk masuk ke kawasan industri.

"Tadi saya arahkan mereka untuk masuk kawasan karena kalau keluar kawasan mereka amdalnya lama, juga dua sampai tiga tahun hanya pematangan lahan. Tetapi kalau masuk kawasan itu akan menjadi mudah karena semuanya sudah selesai, baik amdal maupun lahan," tutur Airlangga.

Kedua, 15 investor tersebut meminta agar sumber energi hijau bisa tersedia di Indonesia, mengingat saat ini penggunaan energi hijau menjadi tuntutan global terutama di industri tekstil kelas atas.

Dalam hal ini, Airlangga memastikan bahwa sumber energi hijau di dalam negeri sudah tersedia.

"Di dalam ESG compliance itu energinya hijau. Energi hijau kan bisa dari gas, bisa dari hydro, bisa dari solar floating, di mana itu di Jawa Barat semuanya tersedia," terang Airlangga.

Ketiga, 15 investor yang menemui Airlangga juga meminta agar harga gas yang dipakai bisa mendapatkan harga kompetitif untuk mendukung operasional mereka. Pasalnya, para investor tersebut mengeluh tingginya harga gas yang bisa mencapai US$ 12 per MMBTU.

"Saya katakan kalau harganya US$ 9 per MMBTU, itu rata-rata industri dapat segitu. Jadi kalau mereka dapat di atas itu, mereka mesti sampaikan ke pemerintah, nanti pemerintah panggil-lah PGN atau siapa," jelasnya.

Keempat, para investor tersebut ingin mendapatkan pasar yang menguntungkan. Mereka menyebut bahwa saat ini keuntungan terbesar diperoleh melalui investasi di China dan Vietnam, terutama karena Vietnam memiliki perjanjian dagang European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUE-CEPA) dan Comprehensive and Progresive Trans-Pasific Partnership Agreement (CPTPP).

Oleh karena itu, mereka ingin Indonesia bisa melakukan percepatan penyelesaian IUE-CEPA dan CPTPP. "Itu komit kalau Indonesia bisa mendapatkan IUE-CEPA, itu mereka akan relokasi bahkan dari Vietnam ke Indonesia," ujar Airlangga.

(kil/kil)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan 15 investor asing di sektor padat karya seperti tekstil akan datang untuk menjajaki investasi di Indonesia. Adanya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China membuat mereka berencana melakukan relokasi pabriknya ke Tanah Air.

"Nanti jam 3 sore akan ke sini (15 investor)," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Sebelumnya, Airlangga telah mengatakan bahwa 15 investor di sektor padat karya itu akan datang ke Indonesia. Sejauh ini belum ada komitmen investasinya.

"Itu asing semua. Mereka akan relokasi ke Indonesia karena kebanyakan kan mereka sebelumnya investasinya di China," kata Airlangga, Kamis (31/10).

Walaupun belum ada komitmen investasi, 15 investor asing itu disebut telah menaruh harapan ke Indonesia supaya pemerintah bisa segera membuat hubungan kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa, antara lain melalui Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

"Mereka ingin agar Indonesia dan Vietnam mempunyai treatment yang sama di negara Eropa atau Amerika dan itu hanya bisa dicapai kalau kita tanda tangan EU-CEPA, karena bagi Vietnam itu ekspor ke Eropa dan ke Amerika bea masuknya nol, bagi Indonesia di atas, sekitar 16%, 10% sampai 20%," ucapnya.

Dari 15 calon investor sektor padat karya tersebut, Airlangga mengaku tidak ada satupun yang menyatakan minat untuk membeli PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, perusahaan tekstil tua Indonesia yang tengah pailit.

"Tidak ada. Mereka tidak minat untuk itu," ucap Airlangga.

(aid/eds)

Jakarta -

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin membawa Indonesia masuk geng Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS. Di sisi lain, Indonesia juga sedang dalam tahap aksesi untuk masuk Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang beranggotakan 38 negara.

Lantas, lebih banyak mana manfaat yang didapat Indonesia, gabung BRICS atau OECD? Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan opsi terbaik adalah Indonesia bisa bergabung dengan keduanya sehingga mendapat manfaat lebih luas.

"Opsi terbaik tentunya kita bergabung dengan dua-duanya, baik dengan BRICS maupun OECD. Ini mungkin, jadi tidak ada larangan formal bahwa ini merupakan pilihan," kata Wijayanto dalam diskusi virtual berjudul 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?', Rabu (30/10/1014).

Jika dibedah masing-masing, gabung BRICS bermanfaat untuk mempromosikan multilateralisme yang bersifat lebih egaliter. Berbeda dengan OECD yang beranggotakan 38 negara sehingga peran Indonesia jika gabung kemungkinan tidak terlalu besar.

"Berbeda misalnya dengan OECD yang ini ingin mempertahankan status quo, relatif tidak egaliter karena di sana ada negara-negara tertentu yang dominan," ucap Wijayanto.

Selain itu, keuntungan Indonesia gabung BRICS dinilai akan mendorong pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi ekspor dan impor. Manfaat lainnya adalah mendorong global south collaboration.

"Ini sesuatu yang bagus bagi Indonesia. Lainnya BRICS juga akan mendorong global south collaboration, ini kerja sama yang selama ini relatif tidak terlalu serius dibangun padahal secara ekonomi kerja sama ini akan sangat potensial," jelas Wijayanto.

Kemudian kelebihan dari BRICS adalah mempunyai peran produk domestik bruto (PDB) yang besar terhadap global. Tidak kalah penting adalah prosesnya untuk menjadi anggota relatif sederhana, tidak seperti OECD yang membutuhkan waktu bertahun-tahun.

"Proses menjadi member (OECD) perlu 3-4 tahun dan yang lebih menarik adalah seolah-olah di sini ada negara yang dominan dan negara yang tidak dominan. Seolah Indonesia itu seperti negara yang apply melalui proses revisi oleh negara-negara yang dominan, kemudian hasil akhirnya kita menunggu. Ini situasi yang menurut saya kurang mengenakkan bagi Indonesia karena kita adalah negara besar," imbuhnya.

Terlepas dari itu, bergabung OECD untuk Indonesia juga memiliki beberapa keuntungan. Sebagai organisasi yang mapan, Indonesia berpotensi untuk memperoleh transfer teknologi jika gabung.

"Negara-negara anggota OECD itu maju, ada potensi transfer teknologi, kemudian komunitas yang lebih besar dari sisi jumlah anggota ada 35 anggota," beber Wijayanto.

Selain itu, dengan bergabung menjadi anggota OECD, Indonesia berpotensi untuk mempercepat dan mempermudah proses Indonesia memiliki hubungan kerja sama ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

"OECD ini akan berpotensi mempercepat dan mempermudah proses kita untuk memiliki free trade agreement dengan EU atau IEU-CEPA karena negosiasi ini sudah 10 tahun lebih tidak tuntas-tuntas. Diharapkan dengan bergabungnya Indonesia ke OECD akan lebih cepat," kata Wijayanto.

Melihat keuntungan yang didapat Indonesia, Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam juga mendukung jika Indonesia gabung ke BRICS dan OECD. Jangan sampai Indonesia lebih telat lagi untuk merespons kesempatan ini.

"Dua-duanya sangat bermanfaat dan kalau kita justru lambat untuk memilih, justru itu akan memberikan impact secara ekonomi terutama dari sisi timeline kalau kita telat merespons kesempatan-kesempatan ini," jelasnya.

(aid/ara)

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID- JAKARTA. Pemerintah Indonesia berencana memberikan berbagai insentif fiskal bagi industri berbasis ekspor untuk memperkuat rantai pasok global.

Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan ekspor, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta menjaga upah tenaga kerja di dalam negeri.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa sektor industri berbasis ekspor merupakan prioritas yang harus didorong pemerintah.

Ia menyoroti lemahnya daya saing sektor manufaktur yang memerlukan pendekatan komprehensif. Menurutnya, solusi yang parsial hanya akan menambah kompleksitas masalah.

Wija menyarankan agar pemerintah melakukan benchmarking dengan negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina untuk memastikan sektor manufaktur Indonesia mendapat perlakuan yang setara.

"Ini untuk menjadikan pembelajaran sekaligus memastikan bahwa sektor manufaktur kita mendapatkan perlakuan yang lebih baik jika tidak setara," ujarnya kepada Kontan pada Minggu (20/10).

Ia menguraikan sepuluh jenis insentif yang bisa diberikan, termasuk pengurangan pajak, kemudahan importasi bahan baku, dan kemudahan ekspor.

Selain itu, ia juga mengusulkan kemudahan izin berusaha, akses ke kawasan industri, fleksibilitas aturan konten lokal, serta biaya energi dan logistik yang lebih murah.

Wija juga menekankan pentingnya kebijakan Free Trade Agreement (FTA) dengan negara-negara seperti EU, USA, Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan India untuk meningkatkan daya saing ekspor.

Dalam penyusunan kebijakan, Wija menekankan pentingnya melibatkan asosiasi-asosiasi terkait seperti APINDO dan KADIN.

Ia juga menyebut Indonesia tertinggal dalam FTA dibandingkan negara-negara tetangga, sehingga finalisasi perjanjian ini perlu dipercepat, terutama untuk menarik investasi berkualitas dari China yang terdampak perang dagang dengan EU dan USA.

Selain itu, Wija juga menegaskan pentingnya reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.

"Tidak ada gunanya kita mendesain kebijakan dengan baik jika birokrasi tidak profesional dan praktik korupsi tetap merajalela," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah telah memberlakukan kebijakan proteksi terhadap industri dalam negeri, termasuk produk tekstil, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2024 dan PMK No. 49/2024.

Kebijakan ini mengatur bea masuk untuk impor kain dan karpet selama tiga tahun guna meningkatkan daya saing industri lokal serta menjaga pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah menandatangani Perjanjian Perdagangan Preferensial (PTA) antara Iran dan Indonesia setelah disetujui oleh parlemen Iran.

Mengutip Kantor Berita IRNA, Presiden Pezeshkian telah menerbitkan kesepakatan tersebut pada hari Minggu (13/10) dan mengeluarkan directive kepada kementerian industri dan luar negeri untuk mengimplementasikannya.

Kesepakatan ini disetujui oleh Parlemen Iran pada 24 September dan dikonfirmasi oleh Dewan Wali Iran pada 2 Oktober 2024. Pimpinan Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf, pada 8 Oktober, secara resmi memberitahukan Presiden Pezeshkian tentang persetujuan undang-undang PTA antara pemerintah Iran dan Indonesia, setelah disetujui oleh para anggota parlemen.

Kesepakatan ini, yang awalnya ditandatangani di Tehran pada 20 Juni 2005, bertujuan untuk memperkuat hubungan perdagangan antara kedua negara dengan mengurangi tarif dan menghapus hambatan non-tarif.

Lalu dalam kunjungan Presiden Iran Seyyed Ebrahim Raisi ke Indonesia pada 2023, perjanjian ini ditandatangani oleh kedua negara, di Istana Bogor, Jawa Barat.

Sebelumnya, Komisi VI DPR Indonesia juga telah menyetujui ratifikasi Undang-Undang tentang Persetujuan Perjanjian Preferensial Perdagangan (II-PTA) antara Indonesia dan Republik Islam Iran. Kesepakatan ini dibahas dalam rapat kerja antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Komisi VI DPR di Jakarta.

"Kami ucapkan terima kasih atas kerja sama dan kontribusi positif dari Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR-RI. Kami optimistis ratifikasi II-PTA akan membawa dampak positif bagi perdagangan dan perekonomian kedua negara," ungkap Menteri Perdagangan Indonesia, Zulkifli Hasan.

Zulkifli menjelaskan bahwa Iran merupakan negara strategis dengan potensi besar menjadi hub perdagangan Indonesia ke kawasan Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Eropa.

“Dengan penduduk 88 juta jiwa, Iran menjadi pasar potensial bagi Indonesia. Preferensi tarif II-PTA untuk sejumlah produk ekspor utama akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Iran dan kawasan sekitarnya. Ini berpotensi meningkatkan surplus neraca perdagangan Indonesia,” jelas Zulkifli.

Persetujuan II-PTA ditandatangani pada 23 Mei 2023 di Istana Bogor oleh Menteri Perdagangan kedua negara, yang disaksikan oleh Presiden RI dan Presiden Iran.

Sebagai persetujuan dagang kedua Indonesia dengan negara di kawasan Timur Tengah, II-PTA juga merupakan yang pertama bagi Indonesia dengan pengaturan imbal dagang (Counter Trade) sebagai alternatif transaksi perdagangan.

Melalui persetujuan ini, Indonesia memperoleh penghapusan dan penurunan tarif atas 239 pos tarif (PT) yang mencakup produk mineral, industri, pertanian, dan perikanan.

Ditegaskan Zulkifli, setelah diberlakukan, ekspor Indonesia ke Iran diproyeksikan mencapai US$ 494 juta pada 2030 dengan surplus sebesar US$ 468 juta.

"II-PTA juga akan mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dan meningkatkan kinerja makroekonomi Indonesia. Diharapkan, II-PTA dapat diimplementasikan pada awal 2025,” tambah Zulkifli.

Komisi VI DPR RI menyetujui ratifikasi II-PTA melalui mekanisme Peraturan Presiden (Perpres). Dalam rapat tersebut, Komisi VI juga meminta Kemendag untuk mengantisipasi dan memperhatikan aspek geopolitik, hambatan tarif dan nontarif, serta besaran pasar kedua negara.

Berdasarkan data, neraca perdagangan Indonesia dengan Iran selama lima tahun terakhir (2019-2023) selalu mencatat surplus. Pada 2023, total perdagangan kedua negara mencapai US$ 206,9 juta, dengan ekspor Indonesia mencapai US$ 195,1 juta dan impor sebesar US$ 11,7 juta.

Produk ekspor utama Indonesia ke Iran meliputi kacang lainnya, sepeda motor, asam lemak monokarbosiklat industri, papan fiber dari kayu, dan bagian dari aksesori kendaraan.

Sedangkan produk impor utama Indonesia dari Iran meliputi kurma, buah ara, dan buah lainnya; alkaloid alami atau sintesis; anggur segar atau kering; instrumen dan peralatan yang digunakan dalam ilmu medis; serta carboy, botol, dan kemasan lainnya.

Sumber: IRNA | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID -TEHRAN. Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah menandatangani Perjanjian Perdagangan Preferensial (PTA) antara Iran dan Indonesia setelah disetujui oleh parlemen Iran.

Presiden tersebut menerbitkan kesepakatan pada hari Minggu (13/10) dan mengeluarkan directive kepada Kementerian Industri dan Kementerian Luar Negeri untuk mengimplementasikannya.

Kesepakatan perdagangan Iran Indonesia ini juga telah disetujui oleh Parlemen Iran pada 24 September dan dikonfirmasi oleh Dewan Wali Iran pada 2 Oktober 2024.

Pimpinan Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf, pada 8 Oktober, secara resmi memberitahukan Presiden Pezeshkian tentang persetujuan undang-undang PTA antara pemerintah Iran dan Indonesia, setelah disetujui oleh para anggota parlemen.

Kesepakatan ini, yang awalnya ditandatangani di Tehran pada 20 Juni 2005, bertujuan untuk memperkuat hubungan perdagangan antara kedua negara dengan mengurangi tarif dan menghapus hambatan non-tarif.

JAKARTA, investor.id – Bank Indonesia (BI) dan Bank Sentral Jepang atau Bank of Japan (BoJ) menyepakati perpanjangan perjanjian kerjasama Bilateral Swap Arrangement (BSA).

Untuk diketahui, BSA Indonesia dan Jepang merupakan sebuah perjanjian bilateral pertukaran mata uang antara BI dengan BoJ sebagai agen dari Kementerian Keuangan Jepang dalam bentuk penukaran mata uang Rupiah dengan Dolar AS dan/atau Yen Jepang sebagai opsi bantalan kedua (second line of defense) dalam menjaga ketahanan eksternal.

“Perjanjian yang ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur Bank Sentral Jepang Kazuo Ueda tersebut berlaku efektif mulai tanggal 14 Oktober 2024 hingga 13 Oktober 2027,” ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan tertulis, pada Selasa (15/10/2024).

Menurut Ramdan, pembaruan kerja sama ini memungkinkan Indonesia untuk melakukan penukaran mata uang Rupiah dengan Dolar AS dan/atau Yen Jepang sampai dengan US$ 22,76 miliar atau nilai yang setara dalam Yen Jepang.

Indonesia dan Jepang memandang perpanjangan BSA dimaksud dapat mempererat kerja sama keuangan kedua negara dalam menyediakan jaringan keamanan keuangan yang diharapkan dapat berkontribusi pada stabilitas keuangan di tingkat regional dan global.

Tak hanya itu, perpanjangan kerja sama ini sekaligus merepresentasikan peran penting kerja sama internasional sebagai bagian dari bauran kebijakan BI, yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap ketahanan eksternal perekonomian Republik Indonesia.

Perjanjian kerja sama BSA Indonesia-Jepang pertama kali ditandatangani pada 17 Februari 2003 dan telah beberapa kali diperpanjang, terakhir pada 14 Oktober 2021 dengan masa berlaku 3 tahun.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengharapkan, implementasi Perjanjian Perdagangan Preferensi (Preferential Trade Agreement/PTA) negara D-8 dapat meningkat US$500 miliar pada 2030.

Adapun, negara yang termasuk dalam D-8 ialah Indonesia, Malaysia, Pakistan, Turki, Nigeria, Iran, Bangladesh dan Mesir.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan, Indonesia telah mengimplementasikan PTA untuk ekspor ke negara D-8 dengan total nilai mencapai US$4,5 juta. Tujuan ekspor utama yaitu Bangladesh, Iran, Turki, dan Malaysia.

“Implementasi PTA secara penuh diharapkan dapat meningkatkan nilai perdagangan D-8 dengan dunia sebesar 10% dari total perdagangan D-8, atau sebesar US$500 miliar pada 2030,” kata Miko dalam rangkaian agenda Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Selain Indonesia, Miko menyebut bahwa empat negara anggota D-8 lainnya telah mengimplementasikan PTA D-8. Negara-negara itu yakni Turki, Bangladesh, Malaysia, dan Iran. Tiga negara lainnya yaitu Nigeria, Pakistan, dan Mesir tengah dalam proses penyelesaian proses domestik.

Pada kesempatan tersebut, Miko meminta anggota D-8 terus mengidentifikasi tantangan sektor perdagangan yang akan terjadi di masa depan. Salah satunya dengan bertukar ide dan gagasan melalui kegiatan Forum Bisnis D-8. Menurutnya, kunci mencapai target peningkatan perdagangan ini adalah kolaborasi.

“Kita harus memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik melalui upaya inovatif seperti kerja sama imbal dagang, ekonomi digital, ataupun kemungkinan perluasan PTA menjadi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Oleh karena itu, saya mengajak seluruh negara anggota untuk bekerja sama menciptakan blok perdagangan yang dinamis dan tangguh,” tuturnya.

Dia juga mengharapkan negara anggota dapat segera memanfaatkan PTA D-8. Mengingat, manfaat perjanjian ini untuk memfasilitasi perdagangan agar lebih cepat, mudah, dan terjangkau bagi pelaku usaha negara anggota D-8.

“PTA D-8 bukan hanya sebuah dokumen perjanjian, namun merupakan komitmen mendorong kerja sama yang lebih besar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Kemendag berharap kegiatan Forum Bisnis D-8 dapat menghasilkan solusi praktis untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut. “Saya percaya forum ini akan membantu mengidentifikasi cara untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dunia bisnis dan menuju pada solusi praktis,” pungkasnya.

Sebagai informasi, D-8 merupakan forum kerja sama ekonomi delapan negara. Tujuan dibentuknya organisasi ini yakni meningkatkan posisi negara-negara berkembang dalam ekonomi dunia, mendiversifikasi dan menciptakan peluang baru dalam hubungan perdagangan, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat internasional, serta menyediakan standar hidup yang lebih baik.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) menjalin kerja sama strategis dengan PT Industri Kereta Api (INKA) melalui Maintenance Service Agreement (MSA) untuk pemeliharaan 31 trainset LRT Jabodebek.

Manager Public Relations LRT Jabodebek, Mahendro Trang Bawono mengatakan kerja sama ini merupakan bagian dari upaya KAI untuk memastikan keandalan operasional LRT Jabodebek yang mengadopsi teknologi otomatisasi tanpa masinis, yaitu Grade of Automation (GOA) Level 3.

Dia juga mengatakan melalui MSA ini, kedua pihak berkomitmen untuk melaksanakan pemeliharaan yang terstruktur dan efektif.

“Kerja sama ini menegaskan komitmen KAI dalam menyediakan layanan transportasi publik yang andal dan berkelanjutan. KAI berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan kenyamanan pengguna selama menggunakan LRT Jabodebek,” kata Mahendro dalam keterangan resmi, Kamis (10/10/2024).

Menurut Mahendro, kerja sama dengan PT INKA melalui MSA memungkinkan LRT untuk melakukan pemeliharaan secara optimal, sehingga dapat terus memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para pengguna LRT Jabodebek. Ini merupakan langkah konkret untuk memastikan performa sarana transportasi publik yang handal.

Dalam kerjasama ini, KAI akan mendapatkan layanan pemeliharaan yang komprehensif, termasuk perawatan terjadwal dan perbaikan yang tidak terjadwal.

PT INKA akan mengerahkan tenaga kerja yang sudah tersertifikasi untuk melakukan pemeliharaan ini, serta menyediakan suku cadang orisinal.

Kerja sama ini tidak hanya bermanfaat bagi KAI, tetapi juga menunjukkan sinergi antara KAI dan PT INKA untuk meningkatkan pelayanan publik. Keduanya memiliki visi yang sama dalam memberikan transportasi yang efisien dan ramah lingkungan kepada masyarakat.