Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan melambat pada kuartal III 2024, salah satunya didorong oleh penurunan kinerja sektor manufaktur dan retail.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menjelaskan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024 berpotensi akan lebih rendah dari kuartal II tahun ini. Tetapi menurutnya pertumbuhan ekonomi tetap berkisar di level 5%.

"Kuartal II 2024 kita tumbuh 5,05% year on year, sementara sepanjang kuartal III (Juli, Agustus, September) Indonesia mengalami deflasi yang merupakan indikasi penurunan daya beli," jelas Wijayanto kepada Kontan, Jumat (1/11).

Wijayanto mengatakan perlambatan ekonomi di kuartal III, salah satunya disebabkan oleh penurunan gelontoran berbagai program sosial, setelah dimaksimalkan di awal tahun 2024. Faktor lain adalah penurunan kinerja sektor manufaktur dan retail, terlihat dari meningkatnya jumlah PHK.

Sementara, Di kuartal IV berbagai program sosial akan kembali hadir, termasuk Makan Bergizi Gratis. Ini akan menjadi stimulus bagi konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Pemerintah baru sudah dilantik, mulai muncul kepastian terkait susunan kabinet dan arah kebijakan ekonomi.

"Oktober 2024 kita mulai mengalami inflasi yang kemungkinan besar akan berlanjut di November dan Desember, ini merupakan indikasi kuat perbaikan daya beli, pertumbuhan kuartal IV pun akan sedikit lebih baik dari kuartal III," ujarnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indo (Apindo) meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan kembali insentif pajak penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) kepada pekerja, khususnya di sektor padat karya.

Insentif tersebut sebenarnya sudah pernah diberikan oleh pemerintah pada saat pandemi Covid-19.

Namun, tidak diperpanjang seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi Covid-19.

Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu memilih irit bicara pada saat ditanya awak media mengenai kebijakan insentif tersebut.

Febrio juga tidak menjelaskan apakah Kementerian Keuangan akan mengabulkan permintaan pengusaha atas pemberian insentif PPh 21 DTP untuk pekerja.

"Nanti ya," ujar Febrio singkat sembari meninggalkan awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (31/10).

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mendorong pemerintah untuk tetap memberikan insentif tersebut.

Menurutnya, pemberian insentif PPh 21 DTP sangat diperlukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

"Tetap perlu diberikan mengingat kita mengalami penurunan daya beli yang kronis, insentif ini diharapkan dapat memperbaiki daya beli masyarakat," kata Wijayanto kepada Kontan.co.id, Kamis (31/10).

Namun, mengingat kondisi fiskal yang sedang sulit, maka insentif tersebut perlu diprioritaskan kepada masyarakat berpenghasilan menengah hingga bawah dengan ketepatan sasaran implementasinya yang perlu diawasi.

"Threshold minimal bebas pajak perlu dinaikkan," katanya.

IDXChannel - Pemerintah Indonesia menyatakan keinginan untuk bisa bergabung dengan blok ekonomi negara-negara ekonomi berkembang Brazil, Russia, India, China, dan South Africa (BRICS).

Hal tersebut bersamaan dengan proses aksesi untuk bisa masuk ke dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Menteri Luar Negeri, Sugiono, mengatakan Indonesia memandang BRICS sebagai wahana yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama negara-negara berkembang atau yang dikenal dengan istilah Global South.

Lantas mana yang lebih menguntungkan bagi RI, bergabung dengan BRICS atau OECD?

Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan, Indonesia sebenarnya memiliki tiga opsi yang bisa dipilih, yaitu bergabung dengan BRICS dan OECD, bergabung dengan BRICS atau OECD saja, atau tidak bergabung dengan keduanya.

Wijayanto menilai, memilih untuk bergabung dengan BRICS atau OECD sebenarnya sama-sama merupakan keputusan yang tepat, justru dengan tidak bergabung sama sekali, maka Indonesia akan kehilangan kesempatan berharga.

"Yang tidak boleh dilakukan adalah memilih opsi untuk tidak memilih keduanya. Ini adalah strategi flip flop yang menunjukkan kurangnya ketegasan. Memilih opsi ini juga membuat Indonesia melewatkan kesempatan untuk memengaruhi desain besar organisasi dan kebijakannya," ujarnya dalam diskusi virtual, Rabu (30/10/2024).

Wijayanto mengatakan, bergabungnya Indonesia dengan BRICS sekaligus juga OECD, menjadi kesempatan yang baik bagi Indonesia meskipun memang membutuhkan upaya negosiasi yang sulit.

Sementara itu, memilih salah satu dari keduanya juga dinilai sebagai pilihan yang baik. Apapun organisasi yang nantinya akan dipilih, yang terpenting adalah organisasi tersebut bisa memposisikan Indonesia sebagai pemain penting.

"Skenario terbaik bagi Indonesia adalah bergabung pada dua-duanya. Tentunya ini perlu negosiasi yang intensif. Opsi kedua, kita pilih mana yang paling mudah, cepat, dan paling menguntungkan," ujar Wijayanto.

(NIA DEVIYANA)

Indonesia ingin masuk 'geng' Brasil, Rusia, India, China dan South Africa (Afrika Selatan) atau BRICS. Terlepas dari keuntungan yang didapat, bergabungnya Indonesia dengan BRICS disebut bisa mengganggu hubungan dengan Amerika Serikat (AS).

"Bergabung dengan BRICS bisa jadi membuat relationship kita dengan Amerika sedikit bermasalah," kata Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin dalam diskusi virtual berjudul 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?', Rabu (30/10/1014).

Meski begitu, Wijayanto mengingatkan jangan sampai ketakutan itu membuat Indonesia tidak berani melangkah untuk gabung BRICS. Ia mencontohkan beberapa negara yang memiliki hubungan baik dengan AS, namun menjadi anggota BRICS.

"Contohnya India, itu salah satu inisiator BRICS yang dia adalah sahabat terdekat Amerika di kawasan Asia Selatan. Kemudian ada lagi Brasil, Brasil adalah sahabat Amerika juga di Amerika Selatan. Kemudian kalau kita lihat dalam konteks sekarang, Vietnam sudah ada bilateral trade agreement dengan Amerika sejak tahun 2000 itu juga mendekat ke BRICS, bahkan Thailand," beber Wijayanto.

Menurutnya, risiko hubungan dengan AS pasti ada. Seberapa besarnya tergantung diplomasi yang dilakukan agar bergabungnya Indonesia ke BRICS tidak dipandang menganut blok tertentu, seperti yang telah dilakukan India.

"Karena di BRICS kan ada dua kelompok: kelompok yang anti Amerika yaitu China dan Rusia, mereka mendorong kalau bisa ada mata uang alternatif pengganti dolar AS. Tapi ada kelompok India yang relatif moderat, dia tidak setuju ada mata uang baru tapi lebih mendorong adanya payment system baru, mendorong adanya penggunaan mata uang lokal, ini target-target yang lebih mild yang saya rasa bisa diterima oleh banyak pihak," ucapnya.

Untuk itu, Wijayanto mendorong agar Indonesia tidak hanya gabung BRICS, melainkan juga OECD yang beranggotakan 38 negara termasuk AS. Terlebih proses untuk menjadi anggota BRICS disebut relatif sederhana, tidak seperti OECD yang membutuhkan waktu bertahun-tahun.

"Kalau goal BRICS dulu, kemudian nanti goal OECD ya bagus juga. Kalau kita diterima BRICS kemudian ditolak OECD, artinya OECD ingin melanggengkan prinsip-prinsip unilateralism, ini prinsip yang kita sebagai negara besar, negara berkembang sebenarnya tidak diuntungkan," imbuhnya.

"Jadi pasti ada dampaknya (Indonesia gabung BRICS), tetapi dampak itu bisa di-manage dan insyaallah benefitnya lebih besar," tambahnya.

Lihat Video: Menlu Sugiono Jelaskan Alasan Indonesia Ingin Gabung BRICS

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin membawa Indonesia masuk geng Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS. Di sisi lain, Indonesia juga sedang dalam tahap aksesi untuk masuk Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang beranggotakan 38 negara.

Lantas, lebih banyak mana manfaat yang didapat Indonesia, gabung BRICS atau OECD? Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan opsi terbaik adalah Indonesia bisa bergabung dengan keduanya sehingga mendapat manfaat lebih luas.

"Opsi terbaik tentunya kita bergabung dengan dua-duanya, baik dengan BRICS maupun OECD. Ini mungkin, jadi tidak ada larangan formal bahwa ini merupakan pilihan," kata Wijayanto dalam diskusi virtual berjudul 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?', Rabu (30/10/1014).

Jika dibedah masing-masing, gabung BRICS bermanfaat untuk mempromosikan multilateralisme yang bersifat lebih egaliter. Berbeda dengan OECD yang beranggotakan 38 negara sehingga peran Indonesia jika gabung kemungkinan tidak terlalu besar.

"Berbeda misalnya dengan OECD yang ini ingin mempertahankan status quo, relatif tidak egaliter karena di sana ada negara-negara tertentu yang dominan," ucap Wijayanto.

Selain itu, keuntungan Indonesia gabung BRICS dinilai akan mendorong pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi ekspor dan impor. Manfaat lainnya adalah mendorong global south collaboration.

"Ini sesuatu yang bagus bagi Indonesia. Lainnya BRICS juga akan mendorong global south collaboration, ini kerja sama yang selama ini relatif tidak terlalu serius dibangun padahal secara ekonomi kerja sama ini akan sangat potensial," jelas Wijayanto.

Kemudian kelebihan dari BRICS adalah mempunyai peran produk domestik bruto (PDB) yang besar terhadap global. Tidak kalah penting adalah prosesnya untuk menjadi anggota relatif sederhana, tidak seperti OECD yang membutuhkan waktu bertahun-tahun.

"Proses menjadi member (OECD) perlu 3-4 tahun dan yang lebih menarik adalah seolah-olah di sini ada negara yang dominan dan negara yang tidak dominan. Seolah Indonesia itu seperti negara yang apply melalui proses revisi oleh negara-negara yang dominan, kemudian hasil akhirnya kita menunggu. Ini situasi yang menurut saya kurang mengenakkan bagi Indonesia karena kita adalah negara besar," imbuhnya.

Terlepas dari itu, bergabung OECD untuk Indonesia juga memiliki beberapa keuntungan. Sebagai organisasi yang mapan, Indonesia berpotensi untuk memperoleh transfer teknologi jika gabung.

"Negara-negara anggota OECD itu maju, ada potensi transfer teknologi, kemudian komunitas yang lebih besar dari sisi jumlah anggota ada 35 anggota," beber Wijayanto.

Selain itu, dengan bergabung menjadi anggota OECD, Indonesia berpotensi untuk mempercepat dan mempermudah proses Indonesia memiliki hubungan kerja sama ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

"OECD ini akan berpotensi mempercepat dan mempermudah proses kita untuk memiliki free trade agreement dengan EU atau IEU-CEPA karena negosiasi ini sudah 10 tahun lebih tidak tuntas-tuntas. Diharapkan dengan bergabungnya Indonesia ke OECD akan lebih cepat," kata Wijayanto.

Melihat keuntungan yang didapat Indonesia, Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam juga mendukung jika Indonesia gabung ke BRICS dan OECD. Jangan sampai Indonesia lebih telat lagi untuk merespons kesempatan ini.

"Dua-duanya sangat bermanfaat dan kalau kita justru lambat untuk memilih, justru itu akan memberikan impact secara ekonomi terutama dari sisi timeline kalau kita telat merespons kesempatan-kesempatan ini," jelasnya.

JAKARTA, ID – Indonesia terus memperkuat hubungan internasional dengan negara-negara lain, dengan berperan aktif dalam forum-forum global dan memperkuat hubungan dengan seluruh negara termasuk negara-negara anggota BRICS dan OECD. Dengan memegang sikap politik bebas aktif maka Indonesia harus bisa menjalin kerja sama ekonomi dengan banyak negara.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, Indonesia perlu segera memutuskan langkah ke depan. Bila terlalu banyak menghabiskan waktu untuk memilih dan memilah akan menghasilkan skenario terburuk bagi Indonesia, yaitu bukan anggota keduanya. Kalaupun bergabung akan sangat terlambat dan tidak dilibatkan dalam penyusunan garis kebijakan keduanya. 

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah diharapkan segera mengambil kebijakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat guna menjaga laju pertumbuhan ekonomi.

Melemahnya daya beli dikhawatirkan bisa memengaruhi pertumbuhan, mengingat konsumsi rumah tangga merupakan motor utama ekonomi Indonesia.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyatakan bahwa pemerintahan baru sebaiknya segera menyiapkan kebijakan untuk mendorong konsumsi masyarakat.

"Saya rasa justru rugi besar jika pemerintah, terutama otoritas ekonomi, masih berada dalam fase denial," ujar Wija kepada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

Beberapa indikator ekonomi menunjukkan penurunan daya beli masyarakat. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merevisi target penjualan mobil nasional 2024 dari 1,1 juta unit menjadi hanya 850.000 unit karena kondisi pasar otomotif yang masih sulit.

Selain itu, Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia berada di level kontraksi selama tiga bulan berturut-turut, mencapai 49,2 pada September 2024.

Sementara itu, survei Bank Indonesia (BI) menunjukkan penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada bulan yang sama, mengindikasikan lemahnya kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi.

Untuk mengatasi penurunan daya beli, Wija menyarankan agar pemerintah mendengarkan masukan dari para pelaku usaha serta menyusun kebijakan yang relevan dan objektif.

“Semakin terlambat mencari solusi, semakin sulit memperbaiki keadaan,” jelasnya.

Ia juga memaparkan beberapa solusi jangka pendek yang perlu menjadi prioritas pemerintah, di antaranya:

1. Memberikan Insentif Fiskal bagi Sektor Unggulan – Sektor yang berorientasi ekspor, menciptakan banyak lapangan kerja, atau yang merupakan substitusi impor perlu mendapat dukungan fiskal.

2. Kebijakan Sektor Keuangan untuk Bantu Dunia Usaha – Memfasilitasi dunia usaha yang kesulitan likuiditas dengan kebijakan yang fleksibel.

3. Evaluasi Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) – Mengurangi penerbitan SBN yang berlebihan karena dapat mengganggu likuiditas dan berdampak pada sektor riil.

4. Pembatasan Produk Impor Berlebih – Mengendalikan masuknya produk impor yang dapat menghambat produksi lokal.

5. Penanganan Pungli dan Premanisme – Menghapus pungutan liar dan premanisme di sektor usaha dengan tindakan hukum tegas.

6. Perluasan Free Trade Agreement (FTA) – Memperbanyak FTA dengan negara-negara besar, termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat, untuk mendorong produk dalam negeri bersaing di pasar global.

Wija menyebutkan, lemahnya daya beli juga berkaitan dengan melonjaknya angka PHK dan penutupan beberapa industri besar di Indonesia.

"Pelemahan daya beli ini sudah barang tentu akan menggerus pertumbuhan ekonomi kita, apalagi kondisi fiskal kita sedang lemah, sehingga peran APBN untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi sangat terbatas," katanya.

Menurutnya, tanpa kebijakan yang segera untuk meningkatkan daya beli masyarakat, impian pertumbuhan ekonomi 6% hingga 7% pada tahun 2025 akan sulit dicapai.

"Pertumbuhan 8% di tahun-tahun akhir pemerintahan Prabowo 2024-2029 juga semakin sulit terwujud,” tutup Wija.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID- JAKARTA. Pemerintah Indonesia berencana memberikan berbagai insentif fiskal bagi industri berbasis ekspor untuk memperkuat rantai pasok global.

Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan ekspor, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta menjaga upah tenaga kerja di dalam negeri.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa sektor industri berbasis ekspor merupakan prioritas yang harus didorong pemerintah.

Ia menyoroti lemahnya daya saing sektor manufaktur yang memerlukan pendekatan komprehensif. Menurutnya, solusi yang parsial hanya akan menambah kompleksitas masalah.

Wija menyarankan agar pemerintah melakukan benchmarking dengan negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina untuk memastikan sektor manufaktur Indonesia mendapat perlakuan yang setara.

"Ini untuk menjadikan pembelajaran sekaligus memastikan bahwa sektor manufaktur kita mendapatkan perlakuan yang lebih baik jika tidak setara," ujarnya kepada Kontan pada Minggu (20/10).

Ia menguraikan sepuluh jenis insentif yang bisa diberikan, termasuk pengurangan pajak, kemudahan importasi bahan baku, dan kemudahan ekspor.

Selain itu, ia juga mengusulkan kemudahan izin berusaha, akses ke kawasan industri, fleksibilitas aturan konten lokal, serta biaya energi dan logistik yang lebih murah.

Wija juga menekankan pentingnya kebijakan Free Trade Agreement (FTA) dengan negara-negara seperti EU, USA, Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan India untuk meningkatkan daya saing ekspor.

Dalam penyusunan kebijakan, Wija menekankan pentingnya melibatkan asosiasi-asosiasi terkait seperti APINDO dan KADIN.

Ia juga menyebut Indonesia tertinggal dalam FTA dibandingkan negara-negara tetangga, sehingga finalisasi perjanjian ini perlu dipercepat, terutama untuk menarik investasi berkualitas dari China yang terdampak perang dagang dengan EU dan USA.

Selain itu, Wija juga menegaskan pentingnya reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.

"Tidak ada gunanya kita mendesain kebijakan dengan baik jika birokrasi tidak profesional dan praktik korupsi tetap merajalela," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah telah memberlakukan kebijakan proteksi terhadap industri dalam negeri, termasuk produk tekstil, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2024 dan PMK No. 49/2024.

Kebijakan ini mengatur bea masuk untuk impor kain dan karpet selama tiga tahun guna meningkatkan daya saing industri lokal serta menjaga pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan ada modus-modus baru untuk mengakali angka inflasi yang dilakukan oleh oknum kepala daerah.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan bahwa inflasi merupakan data makroeekonomi yang sangat penting setelah pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Jika angka inflasi diakali atau dimanipulasi, maka hampir seluruh data yang menjadi dasar perencanaan pembangunan dan kebijakan makro dan moneter menjadi tidak akurat.

"Kita seperti sedang mengemudikan mobil dengan indikator temperatur rusak, mobil bisa tiba-tiba mogok karenaoverheating," ujar Wija kepada Kontan.co.id, Senin (30/9).

Dampak dari angka inflasi yang diakali, maka kebijakan terkait suku bunga acuan, kenaikan upah, nilai tukar hingga penyesuaian anggaran tidak merefleksikan kenyataan.

Akibatnya, kenaikan gaji buruh yang tidak mampu mengejar kenaikan biaya hidup, suku bunga riil yang jauh lebih tinggi dari suku bunga riil negara lain dengan negara risk yang hampir sama, proyek besar yang selalu mengalami eskalasi biaya hingga daya dorong APBN dan APBD terhadap pergerakan ekonomi yang semakin melemah.

"Jika angka inflasi tidak segara divalidasi, kebijakan ekonomi akan salah arah. Pembangunan hanya akan terefleksi dalam angka-angka statistik saja sementara kehidupan rakyat dan daya saing ekonomi tetap terpuruk," katanya.

Tidak hanya itu, beberapa sektor seperti asuransi, leasing, dana pensiun hingga tabungan haji juga akan mengalami masalah sustainability akibat data inflasi yang tidak sesuai.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah menargetkan pendapatan pajak tahun 2025 mencapai Rp 2.189,3 triliun. Tingginya target pendapatan tersebut tidak terlepas dari langkah pemerintah yang harus membiayai sejumlah program pembangunan negara. Oleh karena itu, reformasi perpajakan harus dijalankan secara berkelanjutan.

Bila dirinci, target pendapatan pajak sebesar Rp 2.189,3 triliun terbagi dalam pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp 1.209,3 triliun, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sebesar Rp 945,1 triliun, pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 27,1 triliun, dan pajak lainnya senilai Rp 7,8 triliun.