REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan politisi Partai Golkar Jusuf Hamka mengatakan dirinya mengetahui kabar soal siapa pihak yang menyebabkan Airlangga Hartarto mundur dari Ketua Umum DPP Golkar.

"Oh denger banyak, I know too much, but i don't want to talk to much (saya tahu banyak, tapi saya tidak mau bicara terlalu banyak)" kata Jusuf Hamka setelah menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan Partai Golkar di gedung DPP Partai Golkar, Senin (12/8/2024).

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu lebih memilih untuk tidak berbicara soal itu lantaran dirinya tidak mau lagi mencampuri urusan internal Partai Golkar.

Babah Alun pun sempat ditanyai soal beberapa nama, salah satunya Bahlil Lahadalia yang diisukan terlibat dalam mundurnya Airlangga. Namun demikian, dia enggan menanggapi hal tersebut.

Babah Alun hanya meyakini bahwa mundurnya Airlangga dari jabatan orang nomor satu di Golkar karena pengaruh dari pihak-pihak tertentu. "Kalaupun itu (mundur dari ketum Golkar) karena keinginan beliau pribadi, saya juga ragu," kata Babah Alun.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar di Jakarta, Ahad (11/8).

Dalam video resmi yang disiarkan Partai Golkar di Jakarta, Minggu, Airlangga menjelaskan alasan dia mundur karena ingin menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas selama transisi pemerintahan dari Presiden RI Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Lihat halaman berikutnya >>>

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar,” kata Airlangga dalam video tersebut.

Airlangga melanjutkan pengunduran dirinya sebagai ketua umum Golkar terhitung sejak Sabtu malam (10/8).

“Selanjutnya, sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku,” kata Airlangga dalam video yang sama.

Airlangga melanjutkan proses selanjutnya yang berjalan di internal Golkar, termasuk terkait dengan penunjukan pelaksana tugas (plt.) ketua umum dan persiapan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) bakal berlangsung damai, tertib, dan tetap menjunjung tinggi muruah Partai Golkar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengunduran diri Airlangga Hartarto dari ketua umum (ketum) DPP Partai Golkar tak ada kaitannya dengan permasalahan hukum. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung membantah keras spekulasi di publik dan di berbagai platform media, yang mengaitkan pengunduran diri tersebut sebagai ‘barter nasib’ Airlangga terkait status hukumnya dalam sejumlah penanganan perkara.

"Enggak lah. Nggak ada itu," ucap Doli saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Ahad (11/8/2024) malam WIB. Doli mengatakan, pengunduran diri Airlangga tersebut, murni karena alasan pribadi yang didasarkan sikapnya untuk mempertahankan keutuhan dan soliditas internal partai.

Selain itu, kata Doli, keputusan pribadi tersebut diambil dengan pertimbangan peran Airlangga di pemerintahan yang sebentar lagi akan melakukan transisi kepemimpinan nasional. Menurut dia, Airlangga sebagai menteri koordinator bidang perekonomian tentu memiliki tugas berat agar masa transisi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto tak diwarnai dengan ada turbulensi.

"Jadi, ya ini sebenarnya lebih pada masalah keputusan pribadi Pak Airlangga, di mana beliau lebih memilih untuk berkonsentrasi sebagai menko perekonomian, di dalam menjalankan atau melancarkan proses transisi pemerintahan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo," ujar Doli.

Di lain sisi, menurut Doli, Airlangga pun mempertimbangkan saran dari keluarga besarnya dalam mengambil jalan mundur tersebut. Hasilnya, disepakati Airlangga meletakkan jabatannya sebagai orang nomor satu di Golkar.

"Saya kira, Pak Airlangga sudah mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya, untuk Partai Golkar, dan itu harus kita hormati. Karena dalam mengambil keputusan itu, pun beliau mempertimbangkan saran dan musyawarah dari keluarganya, adik-adiknya, anak-anaknya, yang akhirnya beliau memutuskan seperti itu," kata Doli.

Oleh sebab itu, Doli meminta, agar penyebab Airlangga mengundurkan diri dari kursi ketum Partai Golkar tak dikait-kaitkan dengan masalah yang berada di ranah luar sikap pribadinya dan profesionalitasnya sebagai pejabat publik. Pun tidak disangkutpautkan dengan statusnya sebagai anggota Kabinet Indonesia Bersatu.

"Menurut saya, kita tidak perlu lagi mengkait-kaitkan apa alasannya (Airlangga mundur). Apalagi dikait-kaitkan dengan masalah yang lain (hukum). Enggak lah. Karena beliau sudah mengambil keputusan (mengundurkan diri). Dan keputusan itu, harus kita hormati," ucap Doli.

Masalah hukum...

Terkait masalah hukum, nama Airlangga memang pernah terseret-seret dalam skandal korupsi pemberian izin ekspor minyak mentah kelapa sawit (CPO) 2021-2022. Kasus yang dikenal sebagai mafia minyak goreng itu ditangani oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung).

Pada Juli 2023, penyidik pernah memeriksa Airlangga sebagai saksi. Kasus yang berawal dari kelangkaan minyak goreng tersebut, pun berujung di pengadilan tindak pidana korupsi (PN Tipikor) dengan memenjarakan lima orang sebagai terdakwa.

Dua yang dihukum, di antaranya mantan dirjen perdagangan luar negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana yang dipidana tiga tahun penjara dan mantan staf ahli sekaligus tim asistensi Airlangga di Kemenko Perekonomian, Lin Che Wie.