Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghormati revisi Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker yang telah Mahkamah Konstitusi (MK) putuskan.

Airlangga menyampaikan kementerian teknis terkait, yakni Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan berkomunikasi dengan pihak tenaga kerja, butuh, serta pengusaha.

“Pemerintah akan mengikuti apa yang diputuskan oleh MK. Dalam jangka pendek kan terkait dengan pengupahan,” ujarnya, Jumat (1/11/2024).

Terkait pengupahan, Airlangga menuturkan nantinya pemerintah akan mempertegas ‘kehidupan yang layak’ dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan.

Untuk itu, dalam waktu dekat pemerintah akan fokus pada penetapan upah yang lazimnya diumumkan pada akhir November setiap tahunnya.

Di sisi lain, Airlangga menanggapi mencuatnya rencana pemerintah untuk mengeluarkan UU Ketenagakerjaan dari UU Ciptaker.

“Kalau itu kan kami masih pelajari amar keputusannya dan pertimbangannya. Kami akan segera lakukan ya,” ujarnya.

Sebelumnya, MK telah mengabulkan permohonan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker. Permohonan itu dikabulkan dalam sidang putusan perkara nomor 168/PUU-XXI/2023 itu di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Pada intinya, puluhan pasal yang digugat itu terkait dengan pengupahan, hubungan kerja, hingga tenaga kerja asing. Dalam pertimbangannya, hakim MK menyatakan bahwa gugatan sebagian puluhan pasal itu dikabulkan dinilai mengancam perlindungan hak kerja hingga mengganggu keharmonisan aturan yang berlaku.

Sebagaimana satu dari 21 pasal UU Ciptaker yang diubah MK, menyatakan Pasal 88 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 27 UU No.6/2023 penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti menjadi UU No.2/2022 Tentang Cipta Kerja yang menyatakan 'Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan layak bagi kemanusiaan'.

Di mana hal tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan'.

JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pelaksanaan program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 100 hari pertama akan diselaraskan dengan program Presiden Prabowo Subianto. Khususnya untuk target pemerintah dalam jangka pendek dan jangka panjang.

“Kami menunggu arahan Bapak Presiden Prabowo. Kedua, mengenai target-target kan sudah ada target yang sifatnya jangka menengah, jangka panjang,” ucap Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (21/10/2024).

Airlangga mengatakan, target pemerintah adalah swasembada pangan dan swasembada energi yang akan dikejar melalui sejumlah program. Selain itu, dia mengungkap target-target terkait penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi.

“Terkait target ada swasembada energi, swasembada pangan, terkait penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, kemudian penurunan koefisien gini, penurunan angka kemiskinan,” kata dia.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan berusaha keras untuk mencapai swasembada pangan. Lantaran pemerintah harus mengantisipasi bila dunia sedang menghadapi krisis pangan. Indonesia harus mencapai kemandirian pangan agar tidak bergantung ke negara lain.

“Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar, saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan, bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” terang Presiden.

Prabowo juga mengatakan, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terjadi Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain, khususnya terkait dengan bidang energi. Dengan potensi alam yang ada, seharusnya Indonesia sudah bisa memiliki kemandirian energi.

“Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri, kalau terjadi hal yang tidak diinginkan sulit kita mendapat sumber energi dari negara lain. Oleh karena itu kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi,” kata dia.

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia kaya akan komoditas sumber daya alam yang bisa menghasilkan energi. Misalnya kelapa sawit yang bisa diolah menjadi solar dan bensin. Indonesia juga memiliki energi bawah tanah geothermal yang cukup. Selain itu Indonesia memiliki komoditas batu bara serta memiliki potensi energi dari air.

“Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi. Kita juga harus mengelola air dengan baik, alhamdulillah kita punya sumber air yang cukup dan kita sudah punya teknologi menghasilkan air yang murah dan yang bisa memenuhi kebutuhan kita,” tutur Prabowo.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News