Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum DPP Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno mengatakan bahwa kenaikan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau airport tax tidak mempertimbangkan keadaan travel agent. Apalagi hal itu juga belum sesuai dengan perbaikan serta fasilitas yang diberikan bandara kepada para konsumen.

"Sekarang ini komentarutama masyarakat, mulai daridepartureterminal yang panas, kemudian bagasi lamban, suasana penjemputan juga tidak nyaman, gelap dan sebagainya," ungkap Pauline saat dihubungi Kontan, Rabu (17/07).

Adapun, ia menjelaskan bahwa airport tax akan otomatis berpengaruh pada kenaikan harga tiket. Meski mungkin tidak terlalu besar, tetapi akan tetap dirasakan oleh masyarakat.

"Tidak terlalu signifikan (kenaikannya) dibandingkan dengan mahalnya tiket pesawat domestik. Tapi tentunya harapan masyarakat kenaikan tarif ini dibarengi dengan peningkatan layanan bandara," tambahnya.

Pauline juga menyebut bahwa keputusan untuk menaikan airport tax di tengah ekonomi sekarang sebenarnya tidak mempertimbangkan keadaan travel agentmaupun konsumen yang menggunakan jasa bandara.

"Keputusan mereka sama sekali tidak pernah mempertimbangkan keadaan masyarakat ataupun industri. Dianggap dengan (naik) hanya beberapa puluh ribu mungkin kita tidak akan ada reaksi," tambahnya.

Kenaikan airport taxungkap dia juga akan selalu ada dari waktu ke waktu, dan tidak bisa dihindari.

"Pasti kenaikan ada, form time to time, mereka punadjust conversion ratekarenacurrency, danfuel surcharge(biaya tambahan bahan bakar) karena kenaikan avtur," tutupnya.

Sebelumnya, di tahun 2022 Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyetujui kenaikan tarif PJP2U atau airport tax. Alasannya, pemerintah memahami beban biaya dari operasi bandar udara yang diselenggarakan operator bandara sehingga langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan, keamanan dan pelayanan bandar udara sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan ini, besar biaya-biaya bandara termasuk PJP2U atau passenger service charge (PSC) bisa dinaikkan setiap 2 tahun. Sementarauntuk hargat tiket dan Tarif Batas Atas (TBA)-nya tidak diatur dan hanya akan ditinjau ulangsetiap 6 bulan.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia National Air Carier Association (INACA) mengatakan kenaikan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau airport tax harus sesuai dengan perbaikan pelayanan dan fungsi bandara-bandara di Indonesia.

"Mestinya setiap kanaikan passenger service charge(PSC) diikuti dengan perbaikan pelayanan sesuai fungsi pelayanan bandara bukan fancy atau untuk kemewahan," ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) INACA, Bayu Sutanto saat dihubungi Kontan, Rabu (17/07).

Semestinya, kenaikan airport tax yang akan ditanggung oleh konsumen dalam bentuk PSC disesuaikan dengan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat.Kalau TBA tidak direvisi sebaiknya jangan disetujui kenaikan PSC dan biaya lainnya.

Bayu mengingatkan, kenaikan airport tax ini nantinya juga akan berpengaruh padakenaikan harga tiket. Pada akhirnya bisa berpengaruh padapenurunan jumlah konsumen yang melakukan perjalanan dengan pesawat.

"Mungkin akan berpengaruh bagi segmen travellerdanbagi yang mengunjungi keluarga. Tetapi, bagi segmen koroprasi dangovernmenttidak akan berpengaruh,"imbuhnya

Asal tahu saja, selama ini kenaikan pajak bandara diatur sesuai dengan peraturan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam penyesuaian tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau airport tax.Sesuai peraturan Kemenhub, besar biaya-biaya bandara termasuk PJP2U atau PSC bisa dinaikkan setiap 2 tahun. Sementarauntuk harga tiket dan TBAhanya akan ditinjau ulang setiap 6 bulan.