Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih 2024—2029 Prabowo Subianto dipastikan bakal melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Klaim itu diungkapkan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. Dia menekankan bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) tersebut telah berkali-kali menegaskan dan berkomitmen akan melanjutkan agenda besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada masa kepemimpinannya.

Menurutnya, Prabowo pun merupakan sosok yang taat dengan undang-undang dan memiliki komitmen tinggi sehingga bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.

"Pasti Presiden Prabowo taat dengan undang-undang dan kita tahu kan tagline yang beliau kemukakan terus itu adalah melanjutkan sebuah agenda-agenda besar yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi," tuturnya kepada wartawan, Sabtu (3/8/2024).

Ngabalin berharap agar tidak tumbuh keraguan di tengah masyarakat soal kelanjutan IKN Nusantara. Khususnya, kekhawatiran dari sejumlah pengamat dan masyarakat mengenai kelanjutan dari proyek Akbar tersebut.

"Jadi memang ruang publik sekarang itu harus kita punya tanggung jawab sebagai pengamat, bagi kami-kami yang ada di sini [Istana], di sekitar istana ini dan di kepresidenan ini harus kerjanya adalah mengedukasi publik," tandas Ngabalin.

Sebelumnya,Ngabalinjuga memastikan bahwa penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta keIKN Nusantarabakal terjadi sebelum pelantikan Prabowo Subianto pada Oktober mendatang.

Ngabalinmengatakan bahwa pekan depan KSPakan kembali melakukan diskusi denganPresiden Jokowiuntuk membahas mengenai perkembangan dari Keppres tersebut.

“Jadi Selasa [6/8/2024] atau Rabu [7/8/2024] kami bicarakan atau diskusi, yang gini-gini saya tanya ke Presiden. [Hasil pertemuan] itu nanti mungkin tata cara ada DIM, bagaimana DIM dengan DPR ke pemerintah dilihat dibagi kemudian langkah apa yang dilakukan,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin memastikan bahwa penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara bakal terjadi sebelum pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih periode 2024–2029 pada Oktober mendatang.

Ngabalin mengatakan bahwa pekan depan KSP akan kembali melakukan diskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas mengenai perkembangan dari Keppres tersebut.

“Jadi Selasa [6/8/2024] atau Rabu [7/8/2024] kami bicarakan atau diskusi, yanggini-ginisaya tanya ke Presiden. [Hasil pertemuan] itu nanti mungkin tata cara ada DIM, bagaimana DIM dengan DPR ke pemerintah dilihat dibagi kemudian langkah apa yang dilakukan,” tuturnya kepada wartawan, Sabtu (3/8/2024).

Di sisi lain, Kepala KSP Moeldoko telah menyampaikan usulan agar Keppres mengenai pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Nusantara bisa segera rampung.

Dia menyebut telah melayangkan surat kepada Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) agar dokumen tersebut rampung sebelum agenda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

“Kami sedang mengusulkan itu ya, memo kepada Pak Mensesneg supaya pengertiannya, bahwa nanti kan ada presiden dan wakil presiden akan dilantik di Ibu Kota. Ya ini saya sudah menyampaikan surat kepada pak mensesneg tentang itu,” kata Moeldoko kepada wartawan di Kantor KSP, Bina Graha, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Kendati demikian, Purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat itu mengatakan tidak dapat memastikan kapan Keppres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN itu akan diterbitkan.

“Aku belum tahu, nanti akan saya cek,” pungkas Moeldoko.

Sebelumnya, Presiden Jokowi akan memantau situasi pembangunan sebelum menerbitkan Keppres tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa Keppres tersebut bisa diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, apabila pembangunan di IKN terlihat secara positif.

Namun, dia tak menutup kemungkinan bahwa regulasi itu juga bisa terbit pada pemerintahan selanjutnya.

"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan," katanya usai melepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin memaksakan penerbitan aturan apabila memang IKN belum siap.

Oleh sebab itu, dia mengaku akan melihat terlebih dahulu progres dari pembangunan IKN sebelum menandatangani keppres tersebut.

"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," tandas Jokowi.

Sekadar informasi, apabila Keppres penetapan IKN telah diteken maka Jakarta tak lagi menjadi ibu kota dan akan menyandang gelar sebagai Daerah Khusus.

Hal itu tertuang dalam Undang-Undang No.2/2024 tentang Provinsi Daerah khusus jakarta (DKJ). Beleid tersebut diteken Kepala Negara pada 25 April 2024.

Berdasarkan salinan UU yang dikutip dari laman resmi jdih.setneg.go.id, Senin (29/4/2024), pada Pasal 2 (1) disebutkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Kemudian, Pasal 3 (2) menyatakan bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta berkedudukan sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global.

"Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global," demikian bunyi Pasal 4 beleid tersebut dikutip Senin (29/4/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin membantah anggapan yang menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah diobrak-abrik kekuasaan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Bantahan ini menanggapi anggapan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bahwa anak buahnya kerap dijadikan target hukum terlebih ketika Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto diperiksa KPK terkait kasus Harun Masiku.

"(Pernyataan Bu Mega) Bukan saja tidak benar, tapi itu bisa nanti menimbulkan fitnah baru dan tidak bagus dalam memberikan edukasi kepada publik. Dan saya percaya bahwa Mama Ega adalah seorang negarawan yang kita tidak ragu kapasitasnya," kata Ali di Gedung Krida Bhakti, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024).

Ngabalin menuturkan, KPK adalah institusi penegakan hukum di Indonesia sehingga tidak bisa diintervensi kekuasaan.

Ia lantas pun mengeklaim bahwa Jokowi mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang harus ditangani secara serius.

"(Korupsi) Harus ditangani dengan cara extraordinary crime dan institusi satu-satunya yang memiliki power full adalah KPK," ucap Ngabalin.

Ia menuturkan, siapapun harus mendukung KPK untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran hukum di dalam negeri.

Ngabalin pun mengimbau seluruh pihak untuk memberi kepercayaan penuh kepada KPK apabila ada tokoh-tokoh tertentu yang tengah diselidiki.

"Mari kita harus legawa dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada KPK terhadap proses ini. Jangan pernah ada orang yang bisa mengintervensi kekuasaan hukum, langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK," kata dia.

Sebelumya, Megawati merasa anak buahnya kerap menjadi target kasus hukum.

Ia mengaku bakal mendatangi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo apabila Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto ditahan.

Oleh karena itu, Presiden ke-5 RI ini meminta Hasto tidak perlu takut jika harus diperiksa Polda Metro Jaya atau terkait kasus dugaan suap di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jadi saya bilang sama Hasto udah enggak usah takut, nanti kalau kamu diambil aku pergi ke Kapolri, aku bilang gitu. Coba ingin apa ngomong si Kapolri itu. Lho iya lah enak saja,” kata Megawati dalam pidato politik di acara Musyawarah Kerja Nasional Partai Perindo pada Selasa (30/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta pihak-pihak yang menilai perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai sarana bagi-bagi jabatan agar cepat move on.

"Ini harus cepat move on yang mengeluarkan pendapat-pendapat, pikiran seperti ini harus segera move on," kata Ali Ngabalin di gedung MUI Pusat, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Ngabalin justru beranggapan, DPA akan bagus jika diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas termasuk para mantan residen.

Menurut dia, sejumlah mantan presiden dan wakil presiden juga bisa masuk dalam DPA, antara lain, Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, hingga Ma'ruf Amin.

"Wah bagus sekali itu. Muru'ah (menjaga kehormatan), negara ini akan sangat terhormat karena Prabowo Subianto selaku presiden dan saya yakin seperti itu, beliau menempatkan orang-orang hebat ini untuk mengawal jalannya pemberi nasihat," ucap dia.

Ngabalin menilai, menempatkan mantan presiden hingga wakil presiden di dewan tersebut juga menjadi cara untuk mengagungkan tokoh-tokoh hebat negara sebelumnya.

"Jadi tokoh-tokoh hebat ini oleh Presiden Prabowo kalau berkehendak, wah bagus. Dan saya yakin Presiden Prabowo juga akan punya pikiran seperti itu memasukkan orang-orang yang hebat itu," kata dia.

Adapun perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi DPA diatur dalam revisi UU Wantimpres yang diusulkan oleh DPR.

Revisi UU Wantimpres juga akan mengatur tidak ada batasan jumlah mengenai anggota DPA yang dapat ditunjuk oleh presiden.

Namun, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan, tidak ada perubahan fungsi dari Wantimpres ke DPA.

"Dari mana berasal, ya itu dari aspirasi keinginan dari semua fraksi tadi menyetujui seperti itu, tetapi fungsinya sama sekali tidak berubah," ujar Supratman.

Sementara itu, Jokowi mengaku akan kembali ke Solo, Jawa Tengah, setelah pensiun pada Oktober 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Jokowi merespons dukungan agar ia masuk dalam DPA pada pemerintahan Prabowo-Gibran kelak.

"Sampai saat ini rencana saya masih belum berubah," kata Jokowi di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, Presiden Joko Widodo kemungkinan bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada akhir Juli 2024.

"Baru tanggal 16, kami hari Senin pagi baru tiba di Jakarta dari IKN. Ini hari ada anak-anak KSP, Setneg, PUPR, Setkab sudah mendarat lagi di IKN. Tanggal 17. Akhir Juli, clear bisa berkantor," kata Ngabalin di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Ngabalin menuturkan, sejauh ini instalasi seperti air dan listrik sudah terpasang di IKN.

Namun, faktor cuaca menjadi kendala. Hujan yang mengguyur terus-menerus menghambat pekerjaan lain.

"Ini cuma 6-5 hari belakangan ini kan hujan, sama sekali orang enggak bisa kerja. Kalau Allah menghendaki baik, tidak ada halangan, tidak hujan, karena kami Senin kemarin datang ini hujan dan dua hari tidak bisa kerja," ucap Ngabalin.

Ngabalin pun meminta semua pihak untuk tidak banyak bicara selama tidak mengetahui kondisinya.

Intinya, kata dia, pembangunan IKN baru sampai pada fase pertama, yaitu pusat inti pemerintahan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi orang banyak bicara tapi dia tidak mengerti dia tidak tahu, dia tidak pernah lihat di situ. Kalau tahap pertama kelar, baru tahap kedua. Ini lagi antre loh, kemarin saja saya terima tiga (negara untuk minat investasi) Korea, China, sama Emirat," ujar Ngabalin.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi masih melihat kesiapan infrastruktur dasar sebelum berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli ini.

Ia mengakui, target semula berkantor di ibu kota baru tersebut memang pada Juli 2024, tetapi pembangunan sejumlah infrastruktur terkendala karena hujan terus-menerus.

"Ya melihat itu tadi, kesiapan (infrastruktur dasar) itu. Kalau itu siap (baru berkantor). Kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi kan lihat ke IKN, tiap hari hujan terus, hujan deras banget," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).

Kepala Negara menyebut, karena hujan tersebut banyak pekerjaan yang mundur.

Adapun saat ini, instalasi dasar seperti air dan listrik terus dikerjakan. Dia bilang, instalasi listrik sudah terpasang, meski tetap membutuhkan waktu untuk mampu menerangi seluruh ibu kota tersebut.

"Jadi memang pekerjaan banyak yang mundur, dan itu biasa dalam proyek besar. IKN itu kan bukan dibangun 2 tahun 3 tahun, ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 tahun," ucap Jokowi.