Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Dia bungkam saat ditanya wartawan soal kasus yang menjerat dirinya dan istrinya sekaligus Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Alwin bahkan mencoba menutupi wajahnya agar tak tersorot kamera saat mencoba meninggalkan Gedung Merah Putih KPK. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun usai diperiksa penyidik.

Beda dengan istrinya, Hevearita, yang selesai diperiksa lebih cepat dibanding Alwin. Kepala daerah yang akrab disapa Mbak Ita itu masih sempat menjawab pertanyaan wartawan.
"Jadi, saat ini saya memenuhi panggilan dan alhamdulillah sudah sesuai prosedur, dan mohon doanya saja," kata Hevearita di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Agustus 2024.

Baca juga: Pemeriksaan Rampung, Hevearita: Mohon Doa Saja

KPK secara maraton menggeledah 66 lokasi terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Penyidik mengambil dokumen, barang bukti elektronik, sampai Rp1 miliar dan EUR9.650.

Ada tiga dugaan korupsi yang diusut KPK di Semarang. Perkaranya yakni dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi.

KPK sejatinya ogah membeberkan nama tersangka dalam kasus ini. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun mereka yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Martono, dan pihak swasta Rahmat U Djangkar.

(AGA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Suami Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri mengakui telah memperoleh Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari KPK. SPDP ini menyangkut dugaan korupsi di Pemkot Semarang.

Hal itu disampaikan Alwin setelah mengikuti pemeriksaan di KPK pada Selasa (30/7/2024). Alwin saat itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. "Nggih (iya, menerima SPDP dari KPK), niku nggih," kata Alwin kepada wartawan, Selasa (30/7/2004).

Lewat pemberian SPDP, Alwin membenarkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. SPDP ialah dokumen yang wajib dikirim aparat penegak hukum kepada para pihak, termasuk jaksa dan tersangka dalam waktu maksimal tujuh hari setelah dimulainya penyidikan.

Walau demikian, Alwin menegaskan tak menggugat penetapan statusnya sebagai tersangka ke praperadilan. Alwin menyebut akan mematuhi proses hukum yang berjalan.

"Sesuai hukum saja. Kita pokoknya negara hukum kita patuh pada hukum," ucap Alwin.

Selain itu, Alwin ogah menanggapi ketika diserbu pertanyaan mengenai istrinya yang belum menjawab panggilan KPK pada hari ini. Alwin berkelit ingin makan saat dicecar wartawan. "Iya makan dulu," ucap Alwin.

Sebelumnya, KPK melakukan penyidikan perkara korupsi di Pemkot Semarang. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengusut tiga dugaan korupsi yakni pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Dalam perkara ini, KPK telah menggeledah beberapa lokasi di Semarang. Salah satu lokasi yang disasar adalah ruang kerja Ita.

SEMARANG, investor.id – Penyidikan terhadap dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terus dilakukan. Setelah beberapa instansi pemerintah diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ruang Komisi D DPRD Jawa Tengah pun menjadi sasaran KPK, Kamis (25/7/24).

Penyidik KPK yang dikawal anggota kepolisian lengkap dengan senjata laras panjang menyambangi Gedung DPRD Jateng sekitar pukul 15.30 WIB. Para penyidik langsung menuju ruangan Komisi D DPRD.

Komisi D DPRD Jateng membidangi Pembangunan, meliputi bina marga, cipta karya, permukiman dan tata ruang, perumahan rakyat, pengelolaan sumber daya air, perhubungan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral dan lingkungan hidup. Komisi D ini terdiri dari 22 anggota dari berbagai fraksi.

Adapun Ketua Komisi D dijabat oleh Alwin Basri, yang merupakan suami dari Wali Kota Semarang, Hevearita Gunarti Rahayu alias Mbak Ita. Keduanya, santer dikabarkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi yang tengah disidik KPK ini.

Saat KPK masuk ke ruangan, suasana di lantai 3 pun seketika sunyi, senyap. Tak tampak seorang pun anggota Komisi D DPRD Jateng yang terlihat di depan ruangan maupun keluar-masuk di ruangan yang sedang diperiksa KPK tersebut.

Tak berselang lama, sekitar pukul 18.30 Wib petugas KPK turun dari lantai 3 kantor DPRD Jateng, membawa 1 buah koper berwarna merah menuju ke mobil, Langsung meninggalkan kantor.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News