Bisnis.com, JAKARTA — Alokasi anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) yang mencakup bantuan sosial atau bansos pada tahun pertama Presiden terpilih Prabowo Subianto mencapai Rp504,7 triliun, tercatat sebagai yang tertinggi dalam sejarah.

Anggaran tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 dalam menjelaskan Anggaran Tematik 2025 dalam Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan pada Jumat (16/8/2024).

Apabila dirinci, anggaran Rp504,7 triliun dimaksudkan untuk melanjutkan perlindungan sosial seperti PKH, Kartu Sembako, PIP Kuliah, hingga penguatan graduasi, kemudian kartu kesejahteraan, hingga pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan.

Jika dikomparasi, angka tersebut lebih tinggi dari Perlinsos 2024 yang mencapai sebesar Rp496,8 triliun, mencatatkan kenaikan sebesar Rp7,9 triliun.

Diberitakan sebelumnya, jika melihat secara historis anggaran Perlinsos cenderung naik turun. Contohnya, pada 2019 anggaran mencapai Rp317,4 triliun. Kemudian, 2020 tembus Rp455,6 triliun. Sementara, pada 2021 turun menjadi Rp368 triliun dan 2022 mencapai Rp433,6 triliun.

Adapun, anggaran Perlinsos tahun sebelumnya mencakup anggaran Bantuan Sosial (Kemensos); Program bantuan pendidikan (PIP, KIP); Jaminan Kesehatan (PBI JKN); Subsidi pupuk, listrik, LPG dan BBM, Subsidi bunga KUR UMKM serta dalam berbagai program di berbagai Kementerian/Lembaga.

Sebelumnya, pemerintah menerapkan perlinsos yang mencapai rentang Rp496,9 triliun hingga Rp513 triliun dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 atau pemerintahan Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengungkapkan bahwa anggaran perlinsos bergantung pada harga minyak dan nilai tukar rupiah.

Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh subsidi energi dalam pos perlinsos memiliki ketergantungan akan hal tersebut.

"Secara historis anggaran untuk subsidi energi memiliki porsi yang cukup besar dalam program perlinsos, dalam kurun waktu 2019—2023, rata-rata porsi subsidi energi terhadap program perlinsos sebesar 34,1%," jelas kepada Bisnis, Selasa (21/5/2024).