Bisnis.com, JAKARTA-- Pembiayaan infrastruktur yang dilakukan oleh perusahaan multifinance atau perusahaan pembiayaan makin menyusut menuju akhir 2024 ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan infrastruktur pada Mei 2024 turun 88,41% year-on-year (YoY) menjadi sebesar Rp11,71 triliun, dibanding dengan Rp101,19 triliun pada Mei 2023.

Pada 2023, rata-rata setiap bulannya pembiayaan infrastruktur mencatatkan angka tiga digit, sedangkan di 2024 ini hanya menjadi dua digit.

Bila dihitung rata-ratanya, pada periode Januari-Mei 2023 pembiayaan infrastruktur mencapai Rp101,15 triliun. Sedangkan, pada Januari-Mei 2024 rata-rata hanya Rp11,58 triliun.

Menanggapi tren tersebut, Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai ketidakpastian politik anggaran pemerintahan di era Prabowo-Gibran nantinya akan menjadi isu bagi developer infrastruktur di Indonesia.

"Jokowi memang sangat heavy terhadap pembangunan infrastruktur di mana pembangunannya sangat masif. Namun arah kebijakan bisa saja berubah di bawah pemerintahan baru di mana Prabowo juga lebih menekankan pada pembangunan SDM," kata Huda kepada Bisnis, Selasa (27/8/2024).

Huda mengatakan, Prabowo sering menekankan fokus program pemerintah pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), salah satunya program Makan Bergizi Gratis.

Dia juga menilai program pembangunan infrastuktur akan menjadi prioritas ke sekian. Contohnya, anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam RAPBN 2025 ditetapkan hanya Rp143,1 miliar. Padahal dalam APBN 2024 anggaran untuk megaproyek tersebut menyentuh Rp42,5 triliun.

"Saya rasa ke depan juga masih jadi tanda tanya besar apakah Prabowo akan melanjutkan infrastruktur Jokowi atau beralih ke fokus pangan. Saya rasa Prabowo akan menuntaskan janji politiknya terlebih dahulu, yaitu tentang pangan," tandasnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Intitute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti Soeryaningrum Agustin mengatakan saat ini pembiayaan infrastruktur masih dominan didanai dari kredit perbankan yang mana hal itu merupakan sumber pendanaan jangka pendek.

Dibandingkan dengan pembiayaan dari perbankan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penyaluran kredit perbankan untuk sektor konstruksi pada Mei 2024 mencapai Rp240,87 triliun, naik 0,20% yoy dibanding Mei 2023 sebesar Rp240,37 triliun.

"Seharusnya pembiayaan infrastruktur lebih banyak di-drive sumber pendaaan jangka panjang karena payback periode project infrastruktur jangka panjang," kata Esther.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menetapkan anggaran belanja infrastruktur 2025 sebesar Rp400,3 triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, anggaran infrastruktur itu susut sekitar 5,29% dari Rp422,7 triliun pada 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, amplop anggaran infrastruktur tersebut diperuntukkan untuk mendorong pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi hingga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN,” kata Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Adapun, anggaran infrastruktur pada 2025 sebesar Rp400,3 triliun bakal dialokasikan untuk sejumlah proyek prioritas pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Perinciannya, sektor layanan dasar dan pangan bakal mencakup pengadaan rumah susun (rusun) sebanyak 3.884 unit dan rumah khusus sebanyak 596 unit.

Kemudian, pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sebanyak 80 unit. Penyediaan SPAM dengan kapasitas 773 liter per detik dan jaringan irigasi (pembangunan seluas 2.000 Ha dan rehabilitasi seluas 15.000 Ha).

Selanjutnya, pada sektor konektivitas dan transportasi akan digunakan untuk mendukung pembangunan jalan nasional sepanjang 159,1 kilometer (km) dan jalan tol sepanjang 207,8 km. Jembatan baru sepanjang 4.993,4 meter dan flyover atau underpass sepanjang 1.552,0 meter.

Kemudian, pengadaan bandar udara di 5 lokasi serta Pelabuhan penyeberangan 10 lokasi dan Pelabuhan laut di 39 lokasi.

Sektor jaringan energi dan ketenagalistrikan, meliputi jaringan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon – Semarang, pembangunan bendungan on going 18 unit (akumulatif), serta bantuan pasang baru listrik kepada 130.000 rumah tangga.

Terakhir, sektor infrastruktur TIK mencakup pembangunan digital broadcasting system (DBS) sebanyak 6 lokasi, penyediaan akses internet di 36.830 lokasi layanan public (akumulatif), dan operasional satelit multifungsi Satria-1 sebesar 150 Gbps.

Bisnis.com, JAKARTA – Komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran infrastruktur di tahun pertamanya mulai disorot. Terlebih, selama masa kampanye pasangan Prabowo dan Gibran lantang menyatakan kesiapannya menggarap sejumlah proyek infrastruktur.

Salah satunya, mulai dari merencanakan pembangunan 10 kota inovasi yang tersebar di seluruh Indonesia hingga berkomitmen mengatasi masalah sanitasi dan air bersih yang juga bakal membutuhkan suntikan dana jumbo.

Ahli Tata Kota dan Permukiman Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar, menuturkan, untuk mewujudkan hal itu, Prabowo setidaknya perlu untuk mengalokasikan anggaran infrastruktur sekitar 10% dari total alokasi belanja negara.

“Ya idealnya minimal 10% untuk porsi infrastruktur dari APBN. 1% dari 10% [anggaran infrastruktur] untuk IKN,” kata Prabowo saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).

Mengacu pernyataan tersebut, bila diasumsikan pada porsi belanja negara dalam APBN 2024 yang sebesar Rp3.325 triliun, maka alokasi minimal anggaran infrastruktur yang ideal di tahun pertama pemerintahan Prabowo – Gibran senilai Rp332,51 triliun.

Jehansyah menambahkan, proyek infrastruktur yang perlu menjadi perhatian Prabowo – Gibran tentunya yakni memastikan keberlanjutan pembangunan mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Di samping itu, rival Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 itu juga perlu serius mengatasi permasalahan air bersih dan sanitasi hingga menekan angka wilayah kumuh yang terus bertambah.

“Kan dulu targetnya 2019 itu 100% sanitasi, 0% wilayah kumuh dan 100% air bersih. Tapi kan [realitanya] belum, baru sekitar 50% realisasi sanitasi, yang wilayah kumuh bukannya 0 malah bertambah kumuh hasil sensus 2020 kan,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 - 2024 cakupan perpipaan Indonesia membutuhkan dana yang tidaklah sedikit.

Dalam RPJMN tersebut RI menargetkan cakupan perpipaan di perkotaan posisinya dapat mencapai 30% pada 2030. Sementara hingga saat ini realisasinya baru mencapai 19,45%. Hal ini penting untuk direalisasikan guna meningkatkan taraf kelayakan Masyarakat RI.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, mengungkap untuk mengejar target hingga 2030, diperlukan anggaran jumbo mencapai Rp123 triliun.

"Kita bisa bicara angka RPJMN kemarin misalnya 2020 - 2024 ini kalau fokus di air minum saja ya, itu untuk naikin 10% [untuk mencapai target 30% pada 2030] itu butuhnya Rp123 triliun," jelas Herry saat ditemui di Bali Nusa Dua Convention Center, Rabu (22/5/2024).

Atas dasar hal itu, pemerintah Prabowo ke depan perlu mencanangkan pembentukan program atau meneken realisasi kerja sama strategis dengan sejumlah pihak guna mewujudkan visi-misi yang pernah diungkapkannya tersebut.