JAKARTA, investor.id – Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono menjawab tudingan bahwa dirinya tidak melanjutkan program Gubernur Jakarta 2017-2022, Anies Baswedan. Heru mengaku tak pernah menghentikan program yang diperuntukkan bagi masyarakat Jakarta, tetapi lebih pada merapikan program-program gubernur sebelumnya sesuai aturan yang ada.

“Saya masuk Oktober itu 2022, APBD sudah berjalan untuk 2023. Tidak ada kegiatan untuk masyarakat yang saya berhentikan. Semua saya jalankan,” kata Heru di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (20/7/2024).

“Saya rapikan sesuai dengan aturan yang ada. KJP kita rapikan aturan yang ada. Saya kan enggak motong KJP. Masa ada siswa yang kaya mendapat KJP? Enggak juga,” tambah Heru.

Heru mengklaim bahwa selama dirinya menjalankan program untuk masyarakat Jakarta, tidak pernah melanggar aturan yang berlaku. Dalam menjalankan anggaran, Pemprov DKI Jakarta juga diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

“Ada BPK, ada BPKP. Semua saya rapikan sesuai dengan aturan yang ada,” ucapnya.

Heru juga menyindir pihak-pihak yang mengkritik dirinya hanya untuk kepentingan politik di Pilkada 2024. “Jelas ya, jelasin seperti itu. Silakan untuk berlaga di pilkada, tetapi jangan kambinghitamkan saya,” pungkasnya.

Sebelumnya dalam kampanye di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024), Anies Baswedan menyebut dirinya berniat kembali maju di Pilgub Jakarta 2024 untuk mengembalikan program yang telah dijalankan pemerintahannya.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono buka suara mengenai rencana anggaran Rp600 triliun yang dibutuhkan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global ketika melepas status sebagai ibu kota negara.

Dirinya menyebut bahwa pembangunan menjadi alasan utama dari perkiraan jumlah anggaran tersebut.“Pembangunan DKI tidak bisa berhenti,” katanya kepada wartawan di bilangan Cikoko, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

Dia memaparkan, pembangunan itu mencakup fasilitas publik seperti moda transportasi MRT dan LRT yang saat ini juga berlangsung.

Selain itu, terdapat pula penggunaan anggaran terkait subsidi bagi masyarakat Jakarta, meskipun dia tidak memerinci contohnya.

Tak berhenti pada pembangunan, Heru Budi juga mengindikasikan bahwa anggaran tersebut juga akan mencakup biaya perawatan fasilitas yang dimiliki DKI.

“Memang membangun Jakarta butuh biaya banyak, termasuk merawatnya,” pungkas mantan Wali Kota Jakarta Utara itu.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengatakan bahwa dana sebesar Rp600 triliun dibutuhkan agar Jakarta bertransformasi menjadi kota global ketika kelak resmi melepas status sebagai ibu kota negara.

Hal itu dia sampaikan dalam acara sosialisasi Undang-undang (UU) No. 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kalau Jakarta dituntut menjadi kota global, tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung, sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp600 triliun,” katanya, dikutip dari YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Joko menjelaskan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta saat ini berkisar pada angka Rp80 triliun sampai dengan Rp84 triliun. Jumlah tersebut telah dibagi menjadi beberapa komponen seperti belanja bantuan sosial yang mencapai hampir 30% serta belanja pegawai yang mencapai 34% dari total anggaran.

Sementara itu, dia menyebut bahwa komponen belanja modal tengah diupayakan agar meningkat menjadi 19%. Targetnya ialah 40%, sebagaimana ketentuan dalam UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

“Gap antara kebutuhan anggaran Rp600 triliun kita topang dengan anggaran belanja modal yang sekarang ini hanya sekitar 19%, masih jauh dari apa yang harus kita siapkan,” sambungnya.