JAKARTA, investor.id – Serapan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) per akhir Oktober 2024 baru mencapai 61,67% atau Rp 28 triliun dari pagu Rp 45,42 triliun. Realisasi penyerapan anggaran tersebut masih jauh dari prognosa di akhir Oktober 2024 yang mencapai 71,68%.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudi Purwagandhi mengatakan dari serapan anggaran tersebut berdasarkan jenis belanjanya terdiri dari belanja pegawai dengan realisasi Rp 3,98 triliun (88,07%) dari pagu Rp 4,52 triliun, belanja barang terserap Rp 11,93 triliun (62,41%) dari pagu Rp 19,12 triliun dan terakhir belanja modal terealisasi Rp 12,1 triliun (55,55%) dari pagu Rp 21,79 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan subsidi untuk transportasi udara, laut, darat, dan kereta api tetap ada pada 2025.

Hal itu sejalan dengan penambahan anggaran sebesar Rp 6,6 triliun untuk Kemenhub yang telah disetujui oleh Komisi V DPR RI dalam rapat kerja bersama Menhub pada Jumat (20/6/2024).

"Kami berterima kasih dengan DPR Komisi V dan juga Kemenkeu yang memahami bahwa kekurangan (anggaran) itu lebih banyak untuk subsidi, apakah itu subsidi udara, laut, di darat, dan di kereta api," ujar Menhub usai rapat di Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta.

"Jadi masyarakat tidak perlu khawatir subsidi-subsidi yang tahun lalu atau tahun ini ada, tetap ada (untuk 2025)," tegasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Kemenhub telah mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 24,76 triliun untuk 2025.

Setelah ada penambahan Rp 6,6 triliun yang disetujui DPR, anggaran Kemenhub untuk tahun depan sebesar Rp 31,45 triliun.

Diberitakan sebelumnya, Budi Karya menjelaskan, total penambahan anggaran tersebut digunakan untuk pemenuhan di enam unit eselon I, yakni Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Badan Kebijakan Transportasi, dan BPTJ.

Tambahan anggaran itu pun digunakan untuk pemenuhan kegiatan, antara lain layanan angkutan umum, antarmoda, keamanan dan keselamatan, pemenuhan pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara (IMO), keperintisan, dan kegiatan strategis lainnya.

Budi merinci, Ditjen Perhubungan Darat mendapatkan tambahan alokasi sebesar Rp 1,68 triliun yang dialokasikan untuk pengadaan bus, pengadaan dan pemasangan rambu jalan, layanan angkutan umum perintis, angkutan perkotaan, angkutan antarmoda dan barang, serta angkutan penyeberangan perintis.

Kemudian, Ditjen Perkeretaapian mendapatkan tambahan sebesar Rp 3,32 triliun untuk pengoperasian LRT Sumatera Selatan, pengadaan atau penertiban lahan, dan pembangunan skybridge Bandung.

Ditjen Perhubungan Udara mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,47 triliun untuk prioritas nasional (keperintisan), keselamatan dan keamanan penerbangan, dan pekerjaan pemenuhan fasilitas sisi darat bandar udara khusus VVIP IKN.

Adapun Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek untuk subsidi angkutan umum perkotaan wilayah Jabodetabek, Tangerang, dan wilayah Kabupaten Bekasi. “Kemudian juga untuk memasangkan marka angkutan umum,” katanya.

Selanjutnya untuk Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 133 miliar untuk pelayanan angkutan kapal ternak, layanan angkutan rede, serta pelayanan angkutan Lebaran dan Nataru.

“Terakhir untuk Badan Kebijakan Transportasi mendapatkan tambahan senilai Rp 8,19 miliar yang dialokasikan untuk evaluasi kebijakan pengangkutan barang berbahaya, kajian penyelenggaraan fasilitas keamanan penerbangan bandar udara di indonesia,” paparnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan subsidi untuk transportasi udara, laut, darat dan kereta api tetap akan ada pada 2025 mendatang.

Hal itu sejalan dengan penambahan anggaran sebesar Rp 6,6 triliun untuk Kemenhub yang telah disetujui oleh Komisi V DPR RI dalam rapat kerja bersama Menhub pada Jumat (20/6/2024).

"Kami berterimakasih dengan DPR Komisi V dan juga Kemenkeu yang memahami bahwa kekurangan (anggaran) itu lebih banyak untuk subsidi, apakah itu subsidi udara, laut, di darat dan di kereta api," ujar Menhub usai rapat di Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta.

"Jadi masyarakat tidak perlu khawatir subsidi-subsidi yang tahun lalu atau tahun ini ada, tetap ada (untuk 2025)," tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya Kemenhub telah mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 24,76 triliun untuk 2025.

Setelah ada penambahan Rp 6,6 triliun yang disetujui DPR, maka anggaran Kemenhub untuk tahun depan sebesar Rp 31,45 triliun.

Diberitakan sebelumnya, Budi Karya menjelaskan total penambahan anggaran tersebut digunakan untuk pemenuhan di 6 unit eselon I yakni Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Badan Kebijakan Transportasi dan BPTJ.

Tambahan anggaran itupun digunakan untuk pemenuhan kegiatan antara lain untuk layanan angkutan umum, antarmoda, keamanan dan keselamatan, pemenuhan pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara (IMO), keperintisan dan kegiatan strategis lainnya.

Budi merinci, Ditjen Perhubungan Darat mendapatkan tambahan alokasi sebesar Rp 1,68 triliun yang dialokasikan untuk pengadaan bus, pengadaan dan pemasangan rambu jalan, layanan angkutan umum perintis, angkutan perkotaan, angkutan antar moda dan barang hingga angkutan penyeberangan perintis.

Kemudian untuk Ditjen Perkeretaapian mendapatkan tambahan sebesar Rp 3,32 triliun untuk pengoperasian LRT Sumatera Selatan, pengadaan atau penertiban lahan, hingga pembangunan skybridge Bandung.

Ditjen Perhubungan Udara mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,47 triliun untuk prioritas nasional (keperintisan), keselamatan dan keamanan penerbangan, dan pekerjaan pemenuhan fasilitas sisi darat bandar udara khusus VVIP IKN.

Untuk Badan pengelolaan Transportasi Jabodetabek untuk subsidi angkutan umum perkotaan wilayah Jabodetabek, Tangerang, dan wilayah kabupaten Bekasi. “Kemudian juga untuk memasangkan marka angkutan umum,” katanya.

Selanjutnya untuk Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 133 miliar untuk pelayanan angkutan kapal ternak, layanan angkutan rede, dan pelayanan angkutan Lebaran dan Nataru.

“Terakhir untuk Badan Kebijakan Transportasi mendapatkan tambahan senilai Rp 8,19 miliar yang dialokasikan untuk evaluasi kebijakan pengangkutan barang berbahaya, kajian penyelenggaraan fasilitas keamanan penerbangan bandar udara di indonesia,” paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi V DPR RI menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Perhubungan sebesar Rp6,69 triliun menjadi Rp31,45 triliun untuk 2025.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan tambahan pagu anggaran lebih banyak digunakan oleh pengadaan subsidi baik pada angkutan udara, laut, darat serta kereta api.

“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir soal subsidi yang tahun lalu dan tahun ini ada, tahun depan tetap ada,” kata Budi Karya di Komplek Senayan, Jumat (20/9/2024).

Sebelumnya, Kemenhub memiliki pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp24,76 triliun. Tambahan anggaran Rp6,69 triliun terbanyak dipakai pada unit Ditjen Perkeretaapian.

Ditjen perkeretaapian semula memiliki pagu sebesar Rp1,79 trilliun dan mendapat tambahan sebesar Rpo3,32 triliun, sehingga total anggaran adalah sebesar Rp5,11 triliun.

Kemudian Ditjen Perhubungan Darat juga mengalami penambahan sebesar Rp1,67 triliun di mana semula sebesar Rp4,25 triliun menjadi sebesar Rp5,94 triliun.

Ditjen Perhubungan Udara sendiri mendapatkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp1,47 triliun menjadi sebesar Rp6,04 triliun dari sebelumnya yaitu Rp4,57 triliun.

Selanjutnya Ditjen Perhubungan laut memiliki anggaran sebesar Rp10,51 triliun untuk 2025. Disusul oleh Sekretariat Jenderal sebesar Rp681,31 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp116,18 triliun.

Badan kebijakan transportasi mendapatkan porsi anggaran sebesar Rp116,72 miliar, BPSDMP sebesar Rp2,72 triliun serta BPTJ sebesar Rp193,23 miliar.

Adapun tambahan anggaran digunakan untuk pemenuhan kegiatan antara lain layanan angkutan umum, antarmoda, keamanan dan keselamatan, pemenuhan pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara (IMO), keperintisan dan kegiatan strategis lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi mendapatkan tambahan pagu anggaran untuk 2025 yang semula hanya Rp 24,76 triliun menjadi Rp 31,45 triliun.

Kenaikan anggaran itu telah mendapatkan persetujuan dari Komisi V DPR dalam Rapat Kerja bersama Menteri Perhubungan, di Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, meskipun kementeriannya mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 6,69 triliun, jumlah anggaran tersebut masih belum memenuhi seluruh kebutuhan prioritas yang ada dalam kementeriannya.

“Angka ini masih belum memenuhi kebutuhan prioritas kami meski demikian kami akan tetap berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan mengoptimalkan anggaran di masing-masing direktorat jenderal,” ujarnya saat Raker dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Lebih lanjut Menhub Budi mengatakan, total penambahan anggaran tersebut untuk pemenuhan di 6 unit eselon I yakni Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Badan Kebijakan Transportasi dan BPTJ.

Tambahan anggaran itupun digunakan untuk pemenuhan kegiatan antara lain untuk layanan angkutan umum, antarmoda, keamanan dan keselamatan, pemenuhan pengoperasian dan pearawatn prasarana perkeretaapian milik negara (IMO), keperintisan dan kegiatan strategis lainnya.

Lebih detail lagi dipaparkan dia untuk Ditjen Perhubungan Darat mendapatkan tambahan alokasi sebesar Rp 1,68 triliun yang dialokasikan untuk pengadaan bus, pengadaan dan pemasangan rambu jalan, layanan angkutan umum perintis, angkutan perkotaan, angkutan antar moda dan barang hingga angkutan penyeberangan perintis.

Kemudian untuk Ditjen Perkeretaapian mendapatkan tambahan sebesar Rp 3,32 triliun untuk pengoperasian LRT Sumatera Selatan, pengadaan atau penertiban lahan, hingga pembangunan skybridge Bandung.

Ditjen Perhubungan Udara mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,47 triliun untuk prioritas nasional (keperintisan), keselamatan dan keamanan penerbangan, dan pekerjaan pemenuhan fasilitas sisi darat bandar udara khusus VVIP IKN.

Untuk Badan pengelolaan Transportasi Jabodetabek untuk subsidi angkutan umum perkotaan wilayah Jabodetabek, Tangerang, dan wilayah kabupaten Bekasi.

“Kemudian juga untuk memasangkan marka angkutan umum,” katanya.

Selanjutnya untuk Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 133 miliar untuk pelayanan angkutan kapal ternak, layanan angkutan rede, dan pelayanan angkutan Lebaran dan Nataru.

“Terakhir untuk Badan Kebijakan Transportasi mendapatkan tambahan senilai Rp 8,19 miliar yang dialokasikan untuk evaluasi kebijakan pengangkutan barang berbahaya, kajian penyelenggaraan fasilitas keamanan penerbangan bandar udara di indonesia,” paparnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi mendapatkan tambahan pagu anggaran untuk 2025 yang semula hanya Rp 24,76 triliun menjadi Rp 31,45 triliun.

Kenaikan anggaran itu telah mendapatkan persetujuan dari Komisi V DPR dalam Rapat Kerja bersama Menteri Perhubungan, di Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, meskipun kementeriannya mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 6,69 triliun, jumlah anggaran tersebut masih belum memenuhi seluruh kebutuhan prioritas yang ada dalam kementeriannya.

“Angka ini masih belum memenuhi kebutuhan prioritas kami meski demikian kami akan tetap berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan mengoptimalkan anggaran di masing-masing direktorat jenderal,” ujarnya saat Raker dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Lebih lanjut Menhub Budi mengatakan, total penambahan anggaran tersebut untuk pemenuhan di 6 unit eselon I yakni Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Badan Kebijakan Transportasi dan BPTJ.

Tambahan anggaran itupun digunakan untuk pemenuhan kegiatan antara lain untuk layanan angkutan umum, antarmoda, keamanan dan keselamatan, pemenuhan pengoperasian dan pearawatn prasarana perkeretaapian milik negara (IMO), keperintisan dan kegiatan strategis lainnya.

Lebih detail lagi dipaparkan dia untuk Ditjen Perhubungan Darat mendapatkan tambahan alokasi sebesar Rp 1,68 triliun yang dialokasikan untuk pengadaan bus, pengadaan dan pemasangan rambu jalan, layanan angkutan umum perintis, angkutan perkotaan, angkutan antar moda dan barang hingga angkutan penyeberangan perintis.

Kemudian untuk Ditjen Perkeretaapian mendapatkan tambahan sebesar Rp 3,32 triliun untuk pengoperasian LRT Sumatera Selatan, pengadaan atau penertiban lahan, hingga pembangunan skybridge Bandung.

Ditjen Perhubungan Udara mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,47 triliun untuk prioritas nasional (keperintisan), keselamatan dan keamanan penerbangan, dan pekerjaan pemenuhan fasilitas sisi darat bandar udara khusus VVIP IKN.

Untuk Badan pengelolaan Transportasi Jabodetabek untuk subsidi angkutan umum perkotaan wilayah Jabodetabek, Tangerang, dan wilayah kabupaten Bekasi.

“Kemudian juga untuk memasangkan marka angkutan umum,” katanya.

Selanjutnya untuk Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 133 miliar untuk pelayanan angkutan kapal ternak, layanan angkutan rede, dan pelayanan angkutan Lebaran dan Nataru.

“Terakhir untuk Badan Kebijakan Transportasi mendapatkan tambahan senilai Rp 8,19 miliar yang dialokasikan untuk evaluasi kebijakan pengangkutan barang berbahaya, kajian penyelenggaraan fasilitas keamanan penerbangan bandar udara di indonesia,” paparnya.

IDXChannel - Komisi V DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2025 sebesar Rp6,69 triliun. Dengan demikian, total alokasi anggaran Kemenhub 2025 sebesar Rp31,45 triliun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan penambahan anggaran ini berdasarkan usulan Kemenhub yang dibahas sebelumnya bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, meskipun jumlahnya tidak seperti yang diusulkan yaitu Rp7,68 triliun.

"Terima kasih bapak-bapak sekalian. Kami mengupayakan atau mengusulkan hal-hal ini, dari surat Banggar kemarin ada tambahan Rp6,69 triliun, sehingga totalnya Rp31,45 triliun," ujar Menhub dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Rabu (11/9/2024).

Lebih lanjut, Menhub memaparkan ada beberapa pos unit Kemenhub yang mendapatkan tambahan alokasi anggaran, seperti Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Menhub merinci, Ditjen Perhubungan Darat mendapatkan tambahan anggaran pada 2025 sebesar Rp1,1 triliun, Ditjen Perhubungan Udara mendapatkan tambahan Rp997,05 miliar, dan Ditjen Perkeretaapian mendapatkan tambahan anggaran Rp4,59 triliun.

Adapun penambahan anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kemasyarakatan, angkutan massal dan antarmoda, serta peningkatan, keamanan, keselamatan, untuk menurunkan angka fatalitas kecelakaan baik pada ruas Jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota.

Selain itu penambahan anggaran itu juga akan dialokasikan untuk pemenuhan keselamatan dan keamanan penerbangan seperti pelapisan runway/taxiway/apron/ hingga pemenuhan peralatan keamanan penerbangan. Kemudian juga akan dilakukan pemenuhan kebutuhan kereta api, hingga perawatan sarana dan prasarana perkeretapian.

Adapun distribusi pagu anggaran pada unit kerja eselon I di Kemenhub pada 2025 yaitu, Sekretariat Jenderal Rp681,31 miliar; Inspektorat Jenderal Rp116,18 miliar; Ditjen Perhubungan Darat Rp5,35 triliun; Ditjen Perhubungan Laut Rp10,37 triliun.

Selanjutnya untuk Ditjen Perhubungan Udara Rp5,56 triliun; Ditjen Perkeretaapian Rp6,39 triliun; Badan Kebijakan Transportasi Rp108,57 miliar; BPSDM Perhubungan Rp2,72 triliun; dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp132,10 miliar.

(NIA DEVIYANA)