JAKARTA - Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi melaporkan sejak tahun 2015 total anggaran yang diterima untuk membangun jalur kereta api sepanjang 1.731 km/sp sebesar Rp223 triliun. Menhub mengatakan, lokasi pembangunan jalan kereta tersebut berada di 55 lokasi yang tersebar diseluruh Indonesia.

Pembangunan jalur kereta sepanjang 1.731 km itu meliputi pembangunan jalur dwi ganda, jalur ganda, jalur baru, dan reaktivasi."Dalam kurun hampir 10 tahun terakhir, Kemenhub telah berhasil menyelesaikan sejumlah proyek pembangunan dan peningkatan infrastruktur kereta api," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (29/9/2024).

Selain pembangunan dan reaktivasi, Kemenhub juga telah melakukan peningkatan dan rehabilitasi (perawatan) jalur KA sepanjang 1.900 km/sp di 25 lokasi, serta elektrifikasi jalur sepanjang 522 km/sp.

Adapun untuk pembangunan dan rehabilitasi sektor perkeretaapian selama 2015-2024, pemerintah telah mendanai dengan anggaran sebesar Rp223,870 triliun.

Pemerintah juga telah memberikan public service obligation (PSO) sebagai bentuk pelayanan publik sektor perkeretaapian kepada PT Kereta Api Indonesia, selama 2015-2024 dengan total sebesar Rp26,027 triliun.

"Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi kereta api di seluruh Indonesia," tambah Menhub.

Menhub juga mendorong pengembangan inovasi teknologi dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas sektor perkeretaapian. Berbagai inovasi yang telah dilakukan untuk pengembangan perkeretaapian di Indonesia, di antaranya ada tiga transportasi massal, baik perkotaan maupun antar kota, yang saat ini telah beroperasi yaitu MRT Jakarta, LRT Jabodebek dan Kereta Api Cepat Jakarta Bandung.

"Terus berinovasi dalam pelayanan dan teknologi, serta meningkatkan kinerja guna memenuhi harapan masyarakat, karena inovasi yang ditingkatkan dapat membawa citra yang baik bagi pengembangan transportasi," pungkasnya.

BANTEN - Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) memastikan kabinet gemuk Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang berjumlah 44 kementerian tetap menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) tetap sehat dan kredibel di tahun mendatang.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Wahyu Utomo mengungkapkan, untuk mendukung transisi dan sudah dihitung berdasarkan dari belanja non K/L maka defisit tetap dipastikan 2,53%.

"Jadi kan clue-nya ada dua, kita mendukung transisi yang efektif namun tetap menjaga APBN itu sehat dan kredibel. Dinamika reorganisasi di kelembagaan, mungkin nanti ada beberapa K/L yang bertambah, kemudian dipisah dan sebagainya, itu tentu kita cermati," jelas Wahyu dalam media gathering APBN 2025, Rabu (25/9/2024).

Adapun dalam kesempatan berbeda, Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono menegaskan, anggaran K/L sudah dicadangkan dalam APBN 2025 dalam pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

"Dirjen anggaran dan saya sudah bertemu dengan Menteri PAN-RB untuk menampung anggaran-anggaran itu. Itu sudah dicadangkan, angkanya belum bisa dikasih tahu karena KL-nya belum ada. Sudah ada di pos BA BUN," kata Thomas.

Senada, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan, penambahan jumlah kementerian sepanjang tidak membebani APBN maka dinilai tak menjadi masalah.

?Kami melihatnya oke-oke saja, dalam arti malah memberikan peluang yang lebih besar untuk pelayanan publik,? kata Trubus dalam Market Review IDX Channel pada Selasa (24/9/2024).

Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter CORE, Akhmad Akbar Susamto mengatakan, penambahan kementerian bisa mengakomodir kebutuhan yang lebih spesifik, namun koordinasi dan efektivitas pengambilan kebijakan menjadi lebih rumit.

?Problemnya, koordinasi lebih rumit, efektivitas pengambilan kebijakan lebih rumit,? kata Akbar.

Sebelumnya, Partai Gerindra akan melakukan simulasi kabinet presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Simulasi tersebut akan rampung menjelang pelantikan pada 20 Oktober 2024. Hal itu diutarakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024) lalu.

Dasco melanjutkan, penambahan jumlah nomenklatur kementerian ditujukan untuk mengoptimalisasi program guna merealisasi janji kampanye Prabowo-Gibran."Sehingga jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40, kita juga masih melakukan simulasi," kata Dasco.

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) pada tahun 2025 menjadi Rp9,11 triliun.Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menjelaskan, penambahan alokasi anggaran tersebut ditujukan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

"Keberlanjutan pembangunan IKN sbesar Rp9,11 triliun ini diapkai untuk ditjen bina marga ditjen cipta karya dan ditjen perumahan," ujar Basuki dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Rabu (18/9/2024).

Lewat paparannya, Basuki menjelaskan alokasi anggaran IKN sebesar Rp9,11 triliun tahun 2025 itu akan digunakan untuk 3 unit kerja, yaitu Ditjen Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan.

Rincinya, Ditjen Bina Marga ditugaskan untuk mengerjakan jalan akses di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pemenuhan akses jalan perumahan, pembangunan jalan sumbu kebangsaan barat dan timur, pembangunan jalan lingkar sepaku tahap 2, juga jalan feeder di kawasan IKN.

Selanjutnya, Bina Marga juga bakal menyelesaikan pembangunan Jalan Tol IKN seksi 6C - 1 simpang 3 ITCI - Simpang 1B, pemenuhan pembangunan Bandara VVIP IKN, serta pembangunan Tol IKN ruas 1A, 1B, 5B, 6A, dan seksi 6B.

Kemudian, alokasi tambahan anggaran IKN itu juga digunakan Ditjen Cipta Karya untuk mendukung pembangunan kawasan peribadatan, Kantor Kementerian PUPR, JDU dan JDP SPAM Sepaku Tahap II, Jaringan Perpipaan Air Limbah KIPP IKN, sekolah, pasar dan puskesmas di kawasan rusun ASN.

Alokasi anggaran IKN juga digunakan oleh Ditjen Perumahan untuk melanjutkan pembangunan 47 tower rusun ASN dan Hankam.

Sekedar informasi tambahan, penambahan anggaran IKN ini menyesuaikan kenaikan pagu anggaran Kementerian PUPR yang sebelumnya telah disetujui DPR RI Rp40,59 triliun. Sehingga totalnnya, anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 sebesar Rp116,23 triliun.

Selain untuk IKN, tambahan anggaran Rp40,59 triliun tahun 2025 itu juga dialokasikan untuk revitalisasi sekolah Rp19,5 triliun, dan penyelesaian pembangunan bendungan dan irigasi sebesar Rp11,98 triliun.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding Kementerian Keuangan sengaja membuat proyek Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang (Pipa Cisem) Tahap 2 gagal.

Awalnya Bahlil menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan anggaran sekitar Rp10,8 triliun dengan rincian Rp3,91 triliun untuk belanja operasional dan rutinitas di Kementerian ESDM dan sisanya Rp4,2 triliun untuk membangun jaringan pipa gas dan yang lainnya yaitu untuk program-program kerakyatan.

Namun ternyata, Badan Anggaran (Banggar) hanya menyepakati Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp3.909.696.998.000. Sehingga jumlah ini lebih kecil dari anggaran yang disepakati dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM pada 5 September yang lalu sebesar Rp10,8 triliun tersebut.

Diakui Bahlil, karena anggaran sekitar Rp3,91 triliun itu telah disetujui maka pihaknya pun menerima besaran tersebut. Namun dirinya meminta Komisi VII untuk membuat kesimpulan rapat yang kemudian disampaikan kepada publik terkait anggaran yang tidak disetujui oleh Banggar tersebut.

"Namun pimpinan harus kita membuat juga dalam risalah rapat seharus menyampaikan kepada publik jangan sampai dianggap Menteri ESDM baru satu bulan terus gak bisa kerja," jelasnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Selain itu, Bahlil juga menegaskan apabila terdapat anggaran yang tidak disetujui oleh Banggar maka sejumlah program yang telah disusun Kementerian ESDM tentunya akan mandek dalam setahun ke depan. Salah satunya proyek pembangunan Pipa Gas Cirebon-Semarang 2 dan pipa gas Dumai-Sei Mangkei yang jika tidak dibiayai oleh negara maka harus dikerjasamakan dengan pihak swasta.

"Untuk urusan ini kan pemimpin terdahulu sudah melakukan tender dan sudah selesai. Dan kalau tidak dianggarkan artinya memang kita khususnya Kementerian Keuangan mungkin sengaja untuk membuat program ini gagal," tegasnya.

Bahlil juga menekankan kepada Komisi VII DPR RI untuk tidak bertanya perihal perkembangan proyek gas apabila anggaran tidak juga turun.

"Jadi pimpinan kalau boleh kalau ini kami saran kami segera kita membuat catatan. Tapi andaikan pun tidak ada catatan itu maka kalau boleh rapat-rapat berikutnya jangan tanya kami tentang pipa. Karena apa? Parlemen boleh menanyakan apabila diberikan ruang biaya untuk kami mengerjakan. Jadi kalau tidak ada pekerjaan apa yang mau ditanyakan?," tegasnya Bahlil.

"Yang kedua kita jelaskan kepada publik bahwa pipa ini gak bisa berjalan. Jadi jangan sampai dianggap kita ini yang mandek," pungkas Bahlil.

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan pagu Anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025 mengalami penurunan menjadi Rp681 miliar jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp1,22 triliun.

Rosan mengatakan penurunan ini tidak sejalan dengan target investasi yang dibebankan pada tahun 2025 sebesar Rp1.905 triliun. Bahkan target tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan target investasi tahun 2024 sebesar Rp1.650 triliun.

Menurutnya dengan penurunan pagu anggaran Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2025, maka target investasi yang mengalami peningkatan pada tahun depan terancam tidak mampu mencapai targetnya.

"Tentunya ini juga akan mengakibatkan tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi akibat rendahnya realisasi investasi karena berdasarkan rancangan awal kerja pemerintah 2025, target realisasi investasi, sebesar 1,905 triliun menjadi akan sangat sulit dicapai," ujar Rosan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (3/9/2024).

Selain itu setidaknya ada beberapa konsekuensi dengan menurunnya pagu anggaran Kementerian Investasi/BKPM selain target investasi yang tidak tercapai. Misalnya terbatasnya pembiayaan untuk kegiatan peningkatan konsolidasi perencanaan, hilirisasi, dan promosi penanaman modal.

"Termasuk ini berpengaruh terhadap 9 IPC kita yang ada di luar negeri, ini akan menjadi tidak efektif dan efisien, dan kita bisa reviev ulang IPC yang berada diluar ini," lanjutnya.

Kemudian terbatasnya penciptaan lapangan kerja karena realisasi investasi pada tahun depan mengalami penurunan, sehingga dapat berdampak lebih jauh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Mengingat investasi merupakan komponen dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.

"Ini tentu akan berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan hingga penurunan pelayanan kepada pelaku usaha dan lainnya," kata Rosan.

Pada kesempatan tersebut, Rosan memaparkan usulan anggaran Kementerian Investasi/BKPM untuk tahun 2025 sendiri sebesar Rp1,57 triliun. Akan tetapi pagu anggaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 bahkan kurang dari 50%, alias Rp681 miliar.

Selanjutnya, lewat anggaran yang mengalami penurunan itu, Rosan juga mengkhawatirkan turunnya pelayanan kepada pelaku usaha. Sebab diperlukan biaya untuk me

"Kalau kita lihat dari pagu anggaran 2025, kegiatan hanya bisa kita lakukan seperti kegiatan rutin, seperti belanja gaji, belanja operasional kantor, sedangkan untuk mencapai target realisasi investasi ini, pembiayaan untuk eselon I, tidak berjalan efektif," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku terkejut ketika mengetahui anggaran yang ditetapkan untuk Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Bahlil berpendapat bahwa dengan rencana pemerintah Indonesia untuk mencapai transisi energi serta mewujudkan net zero emission (NZE) pada 2060, harusnya anggaran yang disediakan untuk Ditjen EBTKE lebih besar dari yang ditetapkan saat ini yaitu Rp657 miliar.

"Bu, anggaran Ibu kecil banget ya. Padahal kita rencana mau memakai transisi energi. Ini orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain, latihan lain, main lain. Bagaimana mungkin anggaran sekecil ini bisa kita bicara transisi energi," tegasnya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Asal tahu saja, anggaran yang direncanakan untuk Ditjen EBTKE akan disalurkan untuk pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS) sebanyak 10 ribu unit dengan anggaran Rp 184 miliar, pembangunan pembangkit listrik minihidro sebanyak satu unit dengan anggaran Rp 44,53 miliar, pembangunan tiga unit pembangkit listrik mikro hidro (PLTMH) dengan anggaran Rp 64,50 miliar.

Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk pembangunan tiga unit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan anggaran Rp 45,30 miliar, dan perencanaan, pengawasan, dan monitoring evaluasi EBTKE sebanyak enam kegiatan dengan anggaran Rp 47,59 miliar.

Selain anggaran untuk Ditjen EBTKE, Bahlil juga menyinggung anggaran Kementerian ESDM yang menurutnya begitu kecil. Hal itu dilontarkannya saat membacakan pagu anggaran tahun 2025.

"Kecil-kecil juga nih uangnya ya, padahal kerjanya gede. Ini Sorry Pak (Komisi VII DPR) saya baru baca, kalau Kementerian Investasi kecil masuk akal, tapi kalo Kementerian ESDM yang penghasil PNBP di luar hulu migas Rp170 triliun lebih, ini engga sampai 10%, kalau idealnya itu kan costnya itu minimal 20% dari total PNBP, tapi engga ini teori ekonomi dari mana ini," papar Bahlil.

Sebagai informasi, berikut pagu anggaran 2025 untuk masing-masing sektor ESDM:

Sekjen ESDM: Rp553,6 miliar
Irjen ESDM: Rp138,6 miliar
Ditjen Migas: Rp4,84 triliun
Ditjen Ketenagalistrikan: Rp496 triliun
Ditjen Minerba: Rp735,9 miliar
DEN: Rp63,7 miliar
BPSDM ESDM: Rp617,9 miliar
Badan Geologi: Rp929,6 miliar
BPH Migas: Rp254,2 miliar
Ditjen EBTKE: Rp657 miliar
BPMA: Rp92 miliar

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan anggaran belanja untuk pemerintah pusat dalam RAPBN 2025 sebesar Rp2.693,2 triliun.

Dalam alokasi belanja pemerintah pusat itu, tercatat belanja Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp976,8 triliun.Angka ini lebih rendah tari belanja K/L dalam APBN 2024 yang sebesar Rp1.090,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi kondisi tersebut sengaja dilakukan pemerintah saat ini agar memberikan ruang fiskal bagi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Kenapa belanja KL-nya relatif lebih kecil Rp976 triliun dibandingkan tahun ini yang Rp1.090 triliun. Ini karena kita menghormati untuk presiden terpilih nanti untuk melakukan improvement,? ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers RAPBN 2025 dan nota keuangan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta pada Jumat (16/8/2024).

"Makanya belanja KL relatively, kecuali yang sudah dari presiden elect menyampaikan ingin melakukan A, B, C. Tapi yang lain itu masih di-retain di belanja non KL, yang makanya angkanya menjadi tinggi yaitu Rp1.716,4 triliun," imbuh dia.

Setidaknya ada sepuluh yang memiliki anggaran belanja cukup besar pada RAPBN 2025. Adapun di 2025 nanti, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjadi yang paling besar yakni mencapai Rp165,2 triliun. Kemudian disusul Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mencapai Rp123,6 triliun.

Beberapa output Fungsi Pertahanan pada anggaran 2025, antara lain pengadaan alutsista, pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista, pembangunan rumah dinas prajurit, dan pembangunan/pengadaan sarana prasarana pertahanan.

Sebelumnya berdasarkan Buku Nota Keuangan & RAPBN 2025, total belanja Kementerian dan Lembaga mencapai Rp976,8 triliun.

Anggaran tersebut antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan pemerintahan termasuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13.

Selain itu, belanja kementerian dan lembaga termasuk pendanaan proyek multiyears, penguatan alat utama sistem senjata atau alat material khusus, dan melanjutkan kebijakan perlindungan sosial.

Berdasarkan Buku Nota Keuangan & RAPBN 2025, berikut daftar lengkap 10 K/L dengan anggaran belanja 2025 terbesar.

1. Kementerian Pertahanan Rp165,163.70 triliun

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp126,020.30 triliun

3. Kementerian Kesehatan Rp90,605.80 triliun

4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Rp83,187.80 triliun

5. Kementerian Agama Rp78,018.70 triliun

6. Kementerian Sosial Rp77,188.00 triliun

7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp75,632.30 triliun

8. Kementerian Keuangan Rp53,195.40 triliun

9. Kementerian Perhubungan Rp24,766.00 triliun

10. Kejaksaan Republik Indonesia Rp23,276.10 triliun