BANTEN - Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) menyiapkan anggaran Ibu Kota Nusantara ( IKN ) Rp15 triliun di tahun 2025. Pernyataan tersebut mengingat anggaran IKN yang disebutkan pada Nota Keuangan hanya Rp143 miliar.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Thomas Djiwandono mengungkapkan bahwa Rp15 triliun tersebut adalah secara total. Namun, angka ini bisa berubah sesuai diskresi Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Total IKN total 2025 itu saat Rp15 triliun. Tapi bisa ditambah dari ruang diskresi tadi, 15 T itu di breakdown, OIKN Rp5,89 T, PUPR Rp9,11 T," ungkap Wamenkeu Thomas yang kerap disapa Tommy dalam Media Gathering Kemenkeu, Rabu (25/9/2024).

Menurut Tommy, diskresi Prabowo sendiri karena keunikan sistem RI yang mana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dibentuk oleh suatu pemerintahan yang sedang berlangsung masa jabatannya.

"Diskresi ke pak Prabowo, karena keunikan sistem kita itu, dibentuk pemerintahan yang masa jabatannya di akhir Oktober tadi memberi ruang presiden terpilih Prabowo bisa memprioritaskan akan bekerja sama dengan kabinet yang baru, diskresi presiden besar di BA Bun untuk memberikan fleksibilitas ke depan," jelas Tommy.

Hal tersebut karena APBN dibuat dalam masa transisi ke pemerintahan baru di 2025. Dengan demikian IKN tidak sepenuhnya dari APBN. ?Seingat saya 20 persen ya itu didanai dari APBN, 80 persennya itu dari investment,? katanya.

Perkembangan investasi sendiri adalah tantangan bagi pemerintahan selanjutnya dan menurut Tommy hal itu bisa jadi pertimbangan. ?Tetapi pak Prabowo sudah berkali-kali menjelaskan bahwa beliau komit bahwa IKN akan berlanjut, nah poinnya adalah pendanaannya, kita harus shift untuk ke investasi dari sektor,? pungkas Tommy.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding Kementerian Keuangan sengaja membuat proyek Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang (Pipa Cisem) Tahap 2 gagal.

Awalnya Bahlil menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan anggaran sekitar Rp10,8 triliun dengan rincian Rp3,91 triliun untuk belanja operasional dan rutinitas di Kementerian ESDM dan sisanya Rp4,2 triliun untuk membangun jaringan pipa gas dan yang lainnya yaitu untuk program-program kerakyatan.

Namun ternyata, Badan Anggaran (Banggar) hanya menyepakati Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp3.909.696.998.000. Sehingga jumlah ini lebih kecil dari anggaran yang disepakati dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM pada 5 September yang lalu sebesar Rp10,8 triliun tersebut.

Diakui Bahlil, karena anggaran sekitar Rp3,91 triliun itu telah disetujui maka pihaknya pun menerima besaran tersebut. Namun dirinya meminta Komisi VII untuk membuat kesimpulan rapat yang kemudian disampaikan kepada publik terkait anggaran yang tidak disetujui oleh Banggar tersebut.

"Namun pimpinan harus kita membuat juga dalam risalah rapat seharus menyampaikan kepada publik jangan sampai dianggap Menteri ESDM baru satu bulan terus gak bisa kerja," jelasnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Selain itu, Bahlil juga menegaskan apabila terdapat anggaran yang tidak disetujui oleh Banggar maka sejumlah program yang telah disusun Kementerian ESDM tentunya akan mandek dalam setahun ke depan. Salah satunya proyek pembangunan Pipa Gas Cirebon-Semarang 2 dan pipa gas Dumai-Sei Mangkei yang jika tidak dibiayai oleh negara maka harus dikerjasamakan dengan pihak swasta.

"Untuk urusan ini kan pemimpin terdahulu sudah melakukan tender dan sudah selesai. Dan kalau tidak dianggarkan artinya memang kita khususnya Kementerian Keuangan mungkin sengaja untuk membuat program ini gagal," tegasnya.

Bahlil juga menekankan kepada Komisi VII DPR RI untuk tidak bertanya perihal perkembangan proyek gas apabila anggaran tidak juga turun.

"Jadi pimpinan kalau boleh kalau ini kami saran kami segera kita membuat catatan. Tapi andaikan pun tidak ada catatan itu maka kalau boleh rapat-rapat berikutnya jangan tanya kami tentang pipa. Karena apa? Parlemen boleh menanyakan apabila diberikan ruang biaya untuk kami mengerjakan. Jadi kalau tidak ada pekerjaan apa yang mau ditanyakan?," tegasnya Bahlil.

"Yang kedua kita jelaskan kepada publik bahwa pipa ini gak bisa berjalan. Jadi jangan sampai dianggap kita ini yang mandek," pungkas Bahlil.

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono membeberkan isi pertemuan dirinya bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Diakui Thomas, dalam pertemuan itu tidak ada pembahasan atau tawaran Sri Mulyani untuk kembali bergabung menjadi kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Tidak ada. Kita tidak memberikan, tidak ada bahasan sama sekali mengenai posisi dan apa, baik itu antara Menkeu Sri Mulyani dan Pak Prabowo maupun secara keseluruhan kabinet," tuturnya saat diskusi dengan para media, Rabu (11/9/2024).

Thomas menuturkan, pertemuan itu hanya membicarakan substansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang sebelumnya memang telah dibahas dengan DPR RI.

"Kenapa ini penting dua-duanya? Karena ini adalah masa transisi, Pak Presiden Terpilih akan nanti menjadi Presiden tanggal 20 Oktober dan Ibu menkeu merasa perlu memberikan Presiden Terpilih saat ini posisi-posisi APBN kita di tiga bulan terakhir," paparnya.

"Tapi tentu dilanjutkan dengan pembahasan yang sangat dalam mengenai RAPBN 2025 yang mudah-mudahan akan diketok oleh DPR di minggu depan," lanjutnya.

Pria yang akrab disapa Tommy itu juga menambahkan, pembahasan lainnya yaitu meminta arahan dari Prabowo mengenai program-program tahun depan.

"Juga menginformasikan ke Presiden Terpilih mengenai dinamika ekonomi global. Jadi sekali lagi pertemuan itu sangat baik, sangat hangat dan sangat substantif," pungkas Tommy.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menanggapi viralnya salah satu pegawai melakukan pelanggaran hukum yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan bahwa secara tidak langsung pihaknya membenarkan bahwa pelaku adalah pegawai pajak. Hal ini sehubungan dengan postingan akun TikTok @hendii88 yang menyudutkan instansi DJP.

"Atas perselisihan yang terjadi murni merupakan permasalahan rumah tangga yang saat ini sudah dilaporkan dan ditangani oleh Aparatur Penegak Hukum," tulis Dwi dalam keterangan resmi, Senin (19/8/2024).

Dengan poin pertama tersebut, DJP sudah mengaku bahwa pelaku sudah dilaporkan dan ditangani oleh yang berwajib. Kemudian poin kedua, DJP telah melakukan pembinaan kepada pegawai bersangkutan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

"DJP menghormati proses hukum berlaku serta berkomitmen mendukung proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Dwi.

Adapun DJP tidak mentoleransi seluruh perbuatan yang melanggar kode etik, nilai-nilai kemanusiaan, serta peraturan perundang-undangan yang dilakukan pegawainya.

Tak lupa DJP menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan publik dalam menjaga DJP menjalankan fungsi pengumpul penerimaan negara melalui pajak.

"Bagi masyarakat yang menemukan informasi pelanggaran oleh pegawai DJP, dapat melaporkan melalui kanal pengaduan Kringpajak 1500200, surel ke [email protected], situs pengaduan.pajak.go.id, dan situs wise.kemenkeu.go.id," pungkas Dwi.

Sebelumnya, salah satu korban KDRT ikut mengadu nasibnya dengan meminta bantuan sebuah akun agar memviralkannya di media sosial.

"KALAU SUDAH SEPERTI INI, KORBAN HARUS MINTA BANTUAN KMN LAGI GUYS???," tulis akun @jkt.spot dikutip dari Instagram, Rabu (14/8) lalu.

Dari pesan yang diterima akun tersebut terungkap tentang seorang istri PNS yang ditendang dan dipukul berkali-kali saat sedang memangku anaknya. Setelah menendang dan memukul, korban pindah posisi di samping, kemudian memukuli tangan istrinya.

Korban KDRT ini menginformasikan kejadian sudah sering dialaminya dan sudah membuat pengaduan ke instansi terkait dari tahun lalu. Namun sampai sekarang perempuan yang masih dirahasiakan identitasnya tersebut belum mendapat keadilan dan perlindungan.

"Saya sudah mempublish di media, tetapi saya langsung dihubungi oleh instansi terkait. Saya juga sudah membuat pengaduan kepada instansi sejak per Desember 2023 tetapi pengaduan saya pending," tulis perempuan malang itu.

Mulanya admin media sosial tersebut menutup nama dan identitas instansi di bagian nama korban dan instansi tempat suaminya bekerja. Tapi di pesan paling bawah pada tangkapan layar pesan ternyata ada yang terlupa untuk ditutup dan menunjukkan identitas pelaku seorang pegawai DJP.

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membenarkan akan adanya pelantikan Wakil Menteri Keuangan II di Istana Presiden, hari ini. Berdasarkan kabar yang beredar, Politikus Partai Gerindra Thomas Djiwandono , yang akan dilantik menjadi Wamenkeu II.

"Iya benar nanti ada pelantikan. Sementara seperti itu," jelas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro saat ditemui di Semarang, Jateng, Kamis (18/7/2024).

Berdasarkan laporan Reuters, Thomas yang merupakan keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan mengisi posisi Wamenkeu II yang akan bermitra dengan Wamenkeu I Suahasil Nazara untuk mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kabar sejauh ini, Thomas atau biasa dipanggil Tommy akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kamis sore nanti di Istana Negara, Jakarta. Saat ini, Thomas adalah Anggota Bidang Keuangan Satuan Tugas (Satgas) Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran.

JAKARTA - Presiden terpilih, Prabowo Subianto diminta mencermati pembentukanBadan Penerimaan Negara (BPN) harus terpisah dari Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ). Belakangan dinilai perlu adanya pemisahan Direktorat Jenderal Pajak ( Ditjen Pajak ) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan sehingga menjadi satu instansi tersendiri.

Prabowo juga diminta menunjuk sosok yang tepat untuk memimpin untuk memaksimalkan pendapatan negara. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai, BPN memang ideal kalau kuat dan berada di bawah presiden langsung. Karena dia memandang, salah satu penerimaan negara yang bisa dimaksimalkan melalui lembaga baru itu adalah pajak.

"Kemenkeu (Kementerian Keuangan) terlalu powerfull saat ini. Menangani penerimaan, treasury, di bawahnya juga ada perusahaan-perusahaan, jadi terlalu overload. Pajak yang penting bagi kehidupan negara, selama ini dipegang dirjen pajak, eselon 1. Kurang powerfull," kata Samirin dalam diskusi publik bertajuk 'Dilema Kabinet Prabowo dalam Bingkai Koalisi Besar', Kamis (11/72024).

Dia memandang, jika BPN benar-benar terbentuk, maka harus dilakukan perubahan nomenklatur. Dimana, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dikeluarkan dari Kemenkeu, dan dimasukkan ke lembaga yang akan dibentuk tersebut.

"Tetapi memang BPN ini harus hati-hati. Kenapa? Karena begitu pentingnya pajak. Kita harus pastikan ketika ini dibentuk tidak ada problem. Karena begitu ada problem, apakah itu isu koordinasi, isu administrasi, maka fiskal kita yang sudah tersengal-sengal ini akan semakin parah," ujarnya.

Karena itu, Wijayanto mendorong pemerintah baru yang akan resmi menjabat pasca pelantikan di Oktober 2024 mendatang, diharapkan bisa ekstra hati-hati membentuk BPN, dan Prabowo sebagai Presiden kedelapan RI periode 2024-2029 bisa memilih orang yang tepat.

"Kalau orangnya (pimpinan BPN) saya tidak tahu. Ini Pak Prabowo yang paling tahu. Tapi harus orang yang tegas, orang yang keras," demikian Wijayanto.