Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sedang merencanakan penerapan sistem teknologi informasi (IT) kepada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang akan mulai diimplementasikan pada tahun 2025, dengan anggaran mencapai Rp100 miliar.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan untuk saat ini pihaknya sedang melakukan studi untuk memahami kebutuhan dari BPR.

“Tahun ini sudah dilakukan studinya, tahun depan kita akan mulai membeli hardware-nya dan melakukan piloting untuk 100 BPR yang dipilih untuk kita lihat apa yang mereka butuhkan,” ujarnya dalam Konferensi Pers yang dikutip Rabu (2/10/2024).

Adapun, program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing BPR dalam menghadapi persaingan dengan bank umum dan layanan pinjaman online (pinjol) yang makin menjamur di kalangan masyarakat daerah.

Selain itu, melalui sistem yang terintegrasi, LPS juga ingin mengadakan program manajemen BPR jarak jauh, hal ini dimaksudkan agar BPR lebih siap menghadapi perubahan dan tantangan dalam industri keuangan yang terus berkembang.

"Jadi, kami sedang kembangkan. Itu [anggaran] sekitar Rp100 miliar lebih untuk tahun 2025. Jadi, kita mencoba membantu BPR," ucapnya.

Adapun, mengenai BPR yang ditutup, LPS menargetkan agar dalam waktu 5-7 hari setelah izin usaha BPR dicabut, setidaknya 50% dari simpanan nasabah sudah dibayarkan.

Hal ini, kata Purbaya, dilakukan untuk memastikan bahwa nasabah tetap merasa aman dan percaya kepada perbankan bahwa dana mereka akan dikembalikan dengan cepat meskipun BPR tersebut mengalami penutupan.

Sebagai informasi, cakupan penjaminan simpanan LPS juga berada pada level yang memadai, di mana sesuai amanat UU, LPS menjamin setiap rekening simpanan nasabah perbankan di Indonesia hingga Rp2 miliar per nasabah per bank

Berdasarkan data Agustus 2024, jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya (simpanan sampai dengan Rp2 miliar) sebesar 99,27% dari total rekening atau setara dengan 592,42 juta rekening.

Pada BPR/BPRS, jumlah rekening yang dijamin seluruh simpanannya (simpanan sampai dengan Rp2 miliar) sebesar 99,78% dari total rekening atau setara dengan 15,81 juta rekening.

“Cakupan simpanan perbankan tersebut nilainya berada di atas amanat UU LPS sekurang-kurangnya sebesar 90% di atas rata-rata negara-negara anggota International of Deposit Insurers atau IADI yang berkisar di 80%,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kelompok masyarakat yang berlatar dosen dan mahasiswa yakni Giri Ahmad Taufik, Wicaksana Dramanda dan Mario Angkawidjaja melakukan uji materi kewenangan Menteri Keuangan atas anggaran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ke Mahkamah Konstitusi. Aturan anggaran ini merupakan regulasi baru yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) alias omnibuslaw sektor keuangan.

Pasal 86 ayat (4) sendiri berbunyi 'Ketua Dewan Komisioner menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan.'

Kuasa hukum Pemohon, Miko Ginting, menjelaskan tujuan utama permohonan ini adalah menjaga kemandirian dan independensi LPS agar perlindungan jaminan simpanan masyarakat dapat dilakukan secara optimal, terutama ketika bank dicabut izin usahanya dan memasuki tahap likuidasi.

"Kami berharap LPS yang mandiri dan independen tidak akan terpengaruh oleh keberpihakan yang dapat menyebabkan simpanan masyarakat di bank yang dilikuidasi kehilangan jaminan perlindungan," kata Miko dalam keterangan tertulis, Jumat (1/8/2024).

Dia menjelaskan Pasal 276 angka 28 UU PPSK menyatakan bahwa dalam kondisi krisis, LPS memberikan penjaminan terhadap seluruh simpanan milik Pemerintah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kontrol Kementerian Keuangan terhadap LPS dapat menyebabkan penjaminan simpanan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah semata, yang pada akhirnya merugikan nasabah kecil.

Selain persoalan persetujuan Menteri Keuangan terhadap rencana kerja dan anggaran tahunan LPS, permohonan ini juga mempersoalkan kewenangan tambahan pada LPS berupa penempatan dana dalam proses penyehatan bank. Miko menjelaskan bahwa adanya kewenangan tambahan ini mengakibatkan ketidakjelasan mengenai kedudukan BI dan LPS terkait entitas mana yang difungsikan sebagai lender of last resort.

Penempatan dana oleh LPS memiliki syarat yang berbeda dan lebih mudah dibandingkan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek yang dimiliki BI. Pasal 276 UU PPSK mengatur kewenangan penempatan dana oleh LPS untuk bank sistemik maupun non-sistemik yang mengalami masalah likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan solvabilitas dari BI. Bank penerima dana hanya disyaratkan memberikan jaminan berupa aset yang dianggap layak untuk pengembalian dana.

"Penambahan kewenangan penempatan dana bagi LPS dengan persyaratan yang lebih mudah dibandingkan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek dari BI berpotensi mengakibatkan kemampuan finansial LPS menjadi lebih difokuskan untuk kepentingan tertentu dibandingkan untuk kepentingan melakukan penjaminan dana nasabah masyarakat kecil secara luas, dan hal ini pada akhirnya akan merugikan masyarakat yang memiliki simpanan di bank," terang Miko.

Miko menilai sebagai warga negara, dalam kapasitasnya sebagai dosen dan mahasiswa sekaligus nasabah, ingin mengantisipasi kondisi yang merugikan ini.

"Sebagai nasabah yang simpanannya dijamin oleh LPS, Pemohon sangat berkepentingan akan independensi LPS yang tidak berpihak pada kepentingan tertentu baik dalam menjalankan rencana kerja dan anggaran serta kewenangan yang tidak merugikan penjaminan dana nasabah,” sebutnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kelompok masyarakat yang berlatar dosen dan mahasiswa yakni Giri Ahmad Taufik, Wicaksana Dramanda dan Mario Angkawidjaja melakukan uji materi kewenangan Menteri Keuangan atas anggaran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ke Mahkamah Konstitusi. Aturan anggaran ini merupakan regulasi baru yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) alias omnibuslaw sektor keuangan.

Pasal 86 ayat (4) sendiri berbunyi 'Ketua Dewan Komisioner menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan.'

Kuasa hukum Pemohon, Miko Ginting, menjelaskan tujuan utama permohonan ini adalah menjaga kemandirian dan independensi LPS agar perlindungan jaminan simpanan masyarakat dapat dilakukan secara optimal, terutama ketika bank dicabut izin usahanya dan memasuki tahap likuidasi.

"Kami berharap LPS yang mandiri dan independen tidak akan terpengaruh oleh keberpihakan yang dapat menyebabkan simpanan masyarakat di bank yang dilikuidasi kehilangan jaminan perlindungan," kata Miko dalam keterangan tertulis, Jumat (1/8/2024).

Dia menjelaskan Pasal 276 angka 28 UU PPSK menyatakan bahwa dalam kondisi krisis, LPS memberikan penjaminan terhadap seluruh simpanan milik Pemerintah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kontrol Kementerian Keuangan terhadap LPS dapat menyebabkan penjaminan simpanan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah semata, yang pada akhirnya merugikan nasabah kecil.

Selain persoalan persetujuan Menteri Keuangan terhadap rencana kerja dan anggaran tahunan LPS, permohonan ini juga mempersoalkan kewenangan tambahan pada LPS berupa penempatan dana dalam proses penyehatan bank. Miko menjelaskan bahwa adanya kewenangan tambahan ini mengakibatkan ketidakjelasan mengenai kedudukan BI dan LPS terkait entitas mana yang difungsikan sebagai lender of last resort.

Penempatan dana oleh LPS memiliki syarat yang berbeda dan lebih mudah dibandingkan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek yang dimiliki BI. Pasal 276 UU PPSK mengatur kewenangan penempatan dana oleh LPS untuk bank sistemik maupun non-sistemik yang mengalami masalah likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan solvabilitas dari BI. Bank penerima dana hanya disyaratkan memberikan jaminan berupa aset yang dianggap layak untuk pengembalian dana.

"Penambahan kewenangan penempatan dana bagi LPS dengan persyaratan yang lebih mudah dibandingkan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek dari BI berpotensi mengakibatkan kemampuan finansial LPS menjadi lebih difokuskan untuk kepentingan tertentu dibandingkan untuk kepentingan melakukan penjaminan dana nasabah masyarakat kecil secara luas, dan hal ini pada akhirnya akan merugikan masyarakat yang memiliki simpanan di bank," terang Miko.

Miko menilai sebagai warga negara, dalam kapasitasnya sebagai dosen dan mahasiswa sekaligus nasabah, ingin mengantisipasi kondisi yang merugikan ini.

"Sebagai nasabah yang simpanannya dijamin oleh LPS, Pemohon sangat berkepentingan akan independensi LPS yang tidak berpihak pada kepentingan tertentu baik dalam menjalankan rencana kerja dan anggaran serta kewenangan yang tidak merugikan penjaminan dana nasabah,” sebutnya.