Bisnis.com, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) diketahui hanya mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp6,39 triliun pada tahun pertama Presiden dan Wapres Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjabat.

Keputusan anggaran OIKN itu sebagaimana tertuang dalam Rancangan Undang -Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang disahkan pada Kamis, (19/9/2024).

Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa anggaran tersebut bakal digunakan untuk pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan dan atau pemindahan Ibu Kota Negara yang bakal dilakukan oleh OIKN.

Realisasi suntikan pagu OIKN tahun depan itu masih jauh dari kebutuhan yang telah disampaikan. Pasalnya, sebelumnya OIKN mengusulkan untuk dapat tambahan anggaran menjadi Rp27,8 triliun.

Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Raja Juli Antoni menuturkan bahwa rencananya tambahan anggaran itu paling besar bakal dialokasikan untuk merealisasikan program kerja di Kedeputian Sarana dan Prasarana mencapai Rp26,7 triliun untuk mengakomodir pembangunan jalan dan MUT, hunian ASN, penyediaan infrastruktur dasar lainnya, Kantor OIKN tahap II hingga pengelolaan gedung dan kawasan.

Kemudian, alokasi tambahan anggaran terbesar kedua dialirkan untuk kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan untuk mengakomodir pembelian lahan, pemetaan batas delineasi, pengelolaan pertanahan, penyusunan RDTR Wilayah Pengembangan Mentawir, hingga penyiapan rencana induk super hub ekonomi senilai Rp788,5 miliar.

Bidang pengendalian pembangunan direncanakan akan mendapat alokasi tambahan anggaran sebesar Rp106,1 miliar untuk pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat dan biaya operasional dan pelayanan publik oleh empat pemerintahan di wilayah IKN.

Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebesar Rp63 miliar untuk pembangunan laboratorium lingkungan hingga pembangunan Gudang logistik peralatan penanggulangan bencana.

Deputi Bidang Sosbud dan Pemberdayaan Masyarakat untuk peningkatan pelayanan pendidikan hingga peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif di IKN Rp62,5 miliar.

Terakhir, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Rp37,7 miliar untuk penyelenggaraan manajemen digital twin bangunan gedung dan infrastruktur Kawasan 1A dan 1B, penyelenggaraan operasional Pusat Kendali Kawasan Kota Cerdas, hingga penyelenggaraan operasional konektivitas jaringan internet Kawasan kota cerdas.

Bisnis.com, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) diketahui hanya mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp6,39 triliun pada tahun pertama Presiden dan Wapres Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjabat.

Keputusan anggaran OIKN itu sebagaimana tertuang dalam Rancangan Undang -Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang disahkan pada Kamis, (19/9/2024).

Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa anggaran tersebut bakal digunakan untuk pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan dan atau pemindahan Ibu Kota Negara yang bakal dilakukan oleh OIKN.

Realisasi suntikan pagu OIKN tahun depan itu masih jauh dari kebutuhan yang telah disampaikan. Pasalnya, sebelumnya OIKN mengusulkan untuk dapat tambahan anggaran menjadi Rp27,8 triliun.

Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Raja Juli Antoni menuturkan bahwa rencananya tambahan anggaran itu paling besar bakal dialokasikan untuk merealisasikan program kerja di Kedeputian Sarana dan Prasarana mencapai Rp26,7 triliun untuk mengakomodir pembangunan jalan dan MUT, hunian ASN, penyediaan infrastruktur dasar lainnya, Kantor OIKN tahap II hingga pengelolaan gedung dan kawasan.

Kemudian, alokasi tambahan anggaran terbesar kedua dialirkan untuk kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan untuk mengakomodir pembelian lahan, pemetaan batas delineasi, pengelolaan pertanahan, penyusunan RDTR Wilayah Pengembangan Mentawir, hingga penyiapan rencana induk super hub ekonomi senilai Rp788,5 miliar.

Bidang pengendalian pembangunan direncanakan akan mendapat alokasi tambahan anggaran sebesar Rp106,1 miliar untuk pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat dan biaya operasional dan pelayanan publik oleh empat pemerintahan di wilayah IKN.

Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebesar Rp63 miliar untuk pembangunan laboratorium lingkungan hingga pembangunan Gudang logistik peralatan penanggulangan bencana.

Deputi Bidang Sosbud dan Pemberdayaan Masyarakat untuk peningkatan pelayanan pendidikan hingga peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif di IKN Rp62,5 miliar.

Terakhir, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Rp37,7 miliar untuk penyelenggaraan manajemen digital twin bangunan gedung dan infrastruktur Kawasan 1A dan 1B, penyelenggaraan operasional Pusat Kendali Kawasan Kota Cerdas, hingga penyelenggaraan operasional konektivitas jaringan internet Kawasan kota cerdas.

Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp26 triliun pada 2025.

OIKN mendapat alokasi Rp505 miliar dalam RAPBN 2025. Namun, jumlah tersebut masih bisa berubah menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan presiden berikutnya.

"Kami mengusulkan, kalau bocorannya Rp26 triliun (untuk pemeliharaan infrastruktur)," kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (20/8) dikutip Detikfinance.

Ia menjelaskan anggaran ini untuk dana pemeliharaan gedung dan seluruh infrastruktur yang telah dibangun di IKN, Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurutnya, seluruh infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR di IKN nantinya akan diserahkan ke OIKN. Karena itu, anggaran pemeliharannya akan masuk ke pagu OIKN mulai tahun depan.

"OIKN sendiri yang tadinya Rp505 (miliar) kan, sekarang kami usulkan untuk bisa memelihara prasarana yang sudah dibangun oleh PU, kita serahkan ke OIKN, mereka memelihara. Itu butuh anggaran juga. Kami usulkan anggaran lainnya,"

Cukup banyak infrastruktur yang telah dibangun di IKN, mulai dari Istana Garuda, Istana Negara, 8 Tower Apartemen ASN, 14 rumah tapak jabatan menteri (RTJM), Bendungan Sepaku Semoi, hingga jalan tol. Bahkan, jumlahnya akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.

Basuki mengatakan, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan OIKN dalam hal pembagian pembangunan proyek-proyek di IKN. Dengan demikian, ada porsi yang menjadi tanggung jawab PUPR dan ada yang ditangani OIKN.

Pria yang juga menjabat Menteri PUPR itu menambahkan, pagu indikatif Kementerian PUPR tahun depan sebesar Rp75,63 triliun. Nilainya turun sekitar 50 persen dari anggaran 2024 yang mencapai Rp149,76 triliun.

Sementara itu, alokasi anggaran PUPR untuk IKN hanya Rp4,1 triliun. Angka ini juga terbilang kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran pada 2024, yakni sekitar Rp 35,37 triliun.

Namun, Basuki menekankan jumlah tersebut baru indikasi dan belum final. Nilainya sengaja tidak terlalu besar demi memberi keleluasaan fiskal pada pemerintahan selanjutnya.

"Itu kan seperti persis pada saat Pak Jokowi masuk ke pemerintahan tahun 2014. Kita kan buka filenya (RAPBN), itu Rp75 triliun. Jadi itu memberi ruang fiskal kepada pemerintahan terpilih untuk mengalokasikan," ujarnya,

"Nanti tanggal 28 (Agustus) kami rapat di DPR. Mudah-mudahan mungkin ada perubahan," pungkasnya.