Bisnis.com, JAKARTA – Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Raja Juli Antoni menuturkan bahwa pihaknya merevisi usulan tambahan anggaran Badan Otorita IKN pada 2025 menjadi sebesar Rp27,8 triliun.

Adapun, Otorita IKN sebelumnya mengusulkan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp29,8 triliun. Raja Juli menuturkan, revisi usulan tambahan anggaran itu sudah dikoordinasikan ke Kementerian Keuangan dan Kepala Bappenas.

“Kami lakukan penajaman usulan tambahan menjadi Rp27,8 triliun dan mengajukan kembali revisi usulan anggaran tersebut ke Kementerian Keuangan dan Kepala Bappenas,” kata Raja Juli dalam raker bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Dia lantas merinci, tambahan anggaran itu paling besar bakal dialokasikan untuk merealisasikan program kerja di Kedeputian Sarana dan Prasarana mencapai Rp26,7 triliun untuk mengakomodir pembangunan jalan dan MUT, hunian ASN, penyediaan infrastruktur dasar lainnya, Kantor OIKN tahap II hingga pengelolaan gedung dan kawasan.

Kemudian, alokasi tambahan anggaran terbesar kedua dialirkan untuk kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan untuk mengakomodir pembelian lahan, pemetaan batas delineasi, pengelolaan pertanahan, penyusunan RDTR Wilayah Pengembangan Mentawir, hingga penyiapan rencana induk super hub ekonomi.

Bidang pengendalian pembangunan direncanakan akan mendapat alokasi tambahan anggaran sebesar Rp106,1 miliar untuk pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat dan biaya operasional dan pelayanan publik oleh empat pemerintahan di wilayah IKN.

Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebesar Rp63 miliar untuk pembangunan laboratorium lingkungan hingga pembangunan Gudang logistik peralatan penanggulangan bencana. Deputi Bidang Sosbud dan Pemberdayaan Masyarakat untuk peningkatan pelayanan pendidikan hingga peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif di IKN Rp62,5 miliar.

Terakhir, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Rp37,7 miliar untuk penyelenggaraan manajemen digital twin bangunan gedung dan infrastruktur Kawasan 1A dan 1B, penyelenggaraan operasional Pusat Kendali Kawasan Kota Cerdas, hingga penyelenggaraan operasional konektivitas jaringan internet Kawasan kota cerdas.

Sebagai informasi, pagu anggaran OIKN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp285,9 miliar, kemudian naik menjadi Rp543,36 miliar pada 2024. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk 2 program yakni dukungan manajemen dan pengembangan kawasan strategis.

Sementara itu, pagu indikatif OIKN tahun 2025 dilaporkan sebesar Rp505,5 miliar, hal itu sebagaimana termaktub dalam Surat Bersama Kepala Bappenas.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengusulkan penambahan anggaran pada 2025 ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN, Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menyatakan bahwa pihaknya bersama Kemenkeu akan melakukan pendalaman mengenai usulan penambahan anggaran untuk pagu Otorita IKN tahun 2025.

Troy menjelaskan permohonan penambahan anggaran tersebut kembali dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan bersama dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (2/9/2024).

“Tambahan anggaran yang kami ajukan sudah mendapatkan pendalaman dari Menteri Keuangan dan dan Bappenas sebetulnya, jadi tetap optimis [ditambah],” kata Troy dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Meski belum mendapat kejelasan hingga sinyal mengenai realisasi tambahan anggaran tersebut, Troy tetap optimis prosesnya dapat berjalan lancar.

“Sudah berproses untuk tambahan anggaran baru, Insya Allah bisa lancar dan akan solid gitu ya angkanya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Plt. Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, sempat meminta tambahan anggaran 2025 sebesar Rp29,8 triliun.

"Tadi kami usulkan Rp29,8 triliun, apakah nanti diterima atau tidak atau sebagian digeser kepada Kementerian lain itu nanti tentu bahan diskusi, ini kebutuhan riil," kata Antoni kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Usulan tambahan anggaran akan digunakan untuk pembiayaan seperti pengelolaan gedung-gedung yang diserahkan dari Kementerian PUPR ke OIKN, pembangunan infrastruktur lanjutan untuk program pembangunan IKN 2025, hingga penyediaan teknologi kota pintar.

Raja Juli yang juga merupakan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu akan mendiskusikan kembali dengan beberapa Kementerian/Lembaga, khususnya Kementerian PUPR yang selama ini mengelola anggaran pembangunan.

"Ketika nanti diserahkan kepada OIKN tentu pertama kapasitas OIKN untuk mengelola gedung ditingkatkan, SDM yang baik, kedua harus ada tersedia anggaran sehingga bangunan yang sudah cantik dan indah itu kemudian bisa dirawat dengan baik," tuturnya.