Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah anggaran senilai Rp9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa alokasi anggaran prmbangunan IKN ini bakal disalurkan pada 3 direktorat jenderal (Ditjen).

"Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp9,11 triliun ini akan dipakai untuk Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan," kata Basuki dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (18/9/2024).

Dalam penjelasannya, Ditjen Bina Marga terpantau paling banyak mendapat daftar proyek yang bakal dikerjakan lewat penambahan alokasi anggaran tersebut.

Mulai dari penanganan jalan akses di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) pemenuhan akses perumahan, pembangunan jalan sumbu kebangsaan barat dan timur, pembangunan jalan lingkar sepaku tahap 2, juga jalan feeder di kawasan IKN.

Selain itu, Bina Marga juga bakal menyelesaikan pembangunan Jalan Tol IKN seksi 6C - 1 simpang 3 ITCI - Simpang 1B, pemenuhan pembangunan Bandara VVIP IKN, serta pembangunan Tol IKN ruas 1A, 1B, 5B, 6A, dan seksi 6B.

Selanjutnya, alokasi tambahan anggaran IKN itu juga bakal direalisasikan oleh Ditjen Cipta Karya untuk mendukung pembangunan kawasan peribadatan, Kantor Kementerian PUPR, JDU dan JDP SPAM Sepaku Tahap II, Jaringan Perpipaan Air Limbah KIPP IKN, sekolah, pasar dan puskesmas di kawasan rusun ASN.

Terakhir, tambahan anggaran itu juga akan disalurkan untuk melanjutkan penuntasan pembangunan 47 tower rusun ASN dan Hankam di IKN oleh Ditjen Perumahan.

Adapun sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menyebut porsi yang digelontorkan PUPR untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN pada tahun depan hanya sebesar Rp4,13 triliun.

“Angkanya Rp4,13 triliun yang anggaran PUPR 2025 [untuk IKN] tidak tahu nanti apakah ada tambahan lagi kita tidak tahu,” jelasnya usai melakukan Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dengan demikian, total alokasi anggaran IKN yang bakal dikucurkan oleh Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp13,21 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Alokasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang bakal dikucurkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi naik menjadi Rp13,21 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2025.

Hal itu terjadi usai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) resmi merestui penambahan pagu anggaran Kementerian PUPR 2025 sebesar Rp40,59 triliun.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menuturkan, dari total tambahan anggaran Rp40,59 triliun itu sebesar Rp9,11 triliun bakal dialokasikan untuk mendukung pembangunan IKN khususnya pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

"Untuk lanjutan [pembangunan] IKN dan operasi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Rp9,11 triliun," kata Basuki dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (11/9/2024).

Dalam penjelasannya, anggaran IKN itu bakal dialokasikan langsung ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya untuk melakukan pengembangan kawasan dan Ditjen Bina Marga untuk mendukung pembangunan konektivitas baik jalan di dalam kawasan IKN maupun jalan tol IKN.

Namun demikian, Basuki masih belum dapat merinci secara detail mengenai alokasi anggaran tambahan untuk pembangunan IKN itu. Dirinya mengaku masih bakal melakukan pendalaman untuk nantinya disampaikan secara lebih lanjut ke parlemen.

Adapun sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menyebut porsi yang digelontorkan PUPR untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN pada tahun depan hanya sebesar Rp4,13 triliun.

“Angkanya Rp4,13 triliun yang anggaran PUPR 2025 [untuk IKN] tidak tahu nanti apakah ada tambahan lagi kita tidak tahu,” jelasnya usai melakukan Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Zainal Fatah menjelaskan, rumusan anggaran IKN Rp4,13 triliun untuk akan digunakan untuk mendukung penyelesaian proyek infrastruktur seperti penanganan banjir, jalan dan jembatan, hingga penyelesaian Jalan Tol Akses IKN.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, memberi sinyal alokasi anggaran itu masih dapat bertambah seiring dengan komitmen Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang menyatakan bakal melanjutkan proyek IKN.

“IKN hanya Rp4 triliun [alokasi anggaran dari PUPR] di 2025 yang akan datang. Tentunya kita menunggu afirmasi dari presiden terpilih [Prabowo],” kata Endra dalam Webinar Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur, dikutip Selasa (3/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengusulkan penambahan anggaran pada 2025 ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN, Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menyatakan bahwa pihaknya bersama Kemenkeu akan melakukan pendalaman mengenai usulan penambahan anggaran untuk pagu Otorita IKN tahun 2025.

Troy menjelaskan permohonan penambahan anggaran tersebut kembali dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan bersama dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (2/9/2024).

“Tambahan anggaran yang kami ajukan sudah mendapatkan pendalaman dari Menteri Keuangan dan dan Bappenas sebetulnya, jadi tetap optimis [ditambah],” kata Troy dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Meski belum mendapat kejelasan hingga sinyal mengenai realisasi tambahan anggaran tersebut, Troy tetap optimis prosesnya dapat berjalan lancar.

“Sudah berproses untuk tambahan anggaran baru, Insya Allah bisa lancar dan akan solid gitu ya angkanya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Plt. Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, sempat meminta tambahan anggaran 2025 sebesar Rp29,8 triliun.

"Tadi kami usulkan Rp29,8 triliun, apakah nanti diterima atau tidak atau sebagian digeser kepada Kementerian lain itu nanti tentu bahan diskusi, ini kebutuhan riil," kata Antoni kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Usulan tambahan anggaran akan digunakan untuk pembiayaan seperti pengelolaan gedung-gedung yang diserahkan dari Kementerian PUPR ke OIKN, pembangunan infrastruktur lanjutan untuk program pembangunan IKN 2025, hingga penyediaan teknologi kota pintar.

Raja Juli yang juga merupakan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu akan mendiskusikan kembali dengan beberapa Kementerian/Lembaga, khususnya Kementerian PUPR yang selama ini mengelola anggaran pembangunan.

"Ketika nanti diserahkan kepada OIKN tentu pertama kapasitas OIKN untuk mengelola gedung ditingkatkan, SDM yang baik, kedua harus ada tersedia anggaran sehingga bangunan yang sudah cantik dan indah itu kemudian bisa dirawat dengan baik," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono buka suara mengenai alokasi anggaran dukungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hanya sebesar Rp4,1 triliun pada 2025.

Basuki menuturkan angka tersebut masih akan diusahakan untuk dapat ditingkatkan. Dia mengatakan pihaknya akan menghadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 28 Agustus 2024.

“Nanti tanggal 28 [Agustus] kami rapat DPR, mudah-mudahan mungkin ada perubahan,” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (20/8/2024).

Pada saat yang sama, Basuki menuturkan bahwa alokasi anggaran minim yang dikucurkan pemerintah pada masa transisi memang umum terjadi. Dia menegaskan, hal serupa juga terjadi pada 2014 di tahun pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat.

Dia menambahkan, hal itu dilakukan dalam rangka memberikan ruang fiskal bagi pemimpin selanjutnya untuk merumuskan anggaran yang disesuaikan dengan program kerjanya.

“Itu kan seperti persis pada saat Pak Jokowi masuk ke pemerintahan. Itu tahun 2014, saya kan buka file-nya, itu ya Rp75 triliun. Jadi itu yang memberi ruang fiskal kepada presiden terpilih untuk mengalokasikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menyebut porsi yang digelontorkan PUPR untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN pada tahun depan hanya sebesar Rp4,13 triliun.

“Angkanya Rp4,13 triliun yang anggaran PUPR 2025 [untuk IKN] tidak tahu nanti apakah ada tambahan lagi kita gak tau,” jelasnya usai melakukan Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Zainal Fatah menjelaskan, rumusan anggaran IKN Rp4,13 triliun untuk akan digunakan untuk mendukung penyelesaian proyek infrastruktur seperti penanganan banjir, jalan dan jembatan, hingga penyelesaian Jalan Tol Akses IKN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025 sebesar Rp 143,1 miliar.

Anggaran ini termasuk dalam pagu anggaran untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 400,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Pada RAPBN tahun anggaran 2025, alokasi yang direncanakan pemerintah untuk mendukung penyiapan pembangunan IKN sebesar Rp 143,1 miliar," dikutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN TA 2025, Jumat (16/8/2024).

Alokasi pembangunan IKN yang kecil tersebut menimbulkan pertanyaan, mungkinkah anggaran sebesar Rp 143,1 miliar cukup untuk membangun ibu kota baru?

Tidak cuci tangan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan alasan pemerintah menganggarkan pembangunan IKN sebesar Rp 143,1 miliar untuk 2025.

Ia mengatakan anggaran yang hanya Rp 143,1 miliar untuk pembangunan IKN bukan bentuk Presiden Jokowi "cuci tangan" atau tak mau lagi terlibat dalam pembangunan IKN.

"(Membangun) kota itu kan tidak semendadak begitu membentuknya. Pak Jokowi tidak cuci tangan soal itu, tidak. Beliau membayar kata-katanya," tukasnya.

Ia mengatakan di dalam Undang-Undang pembangunan IKN minimal sudah bisa diselesaikan dalam 10 tahun. Oleh karenanya ia berharap, progres pembangunan IKN terus naik secara bertahap.

Bisa bertambah

Suharso bilang, besaran alokasi anggaran itu belum termasuk kebutuhan anggaran yang diusulkan oleh Otorita IKN (OIKN) karena saat ini OIKN belum mengusulkan kebutuhan anggaran untuk membangun IKN tahun depan.

"Itu cuma room-nya saja. Itu nanti kan berdasarkan undang-undang harus diusulkan oleh OIKN-nya kan. OIKN yang belum mengusulkan anggaran," ujarnya setelah konferensi pers di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Selain itu, pemerintah masih memiliki sisa anggaran pembangunan IKN dari masing-masing kementerian/lembaga (K/L) yang dialokasikan dari APBN 2024. Sisa anggaran ini bisa dialihkan untuk pembangunan IKN pada 2025.

"Karena ada anggaran-anggaran yang masih ada terkait di K/L untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan-pekerjaan di IKN. Jadi masih masuk di dalam beban dari K/L," ucapnya.

Sisa anggaran tersebut berasal dari pembangunan proyek yang dilakukan instansi pemerintahan seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pembangunan Bandara IKN, jalan, hingga sanitasi.

"Karena ada yang di-carryover dari K/L yang sebelumnya seperti menyelesaikan bandara, menyelesaikan sanitasi, menyelesaikan jalan, menyelesaikan untuk digitalisasi," kata dia.

"Total sekarang yang sudah di IKN itu kira-kira Rp 82 triliun. Yang sudah terlaksana, kalau saya tidak salah, sekitar Rp 70-an triliun. Jadi masih ada anggaran yang belum diselesaikan," imbuhnya.

Adapun RAPBN 2025 merupakan usulan pemerintah yang sifatnya masih sementara. Nantinya RAPBN 2025 akan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah dengan DPR. Oleh karena itu, masih ada kemungkinan penambahan atau pengurangan anggaran dari alokasi usulan pemerintah.

Setelah disepakati pemerintah dan DPR, nantinya RAPBN 2025 akan disahkan menjadi Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat bicara mengenai anggaran untuk pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada APBN 2025.

Sri Mulyani mengatakan bahwa keputusan tersebut akan diketahui setelah pembacaan Nota Keuangan pada 16 Agustus 2024. Pasalnya, Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto telah berkomitmen melanjutkan pembangunan Nusantara.

Hal ini dia sampaikan usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025 di Kantor Presiden, Senin (5/8/2024).

“Kan APBN-nya sedang disusun. Jadi nanti ya yang untuk beberapa final kebijakan-kebijakan yang substansial baik dari sisi penerimaan negara dan belanja, nanti kami akan tuangkan di dalam nota keuangan. Jadi tolong bersabar sedikit ya,” ujarnya dalam forum tersebut.

Di sisi lain, dia menegaskan bahwa saat ini program makan bergizi gratis yang merupakan kebijakan prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto sudah dipastikan bakal masuk dalam anggaran pemerintah tahun depan, yakni sebanyak Rp71 triliun APBN akan dialokasikan khusus untuk program tersebut.

Menurutnya, Jokowi meminta agar APBN 2025 dapat menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih. Termasuk salah satunya anggaran untuk program makan siang gratis.

“Sampai saat ini yang kita sudah mendapatkan arahan dari Presiden saat ini dan Presiden terpilih adalah total anggaranya Rp71 triliun. Mengenai detailnya nanti adalah Bapak Presiden terpilih terus melakukan persiapan dengan timnya untuk pelaksanaannya,” pungkas Sri Mulyani.

Untuk diketahui, anggaran pembangunan Ibu Kota di Penajam Paser Baru, Kalimantan Timur itu bakal memakan biaya hingga Rp72,5 triliun sejak 2022 hingga 2024 ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengaku belum melakukan pembicaraan mengenai kemungkinan pemerintah menambah porsi anggaran untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pasalnya, anggaran negara untuk mendukung pembangunan IKN makin tipis usai Kementerian PUPR melaporkan serapan APBN untuk proyek IKN telah mencapai Rp80 triliun. Sementara itu, postur APBN untuk IKN dirancang hanya akan membiayai sebesar 20% dari Rp466 triliun atau senilai Rp93,2 triliun.

Artinya, porsi APBN untuk IKN hanya tersisa Rp13 triliun. Meski anggaran IKN menipis, Suharso mengaku belum melakukan pembicaraan mengenai kemungkinan melakukan revisi peningkatan porsi APBN untuk IKN.

“Sementara ini belum ada [rencana revisi porsi APBN untuk IKN] jadi tetap masih berjalan,” jelas Suharso saat ditemui di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Karenanya, Suharso menegaskan ke depan pembangunan IKN harus lebih masif dengan mengandalkan injeksi modal dari para investor baik dalam maupun luar negeri.

Dia optimistis pembangunan IKN dapat berjalan, terlebih Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan telah mengantongi banyak janji dari para investor asing yang hendak menanamkan modalnya ke IKN.

“Seperti Presiden sampaikan juga investor asing berjanji kalau kita sudah menunjukkan kesungguhan. Mudah-mudahan mereka juga masuk investasi untuk yang lain,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danis H. Sumadilaga, menyebut konstruksi IKN telah menyerap APBN senilai Rp80 triliun yang digunakan untuk menggarap 104 paket terkontrak.

“Aduh, [kalau realisasi anggaran IKN] masih sekitar Rp80 triliun lah,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (7/7/2024).

Perinciannya, serapan APBN senilai Rp80 triliun dibagi dalam tiga pelaksanaan paket fisik terkontrak. Di mana, paket fisik batch 1 dengan total 40 proyek memakan anggaran senilai Rp25 triliun progres fisiknya hingga Juni telah mencapai 84,94%.

Kemudian, batch 2 dengan total 31 paket senilai Rp27,63 triliun progresnya mencapai 38,03% dan batch 3 dengan 33 paket senilai Rp26,53 triliun dengan progres mencapai 7,02%.