Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang banyak disebut dalam kampanye paslon Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Kelanjutan megaproyek pemindahan ibu kota negara tersebut seakan menjadi harapan yang diletakkan di pundak Prabowo-Gibran jika memenangi Pilpres 2024. Saat berkampanye, Prabowo-Gibran pun berjanji melanjutkan proyek tersebut.

Penegasan janji yang sama disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN Nusantara, Kalimantan Timur, pada Agustus lalu. Prabowo yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih menyampaikan kembali komitmennya untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan IKN Nusantara.

Dia menekankan bahwa proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan untuk mengurangi beban Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat populasi dan kegiatan ekonomi.

Perbesar

Penampakan proyek pembangunan IKN Nusantara / Bisnis

“Saya kira supaya jelas dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik. Karena memang sangat dibutuhkan, tadi Bapak Presiden [Jokowi] menyampaikan soal pemerataan dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan,” ujar Prabowo.

Bahkan, Prabowo menjanjikan anggaran jumbo pada 2025 untuk megaproyek total anggarannya ditaksir mencapai Rp466 triliun.

“Dan untuk ini juga, saya ingin meyakinkan Otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar, dan kita bisa saya kira selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini,” imbuhnya.

Swasembada Pangan

Sayangnya, isu proyek IKN Nusantara sama sekali tidak disebutkan dalam pidato perdana Prabowo sebagai Presiden RI. Swasembada pangan dan energi menjadi isu yang banyak disoroti Prabowo.

Presiden ke-8 RI itu menjanjikan swasembada pangan secepatnya terwujud di Tanah Air mengingat ancaman krisis global yang menghantui saat ini.

"Saudara-saudara sekalian saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar, dalam krisis dalam keadaan genting tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli karena itu tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan," ujar Prabowo dalam pidatonya.

Hal yang sama seakan ditegaskan kembali beberapa waktu kemudian oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. Dia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

Perbesar

Dody Hanggodo / Bisnis

“Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara massif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

Akan tetapi, kekhawatiran melambatnya pembangunan IKN tersebut seakan dipatahkan usai Prabowo melantik mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) andalan Jokowi, yakni Basuki Hadimuljono.

Usai dilantik, Basuki membocorkan bahwa dirinya mendapat Amanah dari Prabowo untuk dapat segera mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas IKN untuk 2025.

“Ya itu tadi, sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

Anggaran IKN vs Swasembada Pangan

Jelang akhir masa jabatannya sebagai Menteri PUPR, Basuki menyampaikan bahwa kementeriannya mengajukan penambahan anggaran senilai Rp9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

Dia menjelaskan bahwa alokasi anggaran prmbangunan IKN ini bakal disalurkan pada 3 direktorat jenderal (Ditjen).

"Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp9,11 triliun ini akan dipakai untuk Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan," kata Basuki dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (18/9/2024).

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran untuk IKN 2025 senilai Rp15 triliun. Di mana Rp9,11 berada di Kementerian PUPR dan sisanya Rp5,89 triliun berada di Badan Otorita IKN (OIKN).

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai tersebut belum termasuk pagu awal IKN, baik di Kementerian PUPR maupun OIKN yang masing-masing senilai Rp4,13 triliun dan Rp500 miliar.

Adapun, proyek IKN Nusantara ditaksir membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dan ditarget rampung pada HUT ke-100 Kemerdekaan RI yakni pada 2045. Dari total anggaran itu, 20%-nya diambil dari APBN, sedangkan sisanya berasal dari investasi swasta hingga BUMN/BUMD.

Perbesar

Ilustrasi beras / Bisnis

Sementara itu, anggaran yang disiapkan pemerintahan Prabowo melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 2025 untuk mewujudkan swasembada pangan mencapai Rp139,4 triliun.

“Kita perlu menyatukan langkah dan membentuk tim kerja sama yang kuat untuk mencapai tujuan swasembada pangan. Anggaran untuk ketahanan pangan di tahun 2025 cukup besar, yaitu sekitar Rp139,4 triliun," ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan dilansir dari laman Kementerian PANRB, Kamis (31/10/2024).

Namun, sambung Zulkifli, anggaran itu akan tersebar di beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta dana pupuk yang dikelola oleh BUMN.

Bisnis.com, SERANG — Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkapkan nasib pendanaan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi pekerjaan rumah alias PR pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Saat ditanya mengenai besaran anggaran IKN tahun depan dan selanjutnya, Thomas menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mengalokasikan 20% dari total kebutuhan Rp466 triliun.

Sementara sisanya yang perlu dukungan swasta yang perlu pemerintah cari. Khususnya pada pemerintahan selanjutnya.

"Itu PR yang perlu dilakukan oleh kementerian-kementerian terkait yang akan menopang IKN ke depan di pemerintahan Prabowo. Poin saya di tahun berikutnya kita akan mencari investor swasta," ujarnya dalam Media Gathering, Rabu (25/9/2024).

Mengacu pada alokasi 20% dari Rp466 triliun, artinya APBN hanya menyediakan anggaran IKN maksimal Rp93,2 triliun. Hingga tahun ini, kas negara telah dialokasikan senilai Rp76,5 triliun.

Dengan demikian, APBN hanya akan menyediakan sekitar Rp16,7 triliun untuk tahun-tahun berikutnya.

Thomas menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah mencari solusi dari pendanaan ibu kota baru tersebut dari swasta.

"Itu [20%] sesuatu yang istilahnya sudah dicanangkan dari pertama. Sampai sekarang saya rasa belum maksimum, PR-nya di situ," lanjutnya.

Pada kesempatan kali ini, Thomas menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran untuk IKN 2025 senilai Rp15 triliun. Di mana Rp9,11 berada di Kementerian PUPR dan sisanya Rp5,89 triliun berada di Badan Otorita IKN (OIKN).

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai tersebut belum termasuk pagu awal IKN, baik di Kementerian PUPR maupun OIKN yang masing-masing senilai Rp4,13 triliun dan Rp500 miliar.

Meski demikian, presiden terpilih Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen dirinya untuk melanjutkan pembangunan IKN yang telah mulai sejak 2022 lalu.

"Pak Prabowo sudah berkali-kali menjelaskan bahwa beliau komitmen IKN akan berlanjut. Poinnya adalah pendanaannya harus ke investasi," tegas ponakan Prabowo tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono buka suara mengenai alokasi anggaran dukungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hanya sebesar Rp4,1 triliun pada 2025.

Basuki menuturkan angka tersebut masih akan diusahakan untuk dapat ditingkatkan. Dia mengatakan pihaknya akan menghadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 28 Agustus 2024.

“Nanti tanggal 28 [Agustus] kami rapat DPR, mudah-mudahan mungkin ada perubahan,” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (20/8/2024).

Pada saat yang sama, Basuki menuturkan bahwa alokasi anggaran minim yang dikucurkan pemerintah pada masa transisi memang umum terjadi. Dia menegaskan, hal serupa juga terjadi pada 2014 di tahun pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat.

Dia menambahkan, hal itu dilakukan dalam rangka memberikan ruang fiskal bagi pemimpin selanjutnya untuk merumuskan anggaran yang disesuaikan dengan program kerjanya.

“Itu kan seperti persis pada saat Pak Jokowi masuk ke pemerintahan. Itu tahun 2014, saya kan buka file-nya, itu ya Rp75 triliun. Jadi itu yang memberi ruang fiskal kepada presiden terpilih untuk mengalokasikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menyebut porsi yang digelontorkan PUPR untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN pada tahun depan hanya sebesar Rp4,13 triliun.

“Angkanya Rp4,13 triliun yang anggaran PUPR 2025 [untuk IKN] tidak tahu nanti apakah ada tambahan lagi kita gak tau,” jelasnya usai melakukan Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Zainal Fatah menjelaskan, rumusan anggaran IKN Rp4,13 triliun untuk akan digunakan untuk mendukung penyelesaian proyek infrastruktur seperti penanganan banjir, jalan dan jembatan, hingga penyelesaian Jalan Tol Akses IKN.

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 400,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada 2025 mendatang. Jumlah sebesar itu sudah mencakup rencana kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Namun dalam Buku Nota Keuangan RAPBN 2025, total anggaran untuk keberlanjutan pembangunan IKN tahun depan hanya sebesar Rp 143,1 miliar. Jumlah ini tergolong sangat kecil mengingat total anggaran untuk infrastruktur RI 2025 nanti lebih dari Rp 400 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menjelaskan anggaran sebesar Rp 143 miliar tadi belum termasuk kebutuhan anggaran dari Otorita IKN dalam membangun kawasan ibu kota baru itu.

Menurutnya hingga saat ini pihak Otorita belum menyampaikan usulan kebutuhan anggaran mereka. Kondisi inilah yang membuat anggaran untuk keberlanjutan mega-proyek IKN terlihat sangat kecil.

"(Rp 150 miliar) itu kamarnya saja, room-nya saja. Itu kan nanti berdasarkan UU harus diusulkan oleh si IKN-nya (OIKN), IKN-nya belum mengusulkan," kata Suharso dalam acara Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Lebih lanjut, ia menjelaskan dana sebesar Rp 143,1 miliar tadi hanyalah mencakup pagu anggaran yang disiapkan untuk menyelesaikan proyek-proyek pembangunan dari Kementerian/Lembaga terkait di IKN.

Semisal untuk penyelesaian proyek pembangunan Bandaran IKN milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub), penyelesaian proyek pembangunan jalan dan sanitasi di IKN milik Kementerian PUPR, dan kebutuhan Kementerian lainnya di kawasan itu.

"Karena ada anggaran-anggaran yang masih ada terkait di K/L yang untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan-pekerjaan di IKN. Itu masih masuk di dalam beban dari K/L," ucap Suharso.

"Karena ada carried over di K/L yang sebelumnya kaya menyelesaikan bandara, menyelesaikan sanitasi, menyelesaikan jalan, menyelesaikan untuk digitalisasi," tambahnya lagi.

Suharso mengatakan ke depannya untuk pembiayaan yang dibutuhkan OIKN dapat diajukan dalam RAPBN 2025 melalui persetujuan Komisi II DPR RI. Menurutnya hal ini sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

"Kan sudah ada di dalam UU, dia (OIKN) kan diperlakukan seperti Pemdasus, Pemerintah Daerah Khusus, dan dia bisa mengajukan (anggaran) dan partner-nya adalah Komisi Pemerintahan menurut UU yaitu Komisi II," paparnya.

Sebagai informasi, dalam penelusuran detikcom di Buku Nota Keuangan RAPBN 2025, disampaikan pemerintah hanya menganggarkan Rp 143,1 miliar untuk pembangunan IKN. Dana tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti perumahan hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan.

"Beberapa bentuk fasilitas terkait penyiapan IKN yang telah diterbitkan persetujuannya hingga kuartal dua tahun 2024 antara lain (1) fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan (PPSP) untuk Otorita IKN; (2) fasilitas untuk penyiapan dan transaksi optimalisasi BMN; dan (3) Fasilitas Pengembangan Proyek (FPP) KPBU IKN atas prakarsa badan usaha untuk sektor perumahan dan sektor pendidikan," tulis laporan itu.

"Pada RAPBN tahun anggaran 2025, alokasi yang direncanakan Pemerintah untuk mendukung penyiapan pembangunan IKN sebesar Rp 143,1 miliar," sambung Nota Keuangan RAPBN 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran tersebut merupakan batas bawah atau baseline. Jadi pemerintahan selanjutnya memiliki otoritas untuk menentukan besaran anggaran pembangunan IKN tahun depan.

"Di lihat IKN anggarannya masih kecil, karena itu jadi saya sampaikan semuanya (tidak hanya anggaran IKN) di baseline dan ini untuk memberikan otoritas kepada presiden terpilih untuk menentukan sesuai prioritas," kata Sri Mulyani di lokasi yang sama.

Sri Mulyani mengatakan, Presiden Jokowi pun telah berbincang dan bertemu dengan Prabowo membahas terkait anggaran tahun mendatang saat gelaran Sidang Kabinet Paripurna perdana Senin (12/8/2024) lalu. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga telah menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan mega proyek IKN.

Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mencatatkan alokasi anggaran pembangunan IKN hanya sebesar Rp 143,1 miliar. Angka tersebut terbilang kecil mengingat besaran alokasi anggaran infrastruktur secara keseluruhan untuk tahun depan mencapai Rp 400,3 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran tersebut merupakan batas bawah atau baseline. Jadi pemerintahan selanjutnya memiliki otoritas untuk menentukan besaran anggaran pembangunan IKN tahun depan.

"Di lihat IKN anggarannya masih kecil, karena itu jadi saya sampaikan semuanya (tidak hanya anggaran IKN) di baseline dan ini untuk memberikan otoritas kepada presiden terpilih untuk menentukan sesuai prioritas," kata Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Sri Mulyani mengatakan, Presiden Jokowi pun telah berbincang dan bertemu dengan Prabowo membahas terkait anggaran tahun mendatang saat gelaran Sidang Kabinet Paripurna perdana Senin (12/8/2024) lalu. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga telah menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan mega proyek IKN.

"Beliau punya komitmen. Namun karena beliau masih mau melihat seluruh APBN ini, ya nanti kita akan lihat, akan dialokasikan tambahan berapa," ujarnya.

Di samping itu, menurutnya beberapa infrastruktur penting untuk bisa menarik investasi di IKN nanti akan menjadi prioritas. Tetapi untuk detail alokasinya ke kementerian/lembaga (KL) dan opsi lainnya akan menyesuaikan kesiapan institusi.

"Apakah ruangannya seberapa besar, bagaimana nanti akan dialokasikan melalui PUPR atau langsung OIKN itu nanti juga akan opsi-opsi yang akan kita sampaikan atau berdasarkan kesiapan institusinya," terang dia.

Sebagai tambahan informasi, dalam RAPBN tahun anggaran 2025, alokasi yang direncanakan Pemerintah untuk mendukung penyiapan pembangunan IKN sebesar Rp143,1 miliar. Sedangkan anggaran infrastruktur pemerintah tahun 2025 ditetapkan mencapai Rp 400,3 triliun.

APBN 2025 sendiri akan menjadi menjadi tanggung jawab Prabowo Subianto yang merupakan presiden terpilih. Dia akan mulai menjabat pada Oktober 2024. Namun dalam perencanaannya masih dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Untuk 2024 sendiri, sebelumnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah alokasi anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi Rp 42,5 triliun di 2024. Padahal awalnya yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 40,6 triliun.

Sementara itu, di tahun 2022 anggaran membangun IKN ditetapkan sebesar Rp 5,5 triliun dan tahun 2023 sebesar Rp 27 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Keberlanjutan pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi sorotan di tengah masa transisi pemerintahan. Pasalnya, hingga saat ini belum keputusan pemerintah anggaran IKN pada tahun depan bakal naik atau susut.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai kecil kemungkinan pemerintahan Premium Content bakal jor-joran membangun IKN. Alasannya, program makan bergizi gratis yang dicanangkan calon presiden terpilih periode 2024 – 2029 itu sendiri bakal membutuhkan anggaran jumbo.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat bicara mengenai anggaran untuk pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada APBN 2025.

Sri Mulyani mengatakan bahwa keputusan tersebut akan diketahui setelah pembacaan Nota Keuangan pada 16 Agustus 2024. Pasalnya, Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto telah berkomitmen melanjutkan pembangunan Nusantara.

Hal ini dia sampaikan usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025 di Kantor Presiden, Senin (5/8/2024).

“Kan APBN-nya sedang disusun. Jadi nanti ya yang untuk beberapa final kebijakan-kebijakan yang substansial baik dari sisi penerimaan negara dan belanja, nanti kami akan tuangkan di dalam nota keuangan. Jadi tolong bersabar sedikit ya,” ujarnya dalam forum tersebut.

Di sisi lain, dia menegaskan bahwa saat ini program makan bergizi gratis yang merupakan kebijakan prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto sudah dipastikan bakal masuk dalam anggaran pemerintah tahun depan, yakni sebanyak Rp71 triliun APBN akan dialokasikan khusus untuk program tersebut.

Menurutnya, Jokowi meminta agar APBN 2025 dapat menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih. Termasuk salah satunya anggaran untuk program makan siang gratis.

“Sampai saat ini yang kita sudah mendapatkan arahan dari Presiden saat ini dan Presiden terpilih adalah total anggaranya Rp71 triliun. Mengenai detailnya nanti adalah Bapak Presiden terpilih terus melakukan persiapan dengan timnya untuk pelaksanaannya,” pungkas Sri Mulyani.

Untuk diketahui, anggaran pembangunan Ibu Kota di Penajam Paser Baru, Kalimantan Timur itu bakal memakan biaya hingga Rp72,5 triliun sejak 2022 hingga 2024 ini.