REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menerbitkan surat keterangan tak pernah sebagai terdakwa untuk Anies Rasyid Baswedan, Senin (26/8/2024). Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan, surat tersebut diterbitkan atas permintaan sebagai bagian dari persyaratan dalam pencalonan sebagai gubernur DKI Jakarta.

Djuyamto mengatakan, bukan cuma menerbitkan surat keterangan tak pernah sebagai terdakwa untuk Anies Baswedan. PN Jaksel, kata dia, juga menerbitkan surat yang sama untuk Andhika Perkasa yang dicalonkan sebagai gubernur (cagub) untuk Pilkada Jawa Tengah 2024.

“Surat keterangan tersebut, dikeluarkan atas nama pemohon Andhika Perkasa untuk syarat pencalonan sebagai gubernur Jawa Tengah. Dan atas nama pemohon Anies Rasyid Baswedan untuk pencalonan sebagai gubernur DKI Jakarta,” begitu kata Djuyamto dalam keterangannya, Senin (26/8/2024).

Djuyamto menjelaskan, dalam surat keterangan tersebut, PN Jaksel bukan cuma menebalkan Anies Baswedan dan Andhika Perkasa sebagai warga negara yang tak pernah sebagai terdakwa. Namun juga ditebalkan dalam surat tersebut, bahwa keduanya, bukan warga negara yang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan. “Bahwa surat keterangan tersebut, juga mengenai tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih,” ujar Djuyamto.

Selain itu, PN Jaksel juga menerbitkan surat keterangan yang menegaskan Anies Baswedan, dan Andhika Perkasa tak memiliki tanggungan utang pribadi, maupun atas badan usaha.

“Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang atas nama pribadi, maupun badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya,” begitu kata Djuyamto. Kata dia, surat keterangan untuk Anies Baswedan dan Andhika Perkasa tersebut, diterbitkan pada hari yang sama, pada saat keduanya juga melayangkan permohonan pada Senin (26/8/2024).

Anies Rasyid Baswedan, sampai saat ini belum pasti nasib politiknya untuk maju sebagai cagub dalam Pilkada Jakarta 2024. Sementara Andhika Perkasa, pada Senin (26/8/2024) sudah resmi diumumkan oleh Ketua Umum Megawati Sukarnoputri untuk menjadi cagub dari PDI Perjuangan dalam Pilkada 2024.

Mantan Panglima TNI tersebut, dipasangkan dengan Hendrar Prihardi sebagai cawagub, Andhika dan Hendrar adalah dua kader PDI Perjuangan, yang dalam Pilkada Jateng akan menghadapi pasangan rival Ahmad Luthfi-Gus Yasin usungan KIM Plus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya pada sela acara Kongres III Partai NasDem di Jakarta, Senin, menyatakan bahwa keputusan partainya melepas Anies Baswedan kemudian mendukung pasangan Ridwan Kamil -Suswono untuk Pilkada 2024 di Jakarta menjadi pembelajaran yang mahal bagi Partai NasDem.

Walaupun demikian, Partai NasDem tetap pada komitmennya mendukung pasangan Ridwan Kamil (RK) dan Suswono untuk pilkada di Jakarta bersama koalisi besar KIM Plus.

“Kalau kita refleksikan, ini menjadi pembelajaran yang mahal bagi kami, dan juga itu salah satunya yang akan kami bahas pada Kongres NasDem ini,” kata Willy Aditya menjawab pertanyaan wartawan terkait kemungkinan kuat Anies Baswedan bakal diusung PDI Perjuangan maju pada Pilkada Jakarta.

“Ada keputusan-keputusan strategis yang mepet ya. Sementara kita ini well-prepared sebagai sebuah institusi. NasDem ini selalu memberikan rekomendasi yang paling awal,” ujar Willy.

Partai NasDem sebelumnya bersama PKS sempat memberikan dukungan untuk Anies Baswedan maju pada Pilkada Jakarta. Namun, dua partai itu kemudian menarik dukungannya dan memberikan rekomendasi kepada pasangan RK-Suswono.

Terlepas dari keputusan itu, Willy menyebut tidak ada penyesalan bagi Partai NasDem atas keputusannya itu. “Ya tidak ada. Ini keputusan politik yang sudah diambil, karena itu jauh sebelum keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) ada,” kata pengurus pusat Partai NasDem itu.

Putusan MK yang disebut Willy merujuk pada Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dibacakan oleh Mahkamah pada Selasa (20/8). Dalam putusan itu, aturan ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi 20 persen, tetapi menjadi minimal 7,5 persen sampai 10 persen.

“Apa yang mau kita bahas. Nasi sudah menjadi bubur ya. Itu yang kemudian di sisi lain itu komitmen harus kita lihat, semua punya plus dan minus. Terima ini sebagai sebuah kenyataan, karena ini sudah keluar rekomendasinya. Kita tidak bisa menarik ulang,” kata Willy.