Bisnis.com, JAKARTA -- Uni Eropa kemungkinan besar akan menunda Undang-Undang Anti Deforestasi selama setahun mendatang. Penundaan ini diperkirakan dapat mengurangi tekanan terhadap perusahaan batu bara dan CPO seperti ADRO, PTBA, hingga AALI.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas menjelaskan penundaan penerapan UU Anti Deforestasi tersebut berdampak positif karena akan mengurangi tekanan terhadap harga komoditas seperti CPO dan batu bara yang disebabkan oleh ketidakpastian regulasi.

"Selain itu juga penundaan ini memberikan waktu lebih bagi perusahaan untuk memenuhi standar yang ditetapkan," kata Sukarno, Senin (7/10/2024).

Dengan demikian, lanjutnya, potensi penurunan permintaan akibat regulasi yang ketat dapat dihindari sementara waktu. Sukarno juga menilai dengan penundaan tersebut, emiten CPO dan batu bara akan diuntungkan secara jangka pendek.

Akan tetapi, lanjutnya, emiten-emiten yang berkaitan dengan komoditas seperti batu bara dan CPO tetap harus bersiap menghadapi penerapan aturan tersebut di masa depan. Karena hal tersebut bersifat penundaan, bukan dibatalkan.

Adapun, Kiwoom Sekuritas memiliki beberapa top picks untuk saham-saham emiten batu bara dan CPO. Top picks untuk saham batu bara meliputi ADRO, PTBA, HRUM, ITMG, dan BUMI.

Sementara itu, top picks untuk emiten CPO dari Kiwoom Sekuritas adalah AALI, LSIP, TAPG. Kiwoom Sekuritas memberikan rekomendasihold untuk saham-saham komoditas.

Sebagai informasi, peraturan produk bebas deforestasi Uni Eropa (EUDR) mengharuskan eksportir untuk membuktikan bahwa daging sapi, kedelai, karet, atau komoditas lainnya tidak bersumber dari lahan yang digunduli.

Sementara itu, Bloomberg merilis, dalam aturan yang ditetapkan sejak pertengahan tahun lalu itu, terdapat masa transisi selama 18 bulan atau dengan kata lain berlaku penuh pada awal 2025.

Aturan ini mengharuskan eksportir kakao, sapi, karet, kedelai, kayu, minyak kelapa sawit, hingga kopi untuk menunjukkan bahwa produk mereka tidak berasal dari lahan yang gundul setelah tanggal 31 Desember 2020.

Eksportir harus memberikan pernyataan uji tuntas dengan koordinat geografis lahan dan penjelasan tentang bagaimana informasi tersebut dikumpulkan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Setelah dinyatakan lolos uji coba terbang maupun pendaratan, Bandara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai dilirik investor asing. Teranyar, Jepang menyatakan ketertarikannya pada peluang kerja sama dan investasi di Bandara IKN dan Balikpapan.

Lirikan Jepang menjadi satu dari lima berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Sabtu (5/10/2024). Berikut selengkapnya.

1. Lirikan Jepang ke Bandara IKN

Ketertarikan Negeri Matahari Terbit diketahui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertemu dengan Menteri Infrastruktur dan Pariwisata Jepang bersama Japan Airport Consultant.

Dalam unggahan media sosial Budi Karya disebutkan pertemuan dengan perwakilan Minister of Land Infrastructure and Tourism Jepang serta Japan Airport Consultant dilakukan untuk membahas peluang kerja sama dan investasi Jepang di Bandara Balikpapan dan IKN Nusantara.

“Kami membahas soal peluang kerja sama dan investasi Bandara Balikpapan dan Bandara Nusantara IKN,” tulis Budi Karya.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyampaikan pertemuan dengan pihak Jepang merupakan pembahasan dan penjajakan awal kerja sama. “Masih pembahasan dan penjajakan awal saja kok, belum ada yang bisa disampaikan ke publik lebih jauh,” jelas Adita.

Sebelumnya, sejumlah perusahaan Jepang menyatakan ketertarikannya untuk membangun dan mengoperasikan sejumlah bandara di Indonesia. Salah satu bandara yang diincar investor Jepang adalah Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggan di Balikpapan.

2. Waktu yang Tepat Akumulasi Saham BUMN

Indeks saham BUMN pilihan atau IDX BUMN20 tengah mengalami tekanan karena peralihan minat investor ke pasar China dan penurunan suku bunga. Hal tersebut bisa dimanfaatkan pelaku pasar dengan menunggu ayunan ke atas.

Indeks saham BUMN melemah 0,66% ke angka 399,01 pada penutupan perdagangan hari ini, Jumat (4/10/2024). Selama satu pekan, merosot 2,09%.

Tim Riset Kiwoom Sekuritas Miftahul Khaer mengatakan bahwa penurunan saham perbankan dalam beberapa pekan terakhir dipicu oleh foreign outflow yang cukup besar disebabkan oleh investor asing merespons bergulirnya paket stimulus pemerintah China.

“Pelaku pasar juga terlihat melakukan aksi take profit pada saham-saham perbankan, yang sebelumnya reli akibat penurunan tingkat suku bunga BI dan The Fed. Kedua faktor ini menjadi penyebab utama turunnya saham big caps,” ujarnya kepada Bisnis.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menjelaskan bahwa dari sisi domestik, kinerja pertumbuhan kredit per Agustus 2024 turut mengalami perlambatan.

Namun, Nafan optimistis ada potensi pertumbuhan kredit dalam beberapa bulan ke depan seiring dengan kebijakan pelonggaran moneter yang berjalan lebih cepat dari panduan, serta dilakukan secara bertahap oleh bank sentral Indonesia.

3. 8 Perusahaan Asuransi Dalam Pengawasan Khusus

Otoritas memperketat pengawasan terhadap industri asuransi di Indonesia untuk memastikan kesehatan keuangan perusahaan. Hingga akhir September 2024, tercatat delapan perusahan asuransi dan reasuransi berada dalam pengawasan khusus.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan periode 2022, yang tercatat 12 perusahaan asuransi dan reasuransi dalam pengawasan khusus.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, memastikan OJK terus melakukan pengawasan intens terhadap perusahaan-perusahaan yang berada dalam kategori pengawasan khusus ini.

“Sebagaimana komitmen OJK yang secara simultan melakukan penanganan terhadap current issues dan pengembangan industri ke depan, terhadap perusahaan asuransi/reasuransi dalam status pengawasan khusus tersebut, OJK melakukan pengawasan secara intens, untuk memastikan perusahaan tersebut mampu mengatasi penyebab dikenakannya status pengawasan khusus,” kata Ogi.

Ogi menjelaskan pengawasan khusus tersebut diterapkan karena adanya indikasi ketidakmampuan perusahaan asuransi dalam memenuhi ketentuan tentang Risk-Based Capital (RBC) dan ekuitas minimum yang ditetapkan oleh OJK. RBC adalah ukuran penting yang menunjukkan seberapa kuat modal suatu perusahaan asuransi dalam menanggung risiko-risiko yang dihadapinya.

4. Momentum Baru Indonesia Usai UU Anti Deforestasi (EUDR) Ditunda

Langkah Komisi Eropa menunda pemberlakuan Undang-undang Anti Deforestasi atau EU Deforestation Regulation (EUDR) menjadi angin segar bagi industri perkebunan dalam negeri menjaga kinerja sekaligus memperjuangkan keuntungan bersama dari beleid tersebut.

UU Anti Deforestasi sejatinya mulai diberlakukan pada 30 Desember 2024. Dalam aturan tersebut, Komisi Eropa mewajibkan perusahaan pengimpor membuktikan bahwa rantai pasok mereka tidak menyebabkan perusahakan hutan dunia atau akan dikenakan denda yang besar.

Beberapa komoditas yang disasar adalah kedelai, daging sapi, kakao, kopi, minyak sawit, kayu, karet dan produk turunannya. Meski begitu, kebijakan ini berpotensi baru akan berlaku pada 30 Desember 2025.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyambut baik pengumuman usulan penundaan EUDR. Langkah ini diyakini dapat memberikan waktu bagi industri untuk mengambil langkah terbaru agar EUDR dapat menguntungkan kedua belah pihak.

“Pada prinsipnya Gapki akan terus bersama pemerintah dan terus berusaha agar ekspor kita ke Uni Eropa dapat sesuai dengan aturan EUDR, waktu 1 tahun ini akan terus dimanfaatkan untuk mempersiapkan ini,” katanya.

Dalam setahun ke depan, Gapki bertekad untuk terus memberikan masukan mana yang memberatkan atau bahwa tidak sesuai dengan UU di Indonesia. Strategi itu ditempuh agar Benua Biru dapat menerima berbagai keberatan yang dilayangkan oleh industri termasuk dari Tanah Air.

5. Target Chandra Asri (TPIA) Usai Akuisisi Shell Energy di Singapura

Emiten milik Prajogo Pangestu PT Chandra Asri Pacific Tbk bersama Glencore plc mengakuisisi Shell Energy and Chemicals Park (SECP) di Singapura. Konsorsium telah menandatangani perjanjian jual beli dengan Shell Singapore Pte. Ltd. untuk mengakuisisi seluruh kepemilikan SECP. Proses ini diharapkan selesai pada akhir tahun 2024.

Direktur Utama & CEO Chandra Asri Group Erwin Ciputra menyatakan bahwa akuisisi ini sejalan dengan strategi pertumbuhan Chandra Asri Group untuk menuju global, memperluas bisnis kami di sektor energi, kimia, dan infrastruktur tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri.

"Chandra Asri Group berkomitmen untuk menjadi mitra pertumbuhan bagi Indonesia. Langkah strategis untuk mengakuisisi aset SECP merupakan salah satu kontribusi kami terhadap pengembangan industri lokal dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” katanya.

Aksi korporasi ini bertujuan untuk mendukung Indonesia dalam meningkatkan ketahanan energi dan memenuhi permintaan yang terus meningkat untuk produk kimia. Lewat akuisisi alah satu kilang minyak dan pusat perdagangan terbesar di dunia itu, perusahaan akan menyediakan produk petroleum, termasuk bensin, bahan bakar jet, gas oil, dan bitumen untuk mendukung berbagai industri di Indonesia.

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendesak pembatalan kebijakan Regulasi Anti-Deforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Airlangga mengatakan bukan hanya Indonesia yang keberatan dengan kebijakan tersebut.

"Nah tentunya itu atas desakan selain Indonesia, juga Bipartisan dari Amerika, di Kongres maupun Senat, kemudian juga dari Kanselir Jerman, dan yang terakhir dari Sekretaris Jenderal Organisasi Perdagangan Indonesia (WTO)," kta Airlangga ketika ditemui di kantornya, Kamis (3/10/2024).

Meski Komisi Eropa telah mengusulkan untuk menunda kebijakan ini selama satu tahun, Airlangga menekankan bahwa Indonesia mengharapkan kebijakan tersebut dibatalkan.

Airlangga pun menuturkan beberapa kekhawatiran terkait regulasi itu. Salah satunya keinginan Uni Eropa yang meminta Indonesia untuk memberikan geo-location secara rinci. Padahal, menurut Airlangga, Indonesia memiliki dashboard nasional untuk mengecek komoditas yang juga bisa diakses oleh Uni Eropa.

"Kalau negara kita diakses sama orang Eropa by koordinat, ini kan masalah security. Itu yang kita berkeberatan, kita sudah punya pola, mereka juga masih keberatan dengan pola yang kita buat," kata dia.

Masalah lainnya yaitu Airlangga menilai Uni Eropa bukan bertindak sebagai lembaga pemeringkat. Sebab peran itu telah dijalankan oleh lembaga-lembaga lain yang memang telah bergerak di bidang pemeringkatan.

"Dan saya selalu mengatakan bahwa EU itu bukan rating agency. Dari segi ekonomi rating agency pun ada lembaga-lembaga yang jelas. Nah itu dua hal pokok yang kita dorong," ujarnya.

Masalah terakhir yaitu soal standarisasi di mana Airlangga Indonesia telah memiliki standar berkelanjutan yang disebut Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), Malaysia memiliki Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO), dan Eropa memiliki Eropa Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Namun EUDR tidak mau menggunakan standar lain.

"Dan Indonesia sudah comply. Nah kalau kita disuruh mengulangi lagi, ini kan tidak bagus. Jadi dan kepentingannya bukan lagi kepentingan Eropa, tetapi terhadap standar internasional mengenai sustainability," tuturnya.

(NIA DEVIYANA)