Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta pengelolaan kelapa sawit tidak digabungkan dalam Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) namun tetap dibawah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).

Ketua Umum Apkasindo Gulat ME Manurung menyatakan pihaknya
mengapresiasi kebijakan peningkatan produksi kakao dan kelapa dengan pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) melalui Perpres 132/2024.

"Kami meminta kelapa sawit tidak digabungkan dalam lembaga baru ini, Karena itulah BPDP-KS sebaiknya tetap berdiri untuk mendanai program sawit termasuk petani secara mandiri untuk kepentingan nasional sebagai komoditi Indonesia," katanya melalui keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia konsep menggabungkan sawit ke tanaman perkebunan lainnya sangat tergesa-gesa dua hari menjelang pergantian Presiden, tanpa kajian mendalam, tanpa melibatkan stakeholder sawit dalam perencanaannya, apalagi dengan blending dana sawit menjadi dana bersama tanaman perkebunan lainnya.

Sebaiknya, lanjutnya, lembaga baru ini menaungi khusus kakao dan kelapa saja.

"Untuk itu, kami petani sawit bermohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut Perpres 132/2024, lalu memberlakukan kembali Perpres yang menaungi BPDP-KS,” katanya.

Menurut Gulat, terbitnya Perpres 132/2024 yang menghilangkan peranan BPDP-KS telah menimbulkan keresahan bagi petani sawit yang sedang mengajukan pendanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) khususnya.

Selanjutnya, dikatakan Gulat, dana yang dikumpulkan BPDP-KS bersumber dari pungutan ekspor (levy) sawit dimana petani ikut berkontribusi dalam dana gotong royong tersebut, bukan dari pajak atau APBN.

Dari perhitungan Apkasindo, tarif pungutan ekspor CPO sebesar 62 dolar AS/ton pada September 2024, telah membebani kami petani sawit sebesar Rp192/kg dengan asumsi rendemen TBS 20 persen dan per Oktober ini naik lagi, sementara harga TBS petani sawit Rp208/kg TBS.

“Kami petani sawit tidak bermaksud egois atau menginklusifkan sawit, tapi faktanya kami masih terseok-seok butuh perhatian afirmatif melalui dana sawit kami sendiri," ujarnya.

Dikatakannya dana sawit tujuannya untuk menjaga harga TBS melalui serapan CPO Domestik untuk program biodiesel, peningkatan produktivitas melalui PSR, sarpras, SDM petani dan keberlanjutan perkebunan sawit rakyat sejalan dengan program strategis Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Masa peralihan BPDP-KS menjadi BPDP dan selanjutnya, tambahnya, akan berdampak kepada program petani seperti PSR, SDM petani, beasiswa anak petani, dan sarpras lantaran terjadi ketidaksinkronan antar lembaga/kementerian di dalam Perpres 132/2024 dan dana sawit yang semakin menipis akibat menurunnya kuantitas ekspor CPO dan turunannya akibat meningkatnya serapan domestik (karena BPDP-KS itu beroperasi dari ekspor CPO dan turunannya)

Gulat menambahkan Apkasindo dalam proses pembahasan uji publik Perpres 132/2024 telah dengan tegas menolak sawit berada di bawah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), apalagi dengan menggabungkan dana sawit kepada kakao dan kelapa dengan berbagai argumen.

BPDP-KS, lanjutnya, seharusnya tidak dikorbankan atas masih rendahnya serapan dana sawit oleh petani sawit, karena kendala berada di K/L lain yang cukup banyak mencampuri urusan sawit dengan aturannya masing-masing.

"Jadi seperti ini yang harusnya dibenahi, bukan malah membubarkan BPDP-KS menjadi BPDP," ujarnya.

Gulat mengatakan petani sawit ingin meningkatkan peran strategis BPDP-KS menjadi Badan Sawit Indonesia langsung di bawah Presiden sebagai simpul koordinasinya sehingga tidak lagi terjadi simpang siur terkait regulasi K/L kepada sawit.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id–Pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) harus memprioritaskan percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR). Sebab, produktivitas sawit petani swadaya saat ini masih rendah, sementara kebutuhan untuk energi di pasar dalam negeri terus meningkat dengan adanya pengembangan biodiesel. Peremajaan tanaman (replanting) salah satu jurus paling efektif untuk mendongkrak produktivitas dan produksi sawit nasional.

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan, pemerintah ke depan juga berencana terus mengembangkan biodiesel hingga B50. Hanya saja, produktivitas kebun sawit yang rendah dapat mengancam pasokan untuk pemenuhan bahan baku energi maupun pangan. “Kalau ingin B50, kami khawatir Indonesia menjadi importir CPO (crude palm oil) 1,2 juta ton per tahun dengan kondisi produksi saat ini. Karenanya, PSR harus jadi prioritas. Lewat replanting, produktivitas sawit petani bisa melonjak lebih tinggi,” kata Gulat.

Nyatanya, jelas Gulat saat diskusi bertema Menjaga Keberlanjutan Industri Sawit dalam Pemerintahan Baru yang digelar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) di Jakarta pada 4 Juli 2024, program PSR masih jauh dari harapan. Sejak diluncurkan di 2017, realisasi PSR saat ini baru 323 ribu hektare (ha) dari target 500 ribu ha. Tumpang tindih kebijakan dianggap menjadi faktor utama minimnya realisasi peremajaan di kalangan petani sawit swadaya.

Gulat juga menyinggung aturan kebun sawit di dalam kawasan hutan, melalui UU Cipta Kerja pasal 110B, yang merugikan dan memperburuk produksi sawit nasional. Terdapat sekitar 2,8 juta ha lahan sawit yang dianggap masuk dalam kawasan hutan tidak boleh replanting akibat beleid tersebut.

Dalam kesempatan itu, Apkasindo juga kecewa atas isi draf revisi Permentan No 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Pasalnya, revisi itu tidak memberikan perlindungan terhadap pekebun sawit mandiri atau swadaya. Karena itu, Apkasindo meminta penundaan revisi permentan tersebut hingga pemerintahan Prabowo-Gibran resmi dilantik.

Sementara itu, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian (Kementan) Ardi Praptono menjelaskan, dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan sawit rakyat, pemerintah terus berkomitmen mendukung sektor tersebut melalui program PSR serta sarana dan prasarana (sarpras). “Program PSR sangat penting karena berdampak langsung terhadap produktivitas. Sedangkan program sarpras khususnya intensifikasi juga sebagai upaya peningkatan produktivitas tanaman sawit rakyat,” jelas Ardi.

Dalam keterangan yang dikutip Minggu (07/07/2024), Ardi menyatakan, ada tiga langkah yang dapat dilakukan untuk percepatan program itu, antara lain melakukan pendataan perkebunan sawit khususnya kebun rakyat secara nasional, penyederhanaan regulasi yang menghambat capaian program, dan mendorong penambahan dana PSR.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Ahli IPB University Rachmat Pambudy membeberkan urgensi pembentukan Badan Sawit Indonesia oleh presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Orang dekat Prabowo itu mengatakan Badan Sawit Indonesia bisa menjadi strategi membenahi masalah persawitan di Tanah Air. Harapannya, akan lahir produk sawit unggulan yang berdaya saing dan punya keunggulan komparatif hingga kompetitif.

Namun, Rachmat mengatakan harus ada dasar yang kuat mengenai desakan tersebut. Ia lantas menyinggung suara-suara dari petani kelapa sawit.

"Bukan hanya atas dasar aspirasi petani saja, tapi kan nanti pembentukannya berdasarkan apa? Apakah nanti berdasarkan Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden? Nah, ini ada dasar hukumnya," katanya dalam Diskusi Forwatan di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (4/7).

"Jadi, saya belum bisa mewakili siapa-siapa, kecuali saya sebagai guru besar (IPB) dan pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Saya merasa ini (pembentukan Badan Sawit Indonesia) menjadi kebutuhan," tegas Rachmat.

Masalah sawit, termasuk urusan birokrasi, juga dikeluhkan oleh pengusaha. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengklaim selama ini harus bertemu 31 kementerian/lembaga (K/L) hanya untuk mengurus perizinan sawit.

Gapki pun sudah sering menyuarakan pembentukan Badan Sawit Indonesia, misalnya pada April 2024 lalu. Wakil Ketua Umum III Gapki Satrija B. Wibawa menegaskan instansi anyar ini bisa punya peran penting, terutama mengakomodir kebutuhan petani dan pengusaha sawit.

Sementara itu, rencana pembentukan Badan Sawit Indonesia terjadi di tengah desakan peleburan dua kementerian terkait. Isu ini menyangkut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan rencana peleburan dua kementerian tersebut sudah mereka usulkan saat bertemu dengan tim Prabowo Subianto.

Dari hasil pertemuan itu, Apkasindo optimis Prabowo bakal membentuk Badan Sawit Indonesia.

"Sangat optimis," tegas Gulat.

"Kita sudah berdialog dengan tim penyusunan kabinet Prabowo, dan sudah didengar apa yang kita inginkan, termasuk itu kehutanan (KLHK) dengan BPN (Kementerian ATR/BPN) itu digabung. Karena itu salah satu yang banyak teman-teman korporasi terganggu," ungkapnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung mengkritisi adanya keterlibatan asing dalam penyusunan kebijakan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO).

Gulat mengungkapkan, dalam penyusunan ISPO ini terdapat gelontoran dana asing sebesar Rp 13 miliar untuk meneken keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

“Saya tanya PPATK, benarkah itu masuk? benar. Kalau dirupiahkan kurang lebih Rp 13 miliar masuk dana waktu perancangan ISPO. Direvisi Perpres ISPO, masuk lagi (dana asing), makanya kemarin saya lapor ke KPK ke Kejagung, periksa tim itu,” ujarnya di Gedung Kementerian Pertanian, Kamis (4/7).

Gulat menjelaskan, pihak yang merancang Perpres terkait ISPO ini dibayar oleh negara luar, setelah itu hasil rancangannya diberikan ke Kementerian Pertanian (Kementan) hingga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

“Draft yang mereka rancang sampai ke pak Presiden Jokowi. Jungkir balik Apkasindo menahan jangan sampai diteken, tapi ketika Covid di 2020, mungkin karena kita panik karena Covid, pak Jokowi teken. Di situ awal kehancuran petani sawit,” jelas dia.

Ke depan, lanjut Gulat, bakal muncul broker-broker yang akan membeli sawit dengan harga murah karena tak memiliki ISPO. Tujuannya, agar negara asing menguasai perkebunan sawit Tanah Air.

“Eh kau kan tak ada ISPO, sini kubeli, berapa harganya, Rp 2.800? Mau nggak, kalau saya beli daripada tidak laku,” tutur Gulat mencontohkan.

“Pemahaman petani, untuk apa ISPO kalau nggak ada manfaatnya. Harga Tandan Buah Segar (TBS) yang ISPO dan tidak ISPO sama, Rp 2.400,” tandasnya.