Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - MANILA. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengatakan bahwa keterlibatan rutin antara Manila dan Washington diperlukan untuk memastikan respons yang "lincah" terhadap ketegangan maritim negaranya dengan China.

Pernyataan ini disampaikan Marcos pada hari Selasa, saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin di Istana Malacañang, Manila.

Hubungan antara Washington dan Manila mengalami perbaikan signifikan sejak Marcos menggantikan Rodrigo Duterte, yang selama masa jabatannya cenderung menjalin hubungan erat dengan China dan bersikap menentang AS.

Marcos menyambut Blinken dan Austin sebelum pertemuan dengan rekan-rekan Filipina mereka, pertemuan pertama yang diadakan Filipina.

"Saya sangat senang bahwa jalur komunikasi ini sangat terbuka sehingga segala sesuatu yang kita lakukan bersama, baik dalam konteks aliansi kita maupun situasi spesifik di Laut Filipina Barat dan Indo-Pasifik, terus diperiksa dan ditinjau ulang agar respons kita tetap lincah," ujar Marcos.

Filipina memiliki klaim yang bersaing dengan China di perairan baratnya, yang juga dikenal sebagai Laut China Selatan. China mengklaim 90% dari laut tersebut sebagai wilayahnya.

Ketegangan di jalur perairan yang diperebutkan ini telah memuncak dalam kekerasan selama tahun lalu, termasuk insiden pada 17 Juni di mana seorang pelaut Filipina kehilangan jari akibat tabrakan yang dianggap Manila sebagai "tabrakan berkecepatan tinggi yang disengaja" oleh penjaga pantai China.

Filipina menolak tawaran bantuan AS untuk operasi lautnya dan mencapai "pengaturan sementara" dengan China bulan ini untuk meredakan ketegangan dan mengelola perbedaan. Namun, kedua belah pihak tampaknya berselisih mengenai rincian kesepakatan tersebut, yang belum dipublikasikan.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, menyatakan bahwa Blinken dan Austin membahas dengan Marcos "komitmen bersama mereka untuk menegakkan hukum internasional di Laut China Selatan."

"Kedua menteri menekankan komitmen teguh Amerika Serikat terhadap Filipina sesuai dengan Perjanjian Pertahanan Bersama kami," kata Miller.

Pertemuan ini diadakan setelah Blinken dan Austin berdiskusi dengan rekan-rekan mereka di Jepang, sekutu utama AS di Asia Timur, di mana mereka mengumumkan peningkatan komando militer AS di Jepang dan menyebut China sebagai "tantangan strategis terbesar" di wilayah tersebut.

Blinken juga bertemu dengan menteri luar negeri Australia, India, dan Jepang, yang dikenal sebagai Quad, dan mengkritik tindakan China di Laut China Selatan.

Menurut laporan, Departemen Pertahanan AS akan mengumumkan US$ 500 juta dalam pembiayaan militer asing untuk Filipina selama kunjungan tersebut, bagian dari US$ 2 miliar bantuan untuk negara-negara Indo-Pasifik yang dianggap menghadapi "agresi China."

Pentagon juga mengusulkan pengeluaran US$ 128 juta untuk perbaikan infrastruktur di pangkalan Filipina yang dapat diakses oleh angkatan bersenjata AS di bawah Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang Ditingkatkan (EDCA).

Saat ini ada sembilan lokasi di bawah EDCA, setelah Manila setuju tahun lalu untuk menambah empat lokasi baru, termasuk tiga di utara yang dianggap penting jika China menyerang Taiwan, dan satu menghadap ke Laut China Selatan.

Kedua negara juga sedang merundingkan kesepakatan berbagi intelijen yang dikenal sebagai Perjanjian Keamanan Umum Informasi Militer, yang mereka targetkan untuk disepakati pada akhir 2023 namun belum selesai.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -MANILA. Filipina dan China telah mencapai kesepahaman mengenai pengaturan sementara untuk misi pasokan ke kapal angkatan laut di Laut China Selatan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kementerian Luar Negeri Filipina dalam sebuah pernyataan pada Minggu (21/7/2024).

Melansir Reuters, Departemen Luar Negeri (DFA) Filipina tidak memberikan rincian mengenai pengaturan misi pasokan Filipina ke Sierra Madre di Second Thomas Shoal.

Namun dikatakan bahwa hal tersebut merupakan tindak lanjut dari diskusi yang jujur ​​dan konstruktif antara kedua belah pihak pada Mekanisme Konsultasi Bilateral awal bulan ini.

“Kedua belah pihak terus mengakui perlunya meredakan situasi di Laut China Selatan dan mengelola perbedaan melalui dialog dan konsultasi. Kedua belah pihak juga sepakat bahwa perjanjian tersebut tidak akan merugikan posisi masing-masing di Laut China Selatan,” kata DFA.

Kedutaan Besar China di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar yang diajukan Reuters pada akhir pekan.

Manila dengan sengaja mendamparkan kapal angkatan laut Filipina pada tahun 1999 untuk memperkuat klaimnya atas perairan yang disengketakan di sekitar perairan dangkal tersebut. Dan sejak saat itu, Manila mempertahankan kontingen kecil pelautnya.

Pejabat keamanan Filipina juga mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka akan melakukan misi pasokan sendiri meskipun ada tawaran bantuan dari Amerika Serikat.

Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan pada hari Jumat bahwa AS akan melakukan apa yang diperlukan” untuk memastikan Filipina dapat memasok pasokan ke Sierra Madre di Second Thomas Shoal sesuai dengan perjanjian.

Rekan Sullivan dari Filipina, Eduardo Ano, mengatakan pasokan tersebut akan tetap menjadi operasi murni Filipina.

“Saat ini tidak diperlukan keterlibatan langsung pasukan AS dalam misi (pasokan) RORE,” kata Ano dalam sebuah pernyataan.

Reuters sebelumnya melaporkan bahwa Filipina menolak tawaran Amerika Serikat untuk membantu operasinya di Laut China Selatan.

Ketegangan di jalur perairan yang disengketakan itu telah berubah menjadi aksi kekerasan dalam satu tahun terakhir. Seorang tentara Filipina kehilangan satu jari pada bulan lalu dalam bentrokan yang digambarkan Manila sebagai penyerudukan berkecepatan tinggi yang disengaja oleh Penjaga Pantai Tiongkok.

Juru bicara militer Filipina mengatakan dalam pernyataan terpisah pada hari Minggu bahwa Filipina akan menghabiskan segala cara sebelum melakukan intervensi asing dalam misi pasokannya.

Manila dan Washington terikat oleh Perjanjian Pertahanan Bersama tahun 1951. Ini merupakan sebuah perjanjian yang dapat diterapkan jika terjadi serangan bersenjata terhadap pasukan Filipina, kapal umum, atau pesawat terbang di Laut China Selatan.

Para pejabat AS termasuk Presiden Joe Biden telah menegaskan komitmen kuatnya untuk membantu Filipina.

Sumber: Reuters | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - MANILA - Filipina memuji hubungan pertahanan tingkat tinggi dengan Jepang dengan menandatangani pakta militer penting pada Senin.

Kerjasama ini "belum pernah terjadi sebelumnya". Dengan pakta ini memungkinkan pengerahan pasukan di wilayah masing-masing dalam menghadapi sikap China yang semakin ekspansif di wilayah tersebut.

Perjanjian The Reciprocal Access Agreement (RAA) atau Perjanjian Akses Timbal Balik Filipina Jepang ini merupakan kali pertama ditandatangani oleh Jepang di Asia

Pakta ini akan memudahkan masuknya peralatan dan pasukan untuk pelatihan tempur dan tanggap bencana, serta memperlancar kerja sama militer antara Manila dan Tokyo.

“RAA membawa kemitraan pertahanan kita ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo pada saat pengarahan bersama setelah pertemuan “2-plus-2” yang dihadiri menteri luar negeri dan pertahanan kedua negara.

Kesepakatan itu bertepatan dengan lonjakan pertikaian maritim antara Manila dan Beijing

Konflik terus berulang saat misi Manila untuk memasok pasukan yang ditempatkan di sebuah kapal yang terdampar di Second Thomas Shoal, wilayah yang menjadi perebutan China dan Filipina. Pertikaian ini menyebabkan cederanya seorang pelaut Filipina bulan lalu.

Dalam pernyataan bersama usai pertemuan menyebutkan, “Para menteri menyatakan keprihatinan serius atas tindakan berbahaya dan eskalasi yang dilakukan China di Second Thomas Shoal.”

Tindakan China dianggap menghalangi kebebasan navigasi dan mengganggu jalur pasokan, sehingga menyebabkan peningkatan ketegangan, tambah mereka.

Pakta pertahanan Filpina Jepang tersebut akan berlaku setelah diratifikasi oleh parlemen kedua negara.

Seperti kita tahu, China mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan, yang merupakan jalur perdagangan utama Asia Timur Laut dengan negara-negara lain di dunia yang juga diklaim oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.

Jepang, yang tahun lalu mengumumkan pembangunan militer terbesarnya sejak Perang Dunia Kedua sebagai langkah menjauh dari pasifisme pascaperang, tidak memiliki klaim apa pun atas jalur perairan yang sibuk tersebut.

Namun negara ini mempunyai sengketa maritim terpisah dengan China di Laut Cina Timur, tempat kedua negara tetangga tersebut berulang kali berhadapan.

Baik Filipina maupun Jepang, adalah dua sekutu terdekat Amerika Serikat di Asia, telah mengambil sikap tegas terhadap apa yang mereka lihat sebagai sikap China yang semakin keras di Laut Cina Selatan, dan menyuarakan keprihatinan atas ketegangan di Selat Taiwan.

Pada konferensi pers yang sama, Menteri Luar Negeri Jepang, Yoko Kamikawa, menegaskan kembali pentingnya perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik, memperingatkan bahwa Tokyo menentang “upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan kekerasan dan paksaan”.

Luka Lama

Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan kawasan Asia-Pasifik tidak memerlukan blok militer atau provokasi antar kubu atau lingkaran kecil yang berbeda yang mendorong terjadinya Perang Dingin baru.

“Selama Perang Dunia Kedua, Jepang bertanggung jawab atas invasi dan pemerintahan kolonial di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Filipina,” kata Lin Jian menjawab pertanyaan wartawan pada konferensi rutin.

“Jepang harus secara serius merenungkan sejarah agresinya dan berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan di bidang keamanan militer.”

Filipina memiliki Perjanjian Pasukan Kunjungan dengan Amerika Serikat dan Australia. Tokyo, yang menampung konsentrasi pasukan AS terbesar di luar negeri, memiliki perjanjian RAA serupa dengan Australia dan Inggris, dan sedang merundingkan perjanjian lain dengan Prancis.