Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersinergi dengan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) akan menyelenggarakan The 6th Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2024. Rencananya acara tersebut berlangsung pada 12-13 November 2024 di The Kasablanka Hall Jakarta, Jakarta Selatan.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto menerangkan acara tersebut merupakan langkah untuk memperkuat industri fintech dan ekosistem ekonomi digital Indonesia.

"Selain itu, bertujuan untuk berbagi informasi mengenai perkembangan dan isu-isu terkini di bidang fintech dan inovasi keuangan digital bersama dengan regulator dan praktisi industri baik di tingkat domestik maupun global," ucapnya dalam konferensi pers di Gedung OJK, Jakarta Pusat, Senin (4/11).

Dia menyebut kegiatan IFSE merupakan acara puncak dari pelaksanaan Bulan Fintech Nasional (BFN) selama satu bulan penuh yang dimulai 11 November 2024 atau bertepatan dengan momentum Hari Fintech Nasional hingga 12 Desember 2024.

Djoko menerangkan dalam kegiatan itu akan dibahas juga mengenai financial planning, literasi keuangan, keamanan digital, serta outlook industri fintech pada 2025. Dia menyebut tantangan industri fintech terkait teknologi juga akan dibahas dalam acara tersebut.

Lebih lanjut, Djoko menyampaikan bahwa terdapat empat tantangan utama dalam mengembangkan potensi digital khususnya di bidang inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK).

"Pertama, pertumbuhan ITSK Indonesia yang bergantung pada investasi di sektor fintech. Kedua, perlunya regulasi yang memadai. Ketiga, ketersediaan sumber daya yang kompeten, dan terakhir adalah terkait integrasi dan kolaborasi,” ungkap Djoko.

Selain itu, Djoko juga menekankan bahwa OJK terus berkomitmen mendukung penuh dalam penyelenggaraan Indonesia Fintech Summit 2024 sebagai langkah sinergi dan kolaborasi antara regulator, asosiasi industri, dan pemain industri untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang berdaya saing dan aman.

Djoko berharap bahwa IFSE dan BFN 2024 dapat menjadi wadah yang efektif untuk industri dapat terus melakukan inovasi bukan hanya dalam pengembangan produknya namun juga meningkatkan kolaborasi dengan berbagai sektor bisnis dalam memperkuat ekosistem keuangan digital.

Sekretaris Jenderal AFTECH Budi Gandasoebrata menilai The 6th IFSE dan BFN merupakan media untuk berdialog antara regulator dan industri, serta menjadi platform bagi para pelaku industri fintech untuk menampilkan inovasi produk.

Ketua Umum AFSI Ronald Yusuf Wijaya menyambut baik penyelenggaraan The 6th IFSE dan BFN 2024. Dia menilai acara itu sebagai kesempatan strategis untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan digital syariah di Indonesia.

“Dengan peringkat ketiga dalam Global Islamic Fintech Report 2023/2024 sebagai negara yang paling mendukung pertumbuhan fintech syariah, serta didukung oleh jumlah penduduk muslim yang besar, Indonesia berpotensi kuat untuk menjadi pusat ekonomi syariah berbasis fintech, yang dapat memperluas akses keuangan bagi masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal AFPI Tiar Karbala menyebut penyelenggaraan The 6th IFSE dan BFN 2024 membawa misi penting yang dapat memberikan dampak penting bagi industri fintech lending dalam memperkenalkan industri sebagai solusi inklusif yang mampu menjawab kebutuhan pendanaan UMKM.

Tiar berharap dengan partisipasi AFPI dalam penyelenggaraan The 6th IFSE dan BFN 2024, dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat dan UMKM tentang dampak positif penggunaan fintech lending dalam memberikan akses pembiayaan.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. AFTECH Annual Members Survey (AMS) 2024 yang digagas oleh Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) menunjukkan perkembangan industri fintech di Indonesia pasca fenomena tech winter.

Sekretaris Jenderal AFTECH, Budi Gandasoebrata mengungkapkan dalam setahun terakhir, industri fintech dihadapkan pada kondisi perekonomian global yang masih fluktuatif dan tech winter yang berkepanjangan.

Namun sektor ini terus menunjukkan ketangguhan dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang ada. Perkembangan terlihat dari peningkatan ekspansi bisnis fintech, minat pada talenta lokal, perbaikan pada kesetaraan gender, serta tumbuhnya minat industri fintech pada isu lingkungan dan tanggung jawab sosial.

“Industri fintech semakin fokus pada profitabilitas dengan strategi bisnis berkelanjutan, efisiensi operasional, dan pengembangan produk bernilai tinggi," ucap Budi dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (4/8).

Hal itu juga sejalan dengan hasil AMS 2024 yang menunjukkan 20,6% fintech mengubah model bisnis dan melakukan ekspansi usaha. Kondisi tersebut sedikit berbeda dibandingkan dengan hasil AMS 2022/23 di mana hanya 12% fintech yang mengubah model bisnis dan melakukan ekspansi usaha karena masih adanya sedikit dampak pandemi serta tech winter.

Selain itu, industri fintech juga mulai berkomitmen pada prinsip Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) dan menerapkan prinsip ESG, serta berkolaborasi yang solid dengan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sehingga membuat industri ini dapat mengatasi tantangan, terutama fenomena tech winter.

Hasil AMS menunjukkan sebanyak 26,7% fintech memiliki laporan ESG. Misalnya memberikan sponsor untuk kegiatan sosial, khususnya bencana alam, hingga pemberian modal usaha kepada UMKM dengan persentase sebesar 21,2%.

"Dengan adanya berbagai inovasi, industri fintech di Indonesia berhasil menciptakan solusi keuangan yang inklusif dan efisien bagi masyarakat luas serta menempatkan fintech menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam ekosistem ekonomi digital," pungkasnya.

Adapun AFTECH juga melaporkan sebanyak 50,4% yang memiliki nilai transaksi antara Rp5-500 miliar per tahun, sementara 23,7% memiliki nilai transaksi kurang dari Rp5 miliar per tahun.

Asal tahu saja, tech winter sendiri biasanya terjadi dalam perusahaan rintisan atau start up. Dalam buku Perkembangan Ekonomi Kreatif & Ekonomi Industri Berbasis Digital oleh Rita Kusumadewi, dkk, tech winter adalah istilah yang menggambarkan kondisi startup yang kemungkinan besar akan mengalami perlambatan atau bahkan kebangkrutan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) angkat bicara terkait pemberitaan yang menyebut adanya indikasi penggunaan akun e-wallet serta inovasi sistem pembayaran lainnya untuk digunakan judi online.

Mengenai hal itu, Ketua Umum AFTECH Pandu Sjahrir mengatakan, AFTECH bersama anggota, khususnya pada klaster sistem pembayaran, berkomitmen untuk terus berupaya memperkuat tata kelola perusahaan guna mengantisipasi adanya aktivitas judi online.

Pandu menyampaikan salah satu upayanya, yaitu penerapan teknologi Fraud Detection System (FDS) sebagai infrastruktur di perusahaan dompet digital.

"Teknologi itu menjadi upaya dalam mendeteksi akun-akun dengan pola transaksi keuangan mencurigakan, termasuk judi online," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (2/7).

Sesuai dengan permintaan Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada Bank Indonesia, Pandu menyebut pelaku industri juga secara aktif terus memonitor dan menutup akun akun dompet digital yang terindikasi perjudian online.

Sementara itu, Pandu menerangkan sebagai penyedia jasa pembayaran digital, model bisnis tersebut melakukan serangkaian prosedur dalam menjalankan kerja sama dengan pihak pengguna.

"Salah satunya, yakni proses asesmen berupa Know Your Business (KYB) sesuai standar prosedur operasional KYB yang ditetapkan untuk mengetahui identitas dan kegiatan usaha pengguna, pihak ketiga, maupun penyelenggara lain yang bekerja sama dengan penyelenggara sistem pembayaran," ucapnya.

Pandu menerangkan KYB dilakukan oleh penyelenggara pada saat awal kerja sama dengan pengguna, pihak ketiga, maupun penyelenggara lain, dan wajib menjadi prasyarat dalam pemberian layanan jasa pembayaran, termasuk melalui proses verifikasi tatap muka dan video call.

Pandu juga menyampaikan AFTECH akan terus memastikan berada di garis depan dalam mendukung pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang sehat dan aman, termasuk dalam memerangi judi online.

Sebagai informasi, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat total transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp 101 triliun pada kuartal I-2024. Adapun total transaksi judi online pada 2023 mencapai Rp 327 triliun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Praktik judi online pada kenyataannya masih marak terjadi di Indonesia. Mengenai hal itu, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) turut angkat bicara terkait fenomena tersebut.

Ketua Umum AFTECH Pandu Sjahrir mengatakan, AFTECH mendukung penuh seluruh inisiasi yang dilakukan pemerintah untuk memberantas aktivitas ilegal tersebut.

Dia bilang AFTECH secara tegas menyatakan melawan seluruh praktik dan aktivitas yang berkaitan dengan judi online, termasuk keterlibatan di dalam ekosistem keuangan digital.

"Sebagai asosiasi yang menaungi pelaku industri fintech di Indonesia, AFTECH terus berkomitmen mendorong perkembangan industri yang aman, nyaman, sehat dan berkelanjutan serta bertanggung jawab. Khususnya, mendorong pelaku industri untuk melakukan tindakan preventif sebagai upaya mencegah dan mengantisipasi praktik judi online," ungkapnya dalam keterangan resmi, Selasa (2/7).

Pandu mengatakan AFTECH bersama anggota menerapkan sejumlah upaya untuk memberantas praktik judi online di Indonesia.

Dalam hal adanya penyalahgunaan dalam pemanfaatan layanan fintech terkait aktivitas dan transaksi judi online, Pandu menerangkan AFTECH terus secara konsisten mendorong dan memperkuat implementasi tata kelola bagi seluruh perusahaan fintech. Ditambah memperkuat kepatuhan terhadap Kode Etik yang telah diterbitkan oleh asosiasi.

"Selain itu, memperkuat kepatuhan dari peraturan perundang-undangan, di antaranya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," tuturnya.

Dalam menjalankan operasional perusahaan, Pandu mengatakan AFTECH terus memberikan imbauan kepada seluruh anggota agar memperbaiki dan memperkuat kondisi industri melalui penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan (Governance,Risk Management, and Compliance/GRC), yang tujuan akhirnya meningkatkan kepercayaan publik dengan meliputi aspek strategi bisnis, business continuity plan, pelindungan konsumen, manajemen risiko, perlindungan data, pengelolaan fraud serta anti pencucian uang dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme (APU dan PPT).

Pandu menambahkan AFTECH terus mendorong anggotanya untuk secara konsisten melakukan peningkatan edukasi dan literasi terkait penggunaan produk dan layanan fintech yang tepat guna.

"Sejatinya, inovasi digital pada sektor keuangan memberikan dampak yang positif dan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal itu menjadi upaya bersama untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman dari produk dan layanan fintech lending untuk tidak dipergunakan dan dimanfaatkan untuk bertransaksi judi online," ucap Pandu.

Sebagai informasi, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat total transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp 101 triliun pada kuartal I-2024. Adapun total transaksi judi online pada 2023 mencapai Rp 327 triliun.