Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan mengungkapkan sejumlah masalah yang saat ini dihadapi para pelaku di sektor logistik lokal.

"Tantangan pelaku usaha logistik saat ini sangat banyak, baik tantangan di dalam negeri maupun di luar negeri (global)," ungkap Akbar saat dihubungi Kontan, Selasa (23/07).

Di daerah misalnya, pelaku usaha logistik harus menghadapi pembatasan jam operasional truk angkutan barang. "Lalu infrastruktur jalan, pelabuhan dan bandar udara tidak sejalan dengan arus armada dan barang sehingga masih sering terjadi kemacetan-kemacetan," tambahnya.

Dari aspek finansial, belum banyak lembaga perbankan yang memberikan dukungan dana dengan suku bunga yang kompetitif. Demikian juga dari aspek moneter, masih ada kebijakan perpajakan yang masih abu-abu, khususnya terhadap kegiatan jasa luar negeri.

Demikian juga dari aspek digitalisasi layanan proses ekspor dan impor melalui Indonesia National Singe Window (INSW) belum semuanya terintegrasi ke dalam sistem ini, clearance dokumen, armada dan barang terpisah-pisah. Tidak single submission seperti di negara-negara tetangga atau negara maju.

"Untuk itu, digitalisasi layanan ekspor dan impor maupun perdagangan dalam negeri melalui National Logistics Ecosystem perlu terus disempurnakan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan tekonologi informasi dan komunikasi," ungkap Akbar.

Demikian juga dari aspek sumber daya manusia (SDM) di sektor logistik, masih relative sedikit yang memiliki sertifikasi kompetensi profesi, sehingga peningkatan SDM perlu terus ditingkatkan karena kunci usaha di sektor logistik adalah memiliki SDM yang kompeten di bidangnya.

"Di Kawasan global, pelaku logistik menghadapi tantangan adanya perang dagang China-Amerika Serikat, karena perang dagang ini berdampak kepada pola perdagangan, sehingga ekosistem logistik akan berubah sejalan dengan perubahan perdagangan global," jelasnya.

Perang di Israeal-Palestina dan Ukraina-Rusia juga mengganggu jalur pengapalan dan penerbangan untuk pengiriman barang. Barang dari Indonesia ke Eropa, yang tadinya bisa melalui Terusan Zues harus berputar melalui Afrika Selatan, sehingga waktu pengapalan bertambah dari 24-28 hari menjadi 30-4 hari.

"Tantangan lain adalah adanya kemungkinan kelangkaan petikemas, terbatasnya ruang kapal, sehingga akan mendorong naiknya tarif angkutan kapal laut (seafreight rate)," tutur Akbar.

Dari deretan masalah-masalah ini, dirinya mengatakan bahwa pembentukan Badan Logistik Nasional adalah Solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan logistik di Indonesia, karena dalam kegiatan logistik melibatkan 15 kementerian dan 3 Lembaga/Badan Negara, dimana masing-masing berpegang pada Undang-Undang dan Peraturan Presiden untuk Kementerian/lembaganya.

"Kita bisa mencontoh Vietnam, dimana ada lembaga/badan khusus yang bertugas menangani sektor angkutan barang/logistik yang bersifat adhoc dan bertanggung jawab kepada Presiden, maka dari itu Vietnam selalu menjadi salah satu incaran investor asing karena sistem logistiknya cukup baik, demikian juga Thailand dan India," jelasnya.

ALFI ungkapnya juga sangat optimis, bila Indonesia mempunyai Badan Logistik Nasional yang berfungsi mengkoordinasikan layanan yang melibatkan banyak pihak, kinerja logistik nasional bisa 30% membaik.

"Akhirnya, pelaku usaha logistik nasional dan perekonomian nasional akan dapat tumbuh maksimal. Investasi asing masuk dan inflasi terkendali," tutupnya.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Persaingan di industri logistik Indonesia semakin ketat, para pengusaha logistik lokal tidak hanya bersaing satu sama lain namun juga harus mempersiapkan persaingan dengan perusahaan logistik global yang membidik market Indonesia.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan mengatakan saat ini telah ada 20 perusahaan logistik utama global yang masuk ke Indonesia.

"Mereka masuk biasanya bersamaan dengan masukknya investasi asing. Maka dari itu sektor ini terus berkembang sejalan dengan tumbuhnya investasi di Indonesia. Untuk menyelamatkan pelaku logistik nasional ALFI telah mendorong mereka untuk berkolaborasi dengan pelaku logistik asing, mengingat kegiatan logistik sangat luas sehingga PMA pun tidak mungkin melakukan kegiatannya sendiri, sehingga mereka tetap memerlukan dukungan pelaku logistik nasional," jelas Akbar saat dihubungi Kontan, Selasa (23/07).

Selain itu, ALFI ungkap dia juga telah mengusulkan kepada pemerintah, terutama kepada Kementerian BKPM/Investasi, agar investor asing yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia melibatkan anggota ALFI yang sebagian besar adalah UMKM.

"Alhamdulillah, BKPM telah menarapkan hal ini, Dimana PMA baru bisa mendapatkan fasilitas investasi bila bermitra dengan UMKM," tambahnya.

Meski ada persaingan dengan perusahaan logistik luar, Akbar mengatakan anggota ALFI justru bertambah dan belum ada yang sampai menghentikan operasinya.

"Terdiri dari perusahaan jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK), ekspedisi, badan usaha angkutan multimoda (BUAM) dan industri terkait dengan rantai pasok hingga semester satu tahun 2024 ini berjumlah 4.141, dan perusahaan yang tersebar dari Aceh hingga Papua," katanya.

Ia menambahkan, memang penambahan izin baru relative sedikit, yakni hanya bertambah 28 perusahaan selama satu semester, dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 yang penambahan izin barunya bisa sampai seratus lebih Perusahaan.

"Untuk perusahaan anggota yang melaporkan untuk menghentikan operasional sampai hari ini belum ada, ya mudah-mudahan tidak ada. Justru menurut laporan dari berbagai Dinas Perhubungan Provinsi sudah puluhan perusahaan menunggu verifikasi perizinannya," tuturnya.

Di luar persaingan industri logistik yang makin ketat, ALFI ungkap Akbar tetap optimis tahun ini sektor logistik bisa tumbuh di atas pertumbuhan perekonomian nasional.

"Kami selalu berpatokan kepada pertumbuhan konsumsi masyarakat dan kegiatan investasi serta belanja negara. Sepanjang konsumsi masyarakat tumbuh, investasi meningkat dan pemerintah melakukan belanja, maka sektor logistik akan tetap tumbuh," ungkapnya.

Ia juga mengatakan, bila perekonomian Indonesia hingga akhir tahun 2024 mencapai sekitar 5,0%, maka sektor logistik dapat tumbuh 7,0 – 9,5%.

"Bahkan sektor logistik dapat tumbuh di atas 10% bila program hilirisasi industri bisa berjalan pada semester dua tahun 2024. Apalagi pada semester dua tahun 2024 ini ada kegiatan Pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia," tutupnya.

20 Perusahaan Logistik Global Masuk Pasar Indonesia, ALFI Ungkap Anggotanya Justru Bertambah

ALFI Dorong Perusahaan Logistik Lokal untuk Kolaborasi dengan Perusahaan Logistik Global