JAKARTA - Dua perusahaan logistik , PT Lion Express dan Indah Logistik sepakat menjalin kerja sama. Penandatanganan ini dilakukan di Kantor Pusat Lion Parcel , Jakarta Barat, Jumat (1/9/2024).

Upaya kerja sama itu dihadiri secara langsung oleh Chief Executive Officer Lion Parcel Farian Kirana dan Direktur Utama Indah Logistik Yuzon Erman. Ini menjadi awal mula bagi keduanya berkolaborasi sebagai katalis pertumbuhan industri.

?Ini sejalan dengan komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi kebutuhan pelanggan lewat berbagai pengembangan,? kata Chief Executive Officer Lion Parcel Farian Kirana dalam siaran persnya, Jumat (8/11/2024).

Dengan kolaborasi ini, keduanya mengusai hampir 100% daerah di Indonesia. Sebab penguatan infrastruktur dan jaringan akan membuat pelayanan kepada masyarakat makin luas.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Indah Logistik , Yuzon Erman menambahkan, kerja sama menjadi tonggak penting bagi keduanya. Sebab kesempatan besar bagi kami dalam memperluas cakupan dan kecepatan pengiriman ke seluruh penjuru Tanah Air.

?Dengan visi yang sama, kami yakin kerja sama strategis ini dapat turut mewujudkan perkembangan industri logistik yang lebih baik lagi,? tutupnya.

Reporter: Fahriyadi | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Merayakan 9 tahun perjalanan memajukan industri logistik tanah air, Ninja Xpress melakukan Rekalibrasi sebagai langkah bisnis melalui upaya transformasi yang fokus pada model bisnis Business-to-business-restock (B2BR) yang bertujuan untuk mendukung para pelaku bisnis ritel atau korporasi dalam mencapai tujuan bisnis mereka.

Menerapkan model bisnis B2B dengan menghadirkan berbagai layanan inovatif seperti layanan Ninja Business to Business Restock (B2BR) yang di didukung oleh ekosistem logistik yang terintegrasi, Ninja Xpress berupaya untuk memberi dampak yang jauh lebih besar bagi supply chain management Indonesia dan juga menghadirkan berbagai pilihan pengiriman yang dibutuhkan oleh korporasi.

"Selama sembilan tahun terakhir, Ninja Xpress selalu beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Melalui semangat Rekalibrasi, kami memfokuskan kembali model bisnis untuk lebih mendukung korporasi secara berkelanjutan dengan tetap berfokus pada semangat yang sama yakni selalu siap bantu sampai di tujuan. Dengan ekosistem logistik yang telah berdiri sejak 2015, kami tidak hanya memperhatikan volume pengiriman, tetapi juga ingin memberikan nilai lebih yang mendukung pertumbuhan bisnis seluruh shipper kami," ujar Andi Djoewarsa, Chief Marketing Officer Ninja Xpress, pekan lalu.

Dalam semangat Rekalibrasi, Ninja Xpress beradaptasi dan mentransformasi bisnisnya agar tetap relevan dengan kebutuhan beragam kebutuhan. Memanfaatkan ekosistem logistik yang sudah terbangun, Ninja Xpress memperkuat fasilitasnya dengan meluncurkan beberapa layanan baru pada tahun 2024, yaitu Ninja International Deliveries dan Ninja B2BR.

Langkah ini bertujuan untuk memperkokoh pondasi bisnis guna melayani kebutuhan platform dan korporasi, serta memastikan setiap layanan berdampak signifikan bagi keberlanjutan dan profitabilitas Ninja Xpress dan para shipper.

Layanan Ninja B2BR sendiri dirancang khusus untuk mengoptimalkan manajemen rantai pasok atau supply chain bagi korporasi, terutama pelaku bisnis ritel. Melalui Ninja B2BR, Ninja Xpress menawarkan solusi logistik terintegrasi yang mencakup manajemen pergudangan, pengiriman, serta layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap shipper.

Model bisnis B2B ini memberikan fleksibilitas bagi mitra usaha untuk mengelola operasi logistik secara praktis dan ekonomis sesuai skala bisnis mereka, Salah satu korporasi Ninja Xpress yang akan memanfaatkan layanan Ninja B2BR adalah brand kecantikan Larissa Aesthetic Center asal Yogyakarta, yang telah berdiri lebih dari 40 tahun dan memiliki lebih dari 50 cabang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Dionisius Simanjuntak, Sales & Marketing Manager Larissa, menjelaskan bahwa tantangan utama yang dihadapi Larissa dengan banyaknya cabang di seluruh Indonesia adalah memastikan pengiriman produk tepat waktu dan kualitasnya tetap terjaga. "Jika stabilitas suhu selama pengiriman tidak terjamin, kualitas produk dapat menurun dan memungkinkan produk dikembalikan, yang tentu berdampak pada bisnis kami," jelasnya.

Untuk mengatasi ini, Larissa bekerja sama dengan Ninja Xpress melalui layanan Ninja B2BR yang memungkinkan pemantauan dan pengendalian proses pengiriman secara menyeluruh. “Dengan Ninja B2BR, kami dapat melacak pengiriman dari setiap cabang hingga sampai ke konsumen tanpa biaya tambahan, yang selain praktis, juga mendukung efisiensi biaya operasional pengiriman kami,” tambah Dionisius.

Shipper lain, Love Bonito, brand fashion wanita global dengan kehadiran di berbagai negara termasuk Indonesia, juga memanfaatkan layanan Ninja B2BR untuk mendukung manajemen rantai pasok produk fashion mereka. Gracio, Operations and Place Manager Love Bonito untuk Indonesia & Malaysia, menekankan bahwa kebutuhan mereka tidak hanya pada pengiriman tetapi juga pada manajemen rantai pasok yang profesional.

“Kemudahan integrasi sistem Ninja Xpress telah mempercepat proses supply chain dan secara signifikan mengurangi beban operasional kami. Dengan diskon hingga 45% dan tingkat ketepatan waktu di atas 95%, Ninja Xpress mendukung keberlanjutan bisnis Love Bonito sekaligus menjaga kepuasan pelanggan,” ujarnya.

Selain Larissa dan Love Bonito, beberapa Shipper Ninja Xpress lainnya yang bergerak di bidang kecantikan juga menggunakan Ninja B2BR seperti RAENA Beauty, PT. Mutiara Berlian Solo, dan Collagen Roove. Selain itu ada beberapa shipper dari industri food and beverages juga puas menggunakan layanan Ninja B2BR yaitu Bluder Cokro, Kartika Sari, dan minuman Dirnosaurus. Mereka

Perjalanan Bisnis Ninja Xpress

Adanya transformasi dalam semangat Rekalibrasi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, sejak pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 2015, Ninja Xpress telah konsisten beradaptasi dan berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan pasar. Melalui kolaborasi dengan berbagai marketplace di Indonesia, Ninja Xpress terus memperluas jangkauan layanan dan inovasi digital, hingga berhasil menjangkau 100% wilayah Indonesia pada tahun 2018.

Pada tahun 2022, Ninja Xpress meluncurkan berbagai edukasi bisnis inovatif seperti blog.ninjaxpress.co hingga riset Suara UKM negeri yaitu riset yang dilakukan bersama pihak ketiga, mencari trend yang sedang terjadi di industri sebagai bahan pelajaran bagi ritel maupun UMKM, dan bekerja sama untuk menyediakan layanan terbaik untuk UKM.

Selain itu, sejak Januari hingga Agustus 2024, Ninja Xpress telah mengantarkan lebih dari 54 juta paket, dengan dukungan lebih dari 27.000 Ninjas yang tersebar di seluruh Indonesia. Ninja Xpress juga terus memperkuat kolaborasinya dengan pemerintah, termasuk menjadi mitra resmi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dalam mendukung program "Jabar Juara" serta Rumah UMKM Jabar.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) melalui anak usahanya di bidang solusi bisnis infrastruktur, yakni PT Chandra Daya Investasi (CDI) berencana akan melakukan ekspansi dengan menambah jumlah kapal yang dimiliki secara bertahap hingga 2025 mendatang.

"Kapal yang telah dimiliki CDI saat ini 4 kapal, dengan 5.300 - 8,800 dead weight tonnage (DWT). Dengan target akuisisi 13-15 kapal sampai 2025," ungkap Direktur Legal sekaligus External Affairs & Circular Economy PT Chandra Asri Pacific Tbk atau Chandra Asri (TPIA), Edi Riva'i dalam acara paparan publik yang dilaksanakan di Jakarta, Rabu (30/10).

Edi menambahkan, langkah penambahan kapal ini dilakukan guna melayani kebutuhan Chandra Asri grup dan juga pihak eksternal. Selain rencana penambahan kapal, Edi juga bilang Chandra Asri tengah merencanakan CDI masuk dalam bisnis manajemen pengiriman secara menyeluruh.

"Chandra Asri merencanakan CDI ini masuk di bisnis manajemen pengiriman, menyediakan kru pada pemilik kapal. Sesungguhnya ini end to end bisnis dari mulai suplay, feedstok, pelayanan tangki dan distribusi," tambahnya.

Sayangnya, saat ditanya mengenai berapa besar investasi yang akan digelontorkan perseroan untuk menambah kapal. Edi bilang saat ini pihaknya belum bisa memberikan angka detail karena masih dalam tahap memorandum of understanding (MOU) dengan pemilik kapal yang akan diakuisisi.

"Saya belum bisa membocorkan dulu dalam kesempatan ini karena masih ada MOU dengan pemilik kapal yang saat ini sedang berlangsung. Demikian juga dengan market cap," jelasnya.
Selain logistik di perairan, CDI juga sedang dipersiapkan untuk menyasar pasar logistik darat. Sehingga nantinya diharapkan Chandra Asri Grup memiliki ekosistem logistik dengan biaya yang lebih kompetitif.

"Tidak hanya kapal tapi merencanakan layanan transportasi termasuk logistik darat, tracking, dan sebagainya. Yaitu supaya logistik pengiriman produk Chandra Asri kepada customer maupun pihak eksternal akan lebih cepat dan secara cost lebih kompeititif," tutupnya.

Sebagai tambahan informasi, melalui PT Chandra Daya Investasi (CDI), Chandra Asri Grup saat ini mengembangkan empat pilar dalam bisnis infrastrukturnya yaitu: Energi, Air, Logistik, dan Kepelabuhanan.

Di bawah CDI, Chandra Asri Grup telah memiliki enam cucu perusahaan diantaranya adalah: PT Krakatau Chandra Energi (KCE), PT Krakatau Tirta Industri (KTI), PT Redeco Petrolin Utama (RPU), PT Chandra Samudera Port (CSP), PT Chandra Shipping Internasional (CSI) dan PT Marina Indah Maritim (MIM).

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) , Akbar Djohan menegaskan kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menandai era baru yang akan menjadi momentum penting untuk mendorong peningkatan ekonomi dan daya saing Indonesia.

"Kita lihat pidato Presiden Prabowo yang begitu semangat dan menggebu-gebu menunjukkan ada tekad kuat untuk membenahi berbagai persoalan yang selama ini terjadi," ujar Akbar di Jakarta, Senin (21/10/2024).

Lebih lanjut, ALFI, di bawah kepemimpinannya, berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis bagi pemerintah. "Kami siap berkolaborasi dengan Kabinet Merah Putih dalam mewujudkan visi besar pemerintahan ini," kata Akbar.

Ia menyoroti sektor logistik akan menjadi salah satu poin krusial dalam mencapai target ambisius pemerintahan baru, yakni pertumbuhan ekonomi 8%. Akbar menyampaikan sektor logistik nasional terus menunjukkan pertumbuhan pesat, dengan total perputaran uang yang berhasil menembus angka Rp1.700 triliun pada tahun ini.

"Logistik adalah urat nadi ekonomi. Angka Rp1.700 triliun ini menunjukkan bahwa sektor logistik memegang peranan besar dalam rantai pasok, distribusi, dan perdagangan, yang semuanya berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Akbar.

Akbar mengatakan angka fantastis ini mencerminkan peran strategis sektor logistik dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, baik di tingkat domestik maupun internasional. Akbar menyampaikan perputaran uang sebesar itu tidak hanya mengindikasikan volume transaksi yang tinggi, tetapi juga memperlihatkan betapa vitalnya sektor ini dalam mendukung berbagai aktivitas industri.

Akbar menambahkan agar potensi besar ini bisa dimaksimalkan, Indonesia perlu membangun infrastruktur logistik yang lebih terintegrasi. Sayangnya, lanjut Akbar, potensi besar sektor logistik belum memberikan dampak besar bagi ekonomi nasional.

"Selama ini, pelaku usaha dan pemangku kepentingan di sektor logistik masih tercerai berai, hal ini menyebabkan biaya logistik Indonesia masih tinggi dan kalah dari negara-negara tetangga," tambah Akbar.

Akbar menekankan agar Indonesia bisa menjadi negara maju, harus mampu memiliki biaya logistik yang lebih kompetitif. Ia juga mengusulkan pembentukan Badan Logistik Nasional untuk mengintegrasikan seluruh ekosistem logistik nasional.

"Perlu ada sebuah institusi atau badan khusus yang menjadi leader dalam mengorkestrasi dan menjadi jembatan antarkepentingan seluruh pihak," ucap Akbar.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri logistik Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan munculnya layanan pengiriman dari marketplace seperti Shopee Express (SPX) dan GoSend.

Eri Palgunadi, SVP Marketing Group Head JNE, menjelaskan bahwa tren pertumbuhan digital dan peningkatan transaksi e-commerce telah memunculkan tantangan baru bagi pemain tradisional di sektor pengiriman ekspres.

Menurut Eri, kemunculan layanan logistik internal dari berbagai platform e-commerce telah mengubah peta persaingan. Namun, JNE tetap percaya bahwa kolaborasi antar pemain di industri logistik adalah kunci.

"Prinsip 'Bersaing Namun Tetap Bersanding' yang kami terapkan bersama Asperindo (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia) menjadi landasan bagi JNE untuk tetap berkembang bersama ekosistem logistik yang ada," jelas Eri kepada KONTAN, Rabu (2/10).

Untuk tetap kompetitif, JNE terus berinovasi dan berkolaborasi dengan mitra-mitra e-commerce. Eri menambahkan bahwa perusahaan memanfaatkan transformasi digital yang pesat untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh stakeholder di ekosistem logistik.

Selain itu, perusahaan juga menawarkan layanan yang mendukung UMKM, seperti penyediaan fasilitas e-fulfillment warehouse dan pelatihan gratis. "Kami yakin bahwa dengan memberikan dukungan yang maksimal bagi mitra UMKM, JNE akan terus menjadi pilihan utama dalam sektor pengiriman ekspres," ujar Eri.

Meski menghadapi kompetisi ketat dari layanan logistik internal marketplace, JNE tetap mempertahankan pangsa pasarnya di sektor e-commerce. Eri mengungkapkan bahwa kontribusi dari sektor ini masih signifikan terhadap pendapatan perusahaan, meskipun tidak merinci angka pasti.

"Perubahan pangsa pasar ini tentu berdampak pada pendapatan, tetapi dengan strategi yang tepat, kami optimis dapat terus tumbuh," jelasnya.

JNE juga merencanakan diversifikasi layanan di luar sektor e-commerce untuk menutup potensi kehilangan pendapatan. Salah satu strategi utamanya adalah pengembangan layanan baru dan inovatif, termasuk menyediakan platform penjualan daring Pesona Express yang didukung oleh kurir instan Roket Indonesia.

"Layanan ini memungkinkan pengiriman paket hanya dalam waktu 1 jam, memberikan solusi yang cepat dan efisien untuk kebutuhan konsumen," imbuhnya.

Menjelang akhir tahun, perusahaan optimis industri logistik akan terus tumbuh. Eri menyebutkan bahwa perusahaan menargetkan pertumbuhan 20-30% dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk mencapai target ini, perusahaan akan fokus pada pengembangan layanan baru serta menjalankan program-program inovatif yang mendukung UMKM.

"Kami juga menyediakan program promo, diskon ongkir, serta pemberdayaan komunitas melalui workshop gratis untuk meningkatkan daya saing UMKM di era digital," pungkasnya.

JAKARTA - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) menolak usulan pemerintah untuk menghapus ayat 1 dan ayat 5 pasal 110 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Penolakan ini muncul setelah kelompok pengusaha melakukan konsultasi publik yang digelar Kementerian Perhubungan pada Jumat (16/8/2024).

Ketua Umum ALFI/ILFA Akbar Djohan mengatakan penghapusan ayat-ayat tersebut dapat membuka peluang kepada Otoritas Pelabuhan untuk bertindak sewenang-wenang.

Baginya, kedua pasal ini perlu dipertahankan sehingga menutup dampak negatif yang akan diderita oleh dunia bisnis dan negara.

?ALFI menolak usulan pemerintah untuk menghapus Pasal 110 Ayat (1) dan Ayat (5), karena akan secara sepihak menetapkan tarif terkait dengan penggunaan perairan dan/atau daratan serta jasa kepelabuhanan.? kata Akbar dalam keterangan di Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Akbar juga menilai penghapusan ayat-ayat tersebut dapat berpengaruh terhadap tarif dan berdampak pada eksistensi serta keberlanjutan usaha anggota ALFI/ILFA yang berjumlah lebih dari 4.300 perusahaan dan UKM, lebih dari 100.000 karyawan.

Ini belum termasuk anggota perusahaan dan karyawan dari asosiasi lain yang jumlahnya bisa mewakili lebih dari 10.000 perusahaan dan ratusan ribu karyawan.

?Karena Otoritas dapat secara sepihak menetapkan tarif terkait dengan penggunaan perairan dan/atau daratan serta jasa kepelabuhanan,? katanya.

Sementara kepada DPR RI, pihaknya meminta untuk tetap mempertahankan pasal yang berisi keterlibatan asosiasi dalam penentuan tarif jasa kepelabuhan.

Baginya, hal ini merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Pelayaran di mana Pasal 274 dan Pasal 275 UU No. 17 tentang Pelayaran Tahun 2008 menetapkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayaran secara optimal.

?Sehingga usulan DPR RI untuk melibatkan asosiasi dalam penentuan jasa kepelabuhanan adalah sangat relevan,? terang Akbar.

Ia mengatakan penetapan tarif jasa kepelabuhanan yang terlalu tinggi, terangnya, dapat berakibat pada bertambahnya biaya logistik yang tinggi dan mengakibatkan harga produk dalam negeri menjadi tidak kompetitif di pasar nasional dan global.

?Penghapusan pasal 110 Ayat (1) dan (Ayat 5) dapat menimbulkan ekses favoritisme yang hanya menguntungkan anak Perusahaan Operator Pelabuhan BUMN dan mematikan stakeholder lainnya di luar anak perusahaan Otoritas Pelabuhan.? tegasnya.

Akbar menuturkan, sampai saat ini penetapan tarif barang dilakukan melalui kesepakatan antara masing-masing asosiasi yaitu INSA, APBMI; ALFI/ILFA; GINSI dan GPEI.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, dinilai hanya berpihak kepada PT Pelindo selaku BUMN Logistik. Dan mengabaikan ribuan Perusahaan dan karyawan yang bergabung di bawah naungan ; APBMI ; ALFI/ILFA; INSA GINSI dan GPEI .ALFI/I:FA akan menggelar aksi mogok secara nasional apabila Pemerintah tetap mempertahankan posisi untuk menghapus Pasal 110 Ayat (1 dan Ayat 5).

?Asosiasi Logistik dan Forworder Indonesia (ALFI/ILFA akan melakukan aksi mogok secara nasional untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada DPR RI dengan melibatkan asosiasi terkait lainnya,? tandasnya.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Arrow Chain Management Logistics (ACML) melengkapi diri untuk memperkuat posisinya di industri logistik tanah air dengan mengantongi jaminan sertifikat halal.

Potensi pengembangan bisnis produk dan jasa industri halal di Indonesia sangat besar mengingat posisinya sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia,

Nur Hasanah, Corporate Secretary ACML mengungkapkan sertifikasi halal yang telah didapatkan tersebut merupakan wujud kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku.

“Ini juga sebagai upaya memenuhi permintaan pelanggan, khususnya di bidang FMCG (Fast Moving Consumer Goods), yang membutuhan pemberian jaminan keamanan kehalalan produk secara end-to-end di seluruh rantai pasok, tidak terkecuali proses distribusi produk,” kata dia dalam keterangan resminya, Minggu (15/9).

Ia mengungkapkan, saat ini mayoritas pelanggan ACML merupakan perusahaan yang bergerak di bidang FMCG.

Logistik halal adalah proses penanganan arus bahan atau produk melalui rantai pasokan yang sesuai dengan standar halal, sehingga bebas dari najis yang dapat mengontaminasi bahan/produk halal. Ruang lingkup diantaranya mencakup penyimpanan, pendistribusian dan pengemasan.

Sertifikasi halal bagi jasa logsitik menjadi jaminan agar produk halal tetap terjaga kehalalannya selama proses transportasi, penyimpanan dan distribusi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, jasa logistik termasuk dalam salah satu jasa yang perlu disertifikasi halal sebelum tanggal 17 Oktober 2024 karena bersinggungan erat dengan proses distribusi produk seperti makanan, minuman, kosmetik, farmasi dan lain-lain.

Nur mengambahkan, pihaknya akan terus berkomitmen dalam memberikan jaminan kehalalan produk kepada mitra yang menggunakan jasanya. “Sehingga kemudian berdampak pada kenyamanan masyarakat muslim dalam mengonsumsi produk.” pungkasnya.

JAKARTA - Kebijakan menghentikan angkutan atau truk logistik sumbu 3 atau lebih di hari-hari peak atau hari besar keagamaan sebaiknya sudah mulai dihapuskan. Seharusnya, pemerintah cukup hanya melakukan pengaturan traffic-nya saja.

Anggota Dewan Pakar Gerindra sekaligus praktisi transportasi dan logistik, Bambang Haryo Soekartono menilai kebijakan pelarangan terhadap truk-truk sumbu 3 atau lebih yang diberlakukan pemerintah ini hanya akan mengakibatkan harga barang maupun komoditas di saat libur hari-hari besar menjadi mahal. Hal itu terjadi karena persediaan atau inventory yang ada di daerah-daerah berkurang.

?Bila terjadi kelangkaan barang maka harga barang tentu akan mahal dan bisa terjadi inflasi. Dan ini pasti akan terjadi hukum supply dan demand, di mana kebutuhan konsumen lebih banyak daripada supply-nya. Tentu yang dirugikan adalah masyarakat dan negara,? ujarnya.

Seharusnya, menurut Bambang, pemerintah cukup melakukan pengaturan trafficnya saja. Misalnya, untuk lintasan menuju Jawa yang bisa dilalui melalui 3 jalur yaitu Utara, Tengah, dan Selatan, itu diatur saja kendaraan-kendaraan mana yang akan melintas di sana.

?Truk-truk sumbu 3 misalnya bisa diarahkan di jalur Utara karena langsung terkoneksi atau terintegrasi ke pelabuhan besar yang terletak di Jawa sebelah Utara. Sedangkan kendaraan kecil dan sepeda motor bisa dilewatkan di jalur Tengah dan Selatan sehingga kepadatan bisa terbagi,? tukas caleg DPR terpilih dari Dapil Jawa Timur I ini.

Sementara untuk jalur ke Sumatera, lanjutnya, jalur Barat bisa diarahkan untuk kendaraan kecil dan sepeda motor, sedang jalur Timur bisa digunakan untuk jalur truk.

Selain itu, menurutnya, bisa juga diatur melalui pembagian waktu. Misalnya, angkutan truk bisa jalan pada malam hari sampai pagi hari. Sedangkan kendaraan kecil dan sepeda motor bisa jalan pada pagi hari sampai malam hari.

?Sehingga tidak berbarengan. Karena, jika berbarengan, itu timbul kepadatan yang mengakibatkan kemacetan,? katanya.

Lanjutnya, tugas dari pemerintah dalam hal ini Kemenhub dibantu dishub-dishub di daerah dan kepolisian adalah secara bersama-sama untuk mengarahkan kendaraan itu pada jalur-jalur yang tidak padat.

?Jadi bukan malah menghentikan atau melarang semua angkutan logistik truk sumbu 3 untuk seluruh Indonesia seperti yang terjadi saat ini. Padahal, selama ini juga yang terjadi kemacetan itu kan hanya di Jawa sebelah Utara,? katanya.

Dia mengutarakan jumlah truk di Indonesia ada 5 juta truk. Dari jumlah tersebut, truk sumbu 3 atau lebih itu banyaknya hanya sekitar 20% dari total truk yang ada di Indonesia.

?Nah, kalau ini dilarang, akan berdampak pada kelancaran produksi dan akan berdampak terhadap perekonomian kita. Karena, mereka itu juga ikut melancarkan perputaran ekonomi kita. Jadi, kalau dihambat, perekonomian juga akan terhambat,? ucapnya.

Ditegaskan olehnya baik pemudik dan truk-truk logistik harus sama-sama diprioritaskan pada musim mudik di saat libur hari-hari besar keagamaan. ?Pemudik dan truk harus keduanya jalan. Dua-duanya harus jalan. Bukan salah satu dikorbankan,? tandasnya.

Katanya, jika hanya pemudik yang didahulukan akan terjadi kesulitan barang di daerah-daerah. Begitu juga sebaliknya, kalau pemudik yang dikorbankan, pemudik kehilangan momen untuk merayakan hari besar keagamaan di kampung halamannya. ?Itu artinya, keduanya harus bisa diakomodir bersamaan dan itu menurut saya bisa dilakukan,? ujarnya.

Jadi, tegasnya, perlu adanya kajian ulang untuk pengaturannya bagaimana cara melancarkan arus mudik yang bersamaan dengan arus barang/logistik. ?Tidak boleh logistik berhenti. Di sebagian besar seluruh negara dunia, semua logistik mereka juga tetap jalan kok semua meski ada hari-hari besar keagamaan. Intinya, jika logistik berhenti maka perekonomian akan berhenti juga,? katanya.

Sebelumnya, pakar transportasi dari Institut Transportasi & Logistik Trisakti, Suripno mengatakan, selama ini belum ada bukti yang mengemuka di media-media mengenai kajian dari Kemenhub berapa besar kerugian ekonomi yang disebabkan kebijakan pelarangan tersebut.

Kalau ada larangan-larangan terhadap angkutan logistik, menurutnya, prinsip kerugian ekonomi yang ditimbulkannya juga harus dihitung. Padahal, lanjutnya, kalau barang dihentikan misalkan tiga hari saja, itu sudah terdampak terhadap perekonomian. ?Apa Kemenhub mau bertanggung jawab terhadap kerugian ekonominya, kan tidak?? pungkasnya.

Jadi, menurut mantan Direktur Keselamatan Kementerian Perhubungan ini, jika Kemenhub berani menghentikan angkutan logistik tersebut, mereka juga harus memiliki hitung-hitungan ekonominya. ?Mereka kan bisa minta bantuan ke perguruan tinggi untuk menghitung akibatnya,? tambahnya.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto meminta unjuk rasa sejumlah elemen masyarakat yang menolak pengesahan RUU Pilkada tidak sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi bisa segera selesai sebelum akhir bulan bulan.

Pasalnya, kemacetan yang disebabkan demontrasi di jalur distribusi akan berdampak pada rantai pasok logistik untuk sejumlah kebutuhan pokok.

"Kami berharap selesai sebelum tanggal 27 Agustus," katanya kepada KONTAN, Kamis (22/8/2024).

Untuk diketahui, 27 Agustus 2024 merupakan waktu pendaftaran bagi calon kepala daerah yang bakal maju di pilkada.

Jika pemerintah dan DPR mengabaikan perlawanan rakyat yang menuntut pihak eksekutif dan legislatif yang semestinya mengakomodir putusan MK dalam revisi UU Pilkada, maka gejolak politik bisa berkepanjangan.

Sementara, pekan keempat bagi industri logistrik sangat krusial karena volume supply chain barang kebutuhan pokok sudah bergerak maksimal menuju konsumen lantaran memasuki tutup buku.

"Jika ada gangguan supply chain ini, maka kebutuhan barang yang harusnya sampai ke konsumen menjadi terhambat juga," jelas Mahendra.

Meski demikian, Mahendra menyebutkan, ketegangan politik belum mengganggu arus logistik, karena pusat aktivitas massa masih terkonsentrasi di pusat-pusat kota atau pemerintahan, masih di seputar Istana Negara, kawasan gedung DPR, MK, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan lainnya. Sedangkan di daerah juga masih terpusat di DPRD.

"Tapi jika titik kerumunan massa ini hingga meluas dan menimbulkan kemacetan hingga ke daerah pinggiran, akan terjadi gangguan arus logistik," ungkap Mahendra.

Reporter: Fahriyadi | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemendag) diminta tidak langsung menuduh perusahaan logistik dalam menyelesaikan kasus maraknya peredaran barang impor ilegal di Tanah Air. Sebagaimana diketahui, Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal yang dibentuk oleh Kemendag mengaku tengah mendalami peran perusahaan logistik dalam kasus impor barang ilegal milik warga negara asing (WNA) yang ditemukan di kawasan Kapuk Kamal Raya, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat (26/7) lalu.

Ketua Umum ALI (Asosiasi Logistik Indonesia), Mahendra Rianto mempertanyakan tuduhan Kemendag tersebut. Karena selama ini, perusahaan logistik hanya perpanjangan tangan dari penerima barang.

Ia menegaskan bila barang yang masuk ke Indonesia sudah tiba di darat atau saat lolos dari bea cukai, maka status barang tersebut sudah tidak bisa lagi disebut ilegal.

“Sekarang kita ambil kasus yang kemarin terjadi, kasus itu kita mesti cek barang yang ada di gudang siapapun di negeri ini ketika dia tidak terlibat dalam pengurusan pelabuhan kepabeanannya maka dia tidak bisa dibilang ilegal karena kita tak tahu barang ini dari mana. Yang mengetahui adalah yang melalui kepabeanan. Siapa yang mengurus? Perusahaan yang ditunjuk. Kalau tidak terlibat dalam rangkaian itu dan barang ada di gudang, perusahaan tidak bisa dipersalahkan secara langsung,” ungkap Mahendra dalam keterangannya seperti dikutip Jumat (16/8).

Sebagaimana diketahui, pada Jumat (26/7) lalu Menteri Perdagangan bersama dengan Satgas barang impor ilegal mengadakan sidak ke kawasan Kapuk Kamal Raya, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara untuk mengawasi keberadaan barang impor ilegal. Di lokasi, tim satgas menemukan gudang yang dipenuhi oleh barang impor ilegal seperti smartphone, komputer, tablet, pakaian jadi, mainan anak, sepatu, sandal dan barang elektronik lainnya.

Terkait hal ini, Mahendra kembali mengingatkan bila pemerintah tidak bisa menyalahkan pengelola gudang sebelum melakukan investigasi secara menyeluruh.

“Kalau hanya sebagai pengelola gudang ya nggak bisa dipersalahkan. Tapi kalau sebagai forwarder, dan ada izin forwarder dan melakukan custom clearance istilahnya ya terhadap barang tersebut dan ternyata barang tersebut termasuk sebagai barang yang diatur tata niaganya dan melakukan pembenaran maka salah dia. Gampang sekali dicek,” ungkapnya.

Bila ada perusahaan logistik yang dinyatakan bersalah, lanjutnya, pemerintah juga bisa langsung mencabut izin perusahaan mereka. Jadi, ia meminta agar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melihat persoalan impor barang ilegal ini secara luas dan menyeluruh.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai tidak perlu menuduh perusahan logistic terkait temuan barang impor illegal ini. “Silahkan saja dibuktikan melalui pembuktian satgas mafia impor. Jadi jangan sekedar menuduh, jadikan praduga tak bersalah sebagai basis,” ujarnya.

Menurut Herman, menuduh perusahaan logistik sebagai pelaku peredaran barang impor hanya akan merusak sistem perekonomian nasional.

Sikap Satgas yang tidak memeriksa para importir dan perbatasan yang dikelola oleh Bea Cukai sejak awal juga mengundang tanya Herman. Karena, menurutnya, satu-satunya ujung tombak masuknya barang impor ilegal ke Indonesia berada di perbatasan.

“Semua seharusnya ada di border (persoalannya). Harus ada pemeriksaan terhadap para importer. Saran ke Kemendag adalah tidak perlu ada tuduhan, silahkan kalau indikasi buktikan dan beri sanksi kalau ada bukti,” tambah Herman lagi.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha (LKPU) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Ditha Wiradiputra.

Ia meminta pemerintah untuk tidak mengkambinghitamkan perusahaan logistik saat tidak berhasil memberantas peredaran barang impor ilegal di Tanah Air. “Dasar pembuktian yang jelas, ini bisa dikatakan mau cari kambing hitam atas ketidakberhasilan pemerintah,” ungkapnya.

Bila memang ingin menyelesaikan persoalan barang impor ilegal yang masuk ke pasar Indonesia, lanjutnya, seharusnya pemerintah mengambil tindakan yang jelas dan tegas. Misalnya, bila perusahaan logistik dianggap mencurigakan, maka aparat seharusnya menyasar pintu masuk barang-barang ilegal ini yang umumnya dimulai dari pelabuhan atau penerbangan.

“Kalau logistik kenapa nggak tunjuk pelabuhan? Kan dari sana. Kenapa nggak ke industri penerbangan? Kan kargo-kargo itu masuk dari sana semua,” tambahnya.

Ia juga menganggap pernyataan Menteri Zulkifli blunder tanpa memahami persoalan tentang sistem dalam ekspor impor. Pasalnya, perusahaan logistik manapun di Indonesia hanya akan menjalankan fungsinya bila barang dinyatakan lolos dari pintu pelabuhan dan bandara manapun. Bila ingin menghentikan barang ilegal masuk ke Jakarta, maka Menteri Zulkifli ia imbau untuk memeriksa bea cukai yang memperbolehkan barang tersebut lolos.

“Mereka (perusahaan logistik) kan cuma mengantarkan, yang masalah kenapa bisa lewat? Kalau di bandara mereka bisa bongkar ya nggak mungkin bisa lolos,” ujarnya.

Keberadaan Satgas impor ini menurut Dhita juga hanya ‘kosmetik’ belaka untuk mengucurkan uang negara bagi sebagian orang. Profesionalisme Satgas impor yang saat ini bekerja dipertanyakan oleh Dhita bila hanya menuduh tanpa menyelesaikan persoalan yang sebenarnya tentang dibalik maraknya barang impor ilegal di Jakarta.

Peneliti dan Youtuber Criminal Law Department dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Fatahillah Akbar mengatakan dalam kasus di atas, perusahaan logistik adalah korban. Karena Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan menyebutkan bila setiap aktivitas impor harus tunduk pada aturan kepabeanan.

Selain itu, bila perusahaan logistik hanya bertindak sebagai perusahaan 4PL (Fourth Party Logistics / logistik pihak keempat) atau yang sering dikenal sebagai akselerator bisnis logistik digital, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan tidak memiliki kesalahan jika telah melakukan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Jika perusahaan pengimpor barang melakukan pemalsuan dokumen atau pencatatan palsu, maka perusahaan tersebut seharusnya tidak dapat bertanggungjawab,” jelas Akbar.

Ia mengingatkan Satgas impor bahwa jika perusahaan logistik sudah melakukan impor sesuai prosedur, namun perusahaan pengimpor ternyata tidak mengikuti prosedur, maka perusahaan logistik memenuhi error facti atau kesesatan fakta.

“Dalam hukum pidana dikenal, Afwezigheid van alle schuld (Avas) atau tidak ada kesalahan sama sekali merupakan alasan penghapus pidana yang mana pelaku telah cukup berusaha untuk tidak melakukan delik. Sehingga perusahaan logistik sebagai pengirim saja tidak dapat bertanggung jawab jika ditemukan penyelundupan. Pihak pengirim dan penerima juga harus dapat bertanggungjawab,” katanya.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. JLL Indonesia memaparkan pasokan pergudangan modern logistik di Jabodetabek telah melampaui 2,7 juta meter persegi per kuartal II 2024.

Farazia Basarah, Country Head and Head of Logistics & Industrial, JLL Indonesia, mencatat tiga proyek baru telah selesai di wilayah Bekasi, Cikarang, dan Tangerang, yang akhirnya berkontribusi setelah durasi waktu yang cukup lama.

Tren pasokan yang positif ini diiringi dengan tingkat hunian yang baik sebesar 89%.

Para penyedia jasa logistik berskala besar tengah memperluas operasinya, sehingga mendorong permintaan gudang logistik modern di Jabodetabek, yakni melalui perluasan lokasi yang sudah ada dan pencarian lokasi baru seperti di daerah barat dan selatan Jakarta.

"Industri baru seperti kendaraan listrik dan produk listrik lainnya yang tengah berkembang tetap terkonsentrasi di Cikarang dan Karawang karena ekosistem manufaktur otomotif yang sudah mapan," ucapnya dikutip dari keterangan resmi yang diterima belum lama ini.

Industri manufaktur, khususnya di bidang pangan, farmasi, dan bahan baku, memegang peranan penting dalam pasar properti Indonesia dikarenakan pasar domestik Indonesia yang cukup besar.

Laju inflasi di Indonesia mencapai 2,5% hingga akhir Juni, menunjukkan penurunan dibandingkan dengan akhir triwulan-I 2024 dan periode yang sama tahun lalu.

Penurunan ini, dalam kisaran target pemerintah sebesar 1,5%-3,5%, mencerminkan pengelolaan tekanan inflasi yang efektif. Bank Indonesia mengantisipasi potensi pertumbuhan sebesar 5% hingga akhir tahun 2024.

"Dengan perpindahan Ibu Kota ke Kalimantan, pembangunan infrastruktur yang terus menjadi prioritas, dan ketahanan ekonomi nasional yang kuat, minat investor terhadap Indonesia tetap tinggi, tidak hanya untuk area Jakarta, tapi juga kota-kota lain," kata dia.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Manajemen PT Pos Indonesia menargetkan dapat bertransformasi menjadi perusahaan logistik nasional.

Hal ini dilakukan agar dapat menjalankan fungsinya sebagai agen pembangunan dengan menurunkan biaya logistik nasional.

Direktur Business Development dan Portfolio Management PosIND Prasabri Pesti mengatakan, lewat transformasi itu PT Pos Indonesia membidik pasar logistik nasional yang bernilai hampir Rp 1.400 trililun.

“Kami ingin memberi solusi logistik nasional yang dapat mengakselerasi peningkatan daya saing logistik Indonesia,” jelas Prasabri dalam siaran pers, Kamis (1/8/2024).

“Kami melihat ada opportunity untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan fokus ke portofolio logistik karena size industri ini besar sekali, hampir Rp 1.400 triliun,” tambahnya.

Dalam acara Indonesia Brand Forum 2024, Prasabri mengatakan bahwa untuk menjadi aggregator logistik nasional, PT Pos Indonesia mengubah posisi strategis perusahaan berupa logo dari burung merpati menjadi PosIND yang merupakan singkatan dari Pos Indonesia Integrated National Distribution dengan tagline Logistik Indonesia.

Langkah kedua adalah dengan melakukan kerja sama strategis agar dapat menyasar dua target, yakni meningkatkan skalabilitas dengan meningkatkan nilai ekonomi melalui konsolidasi logistic service provider (LSP) BUMN.

“Ini kami lakukan dengan menjadikan PosIND sebagai host of partnership untuk sinergi dan integrasi logistik BUMN dan kemudian sasaran kedua adalah operational excellence melalui partnership dengan global partner untuk meningkatkan kapabilitas manajemen dan operasional perusahaan,” ungkap Prasabri.

Dia melanjutkan, selain kecukupan nilai ekonomi, peningkatan skalabilitas menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing global.

Dia bilang, POSInd saat ini telah melakukan tiga tahapan sinergi antar sesama BUMN, berupa sinergi platform digital yang dinamakan GLID.

“Platform ini memungkinkan untuk membangun rute-produk bersama antar moda, yang memungkinkan visibilitas aset antar LSP BUMN lebih terbuka sehingga bisa saling memanfaatkan tujuannya,” jelas dia.

Tahap kedua adalah sinergi aset untuk efisiensi dan optimalisasi aset, dan yang terakhir adalah kepemilikan dmana ada peluang merger akuisisi entitas badan usaha.

Saat ini industri logistik nasional memiliki 1,6 juta pelaku usaha dengan rata-rata pendapatan per LSP hanya Rp 3 miliar per tahun dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki indeks performance logistiknya bagus, pendapatannya bisa mencapai Rp 80 miliar pertahun.

Prasabri menjelaskan bahwa POSInd mendorong sinergi dan integrasi logistik BUMN, seperti KAI, PELINDO, ASDP, hingga DAMRI.

Dengan transformasi tersebut, POSInd mencetak laba bersih terbesar sepanjang sejarah, yakni Rp 728 miliar pada tahun 2023 lalu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PT Pos Indonesia Bakal Bertransformasi Jadi Perusahaan Logistik lewat POSInd "