Jadi kalau kebijakannya tidak menguntungkan kelas menengah, maka akan berdampak signifikan dengan pertumbuhan atau stabilitas ekonomi politik Indonesia

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri PPN/Kepala Bappenas Periode 2019—2024 Suharso Monoarfa memastikan bahwa delapan visi misi Presiden Prabowo Subianto yaitu Asta Cita akan masuk ke dalam RPJMN 2025—2029.

Suharso mengakui, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 memang belum sempat diresmikan oleh Presiden ke 7 RI Joko Widodo (Jokowi). Kendati demikian, dia menegaskan Presiden Prabowo Subianto akan segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang RPJMN 2025—2029.

Dia menjelaskan, rancangan teknokratik RPJMN 2025—2029 seluruhnya disusun berdasarkan visi misi Prabowo-Gibran yang tercantum dalam dokumen Asta Cita yang menjadi janji kampanye dalam Pilpres 2024.

"Jadi Asta Cita Pak Prabowo itu sudah sejak awal [menjadi rujukan], sehingga sudah dijadikan mainstreaming di dalam RPJMN teknokratiknya Bappenas," ujar Suharso usai acara Serah Terima Jabatan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Mantan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, nantinya RPJMN akan menjadi rancangan kerja pemerintah (RKP). Oleh sebab itu, sambung Suharso, seharusnya RPJMN menjadi rujukan program kerja setiap kementerian/lembaga lima tahun ke depan.

Masalahnya, dia mengungkapkan selama ini kementerian/lembaga seakan punya visi misi sendiri-sendiri. Sejalan dengan itu, RKP yang sudah disusun Bappenas tidak secara maksimal dikerjakan kementerian/lembaga.

"Kalau saya mau fair [adil] angkanya itu kira-kira sekitar 70% dari setiap RKP [yang diselesaikan kementerian/lembaga]. Ya sudah cukup bagus ya, tetapi mestinya kita bisa lebih dari itu," jelas Suharso.

Lebih lanjut, dia berpesan kepada penurusnya Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy agar tidak hanya menyusun RKP berdasarkan standar kenyaman yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga internasional. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto mencita-citakan pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Oleh sebab itu, Suharso mendorong agar berbagai program kerja perekonomian ke depannya lebih mengutamakan akselerasi daripada stabilitas. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya stagnan di kisaran angka 5% seperti 10 tahun belakangan.

"Kita harus berani lebih kreatif gitu kan. Harus mau keluar dari zona nyaman itu. Kalau tidak kita akan tetap tumbuh seperti sekarang ini 5%, saya kira itu [5%] tidak menjadi sulit. Tapi dengan program-program yang Pak Prabowo inginkan, itu mestinya bisa lebih baik lagi ke depan," katanya.

Sebagai informasi, dokumen Asta Cita mengungkapkan delapan buah misi Prabowo-Gibran untuk menuju Indonesia Emas 2045. Di antaranya, yaitu keberlanjutan hilirisasi hingga swasembada pangan.

Disebutkan, delapan misi tersebut berangkat dari sejumlah indikator capaian pemerintahan era Presiden Jokowi. Sejumlah target yang ingin dibidik Prabowo-Gibran seperti capaian nilai PDB nominal US$1,4 triliun, neraca dagang surplus US$54,4 miliar, tingkat inflasi 3,3 persen, dan lain-lain.

Berikut 8 Program Kerja Asta Cita Prabowo-Gibran

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait dengan Kementerian Penerimaan Negara. Adapun dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), penerimaan negara masuk ke dalam otoritas Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani sendiri dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia mendapat tawaran untuk melanjutkan posisi sebagai Menteri Keuangan di kabinet berikutnya.

Saat ditanya lebih lanjut tentang rencana pembentukan Badan atau Kementerian Penerimaan Negara, Sri Mulyani enggan berbicara banyak. Namun ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan adalah satu.

"Gak ada, Kemenkeu masih satu," Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Sri Mulyani mengatakan, dirinya mendiskusikan sejumlah hal dengan Prabowo, salah satunya terkait keuangan negara dan APBN. Hal ini utamanya terkait dengan proses transisi dan penyiapan APBN 2025 sendiri.

Katanya, pada saat menyiapkan APBN 2025 perlu mendengar apa-apa saja yang menjadi prioritas dan arahan dari Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pihaknya selalu berkonsultasi kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat kementerian keuangan untuk bisa mendukung program-program selanjutnya.

"Makanya berbagai arahan mengenai pengelolaan dari sisi penerimaan negara, pajak bea cukai, belanja negara, belanja negara untuk Kementerian/Lembaga (KL), maupun untuk transfer ke daerah dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan, di tingkatkan kualitasnya, diyakinkan untuk efektivitasnya terutama untuk manfaat kepada masyarakat," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara pada mulanya diungkapkan oleh CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo. Katanya, hal ini telah ada dalam program kerja Asta Cita Prabowo. Bahkan saat ini sudah ada sosok yang ditunjuk sebagai Menteri Penerimaan Negara.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Jakarta, Senin (7/10/2024).