JAKARTA, investor.id – Direktur Next Policy. Yusuf Wibisono mengatakan, keberadaan transportasi massal yang handal, aman dan terjangkau adalah sangat krusial untuk efisiensi sektor transportasi. Keberadaan transportasi massal akan menekan kemacetan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelas bawah dan menengah.

Ketiadaan transportasi massal yang aman, nyaman dan murah, membuat masyarakat terpaksa memilih dan bergantung pada kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil.

Berdasarkan data yang ada saat ini ada 156,4 juta kendaraan pribadi, yaitu 136,5 juta motor dan 19,9 juta mobil, dengan 60% diantaranya berada di Jawa. Inilah akar tingginya kecelakaan yang banyak melibatkan kendaraan pribadi terutama di kota-kota besar Jawa.

Namun sayangnya respon kebijakan pemerintah salah arah. Moda transportasi yang mampu mengangkut penumpang dalam jumlah masif seperti KRL justru tidak mendapat dukungan yang memadai. Sebaliknya, moda transportasi yang mahal dengan daya angkut penumpang terbatas justru mendapat dukungan luar biasa seperti kereta cepat, MRT, dan LRT.

“Karena itu, potongan wajib untuk asuransi third party liability (TPL) hanya layak diterapkan dalam jangka panjang yaitu ketika masyarakat sudah memiliki banyak alternatif transportasi massal yang aman, nyaman dan terjangkau,” kata Yusuf kepada Investor Daily di Jakarta, Minggu (28/7/2024).

Dia berpendapat tambahan beban pengeluaran yang bersifat wajib seperti rencana asuransi kendaraan bermotor TPL (third party liability) ini, dipastikan akan semakin memberatkan masyarakat terutama kelas menengah dan bawah yang kini daya belinya sedang anjlok.

“Kita sangat menyesalkan pemerintah yang seolah tidak peduli dengan kecenderungan semakin lemahnya daya beli masyarakat dan fakta semakin banyaknya kelas menengah yang jatuh ke kelas ekonomi lebih rendah,” katanya.

Kenaikan biaya hidup di satu sisi dan stagnasi pendapatan masyarakat di sisi lain adalah fenomena yang kini semakin jelas terlihat, dan tanpa intervensi yang memadai akan semakin melemahkan daya beli dan menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Alih-alih memberi insentif, lanjut dia pemerintah justru memberi tambahan beban yang semakin banyak, selain potongan wajib BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, potongan pajak penghasilan, kini di 2025 juga tambahan beban pajak dari kenaikan PPN menjadi 12%, rencana potongan Tapera dan kini potongan asuransi TPL.

Kecenderungan semakin lemahnya daya beli masyarakat terutama kelas menengah dan kelas bawah ini mengkhawatirkan. Sangat tidak logis jika pemerintah justru semakin menambah berat beban keluarga kelas menengah dan bawah.

Dalam 5 tahun terakhir, sambung dia, jumlah kelas menengah atas jatuh dari 21% pada 2019 menjadi 17% pada 2023. Di saat yang sama, jumlah kelas menengah bawah naik dari 48% menjadi 49%, dan kelas rentan miskin naik menjadi 23%.

“Tambahan beban bagi masyarakat dipastikan akan membuat semakin banyak kelas menengah yang jatuh ke kelas ekonomi lebih rendah,” tuturnya.

Jika diterapkan, potongan wajib untuk asuransi TPL ini akan banyak ditanggung oleh keluarga menengah dan bawah. Dari sekitar 19,9 juta mobil pribadi saat ini, sebagian besar dimiliki oleh keluarga menengah - atas dan menengah - bawah.

Sedangkan dari 136,5 juta sepeda motor saat ini, sebagian besarnya dimiliki oleh keluarga menengah - bawah dan rentan miskin. 

Melemahnya kelas menengah dan bawah ini dikonfirmasi oleh fenomena "makan tabungan" di kelas bawah dan menengah yang terlihat dari tabungan mereka yang semakin kecil.

Rata-rata simpanan kelas atas, yaitu simpanan kelompok tiering nominal diatas Rp 5 miliar,  meningkat signifikan dari Rp 29,2 miliar per rekening pada Maret 2020, menjadi Rp 33,2 miliar per rekening pada Maret 2023 dan terkini Rp 33,4 miliar per rekening pada Maret 2024.

Sedangkan rata-rata simpanan kelas bawah dan menengah, yaitu simpanan kelompok tiering nominal dibawah Rp 100 juta,  semakin menurun dari Rp 2,84 juta per rekening pada Maret 2020, menjadi Rp 1,96 juta pada Maret 2023 dan kini hanya Rp 1,88 juta per rekening pada Maret 2024. 

“Saya berharap pemerintah membatalkan rencana potongan wajib untuk asuransi TPL ini. Sangat berbahaya jika kelas menengah yang sedang terpuruk terus dihajar daya belinya dengan berbagai macam tambahan beban pengeluaran,” katanya.

Lebih lanjut Yusuf mengatakan, mengenakan potongan wajib asuransi TPL ini juga sangat tidak berkeadilan karena banyak masyarakat memiliki kendaraan pribadi yaitu motor dan mobil, didorong kebutuhan, tidak punya banyak pilihan dikarenakan buruknya transportasi massal.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News