IDXChannel - Seluruh mobil dan motor di Indonesia wajib memiliki asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025. Inisiatif ini lahir atas amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Asuransi wajib TPL adalah asuransi yang menjamin atas kerugian pihak ketiga. Dengan kata lain, bila seseorang menabrak kendaraan dan membuat kendaraan korbannya rusak, maka korban bisa mendapatkan ganti rugi dari klaim asuransi TPL tersebut.

Menanggapi wacana tersebut, PT Jasaraharja Putera atau JRP Insurance telah meluncurkan produk asuransi TPL, yakni JRP-TPL Pro. Produk ini telah disetujui oleh OJK dengan Nomor
Lisensi S-1051/PD.021/2024, dan dirancang untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi pemilik kendaraan bermotor dengan menawarkan jaminan tanggung jawab pihak ketiga.

“Kami terus berupaya meningkatkan saluran distribusi kami melalui kemitraan dan kolaborasi. Bertujuan untuk dapat memberikan perlindungan yang lebih luas dan menyediakan layanan tambahan yang bernilai melalui platform digital,” kata Direktur Utama Jasaraharja Putera, Abdul Haris dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (22/7).

Produk JRP-TPL Pro memiliki pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan
cidera badan.

Sesuai dengan standar industri dan regulasi, JRP Insurance mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan tarif premi, termasuk penggunaan kendaraan, usia, riwayat
asuransi, dan klaim sebelumnya.

Baik untuk kendaraan beroda empat maupun dua, JRP-TPL Pro menawarkan tarif yang disesuaikan untuk berbagai jenis kendaraan, memastikan tertanggung atau pelanggan menerima perlindungan yang sesuai.

Dengan fokus pada kebutuhan pelanggan, JRP-TPL Pro menawarkan berbagai paket seperti Basic, Silver, Gold, hingga Platinum dengan batas cakupan dan premi yang sesuai.

Paket-paket ini melayani pemilik kendaraan pribadi maupun komersial, memberikan fleksibilitas dan ketenangan pikiran (peace of mind).

Cakupan perlindungan meliputi perlindungan bagi pengemudi dalam hal kecelakaan yang menghasilkan klaim pihak ketiga, produk JRP-TPL Pro memiliki pertanggungan atas risiko
tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan cedera badan.

Produk JRP-TPL Pro dirancang untuk memberikan manfaat asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party
liability) terkait kecelakaan lalu lintas untuk menyambut UU P2SK yang mengatur tentang Asuransi Wajib guna mendorong perluasan penetrasi dan densitas asuransi.

Untuk proses klaim, JRP Insurance memiliki prosedur yang disederhanakan untuk memastikan kemudahan bagi pelanggan.

(FAY)

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar transportasi berkomentar bagaimana korelasi kewajiban asuransi third party liability (TPL) terhadap angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang tinggi. Keberadaan asuransi TPL diyakini dapat mendorong tanggung jawab pengemudi agar lebih berhati-hati.

Pakar transportasi sekaligus Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menjelaskan sebenarnya dalam regulasi yang berlaku saat ini sudah ada yang mengatur asuransi wajib, tapi untuk angkutan umum dan angkutan barang.

Regulasi itu diatur di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam pasal 239 dijelaskan bahwa pemerintah mengembangkan program asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

"Jadi kemungkinan itu [asuransi wajib TPL] terbuka. Tinggal pro kontranya yang kuat yang mana. Dengan alasan kecelakaan kita yang tinggi, saya kira ada baiknya juga," kata Djoko kepada Bisnis, Jumat (19/07/2024).

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mencatat sepanjang 2023 terjadi 148.000 kasus kecelakaan. Sementara data MTI mencatat kecelakaan lalu lintas sepanjang 2023 mencapai 116.000, naik 6,8% dibanding 2022.

Dari data MTI tersebut, sebanyak 77% kecelakaan melibatkan sepeda motor, dan hampir 40% dari angka tersebut adalah pengemudi berusia rata-rata 25—40 tahun.

Saat ini pemerintah sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur lebih detail kewajiban asuransi TPL yang berlaku Januari 2025 nanti. Djoko meminta agar iuran preminnya tak memberatkan masyarakat.

Sementara itu, Mantan Komisaris Utama PT Jasa Raharja, serta eks Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang sekarang menjadi Ketua Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI), Budi Setyadi menilai asuransi wajib TPL ini bisa menjadi solusi tingginya kecelakaan lalu lintas, tetapi tidak secara langsung.

"Aritnya dengan adanya asuransi ini mungkin orang jadinya akan lebih berhati-hati. Saya kira kalau mengurangi menurut saya yang penting butuh edukasi," ujar Budi yang pernah menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Regiden Korlantas Polri ini.

Sebelumnya, Pengamat Asuransi Azuarini Diah berpendapat asuransi wajib TPL ini kebijakan yang tepat. Apalagi kasus kecelakaan di Indonesia masih tinggi.

Dia juga bilang bahwa jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju, seperti Amerika, Inggris, Singapura, Australia dan Jepang, asuransi TPL ini sudah menjadi suatu asuransi yang wajib dimiliki seluruh pengendara.

"Dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya, di mana terdapat lebih dari 100.000 kecelakaan terjadi setiap tahunnya, membuat pentingnya proteksi atas risiko kecelakaan," kata Azuarini.

IDXChannel—Asuransi TPL adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan atas tuntutan kerugian yang dialami oleh pihak ketiga, atau third party liability, yang terlibat dalam kecelakaan kendaraan bermotor.

Asuransi TPL menjadi perbincangan hangat netizen belum lama ini usai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa kendaraan bemotor di Indonesia harus mengikuti asuransi third party liability mulai 2025.

Saat ini, asuransi TPL yang berlaku masih bersifat sukarela. Adapun tujuan pemberlakuan asuransi TPL wajib adalah untuk menekan kerugian jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan banyak pihak.

Namun demikian, belum ada informasi lebih lanjut dan mendetail mengenai pemberlakuan asuransi TPL ini. Sebab mekanisme dan besaran premi masih harus dipertimbangkan dan dirancang secara teliti.

Melansir laman resmi Allianz (18/7), manfaat yang diperoleh dari asuransi TPL adalah penggantian kerugian terhadap kematian atau cedera yang dialami pihak ketiga dalam kecelakaan, dan penggantian kerusakan atas aset milik pihak ketiga.

Pihak ketiga yang dimaksud dalam skema asuransi TPL adalah siapa pun yang ada di dalam kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan dengan mobil orang lain. Sebagai contoh, mobil milik A menabrak mobil milik B dan menyebabkan penumpang mobil B terluka.

Maka biaya pengobatan atas penumpang di mobil B akan ditanggung oleh asuransi. Demikian pula dengan kerusakan atas aset milik pihak ketiga yang terkena dampak langsung kecelakaan yang diakibatkan oleh pengendara lain.

Melansir laman resmi Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Wakil Ketua Bidang Teknik 3 AAUI Wayan Pariama mengatakan asuransi TPL dapat mengurangi beban keuangan pemerintah dalam memberikan kompensasi kepada korban kecelakaan lalu lintas.

“Sekaligus memberikan bantuan keuangan kepada korban kecelakaan maupun keluarganya,” tutur Wayan dalam keterangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari Allianz dan AAUI, dapat disimpulkan bahwa manfaat kepesertaan asuransi TPL dapat mencakup dua hal, yakni:

• Kerugian fisik berupa penggantian biaya pengobatan atau pembayaran kompensasi ke korban dan keluarga korban
• Kerugian aset atau materil korban kecelakaan lalu lintas

Asuransi TPL berbeda dengan asuransi yang dibayarkan pemilik kendaraan setiap kali memperpanjang pajak kendaraannya tiap tahun, atau Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ).

Dana sumbangan yang terhimpun dari SWDKLLJ itu dikelola di antaranya oleh PT Jasa Raharja. Perseroan yang bergerak di bidang asuransi kecelakaan lalu lintas itu juga mengelola dana asuransi dari iuran wajib yang dibayar penumpang transportasi.

Tanggungan yang dijamin oleh Jasa Raharja mencakup kerugian jiwa maupun kondisi fisik. Seperti santunan meninggal dunia, cacat tetap, santunan untuk perawatan, penggantian biaya penguburan dan penggunaan mobil ambulance, dan P3K.

Jasa Raharja tidak menanggung kerusakan aset yang menimpa korban kecelakaan. Sebab perlindungan dan santunan yang diberikan kepada korban kecelakaan pengguna jalan dan transportasi, termasuk pula untuk pejalan kaki yang ditabrak pengendara.

Itulah penjelasan singkat tentang asuransi TPL adalah, berikut manfaat yang dapat diperoleh dari preminya. (NKK)