Reporter: Yuliana Hema | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Adaro Energy Tbk (ADRO) berencana untuk membagikan dividen final dari laba tahun buku 2023 dengan nilai yang fantastis. Bahkan, jumlah dividen yang bakal dibagikan melebihi capaian laba bersih emiten batubara ini.

Melansir keterbukaan informasi, ADRO berencana membagikan dividen final sebesar US$ 2,62 miliar. Pada 2023, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk ADRO mencapai US$ 1,64 miliar.

Melansir laporan keuangan sepanjang 2023, ADRO memiliki kas dan setara kas sebesar US$ 3,31 miliar. Pada periode yang sama, ADRO masih punya saldo laba belum dicadangkan sebesar US$ 5,15 miliar.

Equity Research Analyst Mirae Asset Sekuritas Rizkia Darmawan mencermati dari posisi kas ADRO yang masih berada di posisi US$ 3,2 miliar per September 2024, memang rencana pembagian dividen ini masih memadai.

"Namun ada langkah yang harus ditempuh ADRO lewat pendanaan untuk membiayai pembagian dividen ini. Mengingat kebutuhan capex tahunan ADRO baik untuk pemeliharaan ataupun pengembangan," katanya kepada Kontan, Selasa (5/11).

Rizal Nur Rafly, Equity Research Analyst Panin Sekuritas menimpali pembagian dividen ini justru kurang baik untuk kinerja ADRO dalam jangka panjang. Mengingat ADRO akan melakukan diversifikasi bisnis.

"Diversifikasi bisnis ke energi hijau membukukan belanja modal besar, harusnya dana tersebut bisa gunakan untuk mendanai ekspansi tetapi ADRO malah pakai untuk membagikan dividen," ucap dia.

Rizal mencermati dalam jangka panjang, rencana spin off PT Adaro Andalan Indonesia yang merupakan bisnis utama ADRO berpeluang memperkecil arus kas dan pembagian dividen di masa mendatang.

Lebih lanjut, Panin Sekuritas masih merekomendasikan hold ADRO. hingga akhir perdagangan Selasa (5/10), ADRO telah menguat 2,80% dibanding penutupan sebelumnya ke level Rp 4.040 per saham.

Sebelumnya, manajemen Adaro telah memastikan pihaknya memiliki saldo kas internal secara konsolidasi yang cukup untuk melaksanakan pembagian dividen tunai ini. Namun tidak menutup kemungkinan, ADRO bakal menggunakan dana pihak ketiga.

"Dalam rangka pengelolaan dana kas internal dan arus kas Perseroan yang efisien, tidak menutup kemungkinan Perseroan juga dapat menggunakan pendanaan pihak ketiga jangka pendek untuk pembayaran sebagian dari dividen," tulis manajemen Adaro, Senin (4/11).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank JTrust Indonesia Tbk atau J Trust Bank mampu melanjutkan kinerja positif dengan mencatatkan laba bersih sebesar Rp 161,22 miliar pada kuartal III 2024.

Direktur Utama J Trust Bank, Ritsuo Fukadai menyampaikan, performa keuangan perseroan dalam kondisi sangat baik didukung dengan pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga yang optimal.

"Kami optimis dapat mencapai target bisnis di tahun 2024," kata Fukadai dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

SHUTTERSTOCK/JUICY FOTO Ilustrasi kredit, kredit perbankan.

Katalis dalam peningkatan kinerja tersebut dipicu oleh pertumbuhan kredit bruto menjadi sebesar Rp 28,13 triliun dari sebelumnya Rp 23,60 triliun atau tumbuh 19,22 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Sementara dana pihak ketiga (DPK) juga meningkat menjadi Rp 34,18 triliun dari Rp 29,73 triliun atau tumbuh sebesar 14,95 persen (yoy) pada posisi kuartal III 2024 dibandingkan kuartal III 2023.

Sebagai tambahan informasi, pada Juli 2024, J Trust Bank resmi menggandeng Persija Macan Kemayoran meluncurkan program simpanan dan kartu debit co-branding bertajuk TORA-Persija sebagai salah satu strategi J Trust Bank memperluas penetrasi pasar tabungan dan menghimpun dana pihak ketiga.

Kombinasi pertumbuhan ini pada akhirnya membuat LFR (Loan to Funding Ratio) perseroan meningkat dari 79,37 persen pada kuartal III 2023 menjadi 82,32 persen pada kuartal III 2024.

Sementara itu, pendapatan bunga tercatat meningkat menjadi Rp 2,27 triliun pada Kuartal III 2024 dari sebelumnya Rp 1,83 triliun pada Kuartal III 2023 atau tumbuh 23,68 persen (yoy).

Peningkatan pendapatan bunga tersebut juga diikuti oleh pendapatan operasional lainnya yang juga tercatat meningkat menjadi Rp 79,91 miliar pada kuartal III 2024 dari sebelumnya Rp 21,77 miliar pada kuartal III 2023 atau tumbuh 267,14 persen (yoy).

Pada periode yang sama perseroan juga mampu tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian sehingga membuat rasio kredit bermasalah atau NPL (non-performing loan) pada kuartal III 2024 membaik, dengan NPL gross berada di level 1,20 persen dan NPL net di 0,91 persen.

Di sisi permodalan, perseroan mampu menjaga rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) di 13,08 persen pada kuartal III 2024. Ke depannya, imbuh Fukadai, perseroan berkomitmen untuk menjaga CAR pada posisi yang sehat sehingga dapat mendukung pertumbuhan bisnis dan mengantisipasi risiko terkait.

Sedangkan dari sisi rentabilitas, perseroan membukukan pertumbuhan dimana Return-On-Equity (ROE) perseroan meningkat dari 4,71 persen di kuartal III 2023 menjadi 6,94 persen di kuartal III 2024.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Krom Bank Indonesia Tbk (BBSI) mencatatkan laba sebesar Rp 107,13 miliar pada kuartal III-2024, tumbuh 9,54% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan dengan laba bersih periode yang sama tahun sebelumnya Rp 97,8 miliar.

Berdasarkan laporan keuangannya, torehan laba bank besutan Kredivo Group ini ditopang oleh pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) yang tumbuh 149,4% yoy menjadi Rp 677,94 miliar pada kuartal III-2024 dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp271,83 miliar.

Alhasil margin bunga bersih (net interest margin/NIM) naik dari 11,65% menjadi 20,30% per September 2024.

Dari fungsi intermediasi, Krom Bank menyalurkan kredit sebesar Rp 3,54 triliun pada kuartal III-2024, tumbuh 138,71% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 1,48 triliun.

Di sisi lain rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross bank sedikit memburuk secara tahunan dari 2,64% menjadi 2,7% per September 2024.

Dari sisi pendanaan, Krom Bank telah meraup dana pihak ketiga (DPK) sebesar R p2,23 triliun pada kuartal III-2024, melesat 874,18% yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya Rp 228,64 miliar.

Ini turut membuat aset bank naik 66,4% yoy menjadi Rp 5,69 triliun pada September 2024 dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 3,42 triliun pada September 2023.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jenius, bank digital milik PT Bank SMBC Indonesia Tbk (Sebelumnya Bank BTPN) mencatatkan pertumbuhan pengguna 15% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 5,9 juta sampai akhir Kuartal III-2024

Direktur Utama SMBC Indonesia, Henoch Munandar, menyatakan, pertumbuhan pengguna ini sejalan dengan konsistensi SMBC Indonesia dalam mengembangkan kapabilitas digital Jenius untuk memastikan cara mudah, cerdas, dan aman untuk mengakses ke berbagai solusi keuangan bagi masyarakat digital savy dan juga pengembangan fitur-fitur bagi segmen wealth management di aplikasi Jenius.

Sampai September 2024, Jenius berhasil menjaring dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 27,2 triliun sampai dengan September 2024, jumlah ini tumbuh 11% yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi intermediasi, total penyaluran kredit Jenius mengalami peningkatan 112% yoy menjadi Rp 3,3 triliun, dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1,3 triliun.

Pertumbuhan tersebut berasal dari kontribusi produk-produk kredit yang ditawarkan Jenius seperti Flexi Cash, Digital Micro, Kartu Kredit Jenius, dan Jenius Paylater.

Pertumbuhan kinerja Jenius tersebut sedikitnya turut berkontribusi mendorong pertumbuhan kredit SMBC Indonesia secara konsolidasi dengan total kredit naik 16% yoy menjadi Rp175,1 triliun yang mayoritas pertumbuhannya berasal dari kredit Grup OTO.

Penyaluran kredit SMBC Indonesia di segmen Joint Financing, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga meningkat, masing-masing sebesar 676% (yoy) dan 12% (yoy).

“Performa baik kami pada periode ini merupakan kontribusi dari usaha Bank SMBC Indonesia secara organik," ungkap Henoch dikutip dari siaran pers, Rabu (31/10).

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat dana pihak ketiga (DPK) perorangan terus melambat, bahkan pertumbuhannya tak lebih dari 1% per September 2024. Kondisi ini berbanding terbalik dengan simpanan korporasi yang justru tumbuh stabil di angka dobel digit.

Tercatat, berdasarkan golongan nasabah, DPK atau simpanan nasabah perorangan hanya tumbuh sebesar 0,6% yoy pada September 2024, lebih rendah dibandingkan Agustus 2024 yang tumbuh 1%. Angka ini pun jauh di bawah pertumbuhan Januari 2024 yang sempat mencapai 5,4% yoy.

Sementara itu, pada periode yang sama, DPK korporasi tumbuh sebesar 13,5% yoy relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yaitu 13,4% pada Agustus 2024. Bahkan, pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dibanding Januari 2024 yang hanya 6,2%.

Menanggapi hal ini, Direktur Kepatuhan PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) Efdinal Alamsyah menyampaikan bahwa DPK korporasi cenderung lebih volatil dibandingkan DPK perorangan. Tercatat, per akhir September 2024 komposisi DPK terdiri dari 45% ritel dan 55% korporasi.

“Perusahaan dapat menarik dana dalam jumlah besar secara tiba-tiba, yang dapat mempengaruhi likuiditas bank,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Selain itu, menurutnya jika DPK bank terlalu terfokus pada segmen korporasi tertentu, bank berisiko terkena dampak negatif apabila sektor tersebut mengalami penurunan atau masalah atau risiko konsentrasi.

Bahkan, kata Efdinal dalam kondisi ekonomi yang lesu, banyak korporasi yang mungkin akan mengurangi simpanan mereka, sehingga mengakibatkan fluktuasi yang signifikan pada DPK bank.

Alhasil, untuk meminimalisir risiko, Bank Oke terus mengutak atik strategi demi menarik nasabah perorangan lewat beragam penawaran produk simpanan seperti bunga kompetitif atau layanan perbankan yang lebih baik.

Perbesar

Karyawan melayani nasabah di salah satu cabang PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) di Jakarta, Jumat (8/5/2020). Bisnis/Abdullah Azzam

Selain itu, Bank Oke juga terus memperkuat platform digital untuk memudahkan nasabah perorangan dalam melakukan transaksi dan manajemen keuangan, sehingga diharapkan dapat menarik lebih banyak nasabah.

“Bank juga mengembangkan program loyalitas untuk nasabah perorangan agar mereka lebih termotivasi untuk menyimpan dana dalam jangka panjang,” ujarnya.

Senada, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Bank BJB) Yuddy Renaldi mengatakan besarnya dana korporasi dalam portofolio DPK berdampak pada risiko konsentrasi apabila komposisi dana nasabah terlampau besar terhadap DPK yang dimiliki.

Namun demikian, kata Yuddy, nasabah korporasi juga dibutuhkan perbankan untuk sebagai dana pelampung untuk mengimbangi permintaan kredit yang tinggi juga menjaga maturity profil yang dimiliki.

“Jika konsentrasi nasabah korporasi terlampau besar, [maka] setiap penarikan dari nasabah tersebut akan berdampak terhadap kondisi likuiditas bank,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Menurutnya, sebagai bank daerah, pihaknya memiliki karakteristik tersendiri terhadap komposisi DPK untuk menopang likuiditas, di mana selain dana korporasi terdapat juga dana pemerintah daerah, sehingga dapat menyeimbangkan komposisi dana yang ada.

Tercatat, untuk komposisi DPK Bank BJB terdiri dari 40% dana korporasi, 30% dana pemda, dan 30% retail individu.

“Untuk dana perorangan di saat daya beli saat ini [yang sedang lesu] kami juga membidik nasabah-nasabah individu besar melalui layanan prioritas,” ujarnya.

Di sisi lain, Head of Research LPPI Trioksa Siahaan menilai pertumbuhan yang beda arah antara perorangan dan korporasi menandakan dari sisi DPK individu banyak terpakai untuk membiayai kebutuhan hidup.

Selain itu, kemungkinan juga terdapat indikasi penurunan income pada kelas middle low sehingga menggunakan tabungannya untuk membiayai kebutuhan hidup.

“Sedangkan, di sisi korporasi dengan semakin banyaknya simpanan menunjukkan adanya perlambatan ekspansi,” katanya.

Trioksa menuturkan bila hal ini terjadi terus menerus akan dapat berdampak pada likuiditas. Solusinya adalah perlu adanya investasi baru atau ekspansi dan memperbesar peluang kelas menengah untuk meningkatkan pendapatannya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank CIMB Niaga Tbk mampu mencatatkan pertumbuhan laba hingga September 2024. Meskipun, masalah beban bunga tak terhindarkan.

Mengutip laporan publikasi pada Rabu (30/10), bank berkode saham BNGA ini mencatatkan pertumbuhan laba bersih sekitar 4,73% secara tahunan (YoY) menjadi Rp 5,13 triliun. Periode sama tahun lalu, labanya sekitar Rp 4,9 triliun.

Laba tersebut tumbuh mini dikarenakan pendapatan bunga bersih mereka juga tampak turun tipis secara tahunan. Dari sebelumnya senilai Rp 10,19 triliun di September 2023 menjadi Rp 10 triliun di September 2024.

Untungnya, pertumbuhan laba terdorong dengan turunnya beban pencadangan sebesar 20,25% YoY menjadi Rp 1,32 triliun. Ini diikuti oleh NPL gross yang turun 40 basis poin menjadi 2%.

Dari sisi kredit, CIMB Niaga mampu menumbuhkan sekitar 6,4% YoY menjadi Rp 218,6 triliun. Kredit perbankan non ritel menjadi penopang dengan nilai Rp 118,5 triliun.

Meski demikian, segmen perbankan syariah justru memiliki kinerja yang lebih baik. Di mana, pembiayaan perbankan syariah di CIMB Niaga bisa tumbuh 14,8% YoY menjadi Rp 60,7 triliun.

Sementara itu, CIMB Niaga telah mampu menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) senilai Rp 256 triliun. Adapun, jumlah dana murah yang terdiri dari giro dan tabungan mencapai Rp 170,7 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) alias simpanan segmen nasabah perorangan hanya tumbuh sebesar 0,6% secara tahunan (year on year/YoY) pada September 2024. Angka ini memperpanjang tren perlambatan serupa sejak awal tahun.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Moch. Amin Nurdin menyebut bahwa perlambatan tersebut terjadi karena berbagai faktor, salah satunya daya beli masyarakat yang juga menurun.

“Secara umum memang pertumbuhan ekonomi juga melambat dan naik moderat saja,” katanya kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Selain itu, dari sisi nasabah, dia menyebut penurunan itu dapat terjadi imbas banyaknya pilihan instrumen keuangan lain yang dapat memberikan gain yang lebih baik.

Dari lanskap industri, Amin menilai bahwa hal itu juga mencerminkan likuiditas perbankan yang secara umum masih ketat.

“Tidak hanya tarikan kekuatan dolar, tapi memang kondisi dalam negeri dengan berbagai penerbitan DPK-instrumen dari pemerintah dan BI, sehingga menjadi semakin ketat,” sambungnya.

Ketika ditanya perihal proyeksi simpanan nasabah perorangan hingga akhir 2024, dia menyirarkan bahwa tak akan ada perubahan signifikan. Perlambatan diprediksi terjadi dengan nilai yang cenderung stagnan.

Sebelumnya, BI mencatat penghimpunan dana pihak ketiga atau simpanan perbankan mencapai Rp8.434,1 triliun, tumbuh 6,7% secara tahunan hingga bulan kesembilan tahun ini.

Namun, penghimpunan DPK perorangan hanya tumbuh sebesar 0,6% YoY, melambat dibandingkan pada Agustus 2024 dengan pertumbuhan 1,0% YoY.

Tren pelambatan DPK perorangan ini terus terjadi sejak awal tahun. Per Januari 2024, pertumbuhan simpanan nasabah perorangan masih berada pada angka 5,4% dan terus menyusut hingga di bawah 1% pada bulan kesembilan tahun ini.

Apabila diperinci dari jenis simpanan, giro tumbuh sebesar 8,0% YoY pada September 2024, melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,4%.

Sementara itu, tabungan tumbuh sebesar 7,2% YoY, meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,2%. Namun, deposito alias simpanan berjangka tumbuh 5,3% YoY pada September, setelah tumbuh 6,2% YoY pada Agustus 2024.

Kendati demikian, BI tetap memprakirakan penghimpunan DPK pada kuartal IV/2024 akan meningkat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (quarter to quarter/QtQ).

Berdasarkan laporan Survei Perbankan BI, prakiraan tersebut terindikasi dari saldo bersih tertimbang (SBT) pertumbuhan DPK sebesar 89,3%, lebih tinggi dibandingkan 84,5% pada kuartal sebelumnya.

“Peningkatan pertumbuhan DPK diprakirakan terjadi pada seluruh jenis instrumen,” tulis BI dalam laporannya, Selasa (22/10/2024).

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI kembali mencatatkan kinerja positif hingga September 2024. Ini tercermin dari laba bersih BSI yang melesat 21,59% secara tahunan (YoY) selama periode tersebut.

Mengutip laporan keuangan publikasi (29/10), BSI mencatatkan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik sebesar Rp 5,1 triliun di September 2024. Periode sama tahun sebelumnya, laba BSI baru senilai Rp 4,2 triliun.

Pertumbuhan laba tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan setelah distribusi bagi hasil. Di mana, peningkatannya sekitar 4,56% YoY menjadi Rp 13,45 triliun.

Tak hanya itu, beban operasional emiten berkode saham BRIS ini juga susut 8,26% YoY. Nilainya dari Rp 7,28 triliun menurun jadi Rp 6,68 triliun.

Adapun, salah satu yang menjadi penopang adalah turunnya beban pencadangan yang dilakukan BSI. Penurunan pada pos tersebut sekitar 25,44% YoY menjadi Rp 1,69 triliun.

Dari sisi fungsi intermediasi, BSI telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp 266,46 triliun. Angkanya mengalami peningkatan dari posisi akhir tahun 2023 yang senilai Rp 239,69 triliun.

Adapun, peningkatan pembiayaan tersebut juga diikuti dengan perbaikan kualitas kredit. Di mana, rasio non performing financing (NPF) Gross BSI membaik dari 2,21% menjadi 1,97%

Dengan pembiayaan tersebut, BSI semakin mengukuhkan sebagai bank syariah terbesar tanah air dengan aset Rp 370,72 triliun. Sebagai perbandingan, posisi akhir 2023, total aset BSI senilai Rp 353,62 triliun.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dimiliki BSI pada periode yang sama senilai Rp 301,22 triliun. Kondisi tersebut sedikit memperketat likuiditas BSI dengam rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) dari 88,31% menjadi 88,59%.

Bisnis.com, JAKARTA — Implementasiasuransiwajib kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga atauthird party liability(TPL) bakal berlaku pada Januari 2025.

Dua emitenasuransi umumyang didukung ekosistem bisnis grup usaha, PTAsuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU) dan PT Lippo General InsuranceTbk. (LPGI), pun bersiap berebut berkah dari perluasan pasar asuransi kendaraan bermotor tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Implementasiasuransiwajib kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga atauthird party liability(TPL) bakal berlaku pada Januari 2025.

Dua emitenasuransi umumyang didukung ekosistem bisnis grup usaha, PTAsuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU) dan PT Lippo General InsuranceTbk. (LPGI), pun bersiap berebut berkah dari perluasan pasar asuransi kendaraan bermotor tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Motor Indonesia (IMI) menjalin kolaborasi strategis dengan sejumlah mitra, melalui Penandatanganan memorandum of understanding dengan Indonesia Financial Group (IFG), Perjanjian Kerja Sama antara Gaspol by IMI dan Jasaraharja Putera, serta Penandatanganan PKS IMI dan Wuling serta Penyerahan Sertifikat IMI dan Penyerahan KTA IMI Special Edition Wuling Maju Motor Group.

Sejumlah kerja sama tersebut mendorong pengendara untuk menggunakan asuransi tanggung gugat pihak ketiga atau third party liabilty (TPL), yang memberikan perlindungan pada pihak ketiga akibat kecelakaan atau insiden yang melibatkan kendaraan yang diasuransikan. TPL umumnya melindungi terhadap kerusakan properti dan cidera badan.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengatakan keselematan berkendara di Indonesia terus menjadi salah satu prioritas. Terutama dengan angka kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi serta salah satu penyebab kematian yang tinggi di Indonesia.

"Maka dari itu, kami bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun komunitas otomotif, untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi mengenai keselamatan berkendara," kata Bambang dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Berdasarkan data dari Korlantas Polri pada 2023, kecelakaan lalu lintas tetap menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, dengan 180.920 korban luka ringan, 15.154 luka berat, dan 27.895 meninggal dunia. Sebagian besar korban berasal dari usia produktif, yang berdampak signifikan pada ekonomi keluarga. Untuk mengatasi hal ini, IMI bersama mitra strategis berkolaborasi guna mendukung keselamatan berkendara di jalan umum.

Di sisi lain, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), pemerintah Indonesia berencana untuk menerbitkan peraturan yang mewajibkan setiap kendaraan bermotor memiliki asuransi third party liability (TPL).

"IMI turut mendukung melalui berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terkait asuransi TPL ini," imbuh Bambang.

Direktur Bisnis IFG Pantro Pander Silitonga mengatakan bahwa pihaknya bersama Jasaraharja Putera sebagai salah satu anggota holding ingin mempelopori asuransi TPL di Indonesia.

"Kedepannya kami berharap melalui kerja sama ini, kami ingin meningkatkan awareness dan mendorong keselamatan berkendara yang lebih baik, serta momentum ini bisa meningkatkan awareness untuk memiliki asuransi perlindungan pihak ketiga," katanya.

Sementara itu Direktur Utama Jasaraharja Putera Abdul Haris menyampaikan pihaknya juga berkomitmen mendukung upaya IMI dalam meningkatkan keselamatan berkendara melalui penerapan asuransi TPL.

"Dengan perlindungan yang tepat, kami berharap dapat membantu mengurangi dampak ekonomi dari kecelakaan lalu lintas dan mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap keselamatan di jalan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasaraharja Putera mendukung rencana pemerintah dalam mewajibkan motor dan mobil menggunakan asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau Third Party Liability (TPL) pada tahun depan. Asuransi tersebut menanggung risiko pihak ketiga apabila kendaraan menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

Pada Juli silam, Jasaraharja Putera telah mengenalkan produk asuransi terbarunya yakni JRP—TPL Pro. Produk tersebut memiliki pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan cidera badan. Produk ini hadir sebagai pelengkap dari perlindungan yang selama ini hanya mencakup body injury melalui Jasa Raharja.

Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, mengatakan bahwa produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap kerugian akibat kecelakaan. Hal itu disampaikannya usai Press Conference dan Penandatangan Kerja Sama Strategis antara Ikatan Motor Indonesia (IMI) dengan Indonesia Financial Group (IFG), Jasa Raharja Putera (JRP), dan Wuling Maju Motor Group di Jakarta.

"Sebenarnya TPL ini adalah produk yang sudah lama ya, contohnya misalnya sekarang kalau ada kecelakaan di jalan raya, kan orang yang ditabrak itu kan sudah dijamin, tapi dijamin oleh Jasa Raharja itu body injury-nya. Nah, kami inisiasi untuk property damage-nya, untuk risiko terhadap masyarakat yang kadang pihak ketiganya, itu yang dikelola oleh Jasa Raharja Putra. Jadi gabungan, jadi body injury itu adalah dikelola oleh Jasa Raharja, property damage-nya itu dikelola oleh Jasa Raharja Putera," ujar Abdul, Kamis (24/10/2024).

Abdul mengungkapkan bahwa biaya iuran untuk perlindungan TPL sangat terjangkau. Adapun untuk motor, iurannya hanya sekitar Rp20.000 per kendaraan per tahun, dan untuk mobil sekitar Rp100.000. Abdul mengatakan saat ini pihaknya juga menggandeng Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk memperluas TPL sebelumnya akhirnya diwajibkan.

Dia menyebut produk ini juga diintegrasikan dengan teknologi terbaru, memudahkan klaim dan pelayanan melalui aplikasi milik IMI yakni Gaspol. Di mana dengan dukungan Artificial Intelligence (A), proses klaim akan sangat sederhana dan cepat.

"Kami juga memiliki kerja sama dengan bengkel-bengkel serta layanan rescue dari IMI," kata Abdul.

Di sisi lain, Wakil Ketua IMI Rifat Sungkar mengungkap pihaknya pun mendukung penuh inisiasi TPL ini. Dia menjelaskan bahwa di banyak negara, asuransi tersebut sudah menjadi standar.

"Di luar negeri itu seluruh pemilik kendaraan itu punya asuransi untuk property liability, dan kami yakin banget kami punya pattern yang tepat. Saya rasa Jasa Raharja Putra memberikan manfaat yang besar bagi pengguna jalan," katanya.

Rifat menekankan pentingnya kesadaran untuk memiliki perlindungan tersebut, meskipun belum ada aturan wajib. Dia juga menekankan terkait dengan premi yang terjangkau terkait dengan perlindungan tersebut.

"Harganya murah, tidak sampai Rp3.000 per hari, dan perlindungan yang diberikan sangat berlapis. Ini adalah langkah yang seharusnya menjadi standar bagi seluruh pemilik kendaraan di Indonesia," tambahnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum dapat berbicara banyak terkait dengan implementasi asuransi wajib TPL untuk kendaraan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) aturan tersebut.

"Asuransi wajib, domainnya, domain pemerintah. Jadi OJK hanya mengikuti nanti apa yang diatur dalam peraturan pemerintahnya.Jadi kita tunggu saja nanti lah kalau asuransi wajib," katanya ditemui usai acara Literasi dan Konferensi Pers Hari Asuransi oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta pada 18 Oktober kemarin.