Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) melihat upaya pemerintah untuk memberikan bagi hasil gross split lebih besar kepada kontraktor migas justru mempertajam ketidakpastian akan regulasi.

Sebagaimana diketahui, dalam Peraturan Menteri ESDM No 13/2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, salah satu poin dalam skema baru gross split yakni bagi hasil kontraktor yang mencapai 75%-95%.

Beleid tersebut pun dipertegas melalui Kepmen ESDM No 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Ketua Komite Investasi Aspermigas, Moshe Rizal mengatakan pihaknya mengapresiasi upaya tersebut untuk membuat perubahan dengan tujuan positif. Namun, dia melihat regulasi tersebut justru hanya mempermulus jalan Menteri ESDM memberikan diskresi bagi hasil.

"Opsi untuk bisa dapat 95% split bagi KKKS sebenarnya sudah ada dari dulu. Hanya, Permen ini memfasilitasi, memudahkan Pak Menteri [ESDM] untuk menyetujui. Jadi insentif bagi siapa nih, bagi investor atau bagi Pak Menteri?" kata Moshe kepada Bisnis, Rabu (2/10/2024).

Efektivitas kebijakan gross split yang menawarkan bagi hasil lebih besar ini juga masih perlu dilihat lebih jauh. Dia mengaku investor justru menjadi tidak pasti lantaran banyak perubahan terkait penerapan skema gross split maupun cost recovery.

Meskipun diberikan bagi hasil yang tinggi, Moshe juga menilai tak sebanding dengan pajak migas yang saat ini bisa mencapai 40%. Pajak yang dikenakan kepada pelaku usaha migas disebut paling tinggi dibandingkan industri sektor lainnya.

"Jadi menurut saya kurang menggigit karena hal-hal yang dibahas ini sebenarnya masih sama, cuma ada improvement yang incremental improvement saja dari yang sebelumnya," tuturnya.

Lebih lanjut, Moshe juga menyoroti upaya pemerintah dalam beleid tersebut untuk menyederhanakan 13 parameter besaran angka bagi hasil untuk kontraktor menjadi hanya 5 parameter saja. Tujuannya agar lebih implementatif dan menarik di lapangan.

Dari 13 komponen tambahan bagi hasil disederhanakan hanya menjadi 5 yaitu jumlah cadangan, lokasi lapangan, ketersediaan infrasruktur, harga minyak bumi, dan harga gas bumi.

"Apapun yang berhubungan sama keekonomiannya, itu tetap masih dihitung dan dipertimbangkan dalam suatu negosiasi kontrak. Jadi kalau ada yang digabungkan, ada yang dipisah, ya sama aja tetap akan dihitung," pungkasnya.

Aturan Baru Kontrak Bagi Hasil

Untuk diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merombak skema kontrak bagi hasil migas yang baru atau New Gross Split menjadi stimulus untuk memikat investor masuk ke sektor hulu migas nasional.

Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 13/2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang menggantikan Permen ESDM No 8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Tak hanya itu, Kementerian ESDM juga telah menetapkan Kepmen ESDM No 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Ariana Soemanto mengatakan pembaruan aturan gross split dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kontraktor dan pemerintah.

Adapun, salah satu poin penting dalam skema baru ini adalah kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor, dapat mencapai 75%-95%. Aturan gross split lama bagi hasil kontraktor sangat rendah.

"Kepastian 75-95% bagi hasil punya kontraktor. Kalau yang dulu bisa rendah sekali, bahkan bisa sampai 0%, itu kita koreksi. Selain itu, bagi hasil tidak kompetitif, buktinya dari 15 dari 26 KKKS mengajukan insentif atau diskresi," kata Ariana dalam keterangan resminya, Selasa (1/10/2024).

Aturan gross split baru ini pun menawarkan bagi hasil lebih besar untuk Wilayah Kerja Migas Non-konvensional mencapai 93%-95% di awal. Skema ini akan segera diterapkan pada WK GMB Tanjung Enim dan MNK Rokan.

Ariana menuturkan parameter-parameter yang menentukan besaran angka bagi hasil untuk kontraktor disederhanakan dari 13 parameter menjadi hanya 5 parameter. Upaya ini dilakukan agar lebih implementatif perhitungannya dan menarik di lapangan.

"Ini bukan semata-mata untuk mendorong gross split yang baru ini, tetapi di sini kita berikan pilihan fleksibilitas, mau pakai gross split atau cost recovery silakan, mau berpindah juga silakan. Sesuai dengan selera kontraktor," tuturnya.

Di sisi lain, poin perubahan pada Permen Kontrak Bagi Hasil antara lain adalah simplifikasi jumlah komponen. Dari 13 komponen tambahan bagi hasil disederhanakan hanya menjadi 5 yaitu jumlah cadangan, lokasi lapangan, ketersediaan infrasruktur, harga minyak bumi, dan harga gas bumi.

Nilai parameter komponen ditentukan dari studi statistik data 5 tahun terakhir, yaitu jumlah cadangan POD seluruh lapangan, rata-rata lokasi dan kedalaman lapangan, serta harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), LNG platts, dan gas domestik.

"Jadi setelah evaluasi 5 tahun, nanti Bapak dan Ibu akan melihat cadangan dan PODnya itu sudah ada bukti empiris bahwa data 5 tahun terakhir terkait penemuan cadangan itu yang membentuk angka yang ada di Kepmen kita ini. Begitu pula dengan lokasi kedalaman, Harga ICP, kenapa harga yang diambil titik tengahnya, itu semua berdasarkan data realisasi 5 tahun terakhir," jelas Ariana.

Selain itu, diatur pula total bagi hasil yang kompetitif. Di mana nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS migas konvensional pada rentang 75%-95% berdasarkan studi effective royalty rate, access to gross revenue, dan incentives.

Tak hanya itu, terdapat pula aturan mengenai Eksklusivitas MNK yakni nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS MNK menggunakan fixed split 93% untuk minyak dan 95% untuk gas, berdasarkan studi perbandingan keekonomian dengan lapangan di Eagleford.

Berkaitan dengan tata cara, persyaratan perubahan bentuk kontrak dan fleksiblitas, aturan tersebut memberikan pengaturan terkait perubahan bentuk kontrak bagi hasil dari PSC cost recovery ke gross split ataupun sebaliknya dengan ketentuan peralihan untuk kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya.