Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) selaku Bank BUMN merespons terkait keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berlaku bagi lembaga jasa keuangan baik bank dan non-bank, BUMN.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyatakan, kebijakan hapus tagih piutang UMKM, khususnya pada sektor-sektor ketahanan pangan khususnya petani dan nelayan dapat mendukung program prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Langkah ini juga baik bagi keberlanjutan usaha UMKM, sehingga berpotensi meningkatkan permintaan kredit ke depan," ungkap Royke kepada Kontan.co.id, Minggu (10/11).

Namun demikian, dalam memberikan kredit baru, Royke menyebut pihaknya senantiasa selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian.

Di sisi lain, kebijakan ini juga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BNI, sebab sebelumnya sudah melalui proses hapus buku.

"Rasio pengembalian (recovery rate) dari sektor-sektor tersebut juga tidak signifikan terhadap fee income BNI," ungkap Royke.

Sebagai bank BUMN, BNI terus mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengoptimalkan sektor UMKM lebih berdaya guna. Sebab, mayoritas penyerapan tenaga kerja Indonesia berkaitan dengan UMKM dan segmen ini mempunyai kontribusi signifikan terhadap ekonomi domestik.

BNI mencatatkan kredit bermasalah di sektor pertanian per September 2024 memiliki nilai pokok senilai Rp 1,59 triliun. Angka tersebut naik dari posisi akhir tahun 2023 yang senilai Rp 852,95 miliar.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait hapus utang macet UMKM. Dalam PP No 47 Tahun 2024, pemerintah mencantumkan sejumlah kriteria hapus utang macet UMKM.

Dalam salinan PP yang diterima KONTAN Sabtu (9/11), beleid tersebut menjelaskan kredit UMKM yang bisa dihapus tagih tak hanya sebatas untuk kredit yang berasal dari program pemerintah ataupun akibat bencana. Namun, bisa untuk semua kredit yang berasal dari Lembaga Jasa Keuangan, baik bank maupun non bank, BUMN.

Adapun, lembaga jasa keuangan (LJK) bisa melakukan hapus tagih untuk nilai pokok piutang macet paling banyak sebesar Rp 500 juta per debitur atau nasabah. Serta telah dihapusbukukan minimal lima tahun pada saat PP ini berlaku.

Syarat lainnya, penghapustagihan bisa dilakukan untuk yang bukan kredit atau pembiayaan yang dijamin dengan asuransi atau penjaminan kredit atau pembiayaan.

Penghapustagihan juga mensyaratkan jika kredit tidak terdapat agunan kredit. Bisa juga dilakukan jika agunan kredit dalam kondisi tidak memungkinkan untuk dijual atau agunan sudah habis terjual tetapi tidak dapat melunasi kewajiban nasabah.

PP tersebut juga menegaskan bahwa kerugian dari langkah hapus tagih bukan merupakan kerugian keuangan negara sepanjang dapat dibuktikan tindakan dilakukan berdasarkan itikad baik, ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aturan hapus tagih UMKM yang telah diteken Presiden Prabowo awal pekan ini ternyata tak hanya berlaku untuk kredit bank BUMN. Lebih luas, kredit UMKM yang bersumber dari APBN atau disebut piutang negara pun juga bisa dihapustagih.

Berdasarkan salinan PP No 47 Tahun 2024 yang diterima KONTAN Sabtu (9/11), penghapustagihan untuk piutang negara terbagi menjadi dua, antara lain penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak.

Adapun, yang tergolong piutang negara adalah piutang dana bergulir yang disalurkan oleh satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi UMKM, termasuk koperasi yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM.

Tak hanya itu, ada juga piutang kredit program kepada UMKM yang telah selesai yang bersumber dari APBN, termasuk penerusan pinjaman luar negeri, two step loan, dan rekening dana investasi.

Secara rinci, piutang kredit program sebagaimana dimaksud meliputi piutang negara kepada Petani Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, Petani Eks Proyek Unit Pelaksana Proyek Perkebunan, Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) Sinar Rinjani, Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) Singkut, dan Penerima Proyek Pembibitan dan Pengembangan Sapi Bali.

Untuk nilainya, penghapusan bersyarat dilakukan dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp 300 juta per penanggung utang perorangan Sementara, untuk penanggung utang badan usaha, nilainya maksimal Rp 500 juta.

Dalam hal piutang kredit program sebagaimana dimaksud tidak dapat ditentukan per penanggung utang, penghapusan piutang negara dapat dilakukan dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp 500 juta per proyek.

Selanjutnya, pasca dilakukan penghapusan secara bersyarat, bisa dilakukan penghapusan secara mutlak atas piutang dana bergulir dan piutang kredit program dilakukan paling singkat tiga bulan setelah keputusan penghapusan secara bersyarat ditetapkan dan paling lama sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PP ini.

Terakhir, penetapan penghapusan secara mutlak dilakukan sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan negara.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aturan hapus tagih UMKM yang telah diteken Presiden Prabowo Subianto awal pekan ini ternyata tak hanya untuk kredit bank BUMN. Lebih luas, kredit UMKM yang bersumber dari APBN atau disebut piutang negara pun juga bisa dihapus tagih.

Berdasarkan salinan PP No 47 Tahun 2024 yang diterima KONTAN (9/11), penghapus tagihan untuk piutang negara terbagi menjadi dua, antara lain penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak.

Adapun, yang tergolong piutang negara adalah piutang dana bergulir yang disalurkan oleh satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi UMKM, termasuk koperasi yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM.

Tak hanya itu, ada juga piutang kredit program kepada UMKM yang telah selesai yang bersumber dari APBN, termasuk penerusan pinjaman luar negeri, two step loan, dan rekening dana investasi.

Secara rinci, piutang kredit program sebagaimana dimaksud meliputi piutang negara kepada Petani Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, Petani Eks Proyek Unit Pelaksana Proyek Perkebunan, Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) Sinar Rinjani, Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) Singkut, dan Penerima Proyek Pembibitan dan Pengembangan Sapi Bali.

Untuk nilainya, penghapusan bersyarat dilakukan dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp 300 juta per penanggung utang perorangan Sementara, untuk penanggung utang badan usaha, nilainya maksimal Rp 500 juta.

Dalam hal piutang kredit program sebagaimana dimaksud tidak dapat ditentukan per penanggung utang, penghapusan piutang negara dapat dilakukan dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp 500 juta per proyek.

Selanjutnya, pasca dilakukan penghapusan secara bersyarat, bisa dilakukan penghapusan secara mutlak atas piutang dana bergulir dan piutang kredit program dilakukan paling singkat tiga bulan setelah keputusan penghapusan secara bersyarat ditetapkan dan paling lama sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PP ini.

Terakhir, penetapan penghapusan secara mutlak dilakukan sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan negara.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah sedang menggodok aturan terkait rencana untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM bersamaan dengan rencana pemutihan utang atau kredit macet dari petani dan nelayan yang menumpuk.

"(Aturan pemutihan utang UMKM) Ini dalam proses, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ini bisa diselesaikan," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Minggu (3/11).

Kebijakan hapus dan tagih kredit macet UMKM disusul pemutihan utang kredit macet petani dan nelayan tak hanya akan menguntungkan para debitur yang bermasalah, namun juga menguntungkan Bank BUMN.

Perlu diketahui, hapus buku dan hapus tagih adalah tindakan terakhir yang dilakukan bank terhadap kredit macet yang sudah tidak bisa ditagih lagi. Ini juga akan berpengaruh pada pemutihan SLIK OJK, yang artinya para petani dan nelayan tidak lagi di blacklist dari data perbankan, sehingga mereka bisa Kembali mengajukan kredit dan pembiayaan. Pasalnya, selama ini bank BUMN hanya bisa menghapus bukukan kredit macet, sehingga baik UMKM termasuk petani dan nelayan tetap terdata di SLIK OJK karena belum melunasi utangnya.

Di sisi lain, dampak ke bank BUMN setelah dilakukannya hapus buku dan hapus tagih adalah penurunan pencadangan (CKPN), mengingat pencadangan yang sebelumnya dibentuk untuk kredit tersebut juga akan dihapus karena kredit sudah dianggap tidak memiliki nilai lagi. Begitu pun dengan pengurangan beban provisi yang sejalan dengan penurunan CKPN, sehingga bank tidak lagi mengalokasikan biaya untuk menutupi potensi kerugian akibat kredit macet yang disebabkan kedua sektor tersebut (pertanian dan perikanan).

Dengan demikian, maka kualitas aset bank akan mengalami perbaikan atau peningkatan aset, mengingat kredit macet dari sektor bermasalah tersebut telah tiada dan rasio NPL akan menurun, serta juga berpotensi berdampak pada peningkatan profitabilitas bank.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae juga menegaskan, bahwa rencana pemerintah untuk melakukan pemutihan utang petani dan nelayan tidak akan merugikan negara.

"Pemutihan kredit macet petani dan nelayan tidak merugikan Negara, dan ini sebenarnya spesifik untuk Bank BUMN, kalau bank swasta sudah biasa melakukan pemutihan ini," ungkap Dian belum lama ini.

OJK dan Bank BUMN sampai saat ini masih menunggu aturan dari pemerintah, mencakup aspek kriteria nominal dan jangka waktu serta asesmen cakupan data yang ditentukan agar tercapainya tujuan kebijakan ini. Baik OJK dan bank BUMN mendukung sepenuhnya terkait rencana pemerintah tersebut.

Jika menilik laporan keuangan dari masing-masing bank BUMN di jajaran KBMI 4, sepeti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang mencatat penyaluran kredit ke sektor pertanian mencapai Rp 194,77 triliun per September 2024, naik secara year to date dari Rp 170,82 triliun per Desember 2023. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 9,27 triliun masuk ke dalam kategori kredit bermasalah.

Sejalan dengan itu, BRI sendiri berdasarkan laporannya telah melakukan pencadangan secara total kredit termasuk sektor pertanian sebesar Rp 86 triliun, meskipun tidak dirincikan untuk sektor pertanian berapa besarannya.

Direktur Utama BRI Sunarso menyatakan, kebijakan ini masih ditunggu-tunggu oleh Bank BUMN, namun menurutnya yang yang paling penting adalah penetapan kriteria dari kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan moral hazard.

"Sebenarnya yang paling penting dari kebijakan ini adalah pemutihan dari blacklist agar orang-orang tersebut masih bisa berusaha, memiliki akses pembiayaan, dan bisa berusaha lagi," ungkap Sunarso belum lama ini.

Posisi terbesar kedua setelah BRI, adalah PT Bank Mandiri Tbk, yang mencatat kredit ke sektor pertanian mencapai Rp 150,63 triliun per September 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 1,30 triliun masuk kategori kredit bermasalah. Bank Mandiri telah mengalokasikan pencadangannya ke sektor ini sebesar Rp 1,07 triliun.

Sementara itu PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) per September 2024 mencatatkan penyaluran kredit ke sektor pertanian tercatat mencapai Rp 48,25 triliun meningkat secara ytd dari Rp 53,85 triliun per Desember 2023.

Dari jumlah tersebut, yang masuk kategori bermasalah tercatat sebesar Rp 1,6 triliun per September 2024. Adapun BNI telah mengalokasikan pencadangan sebesar Rp 1,20 triliun.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo Budiprabowo menyatakan, pihaknya masih menunggu aturan turunan yang akan menjadi petunjuk pelaksanaan dari pemutihan utang petani dan nelayan yang tersebut. Meski begitu rencana pemerintah melakukan hapus tagih pinjaman UMKM petani dan nelayan diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali sumber pendanaan dari bank.

"Terutama bagi debitur UMKM yang jatuh ke NPL disebabkan oleh force majeure (bencana) atau terdampak Covid-19. Kebijakan BNI dalam hapus buku dan hapus tagih harus melalui evaluasi mendalam agar tidak terjadi moral hazard," ungkap Okki.

Lebih lanjut Okki menyatakan, salah satu antisipasi yang dilakukan BNI yakni dengan membentuk CKPN untuk semua segmen debitur UMKM sesuai kebutuhan.

Bisnis.com, JAKARTA — Rancangan regulasi terkait hapus tagihkredit macetdisebut akan berlaku untukBUMNberbentuk bank dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) non-bank.

Hal itu ditegaskan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae dalam keterangan tertulis, Minggu (11/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan perkembangan aturan hapus tagih kredit macet. Nantinya, kebijakan ini akan berlaku untuk BUMN berbentuk bank dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) non bank.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan kebijakan hapus tagih telah disusun dalam Rancangan Peraturan Pemerintah yang rencananya akan berlaku untuk BUMN berbentuk bank dan LJK non bank.

“Debitur hapus tagih diatur memiliki kriteria tertentu sehingga tidak seluruh kredit yang telah dihapus buku bank akan dihapus tagih,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (11/8/2024).

Adapun, kredit yang dihapus tagih merupakan kredit yang telah dihapusbukukan dari neraca (laporan posisi keuangan) bank dan telah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai 100%, sehingga telah dibiayakan sebelumnya.

Dalam RPP diatur pula bahwa atas transaksi hapus tagih tidak termasuk dalam kerugian negara.

Sebelumnya, Dian mengatakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM telah wajar dilakukan oleh perbankan swasta pada umumnya. Akan tetapi, dia mengatakan hal yang menjadi tantangan adalah ketika hapus buku hapus tagih diimplementasikan bank BUMN atau bank pelat merah.

“Ini kan masalahnya, Himbara [himpunan bank milik negara] itu kan milik pemerintah, [nah] itu kan ada komponen uang negara yang disisihkan, [misal] kekayaan negara yang disisihkan, [artinya] ini yang selalu menimbulkan situasi yang berat buat bank-bank BUMN,” ucapnya usai agenda Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024, Senin (29/7/2024).

Alhasil, aturan itu dimaksudkan untuk merespons kesulitan bank BUMN atau bank miliki pemerintah dalam menjalankan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM.

Khusus bagi bank BUMN, penghapus bukuan kredit macet UMKM bukan lagi menjadi kerugian keuangan negara, tetapi kerugian yang dapat dihapus bukukan dan diatur secara perundang-undangan.

Kondisi Hapus Buku di Himbara

Seiring dengan penerbitan aturan hapus tagih tersebut, sejumlah bank mencatatkan peningkatan hapus buku kredit macet mereka pada semester I/2024. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) mencatatkan hapus buku kredit macet sebesar Rp10,8 triliun per Juni 2024.

Angka tersebut naik dibandingkan kuartal sebelumnya atau Maret 2024 sebesar Rp10,4 triliun.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan dalam mengatasi kredit macet, terutama segmen UMKM, BRI pun menjalankan upaya hapus buku.

"Di situlah cadangan berbicara. Sekarang [pencadangan] ada lebih dari dua kali lipat. Bagi write off [hapus buku], tetap ada penagihan," ujar Sunarso.

Kemudian, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan nilai hapus buku kredit macet sebesar Rp7,37 triliun per Juni 2024, naik dibandingkan Rp7,23 triliun per Juni 2023.

Di sisi lain, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) belum melaporkan kinerja keuangannya per semester I/2024. Namun, mengacu laporan keuangan per kuartal I/2024, BNI mencatatkan nilai hapus buku kredit macet sebesar Rp3,92 triliun, naik dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya Rp2,7 triliun.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menekankan pentingnya persiapan matang dalam mengimplementasikan kebijakan hapus tagih terkait utang atau kredit.

"Harus hati-hati lah. Itu kan nanti ada moral hazard. Pasti ada, enggak gampang lah gitu,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Sementara, hapus buku sendiri telah dilakukan perseroan dan pihaknya menjamin tidak memberikan pengaruh bagi kinerja bank pelat merah tersebut.