Jakarta -

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 yang sekitar nanti lolos seluruh tahapan seleksi untuk menyiapkan dana darurat.

"Early warning buat pelamar #SeleksiCPNS2024 siapa tahu jadi salah satu yang lolos sampai tahap akhir. Siapkan dana darurat terutama awal-awal masuk kerja," tulis BKN dalam Instagram resminya (@bkngoidofficial).

Dana darurat ini menjadi penting mengingat para CPNS yang berhasil lolos seleksi ini masih harus menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun sebelum diangkat menjadi PNS.

Selama masa percobaan inilah para CPNS lolos seleksi ini hanya mendapat 80% dari gaji normalnya jika sudah resmi diangkat sebagai PNS. Sehingga dianggap belum stabil secara finansial. "Dianggap sudah mapan financial sama circle padahal baru diangkat CPNS, gaji masih 80%" terang BKN.

Sebagai informasi, aturan terkait pemberian gaji CPNS sudah tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2024. Dalam aturan ini lah para Calon PNS diberikan gaji pokok sebesar 80% dari gaji pokok yang diberikan kepada PNS selama masa percobaan berlangsung.

"Penyesuaian gaji pokok calon pegawai negeri sipil dihitung 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok baru dengan masa kerja golongan yang dimiliki calon pegawai negeri sipil yang bersangkutan," tulis Pasal 10 aturan itu.

Sedangkan untuk aturan terkait para CPNS yang lolos seleksi harus mengikuti masa percobaan selama 1 tahun tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017.

"Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam pasat 33 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun," tulis Pasal 34 Ayat 1 PP 11 Tahun 2017.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Badan Kepegawaian Nasaional (BKN) wanti-wanti peserta yang mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 agar tidak menyebarluaskan soal Seleksi Kompetensi Dasar CPNS.

Kabarnya, isu penyebarluasan soal SKD ini terus diperbincangkan di media sosial. Melansir akun Instagram resmi BKN @bkngoidofficial pada (28/10/2024), pihaknya baru saja mengunggah peringatan ancaman bagi oknum yang menyebarluaskan soal tes SKD CPNS 2024.

BKN mengancam bagi peserta atau oknum yang menyebarluaskan soal tes SKD itu akan mendapatkan sanksi berupa diskualifikasi apabila terdapat pelaku yang menyebarluaskannya via sosial media apapun.

"Dilarang menyebarkan soal SKD CPNS! Karena terdapat sanksi diskualifikasi bagi pelaku penyebaran," tulis akun Instagram @bkngoidofficial.

Pasalnya, hal itu mutlak sesuai peraturan Badan Kepegawaian Negara No Tahun 2024 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode computer assisted test BKN.

Menyebarluaskan soal SKD CPNS 2024 tertuang dalam tata tertib pelarangan no 6 dalam peraturan tersebut. "Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j angka 6) dan angka 7) dikenakan sanksi diskualifikasi," tulis Sanksi peraturan tersebut.

Pihak BKN juga memperingati sekaligus mengajak untuk menjadi peserta SKD CPNS yang jujur dan tidak ikut melakukan penyebaran soal.

"Jangan sampai kehilangan kesempatan karena terdapat sanksi diskualifikasi pada seleksi mendatang. Jadi pelamar #SeleksiCPNS2024 yang keren tanpa ikut-ikutan tren yang bikin nama tercoreng," tulis BKN dalam unggahannya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaporkan total ada sebanyak 229.901 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkena dampak perubahan struktur di kabinet baru. Para ASN sejumlah tersebut akan dialihkan ke kementerian/lembaga (KL) lainnya.

Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan, langkah tersebut merupakan imbas dari penambahan instansi yang dibentuk dalam Kabinet Merah Putih. Secara keseluruhan, total ada 48 kementerian, naik cukup besar dari pemerintahan Presiden 2014-2024 Joko Widodo yang hanya mencapai 34 kementerian.

Adapun rincian dari 48 kementerian itu antara lain terdiri atas 7 kementerian koordinator, 19 kementerian tetap, 20 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur dan/atau pergeseran tugas, dan 2 kementerian yang hanya mengalami perubahan nomenklatur.

"Berdasarkan penambahan instansi yang dibentuk Kabinet Merah Putih, maka dapat diprediksi jumlah ASN yang akan dialihkan sebanyak 229.901 pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK," kata Haryomo, dalam Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Lebih lanjut, Haryomo pun merincikan 229.901 pegawai ASN ini terdiri atas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebanyak 2.072 pegawai ASN, Kementerian Hukum dan HAM 64.879 ASN, Kemenko Marves 453, KemenKop UKM 710, Kementerian LHK 19.545, KemenParekraf 2.256, Kementerian PUPR 22.202, Kemendikbud Ristek sebanyak 117.784 pegawai ASN.

Untuk mendukung percepatan penataan ASN pada Kabinet Merah Putih, Haryomo mengatakan, BKN melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) telah membuat fitur pengalihan ASN. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 139 tahun 2024.

Haryomo menjelaskan, BKN melakukan pemetaan atau mapping pegawai eksisting pada instansi. Kemudian, akan dilakukan koordinasi antara BKN, Kementerian PANRB, dan instansi pemerintah.

"Terkait sistem dan integrasi ASN di Kabinet Merah Putih, mekanisme untuk proses pengalihan ASN, BKN akan mengeluarkan daftar ASN yang akan dialihkan berdasarkan unit eselon I, II, yang mengacu kepada nomenklatur Perpres instansi," ujarnya.

Selanjutnya, berdasarkan data ASN yang akan dialihkan, instansi melakukan verifikasi dan validasi by system pada SIASN. Data pegawai ASN yang akan dipindahkan berdasarkan data pegawai yang tersimpan dalam database BKN.

"Apabila ada pegawai yang datanya tidak tercatat dan belum terdata, maka instansi wajib melakukan update terlebih dahulu," kata dia.

Selain itu, BKN juga akan melakukan beberapa upaya untuk membantu dalam memastikan layanan kepegawaian dengan akan menerbitkan Surat Edaran (SE) BKN bahwa seluruh layanan kepegawaian BKN tetap dapat dilaksanakan oleh instansi lama pada masa transisi sampai terbentuknya Perpres kelembagaan, dan Permen tentang struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) instansi baru.

(shc/kil)

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali menjalin sinergi strategis dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Sinergi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perbankan di lingkungan BKN, serta memperluas akses terhadap berbagai layanan keuangan bagi seluruh pegawai BKN.

Penandatanganan perjanjian ini dihadiri oleh Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto dan Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto dan Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah.

Melalui kerja sama ini, BRI berkomitmen untuk memberikan layanan yang tidak hanya mempermudah operasional BKN sebagai institusi, tetapi juga menyediakan berbagai solusi perbankan yang dapat diakses dengan mudah oleh pegawai BKN.

Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto mengungkapkan, kolaborasi ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap upaya BKN dalam meningkatkan kinerja serta kesejahteraan pegawainya.

"Sinergi ini mencerminkan komitmen BRI untuk berperan aktif dalam menyediakan layanan perbankan berkualitas tinggi yang mendukung BKN dan seluruh pegawainya. Kami hadir dengan solusi inovatif seperti Cash Management System (CMS) dan QLOLA, yang memungkinkan BKN bertransaksi secara cashless, serta penyediaan kredit modal kerja dan Bank Garansi untuk mitrakerja BKN," tutur Agus.

BRI juga berupaya memberikan kemudahan bagi pegawai BKN dalam mengelola keuangan mereka, baik melalui pengelolaan rekening payroll, tunjangan kinerja, hingga penyediaan fasilitas pinjaman pegawai dan Kartu Kredit Pemerintah. Semua layanan ini dirancang untuk memastikan bahwa pegawai BKN dapat memanfaatkan fasilitas perbankan yang mudah, cepat, dan aman.

Haryomo Dwi Putranto menambahkan, kerja sama dengan BRI ini kembali membuktikan kepercayaan yang tinggi terhadap BRI sebagai mitra strategis.

"Terpilihnya BRI sebagai mitra kami merupakan bukti bahwa BRI dipercaya untuk mendukung peningkatan kinerja BKN. Peningkatan layanan ini tidak hanya fokus pada kebutuhan BKN sebagai institusi, tetapi juga untuk kesejahteraan dan kemudahan pegawai dalam mengakses fasilitas perbankan," ujarnya.

Jakarta -

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 yang mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) bisa mengecek skor dengan dua cara. Pertama melalui live di YouTube resmi BKN dan kedua melalui siaran langsung regional Official CAT masing-masing official youtube Kantor Regional dan UPT BKN se-Indonesia.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan pelaksanaan SKD sendiri menggunakan standar berbasis Computer Assisted Test (CAT) sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN.

Sementara untuk komponen yang diujikan di tahap SKD meliputi: Tes Intelegensia Umum (TIU); Tes Wawasan Kebangsaan (TWK); dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dengan nilai ambang batas atau passing grade dan karakteristik masing-masing jenis materi.

"Tidak hanya itu, masyarakat umum kapan pun dan di mana pun tanpa datang ke lokasi ujian juga dapat memantau skor SKD para pelamar melalui layanan LIVE SCORE yang tersedia di tayangan kanal youtube BKN, yakni sesuai wilayah masing-masing titik lokasi," tulis keterangan resmi Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, dikutip Sabtu (19/10/2024).

Ia meminta para pelamar untuk tidak coba-coba bertransaksi dengan oknum yang menawarkan kelulusan, termasuk yang mengaku apalagi mengatasnamakan pejabat atau pegawai instansi pemerintah.

"Memenuhi ambang batas SKD atau tidak sudah dapat kalian saksikan sendiri di layar komputer setelah ujian dan masyarakat umum juga dapat memantau sendiri live score para peserta," terangnya.

Berikut Cara Melihat Skor SKD

Pertama

-Buka Akun Resmi YouTube BKN
-Pilih opsi instansi atau daerah tujuan

Kedua

-Melalui YouTube Kantor Regional UPT BKN se Indonesia

(ada/fdl)

Jakarta -

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dimulai hari ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan seluruh tahapan seleksi CPNS telah terintegrasi dengan teknologi yang menutup celah joki dan calo.

Sebelumnya, pelamar CPNS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti SKD dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Anas mengimbau agar seluruh peserta SKD CPNS dan masyarakat bahwa seluruh tahapan Seleksi CPNS mulai dari pendaftaran, pelaksanaan seleksi dengan CAT, hingga penentuan kelulusan sudah terintegrasi dan terkomputerisasi untuk menutup celah kecurangan dan praktik joki. Salah satunya dengan sistem double face recognition.

"Seluruh tahapan, termasuk SKD dengan CAT tidak dipungut biaya. Tidak ada satu pun orang yang bisa membantu kelulusan di tes CPNS tahun ini maupun yang akan datang. Jangan percaya kepada siapapun yang menjanjikan kelulusan," ujar Anas dalam keterangannya, Rabu (16/10/2024).

Dia menjelaskan SKD CPNS dilaksanakan selama 100 menit meliputi tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP). Untuk lulus dalam tahapan SKD, setiap pelamar peserta harus memenuhi nilai ambang batas (passing grade) yang merupakan nilai batas paling rendah kelulusan seleksi.

Terkait materi soal dan nilai ambang batas SKD CPNS Tahun 2024 tertuang dalam KepmenPANRB No. 321/2024. SKD CPNS ini dilakukan untuk mengukur kemampuan dan karakteristik yang dimiliki pelamar berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku apakah sesuai dengan standar kompetensi dasar PNS.

Anas mengingatkan agar peserta mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan mempelajari materi soal yang ada di KepmenPANRB. Ia juga mengimbau peserta yang akan mengikuti tes agar mempersiapkan berkas-berkas yang wajib dibawa saat SKD.

"Silakan cermati juga lokasi dan jadwal pelaksanaan dengan baik. Yang paling penting jangan lupa meminta restu dan doa orang tua agar bisa mengikuti semua tahapan dengan lancar," tutur Anas.

Sementara itu, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyebut, total pelamar seleksi CPNS 2024 sebanyak 3.568.212. Total peserta yang memenuhi syarat sebanyak 3.035.717 peserta dan peserta yang tidak memenuhi syarat sebanyak 532.495.

Peserta yang memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk mengikuti SKD tahun 2024 atau menggunakan nilai SKD tahun 2023.

Saat ini, SKD CPNS diselenggarakan di 339 titik lokasi, yaitu BKN Pusat, 14 Kantor Regional, 21 UPT BKN, 75 titik lokasi mandiri, 135 titik lokasi mandiri instansi, dan 93 titik lokasi luar negeri.

Dalam menempuh tes SKD, Haryomo mengimbau peserta agar teguh dan yakin dengan kemampuan sendiri serta tidak percaya terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan cara-cara yang melanggar hukum.

"Karena metode CAT BKN ini diawasi langsung oleh masyarakat dengan hasil yang Cepat, Akuntabel, dan Transparan. Kecurangan dalam bentuk apapun tidak akan kami tolerir, dan tidak akan sungkan-sungkan untuk didiskualifikasikan serta ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku," tegasnya.

(rrd/rrd)

Jakarta -

SSCASN BKN atau Sistem Seleksi Calon ASN 2024 telah membuka pendaftaran seleksi Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 yang terbagi dalam dua gelombang.

Pendaftaran tersebut melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/ yang mana detikers harus memiliki akun terlebih dahulu. Terdapat empat kategori pelamar yang bisa mendaftar pada tahun ini.

Empat kategori pelamar tersebut yakni, Eks Tenaga Honorer Kategori II, Tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan data BKN, tenaga non ASN termasuk lulusan PPG yang aktif bekerja di Pemerintah Daerah, dan pelamar prioritas bagi Guru dan D4 Bidan Pendidik Tahun 2023.

SSCASN BKN dalam pembukaan pendaftaran PPPK terdapat beberapa dokumen yang harus pakai meterai. Meterai mana yang dipakai? Apakah meterai tempel atau E-meterai?

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menjelaskan hal ini pada akun Instagram resmi mereka.

Melansir laman Instagram @bkngoidofficial, pelamar PPPK 2024 boleh memakai meterai tempel atau e-meterai dan pelamar dapat memilih salah satu dari dua opsi yang tersedia.

Cara Menggunakan e-Meterai

Berikut cara menggunakan e-meterai :

1. Buka laman https://meterai-elektronik.com/ dan login menggunakan akun yang terdaftar.

2. Klik "Beli e-Meterai" lalu pilih jumlah e-meterai yang dibutuhkan dan klik "Beli"

3. Diarahkan ke bagian konfirmasi, cek detail pembelian, lalu klik "Lanjutkan"

4. Pilih metode pembayaran menggunakan QRIS, lalu scan barcode . Jika pembayaran berhasil, klik "Refresh Tab" di browser Anda dan akan keluar pemberitahuan pembelian "berhasil"

5. Klik "Lihat Invoice untuk melihat detail pembelian lalu masuk ke menu "Kuota e-Meterai" dan pilih "Lihat Kuota" untuk memastikan kembali jumlah yang dibeli.

6. Klik tombol "Download" untuk mengunduh bukti pembelian.

Cara menggunakan e-Meterai pada dokumen CPNS 2024

1. Buka laman https://meterai-elektronik.com

2. Klik Menu Pembubuhan, pilih "Pembubuhan Dokumen" Klik "Saya Mengerti", siapkan dokumen yang telah ditandatangani dan pastikan dokumen berformat PDF

3. Klik "Upload Dokumen", lalu "Klik Disini" atau "Seret Dokumen PDF"

4. Pilih dokumen, Klik "Open"

5. Posisikan e-Meterai di samping tanda tangan, pastikan posisi meterai elektronik tidak menimpa atau menghalangi objek lainnya

6. Klik "Lanjutkan", isi keterangan lalu klik "Lanjutkan"

7. Cek kembali peletakan e-meterai, klik "Lanjutkan" Refresh Tab, cek status, dan klik "Download" untuk mengunduh dokumen

8. Buka dokumen yang sudah dibubuhi meterai elektronik, cek validasi e-Meterai dengan klik "Check Verify".

Dokumen yang telah dipasang meterai elektronik dapat langsung diungkan ke portal SSCASN BKN.

Cara Menggunakan Meterai Tempel

Mudah sekali bagi detikers jika ingin menggunakan meterai tempel, siapkan meterai yang telah dibeli dari toko resmi.

Persiapkan dokumen yang sudah diprint, lalu tempel meterai pada bagian bawah kertas dan posisinya di atas nama.

Tempel agak sebelah kiri, sebab tanda tangan pelamar wajib mengenai meterai. Scan dokumen tersebut dan upload sesuai ketentuan di laman sscasn.bkn.go.id

Jadwal Pendaftaran PPPK 2024

Terkait dengan jadwal pendaftaran PPPK 2024 telah disampaikan secara resmi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Surat Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan hasil seleksi administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Berdasarkan lampiran yang diunggah Kemenkeu di situs resminya, ada 30.912 nama yang lolos seleksi administrasi.

Daftar peserta yang lolos seleksi tertuang dalam pengumuman Nomor PENG-03/PANREK/2024. Informasi dan nama peserta yang lolos dapat dilihat pada lampiran pengumuman tersebut, yang dapat diakses di situs rekrutmen.kemenkeu.go.id pada menu pengumuman.

"Daftar pelamar rekrutme CPNS Kementerian Keuangan Tahun 2024 yang lolos seleksi administrasi sudah dapat dilihat pada laman rekrutmen.kemenkeu.go.id," tulis Instagram @kemenkeuri Kamis (19/9/2024).

Pelamar rekrutmen CPNS Kementerian Keuangan tahun 2024 yang nomor registrasi dan namanya tercantum dalam lampiran di pengumuman tersebut dinyatakan lulus seleksi administrasi. Bagi yang tidak tercantum, artinya peserta tidak lulus.

"Pelamar yang dinyatakan tidak lulus Seleksi Administrasi dapat melihat keterangan alasan tidak lulus melalui akun masing-masing pelamar," terang pengumuman itu.

Kemenkeu menyebut ada masa sanggah bagi peserta CPNS yang merasa keberatan dengan hasil seleksi administrasi. Pelmar dapat mengajukan sanggahan selama periode tanggal 20 -22 September 2024.

Sanggahan bisa diajukan masing-masing pelamar di situs Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Hasil sanggah diumumkan paling lambat pada 29 September 2024.

"Apabila pelamar keberatan terhadap hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sangah selama masa sanggah tanggal 20 s.d. 22 September 2024 melalui akun masing-masing pelamar di lamanhttps://sscasn.bkn.go.id. Hasil sanggah akan diumumkan paling lambat tanggal 29 September 2024," jelasnya.

(ily/rrd)

Jakarta -

Batas waktu pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 akan berakhir pada Selasa (10/9) pukul 23.59 WIB. Artinya, para pelamar hanya memiliki waktu sekitar satu hari lagi waktu untuk mendaftarkan diri.

Mengingat sisa waktu pendaftaran yang sedikit ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengimbau agar calon pelamar untuk tidak melakukan pendaftaran di akhir batas waktu atau sistem kebut semalam.

"Kecenderungan pelamar yang mendaftar dengan sistem kebut semalam dapat menghambat para pelamar menyelesaikan proses pendaftaran. Pelamar diminta untuk memanfaatkan kesempatan waktu perpanjangan pendaftaran ini dengan maksimal," imbau BKN dalam keterangan resminya, dikutip Senin (9/9/2024).

Secara terpisah, berdasarkan data BKN per 6 September 2024 hingga pukul 20.00 WIB, jumlah pelamar CPNS mencapai 3.279.427 pendaftar. Sementara mereka yang sudah melakukan submit resume sebanyak 1.535.206 pelamar.

Kemudian jumlah pendaftar yang telah memenuhi syarat 827.973 orang dan yang belum memenuhi syarat dari instansi 145.885 pendaftar.

Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat Pelamar Terbanyak

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

- Formasi dibuka: 9.070
- Pendaftar: 490.442

2. Kementerian Agama

- Formasi dibuka: 20.772
- Pendaftar: 209.241

3. Kementerian Kesehatan

- Formasi dibuka: 8.607
- Pendaftar: 94.155

4. Kejaksaan Agung

- Formasi dibuka: 9.694
- Pendaftar: 76.024

5. Kementerian Komunikasi dan Informatika

- Formasi dibuka: 4.215
- Pendaftar: 72.696

6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

- Formasi dibuka: 12.843
-Pendaftar: 51.673

7. Kementerian Pertahanan

- Formasi dibuka: 6.566
- Pendaftar: 40.687

8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Formasi dibuka: 3.066
- Pendaftar: 37.502

9. Kementerian Keuangan

- Formasi dibuka: 1.230
- Pendaftar: 33.300

10. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

- Formasi dibuka: 1.206
- Pendaftar: 33.260

Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat Sepi Pelamar

1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

- Formasi dibuka: 65
- Pendaftar: 345

2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- Formasi dibuka: 61
- Pendaftar: 374

3. Setjen KOMNAS HAM

- Formasi dibuka: 38
- Pendaftar: 416

4. Setjen KOMNAS HAM

- Formasi dibuka: 38
- Pendaftar: 416

5. Sekretariat Jenderal MPR

- Formasi dibuka: 25
- Pendaftar: 427

6. Badan Riset dan Inovasi Nasional

- Formasi dibuka: 500
- Pendaftar: 460

7. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

- Formasi dibuka: 53
- Pendaftar: 745

8. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

- Formasi dibuka: 194
- Pendaftar: 877

9. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Formasi dibuka: 145
Pendaftar: 970

10. Badan Informasi Geospasial

Formasi dibuka: 82
Pendaftar: 1.107

Provinsi/Kota/Kabupaten Pelamar Terbanyak

1. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

- Formasi dibuka: 4.413
- Pendaftar: 36.963

2. Pemerintah Kab Sijunjung

- Formasi dibuka: 1.261
- Pendaftar: 27.198

3. Pemerintah Provinsi Jawa Timur

- Formasi dibuka: 2.314
- Pendaftar: 26.856

4. Pemerintah Aceh

- Formasi dibuka: 681
- Pendaftar 22.747

5. Pemerintah Provinsi Jawa Barat

- Formasi dibuka: 899
- Pendaftar: 21.711

6. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

- Formasi dibuka: 1.509
- Pendaftar: 20.756

7. Pemerintah Kab Luwu Timur

- Formasi dibuka: 934
- Pendaftar: 19.302

8. Pemerintah Kab Tangerang

- Formasi dibuka: 500
- Pendaftar: 18.558

9. Pemerintah Kota Surabaya

- Formasi dibuka: 680
- Pendaftar 15.609

10. Pemerintah Provinsi NTT

- Formasi dibuka: 2.571
- Pendaftar 15.351

Provinsi/Kota/Kabupaten Sepi Pelamar

1. Pemerintah Kota Gorontalo

- Formasi dibuka: 5
- Pendaftar: 13

2. Pemerintah Kab Bangli

- Formasi dibuka: 9
- Pendaftar: 18

3. Pemerintah Kab Purworejo

- Formasi dibuka: 17
- Pendaftar: 35

4. Pemerintah Kota Tanjungpinang

- Formasi dibuka: 15
- Pendaftar: 45

5. Pemerintah Kab Bondowoso

- Formasi dibuka: 27
- Pendaftar: 56

6. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

- Formasi dibuka: 51
- Pendaftar: 58

7. Pemerintah Kab Pohuwato

- Formasi dibuka: 41
- Pendaftar: 77

8. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

- Formasi dibuka: 23
- Pendaftar: 124

9. Pemerintah Kab Seram Bagian Barat

- Formasi dibuka: 10
- Pendaftar: 151

10. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

- Formasi dibuka: 6
- Pendaftar: 156

(fdl/fdl)

Jakarta -

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat jumlah pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 mencapai 3.279.427 pendaftar per Jumat (6/9) pukul 20.00 WIB. Pendaftaran CPNS 2024 akan ditutup tiga hari lagi.

Dikutip dari akun Instagram resmi @bkngoidofficial, Sabtu (7/9/2024), jumlah pelamar CPNS yang telah melakukan submit resume sebanyak 1.535.206. Sementara pendaftar yang telah memenuhi syarat 827.973 orang dan yang belum memenuhi syarat dari instansi 145.885 pendaftar.

BKN mencatat ada 10 kementerian dan lembaga (K/L) yang menjadi paling banyak disasar oleh pendaftar CPNS 2024. Data ini berdasarkan yang dihimpun per 6 September 2024 pukul 20.00 WIB.

Kementerian/Lembaga Pelamar Terbanyak:

1 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Formasi dibuka 9.070
Pendaftar 490.442
2 Kementerian Agama
Formasi dibuka 20.772
Pendaftar 209.241
3 Kementerian Kesehatan
Formasi dibuka 8.607
Pendaftar 94.155
4 Kejaksaan Agung
Formasi dibuka 9.694
Pendaftar 76.024
5 Kementerian Komunikasi dan Informatika
Formasi dibuka 4.215
Pendaftar 72.696
6 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Formasi dibuka 12.843
Pendaftar 51.673
7 Kementerian Pertahanan
Formasi dibuka 6.566
Pendaftar 40.687
8 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Formasi dibuka 3.066
Pendaftar 37.502
9 Kementerian Keuangan
Formasi dibuka 1.230
Pendaftar 33.300
10 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Formasi dibuka 1.206
Pendaftar 33.260

Kementerian/Lembaga Sepi Pelamar:

1 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Formasi dibuka 65
Pendaftar 345
2 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Formasi dibuka 61
Pendaftar 374
3 Setjen KOMNAS HAM
Formasi dibuka 38
Pendaftar 416
4 Setjen KOMNAS HAM
Formasi dibuka 38
Pendaftar 416
5 Sekretariat Jenderal MPR
Formasi dibuka 25
Pendaftar 427
6 Badan Riset dan Inovasi Nasional
Formasi dibuka 500
Pendaftar 460
7 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Formasi dibuka 53
Pendaftar 745
8 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Formasi dibuka 194
Pendaftar 877
9 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
Formasi dibuka 145
Pendaftar 970
10 Badan Informasi Geospasial
Formasi dibuka 82
Pendaftar 1.107

Provinsi/Kota/Kabupaten Pelamar Terbanyak:

1 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Formasi 4.413
Pendaftar 36.963
2 Pemerintah Kab Sijunjung
Formasi 1.261
Pendaftar 27.198
3 Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Formasi 2.314
Pendaftar 26.856
4 Pemerintah Aceh
Formasi 681
Pendaftar 22.747
5 Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Formasi 899
Pendaftar 21.711
6 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Formasi 1.509
Pendaftar 20.756
7 Pemerintah Kab Luwu Timur
Formasi 934
Pendaftar 19.302
8 Pemerintah Kab Tangerang
Formasi 500
Pendaftar 18.558
9 Pemerintah Kota Surabaya
Formasi 680
Pendaftar 15.609
10 Pemerintah Provinsi NTT
Formasi 2.571
Pendaftar 15.351

Provinsi/Kota/Kabupaten Sepi Pelamar:

1 Pemerintah Kota Gorontalo
Formasi 5
Pendaftar 13
2 Pemerintah Kab Bangli
Formasi 9
Pendaftar 18
3 Pemerintah Kab Purworejo
Formasi 17
Pendaftar 35
4 Pemerintah Kota Tanjungpinang
Formasi 15
Pendaftar 45
5 Pemerintah Kab Bondowoso
Formasi 27
Pendaftar 56
6 Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
Formasi 51
Pendaftar 58
7 Pemerintah Kab Pohuwato
Formasi 41
Pendaftar 77
8 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Formasi 23
Pendaftar 124
9 Pemerintah Kab Seram Bagian Barat
Formasi 10
Pendaftar 151
10 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Formasi 6
Pendaftar 156

[Gambas:Instagram]

(ada/ara)

Jakarta -

Kabar baik buat pelamar seleksi CPNS. Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperbolehkan penggunaan meterai tempel pada dokumen pendaftaran CPNS.

Sebelumnya e-meterai menjadi syarat utama legalitas berkas pendaftaran pelamar CPNS. Namun, sistem penggunaan e-meterai secara virtual terus mengalami gangguan beberapa hari ke belakang.

Sejak Kamis malam kemarin, per pukul 20.00 WIB, penggunaan meterai tempel kembali diperbolehkan untuk pendaftaran CPNS.

"Mulai malam ini (Kamis), pukul 20.00 WIB pelamar CPNS diperbolehkan menggunakan Meterai Tempel atau e-Meterai," tulis BKN dalam pengumuman di akun resmi @bkngoidofficial, Jumat (6/9/2024).

"Demi kelancaran pendaftaran, para pelamar #SeleksiCPNS2024 sudah dapat memilih menggunakan materai tempel atau e-meterai mulai sekarang," tulis pengumuman BKN lagi.

BKN juga mewanti-wanti bagi pelamar CPNS yang menggunakan meterai palsu atau yang sudah digunakan, maka dapat mengakibatkan daftar atau berkas seleksi disebut tidak memenuhi syarat atau TMS.

(hal/rrd)

Jakarta -

Kabar baik buat pelamar seleksi CPNS. Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperbolehkan penggunaan meterai tempel pada dokumen pendaftaran CPNS.

Sebelumnya e-meterai menjadi syarat utama legalitas berkas pendaftaran pelamar CPNS. Namun, sistem penggunaan e-meterai secara virtual terus mengalami gangguan beberapa hari ke belakang.

Sejak Kamis malam kemarin, per pukul 20.00 WIB, penggunaan meterai tempel kembali diperbolehkan untuk pendaftaran CPNS.

"Mulai malam ini (Kamis), pukul 20.00 WIB pelamar CPNS diperbolehkan menggunakan Meterai Tempel atau e-Meterai," tulis BKN dalam pengumuman di akun resmi @bkngoidofficial, Jumat (6/9/2024).

"Demi kelancaran pendaftaran, para pelamar #SeleksiCPNS2024 sudah dapat memilih menggunakan materai tempel atau e-meterai mulai sekarang," tulis pengumuman BKN lagi.

BKN juga mewanti-wanti bagi pelamar CPNS yang menggunakan meterai palsu atau yang sudah digunakan, maka dapat mengakibatkan daftar atau berkas seleksi disebut tidak memenuhi syarat atau TMS.

(hal/rrd)