Presiden Prabowo Subianto membentuk satu direktorat jenderal (ditjen) baru di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yakni Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum). Ditjen Gakkum bertugas memperkuat pengawasan dan penindakan hukum di sektor ESDM.

Dasar hukumnya tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM. Beleid tersebut ditandatangani Prabowo pada 5 November 2024.

"Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral," seperti tertulis di Pasal 24, dikutip Kamis (7/11/2024).

Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen Gakkum menyelenggarakan sejumlah fungsi dengan rincian sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral

3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral

4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral

5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;

6. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral

7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap tujuh modus yang sering dilakukan pemerintah daerah (pemda) dalam mencurangi anggaran.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut modus pertama adalah memanipulasi perencanaan dan penganggaran. Ia menegaskan kecurangan ini paling banyak ditemukan.

"Kalau kita lihat modusnya ini masih sama saja (sejak) 10 tahun-20 tahun yang lalu, berulang-berulang. Ini masih modus yang lama-lama saja, akar permasalahannya pun masih sama," tuturnya, dikutip dari detikcom, Kamis (7/11).

Ateh menegaskan BPKP bisa melihat manipulasi perencanaan dan penganggaran yang dilakukan pemda. Ia bahkan mengetahui pemda akan memotong anggaran di titik mana dan dibawa lari ke mana.

Modus kedua adalah suap dan gratifikasi. Ketiga, Ateh juga menyoroti soal nepotisme dan kronisme dalam perizinan.

Keempat, BPKP melihat adanya penyalahgunaan kekuasaan di balik diskresi kebijakan. Sementara itu, modus kelima adalah penggelembungan harga pada proyek atau pengadaan barang dan jasa.

Lalu, yang keenam berbentuk pungutan liar dalam pemberian izin. Ketujuh, manipulasi dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan.

"Jadi, barangnya sebenarnya tidak selesai, tapi dianggap selesai dalam laporan keuangan. Asetnya dimasukkan, uangnya juga dimasukkan, ini banyak juga kita temukan dalam tindakan kecurangan di daerah-daerah," beber Ateh.

Bos BPKP itu menekankan siap membantu pemda membangun sistem pencegahan pengendalian korupsi. Begitu pula dengan mencegah kecurangan yang berpotensi dilakukan pemda.

Apalagi, Ateh mencatat porsi pengendalian kecurangan yang sudah memadai hanya 9 persen dari total 514 pemerintah kabupaten/kota pada 34 provinsi. Sisanya, 91 persen pemda tak memadai dalam penerapan pengendalian kecurangan.

"Bisa kita lakukan (pencegahan), tinggal masalahnya mau atau tidak. Saya kira saatnya sekarang mau karena Pak Jaksa Agung (ST Burhanuddin) galak sekali ini. Jadi, mendingan mau saja lah, datang saja," tandasnya.

Kementerian Perindustrian memberi sinyal melanjutkan program subsidi atau insentif untuk pembelian motor listrik pada tahun 2025. Sebelumnya insentif motor listrik buat tahun 2024 telah habis dengan kuota sebanyak 50 ribu unit.

"Sementara belum ada anggarannya, tapi kalau bisa nanti pada 2025 ada penyesuaian anggaran yang dialokasikan kepada Kemenperin untuk insentif pembelian motor listrik, saya kira bagus. Jadi semuanya masih mungkin," ungkap Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita kepada wartawan di Cikarang Dry Port, Bekasi, Jumat (1/11).

Diberitakan sebelumnya, subsidi motor listrik telah diberikan sejak tahun 2023. Program itu kemudian berlanjut hingga 2024 dengan kuota sebanyak 50 ribu unit. Buat tahun 2024, kuota subsidi motor listrik sudah habis.

Berdasarkan situs Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (SISAPIRa), alokasi anggaran yang masih tersedia buat tahun 2024 adalah nol.

Sebanyak 60.815 unit kendaraan motor listrik subsidi diterima masyarakat di tahun 2024. Sedangkan tahun 2023, hanya 11.532 unit yang tersalurkan. Subsidi yang diberikan pemerintah adalah sebanyak Rp 7 juta untuk motor listrik baru dan motor listrik hasil konversi. Program tersebut terbukti bikin harga motor listrik jadi lebih murah, sehingga menarik minat masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tidak ada kuota tambahan hingga akhir tahun 2024 ini. Padahal masih ada 21.465 unit pendaftar di aplikasi SISAPIRa yang sudah masuk sistem dan sekarang posisinya menggantung.

"Kalau tahun ini enggak," kata Airlangga dikutip dari CNBCIndonesia. Kendati begitu, Airlangga menjamin subsidi buat motor listrik akan masuk perencanaan dan pembahasan untuk tahun depan. "Kita akan bahas, teknisnya nanti kita lihat lagi," terang Airlangga.

Video: Yang Bikin Kaka Slank Tertarik dengan Kendaraan Listrik

Video: Yang Bikin Kaka Slank Tertarik dengan Kendaraan Listrik

Pemerintah menargetkan beban subsidi dan impor energi bisa ditekan. Strategi tersebut adalah melalui pengembangan jaringan gas alias jargas rumah tangga yang masif. Jargas dinilainya dapat membantu mengurangi subsidi dan impor energi.

Pemberian subsidi energi bisa menjadi lebih tepat sasaran dengan adanya jargas. Pada ujungnya, Indonesia bisa memperbaiki neraca keuangan. Jargas juga dinilai dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja selama pembangunan jargas berlangsung.

"Jargas dapat membantu menurunkan impor yang selama ini membebani negara," ujar Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman dalam keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Kemendagri Gunawan Eko Movianto menyampaikan dukungan Kemendagri untuk menjembatani kepentingan pemerintah daerah dengan pengembangan jargas.

"Kemendagri mendukung pembangunan jargas untuk swasembada energi agar kita dapat memanfaatkan kekayaan alam domestik bekerjasama bersama seluruh stakeholder dengan eksekusi bertanggungjawab penting untuk dilaksanakan," ujar Eko.

PT PGN selaku operator jargas menyambut baik dukungan dari berbagai stakeholder yang harapannya menjadi stimulus ke depan dalam pengembangan jargas. PGN mengestimasi pengurangan impor LPG dari pengelolaan jargas eksisting PGN saat ini mencapai 84.000 ton per tahun dan pengurangan subsidi Rp 468 miliar per tahun per 1 juta sambungan rumah tangga.

Angka ini tentu akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan jargas yang diakselerasi secara bersama-sama oleh pihak-pihak terkait.

"Dibutuhkan penyelarasan bauran energi di wilayah jargas dengan bahan bakar subtitusi, khususnya LPG bersubsidi untuk optimalisasi program Jargas, serta meningkatkan minat pelanggan," ungkap Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari.

Selain itu, dalam konteks geopolitik, ketika timur tengah goyang, maka 50 % pasokan migas dapat terganggu. Jargas dinilai akan jadi salah satu solusi menjaga ketahanan energi nasional.

BRI terus memberikan dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat bersaing di pasar dan naik kelas. Melalui BRI Peduli selaku payung dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), BRI menggelar pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

Kali ini, BRI Peduli memberikan bantuan pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi 77 pelaku UMKM dari 14 Provinsi di Indonesia. Tercatat, sebanyak 1502 produk/menu telah berhasil mendapatkan sertifikat halal dari program BRI Peduli ini.

Dalam pelaksanaanya, BRI berkolaborasi dengan BRI Research Institute dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Berbagai proses telah dijalankan, dimana pelaku usaha mendapatkan pendampingan dari BRI yang berkolaborasi dengan berbagai pihak. Setelah mengikuti kelas bimbingan teknis sertifikasi halal pada Juli 2024, para peserta mengikuti audit sertifikasi halal secara on site hingga akhirnya terbit sertifikasi halal bagi seluruh peserta.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan BRI akan terus mengambil peran membantu pelaku UMKM melalui kegiatan pelatihan dan pemberian sertifikasi halal yang diharapkan dapat menciptakan UMKM yang dapat bersaing di pasar.

"Tujuannya agar mutunya terjaga, pasarnya semakin terbuka, sehingga mereka bisa naik kelas dan bisa mengakses pasar lebih besar lagi. Pelaku UMKM juga mampu memberikan keyakinan pada konsumen bahwa produk-produk usahanya telah terjamin kehalalannya", ungkap Catur, dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan setiap pelaku usaha di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Dalam UU ini ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini berlaku secara menyeluruh, termasuk para pelaku UMKM.

BRI sendiri telah menggulirkan program bantuan sertifikasi halal sejak tahun 2021 dan telah diikuti oleh ratusan pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia.

"Sertifikasi halal kepada para UMKM binaan BRI merupakan bagian dari target Kementerian BUMN yakni memberikan 5.000 sertifikasi halal terhadap dua sektor, yakni makanan dan Kesehatan," ujar Catur.

Salah satu pelaku yang mendapatkan manfaat dari bantuan ini adalah Petrus Kinho (58), UMKM Tarusan Rumah Rendang dan Minyak Buah Merah dari kota Timika, Provinsi Papua Tengah. Tarusan Rumah Rendang adalah Rumah Makan Khas Minang yang khusus menjual aneka masakan Rendang.

Usaha yang dirintisnya sejak Juni 2022 jadi lebih berkembang setelah mendapat sertifikat halal. Selain itu, Petrus juga mengembangkan usaha Minyak Buah Merah yang dirintisnya sejak tahun 2019. Khasiat minyak ini bisa membantu menyembuhkan berbagai jenis penyakit.

"Dengan adanya sertifikat halal ini, pelanggan saya merasa nyaman. Kami merasa tenang dan percaya diri untuk promosi - penjualan. Selain itu, kepercayaan pasar makin besar, jangkauan pasar makin meluas," ungkap Petrus.

"Terima kasih banyak kepada BRI yg sudah membantu perjalanan usaha kami," sambungnya.

Manfaat lain juga dirasakan oleh pelaku UMKM Indonesian Artisan Tea bernama Senda Tea asal Tangerang, Banten Vanessa (29). Nama Senda Tea diambil dari kata 'senda tawa' dan 'senda gurau' yang berarti tertawa dan bersenang-senang.

Produk Teh ini dirintis pada 2020 memiliki keunggulan mayoritas bahan yang digunakan adalah bahan lokal Indonesia yang dikemas (carefully handcrafted) lebih modern.

"Berkat sertifikat halal produk Senda Tea masuk ke client level National Brand dan dapat masuk ke Restaurant & Cafe bersertifikasi Halal. Tentu kami sangat berterima kasih kepada BRI. Selain itu, kami juga mendapatkan pemberdayaan dari BRI seperti mengikuti UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023," pungkasnya.

Lihat Video: BRI Tingkatkan Layanan Chatbot dengan Generative AI

[Gambas:Video 20detik]

Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) buka-bukaan soal program Makan Bergizi Gratis. Program ini akan disebut akan mulai dilaksanakan pada 2 Januari 2025 mendatang.

Dalam infografis yang dibagikan lewat akun Instagram resmi @pco.ri, dikutip Jumat (1/11/2024), program Makan Bergizi Gratis akan dibagikan 1 kali sehari untuk setiap anak. Total anggarannya disebut mencapai Rp 71 triliun.

Dalam catatan detikcom, rencana besarnya program ini akan menyasar 82 juta orang, dengan total anak usia sekolah dan santri sebanyak 44 juta.

Nah untuk 44 juta anak sekolah dan santri ini, pemerintah akan membagikan makanan dalam 3 penjadwalan setiap hari. Berikut ini daftarnya:

1. Sekitar pukul 08.00, makanan akan dibagikan bagi anak PAUD, TK, hingga kelas 2 SD
2. Sekitar pukul 09.30, makanan akan dibagikan bagi anak kelas 3-6 SD
3. Sekitar pukul 12.00, makanan akan dibagikan bagi anak SMP hingga SMA

PCO menjelaskan jadwal pemberian Makan Bergizi Gratis ini dibuat sesuai dengan jadwal belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia.

"Pemberian Makan Bergizi Gratis disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan, sehingga semua anak mendapatkan asupan bergizi saat bersekolah," tulis PCO dalam unggahannya.

Bos Tesla Elon Musk dan kelompok politiknya digugat jaksa penuntut di Philadelphia AS atas tuduhan pemberian uang sebesar Rp 15,7 miliar kepada para swing voters di beberapa negara bagian. Elon Musk dianggap menjalankan lotere ilegal yang melanggar undang-undang.

Melansir BBC Selasa (29/10/2024), gugatan ini muncul beberapa hari setelah departemen kehakiman AS memperingatkan PAC Musk bahwa pemberian US $1 juta atau setara Rp 15,7 miliar (kurs 15.760) yang dilakukannya mungkin melanggar undang-undang pemilihan federal.

Sebelumnya, Musk mengumumkan bahwa ia akan secara acak memberikan hadiah senilai Rp 15,7 miliar kepada warga di negara-negara bagian seperti Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, dan North Carolina. Pembagian itu akan dilakukan setiap hari hingga 5 November.

Syarat untuk mendapatkan hadiah ini mengharuskan para pemilih yang terdaftar untuk memberikan informasi identitas pribadi seperti alamat dan nomor telepon. Langkah Musk ini dinilai membeli suara dalam Pilpres AS untuk memenangkan Donald Trump.

"America PAC dan Musk harus dihentikan, segera, sebelum Pemilihan Presiden 5 November mendatang," kata Lawrence Krasner, Jaksa Wilayah Philadelphia dalam gugatannya, dikutip BBC, Rabu (30/10/2024).

"America PAC dan Musk menipu warga Philadelphia untuk menyerahkan informasi identitas pribadi mereka dan membuat janji politik dengan imbalan kesempatan untuk memenangkan Rp 15,7 miliar," tulis gugatan itu.

Dalam gugatan itu, Musk dianggap melanggar undang-undang perlindungan konsumen dan skema itu dinilai dapat memengaruhi pemilih serta membeli suara dalam memenangkan Trump di pilpres AS 2024.

Hingga saat ini, terdapat sembilan pemenang hadiah senilai Rp 15,7 miliar telah diumumkan, yang terakhir adalah seorang pria dari Michigan.

"Itu adalah sebuah undian ilegal dan tidak dapat disangkal lagi bahwa itu adalah lotere yang melanggar hukum," jelas Krasner dalam gugatannya.

Video: Elon Musk Bagi-bagi Rp 15 M Jelang Pilpres AS Berujung Digugat

Video: Elon Musk Bagi-bagi Rp 15 M Jelang Pilpres AS Berujung Digugat

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 yang sekitar nanti lolos seluruh tahapan seleksi untuk menyiapkan dana darurat.

"Early warning buat pelamar #SeleksiCPNS2024 siapa tahu jadi salah satu yang lolos sampai tahap akhir. Siapkan dana darurat terutama awal-awal masuk kerja," tulis BKN dalam Instagram resminya (@bkngoidofficial).

Dana darurat ini menjadi penting mengingat para CPNS yang berhasil lolos seleksi ini masih harus menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun sebelum diangkat menjadi PNS.

Selama masa percobaan inilah para CPNS lolos seleksi ini hanya mendapat 80% dari gaji normalnya jika sudah resmi diangkat sebagai PNS. Sehingga dianggap belum stabil secara finansial. "Dianggap sudah mapan financial sama circle padahal baru diangkat CPNS, gaji masih 80%" terang BKN.

Sebagai informasi, aturan terkait pemberian gaji CPNS sudah tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2024. Dalam aturan ini lah para Calon PNS diberikan gaji pokok sebesar 80% dari gaji pokok yang diberikan kepada PNS selama masa percobaan berlangsung.

"Penyesuaian gaji pokok calon pegawai negeri sipil dihitung 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok baru dengan masa kerja golongan yang dimiliki calon pegawai negeri sipil yang bersangkutan," tulis Pasal 10 aturan itu.

Sedangkan untuk aturan terkait para CPNS yang lolos seleksi harus mengikuti masa percobaan selama 1 tahun tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017.

"Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam pasat 33 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun," tulis Pasal 34 Ayat 1 PP 11 Tahun 2017.

Artis Betrand Peto senang sudah memiliki mobil listrik baru. Ia langsung memakai kendaraan bermerek BYD Seal 3.85 itu untuk main bola.

Pelantun Sulit itu menyebut mobil listriknya pemberian ayahnya, Ruben Onsu. Namun, ia manut akan pilihan ibunya, Sarwendah, untuk memilih kendaraan dengan tipe energi tersebut.

"Nih aku bawa mobilnya. Hadiah dari ayah bunda aku. Itu mobil sebenarnya referensinya dari bunda. Untuk dipakai sehari-hari tuh mobil ini," ujarnya saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Betrand Peto mengaku sangat kepincut dengan mobil listrik yang dimiliki. Ia jadi bisa mengajak adik-adiknya untuk pergi bersama.

"Mobil listrik yang aku pengin ini keluarnya baru-baru ini kan, jadi aku mintanya langsung. Nggak mau yang terlalu besat, yang pas saja dan muat buat adik-adik," tuturnya.

Betrand Peto juga memahami saran Sarwendah untuk memilih mobil listrik. Ibunya bilang punya mobil itu agar irit.

[Gambas:Instagram]

"Kalau mobil listrik paling keluarin Rp 50 ribu untuk nge-charge, bisa juga charge di pom bensin," katanya.

Di YouTube The Onsu Family, Betrand Peto begitu girang ketika mobil listrik warna biru itu datang. Ia langsung mengajak Ruben Onsu mencobanya.

Sarwendah Minta Jangan Fitnah Keluarganya

Sarwendah Minta Jangan Fitnah Keluarganya

PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) bersama PT Stardust Estate Investment (PT SEI) membagikan ratusan paket sepatu kepada anak-anak Sekolah Dasar (SD) dan sembako untuk masyarakat di tiga desa, di Kabupaten Morowali Utara, yakni Desa Bungintimbe, Desa Tanauge, dan Desa Bunta. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap dari tanggal 21, 24, dan 28 Oktober 2024.

Program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Program ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin empat, yakni mendukung pendidikan berkualitas dan poin sepuluh dalam mengurangi ketimpangan.

Head of Corporate Communication PT GNI, Mellysa Tanoyo menjelaskan program ini adalah salah satu upaya perusahaan untuk berkontribusi lebih dalam mendorong kemajuan pendidikan di daerah lingkar industri.

"Pemberian paket sepatu kepada anak-anak SD di Desa Bungintimbe, Tanauge, dan Bunta adalah bagian dari komitmen kami untuk mendukung akses pendidikan yang lebih baik. Kami memahami bahwa sepatu adalah kebutuhan mendasar bagi anak-anak untuk bersekolah, terutama di daerah yang kondisi geografisnya cukup menantang. Selain itu, sembako yang kami berikan juga merupakan bentuk kepedulian PT GNI terhadap kesejahteraan keluarga mereka," ujar Mellysa dalam keterangan tertulis, Selasa (22/10/2024).

Menurutnya, akses pendidikan yang baik harus didukung dengan fasilitas yang memadai, termasuk perlengkapan sekolah yang layak. Dengan adanya bantuan ini, PT GNI berharap anak-anak akan lebih nyaman dan semangat dalam menjalani kegiatan belajar di sekolah.

Menanamkan Rasa Peduli Sejak Dini

Mellysa menambahkan, program pemberian sepatu ini juga memiliki tujuan jangka panjang, yakni menanamkan rasa percaya diri dan kebanggaan pada anak-anak. Menurutnya, sepatu bukan hanya soal kebutuhan fisik, tetapi juga simbol penting yang dapat memotivasi anak-anak untuk terus bersekolah dan bermimpi tinggi.

"Kami ingin anak-anak di sini memiliki rasa percaya diri dan kebanggaan dalam bersekolah. Sepatu baru bagi mereka bukan hanya perlengkapan sehari-hari, tetapi bisa menjadi motivasi untuk rajin belajar dan mengejar cita-cita. Kami juga berharap program seperti ini dapat menginspirasi perusahaan lain untuk turut serta berkontribusi pada pendidikan di daerah," tambahnya.

PT GNI dan PT SEI bagikan ratusan sepatu dan paket sembako ke siswa SD dan masyarakat di Desa Bungintimbe. Foto: PT GNI

Hadirnya program ini pun mendapatkan respons positif dari Kepala Desa Bungintimbe, Musniati. Ia berterima kasih kepada PT GNI dan PT SEI atas perhatian yang diberikan kepada anak-anak dan masyarakat di Bungintimbe.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu sekalian yang betul-betul memperhatikan masyarakat, dalam hal ini PT GNI dan PT SEI. Harapannya kegiatan ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Ini merupakan niat baik yang kiranya dapat membantu, dan inshaAllah kedepannya ada lagi program-program seperti ini," ungkap Musniati.

Senada, Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Bungintimbe, Nening juga berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, bantuan sepatu sangat membantu memotivasi anak-anak untuk semangat dalam belajar.

"Terima kasih kepada PT GNI dan PT SEI. Dengan adanya program ini, anak-anak merasa antusias dalam hal yang baik dan positif, anak-anak juga termotivasi untuk lebih giat belajar dengan adanya program-program seperti ini," ungkap Nening.

Dengan adanya program-program seperti ini, PT GNI berharap bisa menjadi mitra yang baik bagi masyarakat di sekitar lingkar industri, tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga dalam peningkatan kualitas hidup dan pendidikan.

Hilirisasi Sektor Minerba Memberikan Efek Nyata Ekonomi Indonesia

Hilirisasi Sektor Minerba Memberikan Efek Nyata Ekonomi Indonesia

Tiga Wakil Menteri BUMN tiba di Kantor Kementerian BUMN usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Ketiganya disambut langsung Menteri BUMN Erick Thohir yang tiba lebih dulu di Kementerian BUMN.

Satu Wamen BUMN adalah nama lama, yakni Kartiko Wirjoatmodjo, sementara dua lainnya adalah nama baru. Keduanya adalah Dony Oskaria, eks Dirut InJourney dan Aminuddin Ma'ruf, eks stafsus Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Kartiko atau yang akrab disapa Tiko mengatakan, transformasi di BUMN belum selesai. Oleh karena itu, ke depannya, ia bersama Erick Thohir, Dony dan Amin siap mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau buat saya kan transformasi BUMN kan belum selesai, jadi transformasi BUMN masih terus didorong dan bersama Pak Erick Thohir, Pak Dony, Pak Amin nanti ya harapan kita bisa kerjasama tentunya mendukung program-program utama Pak Prabowo dan Mas Gibran supaya program-program pemerintah baru bisa kita jalankan dengan efektif," bebernya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Ia juga menyebut banyak PR yang bakal dituntaskan, seperti restrukturisasi sejumlah BUMN. Tiko juga menyebut BUMN siap menyukseskan sejumlah program Prabowo terkait dengan ketahanan energi, swasembada pangan, dan lainnya.

"Ya kita masih di ujung menyelesaikan beberapa restrukturisasi ya, seperti Kimia Farma, Waskita, tapi harapan kita nanti dengan selesainya restru ini, kita kan mau mulai mentransformasi tahap berikutnya," kata Tiko.

Terkait pemberian tugas masing-masing Wamen, Tiko menyebut hal tersebut baru akan dibahas dan belum diputuskan. Yang jelas cakupan BUMN cukup lebar, membawahi sektor pangan, ketahanan energi, perumahan rakyat, dan lainnya.

Sementara itu, Dony menyebut kepercayaan menjadi Wamen BUMN memungkinkan dirinya berkontribusi lebih banyak. Ia menyebut siap membantu Erick melanjutkan transformasi BUMN yang sudah dikerjakan sejak lima tahun lalu.

"Tentunya kita berharap ke depan BUMN akan memberikan kontribusi lebih banyak lagi buat masyarakat Indonesia khususnya, dan juga proses transformasi yang sudah dijalankan oleh Pak Menteri selama lima tahun itu akan kita lanjutkan. Dan prinsipnya kita ingin BUMN menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya," tutupnya.

Penyaluran subsidi tepat sasaran disebut menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Menurut Wakil Ketua MPR Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno skema subsidi saat ini banyak yang tidak tepat sasaran.

"Pak Presiden Prabowo mengatakan mengenai subsidi, subsidi merupakan hal penting dan perlu. Tetapi banyak subsidi itu belum tepat sasaran. Nah ini pelru kita benahi," ujar dia ditemui di Gedung DPR RU, Minggu (20/10/2024).

Menurutnya pembenahan untuk penyaluran subsidi perlu dilakukan karena dengan begitu akan terjadi penghematan anggaran.

"Saya kira dengan tata cara pemberian subsidi kepada mereka yang berhak, yang membutuhkan, banyak dana yang kita hemat untuk bisa kita alokasikan untuk pembangunan di sektor ekonomi lainnya," terangnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga punya keinginan untuk mengubah skema subsidi bagi masyarakat. Banyak subsidi yang masih terbuka akan diubah skemanya menjadi subsidi langsung di eranya memimpin Indonesia.

Prabowo bilang pihaknya akan meneliti data penerima subsidi dan mengubah skema subsidi menjadi secara langsung kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan.

"Semua subsidi bantuan kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan susah, harus kita yakini subsidi-subsidi itu sampai kepada mereka yang membutuhkan. Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan itu," ungkap Prabowo dalam pidato kenegaraan pertamanya, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).