Sumber: BBC | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jose Mourinho, baru-baru ini menghadapi hukuman larangan satu pertandingan serta denda sekitar £15,000 (Rp 300 juta) setelah pernyataan kerasnya mengenai wasit dalam laga antara Fenerbahce dan Trabzonspor.

Insiden ini terjadi pada akhir pertandingan yang berlangsung intens, di mana Mourinho memperlihatkan ekspresi emosional di lapangan yang berujung pada reaksi keras terhadap keputusan wasit yang dianggapnya kontroversial.

Kemenangan Dramatis Fenerbahce Berujung Kontroversi

Pada pertandingan antara Fenerbahce dan Trabzonspor, Sofyan Amrabat mencetak gol penentu pada masa tambahan waktu, memastikan kemenangan Fenerbahce dengan skor akhir 3-2.

Gol ini tidak hanya memicu kegembiraan di pihak Fenerbahce, tetapi juga mendorong Mourinho untuk melakukan selebrasi dramatis dengan berlari ke lapangan dan melakukan aksi "knee slide".

Selebrasi emosional ini menggambarkan intensitas dan pentingnya laga bagi tim Mourinho. Namun, momen kemenangan tersebut kemudian berubah menjadi perdebatan panas yang disebabkan oleh keputusan-keputusan kontroversial wasit yang terjadi sepanjang pertandingan.

Kritik Tajam Mourinho Terhadap Standar Wasit di Turki

Setelah pertandingan, Mourinho melontarkan kritik tajam terkait kinerja wasit dan standar perwasitan di Turki.

Dalam pernyataannya, Mourinho mengungkapkan ketidakpuasan terhadap keputusan wasit yang dianggapnya tidak adil, bahkan secara terbuka mempertanyakan netralitas dari para pejabat pertandingan.

Ia menilai bahwa keputusan-keputusan tersebut telah mencoreng nilai fair play dan kejujuran dalam sepak bola.

Mourinho menyinggung dua penalti yang diberikan kepada Trabzonspor setelah konsultasi dengan Video Assistant Referee (VAR), yang ia anggap menguntungkan tim lawan dan merugikan timnya.

Pernyataan Federasi Sepak Bola Turki atas Sanksi Mourinho

Federasi Sepak Bola Turki (TFF) menanggapi pernyataan Mourinho dengan menjatuhkan sanksi larangan satu pertandingan serta denda sebesar £15,000.

Dalam pernyataannya, TFF menilai bahwa komentar-komentar Mourinho bertentangan dengan prinsip sportivitas, etika olahraga, dan fair play yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sepak bola.

Mereka menambahkan bahwa pernyataan Mourinho telah merusak citra wasit serta integritas pertandingan, dan menilai kritiknya sebagai upaya mendiskreditkan profesionalitas para pejabat pertandingan.

Kontroversi Keputusan VAR: Penalti dan Keberatan Mourinho

Keputusan yang paling diperdebatkan dalam laga tersebut melibatkan dua penalti yang diberikan kepada Trabzonspor setelah tinjauan VAR.

Mourinho menganggap keputusan tersebut sebagai tindakan yang tidak adil, terutama karena ia merasa timnya juga layak mendapatkan penalti sebelum gol kemenangan Amrabat tercipta.

Ketidakpuasan Mourinho terhadap keputusan wasit ini mengungkapkan ketegangan yang kerap kali terjadi dalam penggunaan VAR di liga-liga sepak bola, yang menurutnya masih sering menimbulkan perdebatan.

Dampak Sanksi bagi Karier Mourinho dan Fenerbahce

Sanksi ini tentunya memberikan dampak bagi karier Mourinho serta perjalanan Fenerbahce dalam kompetisi mendatang.

Larangan satu pertandingan akan membuat Mourinho absen mendampingi timnya di laga berikutnya, yang berpotensi mempengaruhi strategi dan motivasi para pemain.

Di sisi lain, sanksi ini juga menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai standar perwasitan di liga Turki dan cara federasi dalam menangani kritik dari pelatih-pelatih ternama.

Pemerintah berencana menyetop ekspor sejumlah komoditas mentah seperti konsentrat tembaga. Sebelumnya pelonggaran ekspor diperpanjang sampai 31 Desember 2024, dan mulai disetop mulai 1 Januari 2025.

Dampak dari larangan ekspor itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap akan ada kehilangan penerimaan negara dari bea keluar (BK) ekspor konsentrat tembaga. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kemenkeu, Askolani mengatakan sampai saat ini nilai BK ekspor tersebut telah mencapai Rp 10 triliun.

"Dampak kebijakan itu di 2025, kemungkinan tidak mendapatkan BK tembaga lagi. Paling tidak kita catat 2024 sampai saat ini BK tembaga bisa mencapai hampir Rp 10 triliun, dan akan kemungkinan lebih dari Rp 10 triliun," ungkap dia dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Kemudian, Askolani mengatakan jika kebijakan itu diterapkan maka penerimaan dari bea keluar hanya fokus dari Crude Palm Oil (CPO) yang dalam setahun mencapai Rp 5 triliun.

"Tentunya akan melihat ketentuan di ESDM yang akan mengatur. Rencananya di awal Januari 2025 sudah tidak diizinkan lagi ekspor konsentrat tembaga sejalan dengan hilirisasi," ucapnya.

Meski akan kehilangan Rp 10 triliun per tahun dari penyetopan ekspor konsentrat tembaga, Askolani mengatakan hilirisasi komoditas itu akan menambah nilai investasi Indonesia dengan hadirnya smelter. Selain itu hilirisasi juga akan menambah penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Kehilangan BK tembaga dampaknya positif dari aspek lainnya yang lebih luas. Hilirisasi akan menambahkan investasi, tentunya dengan membangun smelter akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi akan menyebabkan PPN dan PPh dari perusahaan. Ketiga, kebijakan itu akan menambah tenaga kerja, kemudian itu yang kita pantau dan kita akan laksanakan di 2025,"pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah memperpanjang izin ekspor lima komoditas mentah seperti, konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda (anoda slime). Kelima komoditas itu diperbolehkan untuk diekspor sampai 31 Desember 2024, tetapi akan dilarang mulai 1 Januari 2025.

Kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso mengatakan tujuan relaksasi ekspor pertambangan yang dilakukan pemerintah agar tercipta industri pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri yang dapat mengekspor produk pertambangan bernilai tambah.

"Relaksasi kebijakan dan pengaturan ekspor atas beberapa komoditas produk pertambangan, seperti konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian berusaha di dalam negeri, menciptakan iklim usaha yang baik, dan meningkatkan ekspor atas produk yang bernilai tambah," ungkap dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/6/2024).

Saksikan juga video: Tony Wenas Optimistis Freeport Jadi Tambang Tembaga Terbesar Dunia

[Gambas:Video 20detik]

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan dikritik sejumlah pihak. Poin yang menjadi sorotan adalah pasal yang mengatur produk hasil tembakau dan penjualannya.

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI ) I Ketut Budhyman Mudara khawatir RMPK justru bisa menimbulkan ketidakstabilan terhadap ekonomi.

"Namun, tantangannya adalah regulasi yang menekan seperti PP Kesehatan dan RPMK Produk Tembakau, menimbulkan ketidakstabilan sosio ekonomi, bagi masyarakat, khususnya masyarakat ekosistem pertembakauan," kata Ketut dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Apalagi ada 6 juta tenaga kerja yang terlibat di industri ini. Oleh karena itu ketut meminta Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang PP No 28 Tahun 2024 dan menghentikan pembahasan RPMK Produk Tembakau

"6 juta tenaga kerja di hulu hingga hilir ekosistem pertembakauan terkena dampak domino negatifnya. Oleh karena itu, AMTI memohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk meninjau ulang PP No 28 Tahun 2024 dan menghentikan pembahasan RPMK Produk Tembakau, yang membuat iklim dan proyeksi pertumbuhan ekonomi tidak kondusif," jelasnya.

Menurut Ketut pada dasarnya AMTI sebagai represnetasi elemen hulu hingga hilir ekosistem pertembakauan mendukung program Asta Cita Prabowo, termasuk proyeksi pertumbuhan 8%. Apalagi Prabowo memprioritaskan perbaikan kesejahteraan petani dalam arti luas, sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian dan perkebunan.

Sebagai informasi, beberapa poin diatur dalam regulasi tersebut, misalnya penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek hingga zonasi larangan penjualan rokok.

Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim), Adik Dwi Putranto membeberkan peran penting industri tembakau terhadap perekonomian. Adik menilai industri ini punya peran dalam mendukung target Presiden Prabowo Subianto mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

Ia menjelaskan, Jawa Timur memiliki lahan tembakau hingga 200 ribu hektare. Menurut Adik luas lahan tersebut harus dipertahankan atau ditingkatkan demi menjamin serapan tenaga kerja tetap terjaga.

"Untuk kita supaya sesuai dengan targetnya Presiden Prabowo 8%, minimal dari 200 ribu hektare ini harus bertahan, syukur-syukur bisa meningkat. Karena kalau lahannya luasannya meningkat, itu berarti ada petani baru, ada tenaga kerja baru di sektor petani, buruh tani, dan sebagainya," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim) Adik Dwi Putranto, mengkritik pemerintah terkait perumusan regulasi pengetatan rokok. Aturan baru dikhawatirkan akan berdampak terhadap keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) dalam negeri.

Adapun regulasi yang dimaksud adalah Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan. Beberapa poin diatur dalam regulasi tersebut, misalnya penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek hingga zonasi larangan penjualan rokok.

"Kita ini sering membuat regulasi tanpa adanya kajian atau riset. Jadi apa ya, sekonyong-konyong saja buat peraturan. Misalkan seperti ini, saya berikan contoh PP 28/2024 terkait dengan jarak," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Ia lalu menyoroti pembuatan aturan yang ditudingnya berjalan masing-masing antara Kementerian/Lembaga. Bahkan menurutnya pengusaha pun tidak dilibatkan dalam perumusan regulasi.

"Ini betul-betul harus dengan kajian, riset yang juga bersama-sama dengan semua stakeholder. Ini kementerian kesehatan kan kementerian kesehatan saja, kementerian-kementerian lainnya tidak terlibat, apalagi pengusaha tidak terlibatkan," tuturnya.

"Kalau dari pelaku usaha memang kita tidak ada komunikasi dengan baik. Kita tidak pernah dilibatkan dalam rencana-rencana pembuatan suatu regulasi. Kita sepakat dengan, terkait dengan pentingnya kesehatan. Tapi kalau mau mengizinkan regulasi, ya kita bahas bareng," sambung dia.

Adik menilai poin penting dalam suatu regulasi adalah pengawasan. Menurutnya jika pengawasan pemerintah berjalan baik maka hasilnya tetap efektif.

"Saya yakin kalau pengawasannya efektif, jejer dengan dengan sekolahan tidak masalah. Kalau pengawasannya efektif. Jadi jangan jaraknya digeser. 100 meter pengawasannya efektif, saya kira aturan ini juga bisa efektif. Teman-teman ritel, tidak apa-apa diawasi," terang dia.

Adik mengaku sudah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait keresahan pelaku industri. Ia menegaskan jika regulasi itu benar diterapkan maka akan berdampak buruk bagi industri, termasuk mengganggu target Prabowo mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

Ia juga berharap ke depannya ada kolaborasi antar stakeholder terkait hingga pengusaha dalam perumusan regulasi soal rokok. Adik juga sudah meminta Prabowo untuk menangguhkan penerapan kebijakan tersebut.

"Ya kita minta moratorium ditunda dulu. Mari kita kaji bersama, pakai riset. Supaya semua ini nggak sepotong-sepotong, tapi semua by riset. Paling tidak pengusaha libatkan di riset, kita bisa mengusulkan metodologinya," tutupnya.

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan dikritik pengusaha. Aturan itu disebut menimbulkan keresahan di kalangan Industri.

Menurut Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto pengetatan yang diterapkan pemerintah berpotensi menurunkan tingkat produksi. Pada akhirnya hal tersebut bisa menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Ya, idustri kan pada galau dengan PP nomor 28, apalagi terus ada RPMK. Karena ini dapat menurunkan, pasti dapat menurunkan produksi. Kalau produksi turun, berarti jam kerjanya kan turun. Jam kerja karyawan kalau tembakau yang tangan, itu kan borongan sistemnya, lama-lama kan PHK," katanya usai detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Apalagi ada kebijakan yang standarisasi kemasan ini, ya ini mengkuatirkan teman-teman di industri hasil tembakau di Jawa Timur," sambung dia.

Sebagai informasi, beberapa poin diatur dalam regulasi tersebut, misalnya penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek hingga zonasi larangan penjualan rokok.

Adik mengaku sudah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait keresahan pelaku industri. Ia menegaskan jika regulasi itu benar diterapkan maka akan berdampak buruk bagi industri, termasuk mengganggu target Prabowo mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

"Akhirnya pengaruhnya kan perjalanan menuju 8%. Jadi industri hasil tembakau ini bisa menyumbang 1% pertumbuhan," imbuhnya.

Adik berharap ke depannya ada kolaborasi antar stakeholder terkait hingga pengusaha dalam perumusan regulasi soal rokok. Ia juga berharap Prabowo dapat menunda aturan tersebut.

"Ya kita minta moratorium ditunda dulu. Mari kita kaji bersama, pakai riset. Supaya semua ini nggak sepotong-sepotong, tapi semua by riset. Paling tidak pengusaha libatkan diriset, kita bisa mengusulkan metodologinya," tutupnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bicara larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia. Apple diminta menuntaskan komitmen investasinya sebelum iPhone 16 bisa dijual di Indonesia.

Luhut mengatakan, Indonesia sangat terbuka dengan kerja sama, utamanya terkait dengan barang yang diproduksi dalam negeri. Hal ini lantaran Indonesia ingin membuka lapangan-lapangan kerja baru.

"Kita semua itu sangat terbuka terhadap apa saja (kerja sama), apalagi kalau itu diproduksi di dalam negeri karena kita ingin menciptakan lapangan kerja," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Menurutnya, pemerintah tidak menetapkan kualifikasi produk berteknologi tinggi seperti iPhone sebagai yang utama dalam kerja sama, yang terpenting bagaimana kerja sama tersebut bisa membuka kesempatan kerja lebih besar bagi masyarakat.

"Jadi kita tidak bicara hi-tech saja, tapi kita bicara mengenai laborintensive," ujarnya.

Sebagai contoh, ia menyinggung investor China yang akan membangun pabrik garmen di kawasan Kertajati, Jawa Barat dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Investasi tersebut contoh dari investasi dengan peluang pembentukan lapangan kerja baru yang besar.

Kemenperin Larang Penjualan iPhone 16

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Perindustrian melarang jual-beli iPhone 16 di Indonesia. Izin edar iPhone 16 terkendala komitmen investasi Apple yang belum direalisasikan sepenuhnya.

Menyangkut hal ini, Apple belum merealisasikan pembangunan Apple Developer Academy keempatnya di Bali. Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, realisasi ini sebagai upaya memperoleh Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40%.

"Apple bikin Apple Academy di Jakarta. Nah terakhir itu mau dibikin di Bali. Yang di Bali ini yang belum realisasi. Nah itu ya. Untuk mendapatkan TKDN 40%. Kalau dapat sertifikat TKDN mereka bisa impor. Kita kasih izin impornya," terangnya, di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri juga bilang, Apple telah mengajukan surat berisi permohonan pertemuan dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Adapun tujuan utama dari pertemuan tersebut untuk membahas investasi dan izin edar iPhone 16 di Indonesia.

Febri mengatakan, Agus bersedia untuk bertemu dengan Apple. Hanya saja, ia meminta agar diskusi yang akan berjalan nantinya konkrit. Dalam hal ini, Apple diharapkan dapat segera merealisasikan komitmen investasinya dalam membangun Apple Academy keempat di Bali.

Kemenperin mengendus produk iPhone 16 tersebut sudah diperjualbelikan di internet. Diperkirakan pada periode Agustus-Oktober 2024, sekitar 9.000 unit seri iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak.

Kemenperin akan memproses secara hukum pihak-pihak yang mengiklankan seri iPhone 16 di online marketplace karena patut diduga melanggar pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Selain itu, Kemenperin juga tengah mempertimbangkan penonaktifan IMEI seri iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan di Indonesia saat ini.

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan menuai kritik berbagai pihak. Aturan tersebut dikhawatirkan mempengaruhi keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) dalam negeri.

Beberapa poin diatur dalam regulasi tersebut, misalnya penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek hingga zonasi larangan penjualan rokok. Adik Dwi Putranto, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim) mengkritik pemerintah yang dinilai kerap membuat aturan tanpa adanya kajian dan riset.

"Kita ini sering membuat regulasi tanpa adanya kajian atau riset. Jadi apa ya, sekonyong-konyong saja buat peraturan. Misalkan seperti ini, saya berikan contoh PP 28/2024 terkait dengan jarak," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Ia lalu menyoroti pembuatan aturan yang ditudingnya berjalan masing-masing antara Kementerian/Lembaga. Bahkan menurutnya pengusaha pun tidak dilibatkan dalam perumusan regulasi.

"Ini betul-betul harus dengan kajian, riset yang juga bersama-sama dengan semua stakeholder. Ini kementerian kesehatan kan kementerian kesehatan saja, kementerian-kementerian lainnya tidak terlibat, apalagi pengusaha tidak terlibatkan," tuturnya.

"Kalau dari pelaku usaha memang kita tidak ada komunikasi dengan baik. Kita tidak pernah dilibatkan dalam rencana-rencana pembuatan suatu regulasi. Kita sepakat dengan, terkait dengan pentingnya kesehatan. Tapi kalau mau mengizinkan regulasi, ya kita bahas bareng," sambung dia.

Adik menilai poin penting dalam suatu regulasi adalah pengawasan. Menurutnya jika pengawasan pemerintah berjalan baik maka hasilnya tetap efektif.

"Saya yakin kalau pengawasannya efektif, jejer dengan dengan sekolahan tidak masalah. Kalau pengawasannya efektif. Jadi jangan jaraknya digeser. 100 meter pengawasannya efektif, saya kira aturan ini juga bisa efektif. Teman-teman ritel, tidak apa-apa diawasi," tutupnya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 serta Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik dinilai mengancam roda perekonomian negara.

Sebab menurut perhitungan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), berbagai Pasal 'bermasalah' dalam aturan itu bisa menghilangkan potensi ekonomi RI hingga Rp 308 triliun.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan hilangnya potensi ekonomi terbesar imbas kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek atau kemasan polos, yakni Rp 182,2 triliun.

"Jadi kurang lebih kalau kemarin perhitungan kami kan hilangnya Rp 182,2 triliun (imbas aturan kemasan rokok tanpa merek)," kata Andry kepada detikcom, seperti ditulis Sabtu (2/11/2024).

Tidak hanya kehilangan potensi ekonomi, kebijakan kemasan polos ini juga dapat menurunkan pendapatan negara. Sebab secara keseluruhan PP 28/2024 dan RPMK dapat menghilangkan potensi penerimaan perpajakan sebesar Rp 160, 6 triliun atau 7% dari total penerimaan pajak.

Secara rinci, pemerintah bisa kehilangan pendapatan pajak sebesar Rp 95,6 triliun akibat penerapan kebijakan kemasan polos. Kemudian Rp 43,5 triliun dari penerapan larangan berjualan di sekitar lingkungan pendidikan. Ketiga, Rp 21,5 triliun dari pembatasan iklan rokok.

Sehingga menurut Andry kebijakan kemasan rokok polos tidak cocok untuk Indonesia seperti beberapa negara di dunia lainnya. Sebab sebagian besar negara yang menerapkan aturan itu pada dasarnya bukanlah negara penghasil tembakau ataupun menerima pajak besar dari rokok.

"Mayoritas negara dengan kebijakan kemasan polos bukanlah produsen tembakau, dan kontribusi sektor tembakau terhadap penerimaan pajak relatif kecil (rata-rata 1%)," terangnya.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyampaikan sejumlah dampak buruk imbas beberapa Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terhadap perekonomian negara jika benar diterapkan.

Sejumlah pasal 'bermasalah' yang dimaksud ini mencakup aturan kemasan rokok polos tanpa merek, jarak larangan penjualan, dan pembatasan iklan.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan sejumlah dampak yang dimaksud mulai dari hilangnya potensi ekonomi Rp 308 triliun dan penerimaan pajak Rp 160,6 triliun.

Di luar itu, sejumlah pasal bermasalah ini juga diproyeksikan dapat menggerus pasar tenaga kerja RI atau berpotensi terjadinya PHK massal. Secara keseluruhan 2.293.957 orang atau 1,6% dari total penduduk bekerja diperkirakan akan terdampak PP dan RPMK tersebut.

Secara khusus, untuk aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat berimbas terhadap 1.221.424 pekerja. Sebab dengan berlakunya aturan kemasan rokok tanpa merek ini dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal dalam negeri yang secara langsung membatasi pertumbuhan produsen rokok legal.

"Kemasan polos mendorong downtrading hingga switching ke rokok illegal lebih cepat, berdampak pada permintaan produk legal sebesar 42,09%," terangnya kepada detikcom, seperti ditulisSabtu (2/11/2024).

Kemudian untuk aturan terkait larangan berjualan 200 m dari satuan pendidikan formal berdampak pada 33,08% dari total ritel. Sehingga aturan ini akan berdampak terhadap 734.799 pekerja.

Sedangkan untuk aturan Pembatasan iklan rokok dapat menurunkan permintaan jasa periklanan hingga 15%. Sehingga kehadiran aturan ini dapat mempengaruhi 337.735 pekerja.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan maka akan ada potensi 2,3 juta orang yang pekerjaannya terdampak atau 1,6% dari total penduduk bekerja," ungkapnya.

Belakangan ini aplikasi e-commerce asal China menjadi sorotan lantaran dapat membahayakan UMKM. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) tidak akan memberi ruang aplikasi tersebut masuk ke Indonesia.

Mulanya, Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Hakim Bafagih Fraksi mewanti-wanti masuknya aplikasi tersebut ke Indonesia melalui aksi korporasi. Dia menyebut bisa saja aplikasi tersebut masuk dengan menggandeng e-commerce lokal.

Dengan begitu, dia bilang kemungkinan dari segi izin bisa saja menggunakan nama e-commerce lokal yang telah diakuisisi, tapi dari segi model bisnis menggunakan Temu. Untuk itu, dia mempertanyakan peran KPPU agar hal tersebut dapat dicegah.

"Kemarin ada simpang siur mungkin mekanismenya bukan merger tapi kalau wacana ini digulirkan dan memang terealisasi ini akan membahayakan UMKM Indonesia, yaitu aplikasi Temu. Mungkin masuk langsung bisa dibatasi secara perizinan. Dikhawatirkan adalah pemilik aplikasi Temu ini mengakuisisi secara mayoritas bisa di Bukalapak. Kalau nggak salah secara izin Bukalapak, secara model bisnisnya Temu. Ini membahayakan Pak. Mereka dari produsen langsung ke konsumen. Ini bagaimana peran KPPU agar bisa memitigasi hal-hal itu," kata Hakim saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPPU M Fanshurullah Asa mengatakan pembahasan tersebut sudah sepakat agar tidak memberi ruang aplikasi tersebut masuk ke Indonesia. Hal ini telah disepakati oleh Menteri Koperasi dan UKM sebelum pergantian kabinet.

Terkait dengan aksi korporasi, Fanshurullah mengusulkan untuk revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dia menyebut perlu adanya pengaturan post-notifikasi merger menjadi pre-notifikasi merger agar sesuai dengan best practice international.

"Kita mesti lihat bagaimana aplikasi itu masuk, lewat jalur mana sudah ada ini kendala kami mah buat di awal objek KPPU sedangkan kami post merger, perlu segera revisi UU. Secara kajian/rekomendasi yang kami berikan kepada Presiden kepada Kementerian UMKM, Kemendag, tapi kekuatan KPPU hanya sekadar rekomendasi," jelasnya.

Ditemui secara terpisah, Wakil Ketua KPPU Aru Armando mengatakan ada tiga pelanggaran aksi korporasi menurut KPPU, seperti perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan. Dia menerangkan sampai saat ini belum ada laporan secara resmi terkait aksi korporasi oleh Temu.

"Jadi apakah mereka (Temu) nanti melakukan perjanjian atau kegiatan untuk posisi dominan kan kita belum mengetahui apa yang mereka lakukan kan. Karena kan aksi korporasinya sendiri kan kita masih belum mendapatkan laporan ya, termasuk juga seperti apa yang mereka lakukan," ujarnya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan masih menjadi polemik yang dikeluhkan banyak pihak, khususnya untuk Pasal yang mengatur terkait produk hasil tembakau dan cara penjualannya.

Di mana yang kerap menjadi sorotan adalah aturan dalam Pasal 434 Ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2028 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik:

a. menggunakan mesin layan diri;
b. kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil;
c. secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik;
d. dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui;
e. dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak; dan
f. menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.

"Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bagi jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dikecualikan jika terdapat verifikasi umur," tulis Pasal 434 Ayat (2) aturan tersebut.

Dalam hal ini sejumlah pihak merasa aturan terkait larangan berjualan rokok secara eceran alias keteng (huruf c) dan jarak minimal dari institusi pendidikan (huruf e) tidak relevan dan sangat memberatkan.

"Kami resah karena aturan ini secara perlahan membunuh kami. Larangan penjualan rokok eceran saja sudah sangat memberatkan, ditambah lagi aturan jarak minimal dengan institusi pendidikan. Ini tidak relevan. Lagipula, kami tidak mungkin menjual rokok kepada anak-anak di bawah umur," ungkap Ketua Paguyuban Pemilik Warung Kopi, Hussein Gozali, Jumat (27/9/2024) lalu.

"Kami menolak keras dua larangan ini karena beberapa faktor. Salah satunya karena banyak pasar yang berdekatan dengan sekolah, institusi pendidikan, atau fasilitas bermain anak. Peraturan ini juga dapat menurunkan omzet pedagang pasar yang banyak berasal dari penjualan produk tembakau. Hal ini akan menimbulkan permasalahan baru bagi kami sebagai pelaku usaha," ungkap Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) Suhendro dalam keterangannya, Minggu (4/8/2024) lalu.

Di luar itu ada juga Pasal 435 PP 28/2024 terkait yang turut menjadi polemik. Di mana dalam Pasal itu seluruh kemasan rokok yang beredar di Indonesia harus memenuhi ketentuan atas desain dan tulisan produk.

Setiap Orang yang memproduksi dan I atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan," tulis

Kemudian aturan terkait kemasan rokok dan produk hasil tembakau dirinci dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Di mana RPMK itu mengusulkan kemasan rokok yang dijual tidak menunjukkan merek alias polos. Hal inilah yang kemudian membuat sejumlah kelompok masyarakat tercatat sudah menyampaikan penolakan mereka dengan tegas meski aturan ini belum resmi disahkan.

"Sejak masih dalam bentuk RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah), kami sudah menolak secara tegas. Kami buat petisi, tapi tidak didengarkan pemerintah. Sekarang, lagi-lagi, RPMK dengan aturan rokok kemasan polos tanpa merek, dan banyak aturan lain yang sangat menekan industri tembakau juga sedang dikejar untuk dirampungkan. Padahal aturan ini jelas-jelas akan membunuh keberlangsungan petani tembakau," kata Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) DI Yogyakarta, Sutriyanto, dalam keterangannya Kamis (9/10/2024) lalu.

"Beberapa pasal dalam RPMK 2024 berpotensi merugikan petani tembakau, UMKM, asosiasi dan industri rokok. Hal ini menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk penolakan dari beberapa kelompok," tutur Sarmidi dalam siaran persnya kemarin.