Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) resmi dilantik untuk bertugas di periode 2024-2029 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (17/10).

Kelima anggota tersebut di antaranya Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing dan Fathan Subchi. Di mana, pengucapan sumpah ini didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 112/P Tahun 2024 tanggal 26 September 2024.

Adapun prosesi pelantikan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Sunarto.

Dilansir dari laman resmi BPK, kelima anggota BPK terpilih tersebut merupakan hasil dari proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh DPR dan disetui dalam rapat Paripurna pada 10 September 2024.

Latar belakang kelima anggota BPK yang baru ini antar lain, Akhsanul Khaq sebelumnya menjabat sebagai Auditor Utama KN I BPK, dan Bobby Adhityo Rizaldi telah menjabat sebagai Anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut.

Sementara itu Daniel Lumban Tobing, yang kembali terpilih untuk periode kedua, sebelumnya menjabat sebagai Anggota II BPK periode 2019-2024. Budi Prijono sebelumnya adalah Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dan Fathan Subchi sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.

Lebih lanjut, hadirnya kelima anggota baru ini melengkapi susunan keanggotaan BPK yang kini berjumlah sembilan orang, termasuk Isma Yatun, Nyoman Adhi Suryadnyana, Haerul Saleh, dan Slamet Edy Purnomo.

JAKARTA - DPR RI mengumumkan laporan hasil uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI periode 2024-2029. Dari 75 orang pendaftar, terpilihlah lima orang calon anggota BPK RI, yang diantaranya juga merupakan anggota incumbent dari periode sebelumnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit mengungkapkan dari 75 orang pendaftar calon anggota BPK RI, Komisi XI pun memutuskan untuk membuka ruang penyampaian masukan kepada publik dan meminta pertimbangan DPD RI.

Setelah itu, Komisi XI melakukan uji kepatutan dan kelayakan pada tanggal 2 sampai 4 September 2024, dengan diiringi 6 orang calon anggota BPK yang mengundurkan diri.

"Maka Komisi XI pada tanggal 4 September 2024, mengambil keputusan secara musyawarah mufakat dan menyepakati anggota BPK RI terpilih periode 2024-2029," ucap Dolfie dalam penyampaian laporan dalam sidang paripurna, Selasa (10/9/2024).

Dolfie pun memperkenalkan kelima anggota BPK terpilih periode 2024-2029. Nama-nama yang dimaksud sebagai berikut:

1. Akhsanul Haq

2. Bobby Adhityo Rizaldi

3. Budi Prijono

4. Daniel Lumban Tobing

5. Fathan Subchi

Lebih lanjut, Ketua DPR RI, Puan Maharani pun mengajukan diri untuk memparipurnakan hasil dari keputusan Komisi XI tersebut. Puan pun menanyakan kepada forum atas keputusan tersebut.

"Apakah laporan Komisi XI DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota BPK RI periode 2024-2029 tersebut dapat disetujui?," tanya Puan.

"Setuju," sambut seluruh anggota DPR RI.

Palu sidang paripurna pun diketuk oleh Puan sehingga kelima anggota BPK RI terbaru itu resmi disepakati oleh DPR RI.

Adapun kelimanya yakni Akhsanul Haq merupakan pejabat yang berkarir di BPK sejak lama. Bobby Adhityo Rizaldi merupakan politikus Golkar yang pernah menjabat sebagai anggota DPR dan Ketua DPD Golkar Sumatera Selatan.

Selanjutnya, Budi Prijono merupakan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan di masa kepemimpinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Daniel Lumban Tobing merupakan anggota BPK RI incumbent, tepatnya menjadi anggota II. Terakhir, Fathan Subchi adalah Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR RI.

JAKARTA - Komisi XI DPR mengumumkan keputusan lima anggota calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan terpilih periode 2024-2029. Ada 5 nama yang disetujui rapat internal Komisi IX pada Rabu(4/9/2024)

"Anggota Komisi XI tadi musyawarah mufakat untuk menentukan lima calon anggota BPK terpilih hari ini. Tadi ada Pak Akhsanul Khaq, Pak Bobby, Pak Budi, Pak Daniel, kemudian ada Pak Fathan," katanya saat dijumpai di Kompleks Parlemen pada Rabu (4/9/2024).

Sekedar informasi, Akhsanul Khaq merupakan auditor utama keuangan negara I BPK, sementara Bobby Rizaldi merupakan politisi Partai Golkar, dan Budi Prijono adalah Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Kemudian Daniel Lumban Tobing merupakan anggota BPK periode 2019-2024 sekaligus mantan anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Sedangkan Fathan merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Seperti diketahui, Komisi XI DPR telah memulai melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test kepada 74 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada Senin (2/9).

Fit and proper test ini digelar di tiga ruangan yaitu Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Ruang Pansus C, dan Ruang BAKN di Gedung DPR. Agenda ini berlangsung selama tiga hari yaitu pada 2-4 September 2024. Pada hari terakhir, Komisi XI direncanakan langsung menentukan lima calon anggota BPK terpilih 2024-2029.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan mengikuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat kelak menjalankan pemerintahan.

Menurut Prabowo, BPK merupakan institusi yang penting dan menjadi andalan dalam memeriksa laporan keuangan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

"Insya Allah, pasti, BPK sangat penting, BPK andalan kita, BPK harus lebih ketat mengawasi," ujar Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7).

Prabowo mengaku tidak ingin ada kebocoran anggaran. Ia juga tidak menginginkan uang rakyat tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam penggunaannya.

"Setiap rupiah harus kita amankan, harus kita yakinkan berguna untuk bangsa dan rakyat," ucap Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Jokowi berharap dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan ini agar berjalan dengan baik. Serta menjaga keberlanjutan untuk membawa kemajuan negara Indonesia.

Jokowi juga berharap dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel sekaligus fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil.

Jokowi meyakini, pemerintahan saat ini dan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan, akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK.

"Agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel," ujar Jokowi saat acara penyampaian LHP LKPP tahun anggaran 2023, Senin (8/7).

Jokowi meminta kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah agar segera menindaklanjutinya dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK.

"Agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita semakin hari semakin tahun semakin baik," ucap Jokowi.

Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang ditengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multi stakeholder engagement yang efektif sekaligus kolaboratif.

BPK menghaturkan terima kasih kepada presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir.

Hal ini sebagai landasan yang kuat bagi pemerintahan selanjutnya, termasuk dukungan dan sinerginya. Sehingga BPK dapat mengimplementasikan mandatnya dengan baik.

"Kehadiran BPK di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi sesuai dengan amanat konstitusi menjadikan BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel baik di tingkat pusat dan daerah," jelas Isma.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa saat ini sedang berada pada era transisi pemerintahan. Pada bulan Oktober 2024, dirinya akan digantikan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

Jokowi berharap dukungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan ini agar berjalan dengan baik. Serta menjaga keberlanjutan untuk membawa kemajuan negara Indonesia.

Jokowi juga berharap dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel sekaligus fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil.

Jokowi meyakini, pemerintahan saat ini dan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan, akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK.

"Agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel," ujar Jokowi saat acara penyampaian LHP LKPP tahun anggaran 2023, Senin (8/7).

Jokowi meminta kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah agar segera menindaklanjutinya dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK.

"Agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita semakin hari semakin tahun semakin baik," ucap Jokowi.

Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang ditengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multi stakeholder engagement yang efektif sekaligus kolaboratif.

BPK mengatakan terima kasih kepada presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir.

Hal ini sebagai landasan yang kuat bagi pemerintahan selanjutnya, termasuk dukungan dan sinerginya. Sehingga BPK dapat mengimplementasikan mandatnya dengan baik.

"Kehadiran BPK di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi sesuai dengan amanat konstitusi menjadikan BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel baik di tingkat pusat dan daerah," jelas Isma.