Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis bakal berjalan mulai 2 Januari 2025 mendatang. Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) pun membagi informasi soal skema pembagian Makan Bergizi Gratis.

Dalam infografis yang dibagikan lewat Instagram resmi @pco.ri, dikutip Jumat (1/11/2024) kemarin, program Makan Bergizi Gratis akan dibagikan satu kali sehari untuk setiap anak dengan total anggaran Rp 71 triliun.

Dalam catatan detikcom, rencana besarnya program ini menyasar 82 juta orang, dengan total anak usia sekolah dan santri 44 juta. Nah, untuk 44 juta anak sekolah dan santri ini, pemerintah akan membagikan makanan dalam tiga penjadwalan setiap hari.

Daftar Pembagian Makan Bergizi Gratis:

1. Sekitar pukul 08.00, makanan akan dibagikan bagi anak PAUD, TK, hingga kelas 2 SD
2. Sekitar pukul 09.30, makanan akan dibagikan bagi anak kelas 3-6 SD
3. Sekitar pukul 12.00, makanan akan dibagikan bagi anak SMP hingga SMA

PCO menjelaskan jadwal pemberian Makan Bergizi Gratis ini dibuat sesuai dengan jadwal belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia.

"Pemberian Makan Bergizi Gratis disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan, sehingga semua anak mendapatkan asupan bergizi saat bersekolah," tulis PCO dalam unggahannya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebelumnya mengungkapkan uji coba atau pilot project makan bergizi gratis bakal dilakukan di 100 titik pada akhir 2024. Uji coba dengan skala besar itu akan dilakukan setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merestui pendanaannya.

"Alhamdulillah sudah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan dana operasional serta dana piloting yang akan diberikan oleh Dirjen Anggaran (Kemenkeu). Kami sedang bahas secara detail untuk melaksanakan piloting di 100 wilayah di seluruh Indonesia di akhir tahun ini," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (31/10/2024).

Dadan menyebut uji coba di akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini meliputi proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

Badan Gizi Nasional mengaku uji coba di 100 titik itu bakal terfokus di Pulau Jawa. "Mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah (dan) anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa," jelasnya.

(hal/hns)

Jakarta -

Manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dinilai lalai memitigasi risiko utang hingga berujung pailit. Sritex diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat Rayon (IBR).

Sritex tercatat memiliki utang sebesar Rp 101,30 miliar kepada IBR, atau setara 0,38% dari total liabilitas (kewajiban utang) Perseroan. Sementara liabilitas Sritex secara keseluruhan tercatat sebesar US$ 1,6 miliar atau sekitar Rp 25,01 triliun.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menduga Sritex awalnya lalai terhadap utang kepada IBR. Namun, persoalan berujung panjang hingga berdampak fatal bagi perusahaan.

"Tentang Sritex, kalau saya membacanya adalah ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko. Jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal. Ada kreditur yang cuma Rp 100 miliar, mengalahkan total kreditur yang sekian triliun," kata Menaker dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Oleh karena itu Menaker mengingatkan setiap perusahaan untuk memiliki sistem manajemen risiko yang kuat. Sementara dari sisi pemerintah punya mekanisme untuk monitoring.

"Walaupun tentu kita juga harus tetap hati-hati. Hanya kami berharap setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen risiko, enterprise, risk manajemennya itu yang kuat. Dan kami kementerian dibantu dengan Dinas Tenaga Kerja, itu juga kita punya mekanisme untuk melakukan monitoring," bebernya.

Yassierli juga sudah bertemu Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang membahas Sritex. Pertemuan itu membahas upaya penyelesaian kasus ini.

"Jadi apa yang sekarang sedang dilakukan? Jadi kemarin kami dipanggil oleh Pak Presiden, ada Pak Menko Perekonomian, ada Bu Menteri Keuangan, ada Bea Cukai, jadi pemerintah akan membantu dalam penyelesaian masalah ini," tuturnya.

Menurut Yassierli, langkah penyelamatan bisa dilakukan lewat berbagai cara. Misalnya mempercepat mediasi antara kurator dengan manajemen Sritex. Sritex kini berada di tangan kurator usai dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

"Tapi membantu itu kan horizonnya macam-macam. Bukan berarti kemudian pemerintah membantu swasta secara langsung, belum tentu juga. Jadi bisa aja pemerintah membantu mempercepat kerjanya mediasi misalnya, kurator dengan manajemen," imbuh Yassierli.

Bantuan juga diberikan terkait proses ekspor-impor yang dilakukan Sritex. Pemerintah sebelumnya memastikan bahwa Sritex tetap bisa melakukan ekspor-impor meski berstatus pailit.

"Pemerintah bisa membantu terkait tentang regulasi apa yang bisa relaksasi terkait tentang ekspor, impor gitu ya," tutup Menaker.

(ily/hns)

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menduga manajemen PT Sri Rejeki Isman atau Sritex lalai dalam manajemen risiko utang. Sritex kini berstatus pailit atas putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang dilayangkan PT Indo Bharat (IBR).

Sritex tercatat memiliki utang sebesar Rp 101,30 miliar kepada IBR, atau setara 0,38% dari total liabilitas Perseroan. Sementara liabilitas Sritex secara keseluruhan tercatat sebesar US$ 1,6 miliar atau sekitar Rp 25,01 triliun.

"Tentang Sritex, kalau saya membacanya adalah ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko. Jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal. Ada kreditur yang cuma Rp 100 miliar, mengalahkan total kreditur yang sekian triliun," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Oleh karena itu Menaker mengingatkan setiap perusahaan untuk memiliki sistem manajemen risiko yang kuat. Sementara dari sisi pemerintah punya mekanisme untuk monitoring.

"Walaupun tentu kita juga harus tetap hati-hati. Hanya kami berharap setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen risiko, enterprise, risk manajemennya itu yang kuat. Dan kami kementerian dibantu dengan Dinas Tenaga Kerja, itu juga kita punya mekanisme untuk melakukan monitoring," bebernya.

Yassierli juga menceritakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang membahas Sritex. Pertemuan itu membahas upaya penyelesaian kasus ini.

"Jadi apa yang sekarang sedang dilakukan? Jadi kemarin kami dipanggil oleh Pak Presiden, ada Pak Menko Perekonomian, ada Bu Menteri Keuangan, ada Bea Cukai, jadi pemerintah akan membantu dalam penyelesaian masalah ini," tutupnya.

(ily/rrd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM).

Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh menjelaskan, RUU POM sudah dibahas dalam rapat kerja antara Komisi IX dan pemerintah, tetapi kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan.

"Dalam rangka pembicaraan tingkat I menyepakati untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU POM," kata Wafiroh dalam rapat paripurna DPR, Senin (30/9/2024).

"Maka dalam sidang ini kiranya RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan ini dapat disetujui untuk tidak dilanjutkan," imbuh dia.

Setelah mendengarkan laporan dari Wafiroh, Ketua DPR Puan Maharani selaku pimpinan rapat meminta persetujuan untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU POM.

"Apakah laporan Komisi IX DPR RI terhadap kesepakatan untuk tidak melanjutkan pembahasan dalam tahap pembicaraan tingkat I atas RUU POM dapat disetujui?" tanya puan.

"Setujui," jawab peserta rapat diikuti pengetikan palu penanda pengesahan.

Dikutip dari Antara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa 793 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang diusulkan DPR dalam RUU POM sudah diwadahi dalam UU Kesehatan dan UU Cipta Kerja.

Ia menjelaskan, UU Kesehatan telah mengatur substansi mengenai sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan yang memuat ketentuan penggolongan obat, bahan alam standar, dan persyaratan pembuatan produksi dan peredaran.

Demikian juga yang berkaitan dengan substansi pengawasan obat dan makanan telah menjadi bagian yang diatur dalam UU Kesehatan, khususnya dalam bab yang mengatur tentang upaya kesehatan, perbekalan kesehatan, dan ketahanan kefarmasian, dan alat kesehatan.

Budi mengatakan, UU Pangan juga telah mengatur ketentuan mengenai pangan olahan yang jadi salah satu subjek RUU POM, antara lain mengenai penggolongan pangan olahan, informasi produk, peredaran pangan olahan, serta penelitian dan pengembangan pangan olahan.

Berkaitan dengan substansi perizinan usaha yang dimuat dalam RUU POM, kata Budi, juga telah diatur dalam UU Cipta Kerja, termasuk perizinan sektor obat dan makanan, serta ketentuan mengenai pengawasan dan sanksi.

SEMARANG, iNews.id - Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menyemprot Direktur Layanan Operasional RSUP dr Kariadi Semarang, Mahabara Yang Putra. Penyebabnya, Mahabara menyebut tidak terganggu dengan pemberhentian sementara PPDS Anestesi Undip di RSUP Kariadi.  

Mahabara awalnya menjelaskan bahkan memastikan pemberhentian PPDS prodi anestesi FK Undip yang saat ini sementara dilakukan, tidak mengganggu pelayanan pasien. Menurutnya, pelayanan pasien itu dilayani dokter spesialis bukan PPDS.

“Jadi harap dibedakan konteksnya PPDS ini peserta didik, sedangkan pemberi layanan kepada pasien itu dokter spesialis, jadi ketika terjadi dihentikan tadi justru mereka (mahasiswa PPDS FK) kehilangan kesempatan untuk melaksanakan praktik,” kata Mahabara saat konferensi pers di Undip Semarang, Jumat (13/9/2024).  

Pernyataan Mahabara memantik reaksi Irma Chaniago. Dia langsung menegur Direktur Layanan Operasional RSUP dr Kariadi itu. 

Menurut Irma, berdasarkan pengalamannya dokter spesialis sangat bergantung keberadaan mahasiswa PPDS khususnya anestesi.

“Saya mengkritisi Pak Abba (Mahabara). Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri juga di rumah sakit itu banyak melakukan tindakan-tindakan itu, kalau dokternya nggak datang itu ya (yang tangani) PPDS. Mohon maaf nih ya, dokter-dokter itu tergantung banget dengan PPDS. Saya pasien lho pernah mengalami yang merawat saya itu PPDS, dokternya visit 2 menit pulang,” kata Irma.  

Dia mengatakan, FK Undip dan RSUP Kariadi saling membutuhkan. Sehingga tidak perlu ada pernyataan satu pihak tidak butuh pihak lainnya. 

Irma juga ingin pihak RS mengakui jika kekurangan dokter, sehingga nantinya bisa disampaikan ke Kemenkes untuk mendapatkan perhatian dan solusi.

“Harus dipahami juga Pak, yang banyak bekerja itu PPDS, makanya saya pertanyakan kepada (RS) Kariadi, cukup nggak sih sebenarnya SDM di sana? Kalau nggak cukup kita sampaikan ke pemerintah, ke Menteri Kesehatan, ini ditambah nih,” ujar Irma. 

Dekan FK Undip, dr Yan Wisnu Prajoko menambakan, jadwal dokter residen atau mahasiswa PPDS itu mengikuti sistem pelayanan RSUP dr Kariadi. Otomatis beban kerjanya juga tergantung kondisi di sana.  

“Kalau SDM-nya besar, mungkin jadi ringan. Jadi memang harus dihitung mengenai beban kerja, jumlah SDM, peran mereka, justru di situ jalan keluar solusinya. Ini tanggung jawab bersama,” katanya. 

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA - Komisi XI DPR mengumumkan keputusan lima anggota calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan terpilih periode 2024-2029. Ada 5 nama yang disetujui rapat internal Komisi IX pada Rabu(4/9/2024)

"Anggota Komisi XI tadi musyawarah mufakat untuk menentukan lima calon anggota BPK terpilih hari ini. Tadi ada Pak Akhsanul Khaq, Pak Bobby, Pak Budi, Pak Daniel, kemudian ada Pak Fathan," katanya saat dijumpai di Kompleks Parlemen pada Rabu (4/9/2024).

Sekedar informasi, Akhsanul Khaq merupakan auditor utama keuangan negara I BPK, sementara Bobby Rizaldi merupakan politisi Partai Golkar, dan Budi Prijono adalah Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Kemudian Daniel Lumban Tobing merupakan anggota BPK periode 2019-2024 sekaligus mantan anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Sedangkan Fathan merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Seperti diketahui, Komisi XI DPR telah memulai melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test kepada 74 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada Senin (2/9).

Fit and proper test ini digelar di tiga ruangan yaitu Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Ruang Pansus C, dan Ruang BAKN di Gedung DPR. Agenda ini berlangsung selama tiga hari yaitu pada 2-4 September 2024. Pada hari terakhir, Komisi XI direncanakan langsung menentukan lima calon anggota BPK terpilih 2024-2029.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR akan menentukan lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024—2029 pada 4 September 2024.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara menjelaskan, pihaknya telah menjadwalkan agenda fit and proper test alias uji kelayakan dan kepatutan kepada 74 calon anggota BPK pada 2—4 September 2024. Pada hari terakhir, Komisi XI direncanakan langsung menentukan lima calon anggota BPK terpilih 2024—2029.

"Bisa jadi, tanggal 4 [September] langsung kita putusin," jelas Amir kepada Bisnis, Kamis (22/8/2024).

Dia menjelaskan, pimpinan DPR juga telah menerima hasil pertimbangan Komite IV DPD. Sebelumnya, Komisi IV DPD telah terlebih dahulu melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada 74 calon anggota BPK.

Meski demikian, Amir mengungkapkan Komisi XI masih menunggu surat dari pimpinan DPR ihwal hasil pertimbangan Komite IV DPD tersebut. Sesuai Pasal 14 ayat (1) UU No. 15/2006, anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

Amir mengatakan, kendati DPD sudah memberikan pertimbangannya namun Komisi XI tetap akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan ke semua calon anggota BPK.

"Iya kita akan fit and proper yang kita anggap lolos administrasi kecuali ada yang mengundurkan diri," ujarnya.

Sebagai informasi, 74 nama calon anggota BPK 2024—2029 sudah diterima oleh Komisi XI DPR pada Juli lalu. Diketahui, sejumlah nama politisi hingga mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada di dalam daftar 74 nama calon anggota BPK tersebut.

Sebagai contoh, ada nama politisi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun dan politisi Partai Nasdem Eva Yuliana. Lalu, ada mantan pimpinan KPK Laode Muhamad Syarif, mantan deputi Komisioner OJK Dumoly Freddy Pardede hingga Direktur Pelanggaran HAM Berat pada Kejaksaan Agung Erryl Prima Putera Agoes selalu.

Berikut daftar lengkap 74 nama calon anggota BPK 2024—2029:

1. Erryl Prima Putera Agoes

2. Mohammad Supriyadi

3. Dumoly Freddy Pardede

4. Hasbi Anshory

5. Andry Prihandono

6. Thomas Pentury

7. Laode Nusriadi

8. I Dewa Made Tirta Meirsha

9. Lusiana Herawati

10. Jon Erizal

11. Ahmad Adib Susilo

12. Roziqin

13. Izhari Mawardi

14. Tamsir Ainnur Rizal

15. Bonardo Pardomuan Hasiholan Sinaga

16. Bobby Adhityo Rizaldi

17. Paulinus Ari Purbowo

18. Reza Ronaldo

19. Haris Sarwoko

20. Wahyu Gunarto

21. Bunyamin

22. Mukhamad Misbakhun

23. Hadri Kusuma

24. Bambang Prijambodo

25. Istianingsih Sastrodiharjo

26. S. Wisnu Wardhana

27. Tri Endah Wahyuningsih

28. Daniel Lumban Tobing

29. Salamat Simanulang

30. R. Aryo Bilowo

31. Dadang Suwanda

32. Yves S. Palambang

33. Ida Bagus Putu Anom Redhi

34. Abdul Rouf

35. Blucer W. Rajagukguk

36. Rachmat M Purba

37. H. Hadi Purnom

38. Posma Sariguna Johnson Kennedy

39. Gunawan Setiyaji

40. Endah Sricahyani Sucipto

41. Budi Santoso

42. Hendrik H Sitompul

43. M. Afif Hasbullah

44. Yoyo Arifardhani

45. Yuli Kristiyono

46. Indra Krisna

47. Budi Prijono

48. Slamet Soedarsono

49. Gelly Susantry

50. Muhammad Syarkawi Rauf

51. Wahyu Sanjaya

52. Andri Yuda Siahaan

53. Mudrajad Kuncoro

54. Marwan Idris

55. Charles Panji Dewanto

56. Harry Z. Soeratin

57. Basyiruddin Nur

58. Akhmad Muqowam

59. Fathan

60. Julizar Idris

61. Chandra Wijaya

62. Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo

63. Astilda Sinabutar

64. Arief Wicaksono Cahyadi

65. Hendra Susanto

66. Akhsanul Khaq

67. Mulfachri Harahap

68. Agung Nur Probohudono

69. A. Muh. Yuslim Patawari

70. Oktavianto Hernawan

71. Zaini Rahman

72. Eva Yulianna

73. Armen Mesta

74. Nehseh Bangun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 Tahun 2024 yang salah satunya meregulasi penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja.

Menurut Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati, PP sebagai regulasi UU Kesehatan yang merupakan regulasi omnibus justru membuka celah tidak menyederhanakan peraturan dan menimbulkan tafsir regulasi yang berbahaya.

“Jika masih harus menunggu Permenkes, sama sekali tidak menyederhanakan regulasi. UU Kesehatan dibuat dengan sistem Omnibus dengan dalih menyederhanakan regulasi. Namun, aturan turunannya malah harus berbelit-belit dan birokratis," kata Kurniasih dalam keterangan pers seperti dikutip pada Rabu (7/8/2024).

"Maka dibanding menunggu munculnya aturan turunan dari kementerian, pemerintah secara lugas dan jelas merevisi pasal penggunaan alat kontrasepsi bagi remaja sesegera mungkin,” sambung Kurniasih.

Kurniasih khawatir pasal itu menjadi celah penyalahgunaan alat kontrasepsi di kalangan remaja buat aktivitas seks bebas.

Dalam Pasal 103 ayat (4) poin e PP 28/2024 menyebutkan pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja paling sedikit meliputi, salah satunya penyediaan alat kontrasepsi.

Kementerian Kesehatan mengemukakan pendapat aturan alat kontrasepsi itu dikhususkan bagi remaja yang sudah menikah dan teknisnya akan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal ini menuai kehebohan karena dianggap melegalkan seks bebas di kalangan remaja.

"Bukan untuk mencegah kehamilan remaja belum menikah, tetapi kontrasepsi untuk pasangan usia subur (PUS)," kata Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, kepada Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Nadia menjelaskan, penggunaan alat kontrasepsi yang diatur dalam aturan turunan UU Kesehatan itu berkaitan dengan edukasi kesehatan reproduksi.

Pasalnya, tubuh dan organ remaja yang menikah di usia muda belum sepenuhnya siap untuk bereproduksi.

Penggunaan alat kontrasepsi ditujukan untuk menunda kehamilan di kalangan tersebut, sembari menunggu kesiapan organ reproduksi dan kejiwaan pasangan.

"Kontrasepsi hanya untuk PUS. Banyak anak usia 12 atau 15 tahun yang sudah dinikahkan. Ini yang akan jadi sasaran," ucap Nadia.