Reporter: Khomarul Hidayat, Titis Nurdiana | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Thomas Djiwandono, politikus Partai Gerindra yang juga keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto, dikabarkan akan masuk kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Thomas Djiwandono akan mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan II mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sedangkan posisi Wakil Menteri Keuangan I tetap diisi Suahasil Nazara.

Kabar yang sampai ke KONTAN, Thomas Djiwandodo akan dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan II pada Kamis sore (18/7/2024), pukul 15.00 WIB.

Lantas siapa Thomas Djiwandono yang saat ini menjabat Bendahara Umum Partai Gerindra?

Mengutip dari website gerindra.id, Thomas Djiwandono lahir dari keluarga terpandang dan berada.

Thomas M. Djiwandono, biasa dipanggil Tommy, lahir di Jakarta, 7 Mei 1972. Tommy adalah anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati.

Sang ayah adalah mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang kini mengajar di Nanyang Technological University, Singapura.

Sedangkan ibunya Bianti adalah kakak kandung Prabowo Subianto pendiri Partai Gerindra. Thomas Djiwandono juga merupakan cicit R.M Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank BNI 46.

Thomas sudah menikah dan dikaruniai tiga orang anak.

Thomas Djiwandono termasuk keluarga berpindidikan. Ia sekolah di SMP Kanisius, Menteng, Jakarta. Sementara kuliahnya di luar negeri. Ia kuliah di bidang studi sejarah di Haverford Colloge, Pennsylvania, Amerika Serikat dan mengambil master di bidang International Relations and International Economics di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, Amerika Serikat.

Dalam dunia kerja, Thomas Djiwandono sempat menjadi wartawan magang di Majalah Tempo pada tahun 1993 dan pada tahun 1994 di Indonesia Business Weekly.

Thomas Djiwandono juga pernah berkerja sebagai analisis keuangan di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong.

Pada tahun 2006, pamannya Hashim Djojohadikusumo meminta Thomas untuk membantu di Arsari Group, perusahaan agrobisnis. Di Arsari Group, Thomas menjabat sebagai Deputy CEO Arsari Group.

Sementara di politik, ia terlibat dalam Partai Gerindra, Tommy juga pernah menjadi Caleg di Provinsi Kalimantan Barat. Kini dia menjadi Bendahara Umum Partai Gerindra yang didirikan pamannya, Prabowo Subianto.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana presiden terpilih Prabowo Subianto mengerek rasio utang pemerintah hingga 50% dari Produk Domestik Bruto (PDB) kembali mencuat.

Pasalnya, kabar tersebut disampaikan langsung oleh saudara sekaligus penasihat Prabowo, Hashim Djojohadikusomo, seperti dikutip dari Reuters.

Peningkatan rasio utang hingga 50% terhadap PDB ini akan diikuti dengan peningkatan pendapatan negara.

Saat dikonfirmasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo akan tetap menjaga rasio utang di bawah 40% terhadap PDB.

"Kita tetap komitmen pada makroprudensial di mana tingkat utang kita 40%," ujar Airlangga kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (11/7).

Asal tahu saja, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah kembali mengalami peningkatan per akhir April 2024.

Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), utang pemerintah hingga 30 April 2024 tercatat Rp 8.338,43 triliun.

Secara nominal, posisi utang pemerintah tersebut bertambah Rp 76,33 triliun atau meningkat sekitar 0,92% dibandingkan posisi utang pada akhir Maret 2024 yang sebesar Rp 8.262,1 triliun.

Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,64%. Namun ini menurun dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang mencapai 38,79%.

Kemenkeu menyatakan, rasio utang yang tercatat per akhir April 2024 ini masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 di kisaran 40%.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk 41 kementerian dalam kabinetnya, naik dari 34 menteri di era Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai, semakin banyak kementerian dalam kabinet pemerintahan, justru akan membebani anggaran negara.

“Makin gemoy kabinet, maka makin besar belanja rutinnya. Jadi kabinet yang ramping aja,” tutur Esther dalam diskusi publik, Kamis (11/7).

Ia mencontohkan, dalam lima tahun terakhir porsi belanja pegawai masih menjadi yang terbesar bila dibandingkan dengan belanja modal yang justru sangat bermanfaat bagi ekonomi.

Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, jumlah Menteri yang sedikit justru merupakan indikasi yang kuat dan keefektifan pemerintah.

Jumlah kementerian Indonesia saat ini yakni sebesar 34, tercatat lebih banyak bila dibandingkan dengan India sebesar 31, China 24, Thailand 21, Korea Selatan 19, Vietnam dan Singapura 18, dan Amerika Serikat sebanyak 14 kementerian.

“Justru negara-negara yang menterinya banyak justru pemerintahannya tidak efektif,” tutur Wijayanto.

Ia juga menyebut, tidak ada korelasi antara jumlah menteri dalam kabinet dengan sistem pemerintahan (parlementer/presidensial) dan bentuk negara (federal/kesatuan).

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan mengikuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat kelak menjalankan pemerintahan.

Menurut Prabowo, BPK merupakan institusi yang penting dan menjadi andalan dalam memeriksa laporan keuangan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

"Insya Allah, pasti, BPK sangat penting, BPK andalan kita, BPK harus lebih ketat mengawasi," ujar Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7).

Prabowo mengaku tidak ingin ada kebocoran anggaran. Ia juga tidak menginginkan uang rakyat tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam penggunaannya.

"Setiap rupiah harus kita amankan, harus kita yakinkan berguna untuk bangsa dan rakyat," ucap Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Jokowi berharap dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan ini agar berjalan dengan baik. Serta menjaga keberlanjutan untuk membawa kemajuan negara Indonesia.

Jokowi juga berharap dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel sekaligus fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil.

Jokowi meyakini, pemerintahan saat ini dan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan, akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK.

"Agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel," ujar Jokowi saat acara penyampaian LHP LKPP tahun anggaran 2023, Senin (8/7).

Jokowi meminta kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah agar segera menindaklanjutinya dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK.

"Agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita semakin hari semakin tahun semakin baik," ucap Jokowi.

Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang ditengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multi stakeholder engagement yang efektif sekaligus kolaboratif.

BPK menghaturkan terima kasih kepada presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir.

Hal ini sebagai landasan yang kuat bagi pemerintahan selanjutnya, termasuk dukungan dan sinerginya. Sehingga BPK dapat mengimplementasikan mandatnya dengan baik.

"Kehadiran BPK di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi sesuai dengan amanat konstitusi menjadikan BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel baik di tingkat pusat dan daerah," jelas Isma.