Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan efektivitas pembangunan daerah masih terkendala kurangnya kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah dalam merancang perencanaan dan penganggaran.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh menegatakan isu kualitas perencanaan pada pemerintah daerah ditemukan mulai dari penetapan besaran anggaran pembangunan hingga penganggaran belanja yang berpotensi tidak efektif. Hal itu karena tidak dirancang dalam perencanaan berdasarkan alur logika program.

"Hasil pengawasan kami masih melihat angka yang sangat tinggi tentang ketidakefektifan dan ketidakefisienan," jelas Yusuf dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024, Kamis (7/11).

Yusuf mengatakan BPKP pada tahun 2023 lalu, mengambil lima sampel pada lima sektor. Pertama ketahanan pangan, kemudian daya saing para wisata, pemberdayaan UMKM, dan anggaran tentang stunting dan kemiskinan. Hasil pengawasan BPKP masih melihat angka yang sangat tinggi tentang ketidak efektifan dan tidak efisien, masih mencapai rata-rata 53%.

"Itu kalau rupiahnya itu yang tidak efektif dan tidak efisien itu hampir melebihi Rp 141 triliun," ujarnya.

Yusuf melihat yang menjadi akar masalahnya adalah perencanaan penganggaran masih banyak yang belum jelas ukurannya. Menurutnya konstruksi logika perencanaan pembangunan di daerah perlu diperbaiki. Aktivitas dan belanja pemerintah daerah berpotensi tidak efektif karena rancangan logika programnya tidak baik, tidak berorientasipada hasil, tidak dapat iukur dan tidak dilengkapi dengan indikator atau target yang tepat.

"Masih ditemukan juga pengalokasian anggaran tanpa didasari basis perencanaan. Perencanaan pemerintah daerah tidak diikuti dengan system perencanaan yang memadai.," ungkapnya.

JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk menjadi sampel dalam penilaian Indeks Akuntabilitas BUMN atau Indonesian Corporate Accountability Index (ICORPAX) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penilaian itu bertujuan mengukur akuntabilitas korporasi sebagai pengelola Kekayaan Negara yang Dipisahkan demi mendukung pembangunan sesuai maksud dan tujuan pembentukan BUMN.

Ada lima dimensi penilaian ICORPAX, meliputi dimensi akuntabilitas korporasi pada pembangunan nasional, akuntabilitas korporasi pada keuangan negara, kepatuhan dan efektivitas operasional, efektivitas sistem tata kelola, serta dimensi efektivitas pengendalian fraud. Selama dua tahun berturut-turut, Waskita Karya berhasil mempertahankan kategori baik pada Penilaian ICORPAX.

Baca Juga: Terungkap Jokowi Pernah Jengkel soal Pipa hingga Minta BPKP Awasi

Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengatakan, keikutsertaan perseroan dalam penilaian ICORPAX merupakan wujud komitmen Waskita Karya untuk terus berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penilaian ini sekaligus bertujuan untuk memperkuat implementasi tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab pada setiap lini proses bisnis perseroan.

"Sebagai BUMN Konstruksi, Waskita Karya memiliki peran ganda sebagai Agent of Development dan Value Creator melalui proyek-proyek infrastruktur yang dibangun. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang mendorong BUMN agar dapat memberikan dampak pembangunan signifikan bagi bangsa dan negara," ujar pria yang akrab disapa Oho tersebut dalam keterangan resmi, Rabu (25/9/2024).

Peran tersebut, lanjutnya, akan menciptakan social values yang dapat mendorong perputaran ekonomi. Maka, sambung Oho, penilaian ICORPAX ini menjadi pemacu bagi perseroan untuk konsisten melakukan transformasi bisnis yang berkelanjutan.

Ia menyebutkan, salah satunya melalui proses restrukturisasi. Perlu diketahui, pada 6 September 2024 perseroan telah melakukan penandatanganan Master Restructuring Agreement (MRA) dengan 21 kreditur perbankan sebesar Rp26,3 triliun. Ditandatangani juga perubahan pokok perjanjian fasilitas Kredit Modal kerja Penjaminan (KMKP), dengan nilai sebesar Rp5,2 triliun.

"Dengan disetujuinya restrukturisasi utang perbankan, kondisi finansial perseroan akan lebih stabil dan fleksibel. Kondisi ini sekaligus meningkatkan kemampuan operasional dalam penyelesaian proyek-proyek yang dikelola," jelas dia.

Baca Juga: BPKP Jadi Tumpuan, Luhut: Sampai Hari Ini Saya Tak Pernah Gagal Menyelesaikan Masalah

Pada kesempatan tersebut, Waskita Karya pun menjadi sampel dalam penilaian Penerapan Faktor Enviromental, Social, dan Governance (ESG). Kegiatan tersebut sebagai asesmen guna memberi keyakinan terbatas kepada manajemen terhadap kualitas penerapan faktor ESG di perusahaan.

Penerapan ESG yang berkualitas dinilai akan meningkatkan akuntabilitas korporasi. Hal ini sebagai bentuk dukungan perseroan terhadap agenda pembangunan berkelanjutan.

JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) yang merupakan anggota holding Indonesia Financial Group (IFG) menandatangani Piagam Komitmen Anti Fraud dan disaksikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Penguatan sistem anti fraud ini sejalan dengan amanat dari Kementerian BUMN agar BUMN terus melakukan implementasi sistem tata kelola yang baik, manajemen risiko yang efektif, dan pengendalian internal yang mampu menekan risiko di lingkungan BUMN. Direktur Utama Askrindo, Fankar Umran, mengatakan pentingnya membangun kesadaran dan pemahaman dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas.

"Kami berharap, Askrindo dapat mengimplementasikan dan siap dalam menerapkan sistem anti fraud dalam setiap aktivitas organisasinya," ujar Fankar dalam pernyataannya, dikutip Kamis (15/8/2024).

Melalui kegiatan ini, Askrindo berupaya memastikan bahwa perusahaan dapat menjalankan kepatuhan terhadap sistem anti-fraud dan mampu menerapkan dalam lingkungan kerja sehari-hari.

"Komitmen ini juga merupakan bagian dari upaya Askrindo untuk menjaga integritas dan reputasi perusahaan. Diharapkan perusahaan dapat terus menciptakan budaya kerja yang transparan dan bebas dari praktik-praktik fraud lainnya," tambahnya.

Wakil Direktur Utama, IFG Haru Koesmahargyo, menegaskan bahwa hal ini sejalan dengan diterbitkannya POJK No. 12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan. IFG sebagai Perusahaan yang dikategorikan konglomerasi keuangan melakukan persiapan lebih dini dalam implementasi POJK tersebut baik di IFG maupun di anggota holding.

Lihat Foto: IFG Libatkan BPKP Perkuat Implementasi Anti Fraud

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari, Komisaris Utama IFG Fauzi Ichsan, dan Direktur Utama anggota holding IFG antara lain PT Jasa Raharja, PT Jamkrindo, PT Askrindo, PT Jasindo, PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life), PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Sekuritas, PT Bahana Artha Ventura, PT Bahana Kapital Investa dan PT Graha Niaga Tatautama. Selain penandatanganan Piagam Komitmen tersebut, juga diisi dengan diskusi dan sosialisasi oleh BPKP mengenai penerapan strategi penerapan anti fraud di ekosistem BUMN.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari menjelaskan, dengan penandatanganan Piagam Komitmen Anti Fraud ini, BPKP akan mendukung peningkatan kinerja dan tata kelola di BUMN. Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya IFG dalam meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam mencegah terjadinya fraud di ekosistem IFG yang berdampak pada peningkatan kepercayaan dari masyarakat.

JAKARTA - Sebagai bentuk penerapan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, PT Waskita Karya (Persero) Tbk atau WSKT menyelenggarakan kegiatan awareness Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh insan Waskita tentang pentingnya penerapan SMAP dalam rangka mewujudkan budaya GCG yang kuat dan terintegrasi.

Kegiatan awareness ini dihadiri oleh Jajaran Dewan Komisaris, Direksi, Direksi Anak Perusahaan, SVP Corporate Office dan Business Unit serta seluruh pegawai Waskita baik yang hadir secara fisik maupun hadir secara daring.

Dalam kegiatan ini, Perseroan mengundang Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK , Fithriadi Muslim guna memberikan pemahaman terkait tindak pidana pencucian uang. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen Insan Waskita untuk patuh terhadap norma dan peraturan perundangan yang berlaku, berintegritas serta mendukung upaya pencegahan korupsi di Waskita Group.

Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita mengatakan, kali ini Waskita dapat mengikuti salah satu sosialisasi mengenai Awareness Sistem Manajemen Anti Penyuapan Dalam Rangka Penguatan Implementasi GCG (Good Corporate Governance) di Waskita Group.

?SMAP sendiri merupakan standar yang merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk membantu Perusahaan dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani adanya penyuapan di Perusahaan," ujar dia dalam keterangan resmi, Kamis (1/8/2024).

Sebagai BUMN kontruksi, kata dia, Waskita Karya memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Demi menjalankan amanah tersebut lanjutnya, Waskita Karya berkomitmen selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Dikatakan, penguatan tata kelola perusahaan (GCG) menjadi salah satu fokus utama Waskita Karya. ?Salah satu upaya dalam mewujudkan Tata Kelola yang baik adalah dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP),? tutur dia.

Diharapkan sosialisasi Awareness SMAP ini nantinya dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai Waskita Group tentang pentingnya SMAP guna menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan. Ini sekaligus memastikan seluruh Insan Waskita Group mematuhi dan menjalankan peraturan terkait SMAP guna mempertahankan reputasi baik Perusahaan, meningkatkan kredibiltas, dan sistem operasi yang efisien.

?Bukan hanya terkait SMAP saja, kita dapat mempelajari terkait pencegahan Tindak Pindana Pencucian Uang (TPPU) untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Insan Waskita tentang peraturan. Selain itu, juga risiko serta dampak TPPU bagi Individu dan Perusahaan untuk dapat mencegah risiko keterlibatan Perusahaan dalam TPPU,? jelas Ermy.

Pada kegiatan awareness SMAP ini, perseroan juga mengundang Direktur Investigasi I BPKP Evenri Sihombing untuk memberikan awareness terkait Conflict of Interest (benturan kepentingan). Pemahaman terkait conflict of interest menjadi sangat penting karena dapat menjaga objektivitas dan integritas dalam setiap kegiatan bisnis Perusahaan serta membantu individu dan Perusahaan guna menghindari pelanggaran tersebut.

Awareness SMAP ini juga diisi oleh pemateri dari Auditor Internal Perseroan yang menjelaskan mengenai implementasi SMAP di perseroan serta program pengendalian gratifikasi. Juga memaparkan soal saluran sistem pelaporan pelanggaran atau Whistleblowing System.

Dengan terselenggaranya awareness SMAP ini, manajemen perseroan berharap seluruh Insan Waskita dari hulu hingga hilir dapat bersinergi dan berkomitmen bersama mendukung GCG. Dukungan itu melalui integrasi kebijakan untuk risiko etika dan kepatuhan, membangun budaya integritas dan etika (Budaya Perusahaan), pelaksanaan audit secara berkala untuk kepatuhan dalam pengawasan, audit dan dapat meningkatkan reputasi serta kepercayaan stakeholder.

?Manajemen Perseroan juga berharap kegiatan sosialisasi ini dapat semakin memperkuat implementasi GCG di Waskita Group. Kami yakin dengan Kerjasama dan komitmen, kita dapat mewujudkan Waskita Karya yang lebih baik dan prudent,? tutup Ermy.