Reporter: Nadya Zahira | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengungkapkan bahwa hasil investasi berpotensi tidak bisa menutup besaran klaim jaminan kesehatan yang terus melonjak.

Untuk diketahui, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mencatat rasio klaim Dana Jaminan Sosial (DJS) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan pada semester I-2024 naik sebesar 107,9%. Artinya, dana yang dikeluarkan untuk membayar klaim JKN lebih besar dari pendapatan iuran yang diterima BPJS Kesehatan.

Menanggapi hal ini, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa hanya mengandalkan hasil investasi untuk menutup klaim jaminan kesehatan yang diajukan oleh masyarakat setiap tahunnya.

Ali menyebutkan, pada 2023, pendapatan iuran DJS Kesehatan tercatat mencapai Rp 151,69 triliun. Sedangkan beban klaim jaminan kesehatan tembus Rp 158,85 triliun.

“Angka tersebut berbeda dengan kondisi tahun 2022, di mana pendapatan iuran sebesar Rp 144,04 triliun dan mampu menutupi beban klaim yang hanya senilai Rp 113,47 triliun,” kata Ali kepada Kontan.co.id, Senin (23/9).

Kendati begitu, Ali mengatakan, meski pada 2023 terjadi defisit antara pendapatan dan klaim, namun surplus tetap tercapai berkat pendapatan investasi yang mencapai Rp 5,71 triliun. Angka ini naik signifikan 97,92% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp 2,88 triliun.

Lebih lanjut, Ali mengungkapkan bahwa BPJS Kesehatan sebenarnya masih memiliki aset hasil investasi, namun perlu dilakukan penyesuaian, mengingat kondisi saat ini yang semakin menantang.

"Kami masih punya aset dari hasil investasi dan segala macamnya, tapi memang sudah waktunya untuk disesuaikan karena setiap dua tahun biasanya dilakukan evaluasi,” ujar Ali.

Dia menyebutkan bahwa investasi BPJS Kesehatan diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) PP Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.

“Jadi instrumen investasi yang diperkenankan untuk DJS Kesehatan dalam beleid tersebut terbatas pada deposito (termasuk deposit on call), Giro Premium, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Negara (SBN),” ungkapnya.

Ali menyebutkan, pihaknya menargetkan hasil investasi DJS Kesehatan hingga akhir tahun 2024, bisa mencapai sebesar Rp 4,7 triliun.

Ia optimistis target itu dapat tercapai berkat sejumlah strategi yang dilakukan, salah satunya yaitu, melakukan penempatan portofolio dengan komposisi 50% pada deposito dan 50% pada SBN.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. BPJS Kesehatan menyambut baik perihal rencana pemberian label warna (color guide) kandungan gula pada kemasan minuman berpemanis. Hal ini diharapkan mampu menekan biaya pengobatan kasus diabetes melitus yang selama ini ditanggung perusahaan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa langkah ini merupakan upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsumsi gula yang berlebihan dan berdampak terhadap kesehatan.

“Edukasi melalui label warna dapat membantu masyarakat untuk lebih bijak dalam mengonsumsi minuman dalam kemasan,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (9/7).

Rizzky mengungkapkan, kebijakan ini nantinya akan berdampak positif dalam jangka panjang, terutama dalam menekan angka kasus diabetes melitus baru di Indonesia. Menurutnya, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat diharapkan akan terjadi penurunan konsumsi gula berlebih sehingga dapat mengurangi risiko terkena diabetes melitus.

“Hal ini tentunya akan berdampak positif pada penurunan biaya pengobatan diabetes melitus yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Rizzky menambahkan, berdasarkan catatan BPJS Kesehatan terdapat 10,32 juta kasus rawat inap untuk penyakit diabetes melitus sepanjang tahun 2023. Dari banyaknya kasus tersebut, BPJS Kesehatan menggelontorkan biaya hingga Rp 10,17 triliun untuk menjamin peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Ini merupakan langkah konkret BPJS Kesehatan untuk menjadikan Indonesia semakin sehat, dengan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan setara bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana mengeluarkan peraturan terkait pemberian label menggunakan warna (color guide) terhadap minuman kemasan berpemanis. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tersebut.

“Kita sudah meeting dengan BPOM, BPOM sudah siap aturannya kayak di Singapura merah, kuning, hijau itu (label) gede nulisnya. Cuma memang kita nunggu RPP-nya,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (8/7).

Budi tak menampik, selama ini penulisan kandungan gula yang tertera pada kemasan minuman tampak kecil sehingga sulit dibaca. Selain itu, yang kerap terlewat oleh pemahaman publik bahwa kandungan gula yang dituliskan pada kemasan merupakan takaran per saji (per serving).

Dia mencontohkan, pada minuman kemasan berpemanis berukuran 250 ml, satu takaran saji berarti 50 ml, artinya terdapat lima kali sajian dalam satu botol minuman. Kemudian, setiap satu takaran saji tersebut mengandung gula sebesar 20 mg, artinya untuk lima kali sajian atau satu botol minuman mengandung gula hingga 100 mg.

“Jadi nanti biar nggak susah bacanya nanti kita pasang color guide, dan color guide itu ada ukurannya jadi berapa besar (kandungan gula) dari brand mereka,” tandasnya.