Jakarta: Industri sawit semakin menunjukkan kontribusinya dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, khususnya melalui produksi biodiesel berbasis sawit.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Krisna Santosa, mengungkapkan sawit tak hanya bernilai sebagai sumber minyak, tetapi juga memiliki potensi pada setiap komponennya, termasuk limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai biomassa dan bio-CNG.

"Data Ditjen Energi Terbarukan Kementerian ESDM 2023 menunjukkan 11 juta ton bahan bakar nabati dapat mengurangi 20 juta ton emisi CO2. Dengan komitmen berkelanjutan, target penurunan emisi karbon hingga 32 persen pada 2030 bisa tercapai lebih cepat," jelas Jatmiko, dalam keterangan tertulis, Jumat, 25 Oktober 2024.

Baca juga: Begini Cara Efektif Bikin Kinerja Industri Sawit Berkelanjutan

Program mandatori biodiesel di Indonesia

Program mandatori biodiesel di Indonesia telah diterapkan sejak 2007 dengan pencapaian B25, lalu B35 pada 2023, dan saat ini menuju B40 dan B50. Bahkan, pemerintah menargetkan hingga B100 di masa mendatang, yang memungkinkan Indonesia untuk lebih mandiri secara energi.
PTPN IV PalmCo juga menyatakan komitmennya dalam mendukung program ini.

"Kami telah menguji B50 sejak 2019 pada kendaraan, mencapai jarak 170 ribu km tanpa kendala signifikan. Tantangan saat ini adalah meningkatkan produksi sawit nasional untuk kebutuhan pangan dan energi, terutama melalui replanting di lahan sawit masyarakat yang mencakup 40 persen dari total lahan sawit Indonesia," lanjut dia.

Dukungan berbagai pihak, termasuk PTPN IV PalmCo, diharapkan dapat memperkuat kemandirian energi Indonesia dan mempercepat kontribusi dalam mengurangi dampak perubahan iklim global.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Jakarta: PT Semen Indonesia Tbk (SIG) telah menggunakan bahan bakar alternatif atau refuse-derived fuel (RDF) sebagai substitusi batu bara yang dihasilkan dari fasilitas RDF Plant Jeruklegi milik Pemkab Cilacap sejak 2020.

Tidak hanya sebagai pengguna, SIG melalui anak usahanya, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI), juga menjadi inisiator sekaligus operator fasilitas RDF pertama di Indonesia yang diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pada 21 Juli 2020.

Saat ini, fasilitas SIG dapat menyerap RDF lebih dari 460 ribu ton per tahun atau setara dengan volume sampah lebih dari satu juta ton per tahun. Dengan pengembangan ke depan, fasilitas SIG diproyeksi dapat menyerap RDF lebih dari 770 ribu ton per tahun atau setara volume sampah lebih dari 1,6 juta ton per tahun.
"Selain mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil dan mencapai target dekarbonisasi, penggunaan RDF juga menjadi solusi yang dapat kami berikan untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan sampah, dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat," kata Direktur Utama SIG, Donny Arsal, dalam keterangan tertulis, Senin, 26 Agustus 2024.

Komitmen SIG terhadap upaya pelestarian lingkungan semakin kuat dengan dukungan fasilitas pengelolaan limbah ramah lingkungan bernama Nathabumi. Nathabumi memberikan layanan pengelolaan limbah industri baik B3 maupun Non-B3, pengelolaan sampah perkotaan, analisis dan laboratorium limbah, hingga pengelolaan limbah pengeboran.

Sistem pengelolaan sampah dan limbah oleh Nathabumi dilakukan melalui metode co-processing dengan memanfaatkan suhu tinggi tanur semen yang mencapai 1.500 derajat Celcius, sehingga tidak menyisakan residu.

Baca juga: Peringkat SIG Dinaikkan Menjadi idAAA Stabil, Apa Artinya?

Pengelolaan sampah menjadi energi

Di sisi lain, SIG juga berkomitmen menerapkan tata kelola yang baik (good corporate governance/GCG) dalam kerja sama pengelolaan sampah menjadi energi. Hal ini sejalan dengan inisiatif Tim Nasional Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) dalam mendorong kerja sama yang bersih dan transparan antara badan usaha pemerintah, BUMN dan BUMD, serta pemerintah daerah di sektor pertambangan dan pengelolaan sampah.

Inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, serta penguatan kapasitas BUMN dan BUMD untuk berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah ini, diwujudkan melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama BUMN dan BUMD pada Sektor Pertambangan dan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan di Gedung Juang KPK, Jakarta, pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Sebagai perusahaan BUMN penyedia solusi bahan bangunan yang memiliki kapabilitas dan pengalaman dalam pengelolaan limbah dan sampah perkotaan, SIG bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Pemkab Sidoarjo, dan Pemkab Bangkalan, menandatangani Kesepakatan Bersama dalam Pengelolaan Sampah untuk dijadikan RDF dalam produksi semen di Pabrik SIG dan SBI Tuban, Jawa Timur, serta Pabrik PT Semen Gresik di Rembang, Jawa Tengah.

Anak usaha SIG, SBI dan PT Semen Tonasa, juga menunjukkan komitmennya untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan sampah. SBI menandatangani Kesepakatan Bersama dalam Pengelolaan Sampah dengan Pemprov Aceh dan Pemkab Purwakarta. Sementara PT Semen Tonasa menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam Pengelolaan Sampah dengan Pemkab Pangkep.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Johanis Tanak mengatakan, KPK memiliki tugas utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan aspek pencegahan termasuk di dalamnya. Untuk menjaga efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah, KPK selaku koordinator Tim Nasional Stranas PK telah membuat kajian khusus tentang bagaimana memanfaatkan sampah dengan sebaik-baiknya yang dapat mendatangkan keuntungan bagi bangsa dan negara.

"Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang akan menggunakan baik dana dari pemerintah pusat melalui BUMN atau pemerintah daerah melalui BUMD, ini akan kita kawal agar nantinya tidak ada suatu tindakan tercela untuk memanfaatkan dana-dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang akan menyebabkan kerugian negara. Inilah yang nanti kami kawal. Dalam tempo setiap tiga bulan kami akan lakukan evaluasi. Apakah kegiatan tersebut benar-benar sudah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ada terjadi kerugian negara terutama yang terkait dengan korupsi," kata Johanis Tanak.

Sekretaris Kementerian BUMN, Rabin Indrajad Hattari mengapresiasi Tim Nasional Stranas PK yang telah memfasilitasi perjanjian kerja sama antara BUMN, BUMD dan pemerintah daerah. Melalui dukungan KPK, kerja sama ini diharapkan dapat terlaksana dalam koridor GCG dan akuntabel.

"BUMN dan BUMD memegang peranan krusial dalam pembangunan nasional di Indonesia. Tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai agen pembangunan Indonesia, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia. BUMN dan BUMD berdiri bukanlah sebagai pesaing, melainkan kita adalah mitra strategis yang bahu membahu mewujudkan visi Indonesia maju," kata Rabin Indrajad Hattari.

(AHL)

Batulicin: Pemerintah sudah memulai uji coba bahan bakarBiodiesel 50 (Solar B50). Bahkan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, sudah melakukan soft launching Solar B50 di Batulicin Kalimantan Selatan.

"Ini gagasan besar, Bapak Presiden sekarang dan Bapak Presiden terpilih, Indonesia menjadi lumbung pangan dan mandiri energi. Dua ini kekuatan bisa menggetarkan dunia," kata Amran melalui keterangan resminya.

Amran menambahkan energi terbarukan terus diimplementasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak penggunaan B15 ditahun 2015, B20 ditahun 2019, B30 ditahun 2022, hingga B35 saat ini sudah dijalankan sejak tahun 2023. Kedepan, melalui program prioritas energi nasional yaitu implementasi program biodiesel B50 dan Bioetanol E10, diharapkan penggunaan bahan bakar nabati (biofuel) terus mengalami peningkatan secara nasional, sehingga dapat menekan impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM).
“Kita soft launching, B50 ini sangat penting, sangat strategis. Ini bisa dijadikan politik ekonomi untuk dunia. Saya ulangi, ini kekuatan kita. Yang menjadi krisis dunia sekarang adalah pangan dan energi. Itu solusinya ada di Indonesia,” ujar Amran.

Baca Juga: Peran Vital Peredam Panas Kap Mesin Mobil: Lebih dari Sekadar Pelapis

Amran menceritakan pemerintah telah memulai inisiasi pemanfaatan minyak sawit pada program biodiesel sejak tahun 2019 dimana terdapat prototipe pengembangan biodiesel yang terbuat dari 100 persen minyak kelapa sawit (B100). Amran yakin prototipe dan uji-uji biodiesel serupa telah banyak dijalankan oleh Kementerian/Lembaga teknis dan Industri biodiesel walaupun masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sendiri.

“Saat ini kami ditugaskan untuk mengawal kesiapan pemerintah untuk program implementasi biodiesel B50 tersebut, tidak hanya dari sisi supply pada kesiapan bahan baku CPO tetapi lebih luas lagi, kami pada prosesnya menyiapkan dan mengidentifikasi secara cermat bersama dengan Kementerian ESDM dan Kementerian/Lembaga terkait melaksanakan kajian teknis, ekonomi, fiskal, sarana prasarana, transisi B50, standar mutu dan spesifikasi, kajian bisnis, aspek legalitas hingga uji terap dan road test serta hal-hal teknis lainnya menuju implementasi biodiesel B50,” jelasnya.

Amran menambahkan saat ini kekuatan pangan ada di Indonesia, dan biodiesel ada di Indonesia. Dirinya mengingatkan agar potensi ini dikelola dengan baik secara Indonesia menguasai 58 persen CPO di dunia. Dengan begitu B-50 akan memberikan dampak ekonomi, dampak politik, dan seluruhnya, sebagai contoh negara di benua Eropa, membutuhkan 2,6 juta KL per tahun.

“Jadi sudah jelas target kita adalah bersiap untuk implementasi penggunaan biodiesel B50. Melalui kegiatan soft launching ini akan menjadi catatan sejarah tersendiri sebagai pelopor implementasi B50 di Tanah Air,” tegasnya.

Sebagai informasi, Pemerintah terus berupaya wujudkan kemandirian energi nasional, salah satunya dengan mengakselerasi implementasi pengembangan biodiesel B50. Pasalnya, Biodiesel dapat diandalkan untuk menjadi alternatif mengganti bahan bakar fosil yang mulai terbatas pasokannya, dan biodiesel berperan strategis karena memiliki pengaruh positif dalam berbagai aspek khususnya aspek lingkungan.

(UDA)