Jakarta: Industri sawit semakin menunjukkan kontribusinya dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, khususnya melalui produksi biodiesel berbasis sawit.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Krisna Santosa, mengungkapkan sawit tak hanya bernilai sebagai sumber minyak, tetapi juga memiliki potensi pada setiap komponennya, termasuk limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai biomassa dan bio-CNG.

"Data Ditjen Energi Terbarukan Kementerian ESDM 2023 menunjukkan 11 juta ton bahan bakar nabati dapat mengurangi 20 juta ton emisi CO2. Dengan komitmen berkelanjutan, target penurunan emisi karbon hingga 32 persen pada 2030 bisa tercapai lebih cepat," jelas Jatmiko, dalam keterangan tertulis, Jumat, 25 Oktober 2024.

Baca juga: Begini Cara Efektif Bikin Kinerja Industri Sawit Berkelanjutan

Program mandatori biodiesel di Indonesia

Program mandatori biodiesel di Indonesia telah diterapkan sejak 2007 dengan pencapaian B25, lalu B35 pada 2023, dan saat ini menuju B40 dan B50. Bahkan, pemerintah menargetkan hingga B100 di masa mendatang, yang memungkinkan Indonesia untuk lebih mandiri secara energi.
PTPN IV PalmCo juga menyatakan komitmennya dalam mendukung program ini.

"Kami telah menguji B50 sejak 2019 pada kendaraan, mencapai jarak 170 ribu km tanpa kendala signifikan. Tantangan saat ini adalah meningkatkan produksi sawit nasional untuk kebutuhan pangan dan energi, terutama melalui replanting di lahan sawit masyarakat yang mencakup 40 persen dari total lahan sawit Indonesia," lanjut dia.

Dukungan berbagai pihak, termasuk PTPN IV PalmCo, diharapkan dapat memperkuat kemandirian energi Indonesia dan mempercepat kontribusi dalam mengurangi dampak perubahan iklim global.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir akan menindak tegas pegawai BUMN nakal yang nekat bermain dengan program negara. Salah satunya terkait pengadaan pupuk subsidi.

Erick menegaskan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto punya target besar mencapai swasembada pangan dalam waktu 4 tahun. Seiring mencapai target tersebut, Erick akan memberantas oknum-oknum BUMN pangan yang selama ini bermain di pasokan pupuk.

"Kita memastikan juga tidak ada lagi main-main dipupuk. Kita akan berantas yang namanya pihak-pihak yang selama ini menghambat!" kata Erick, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Erick juga memastikan kolaborasi erat dengan Kementerian Pertanian untuk mencapai target swasembada. Hal ini diwujudkan melalui kunjungannya ke Kementan untuk bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Ia hadir membawa sejumlah pimpinan BUMN pangan, antara lain Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Direktur Utama Perum BULOG Wahyu Suparyono, hingga Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara (PTPN) Mohammad Abdul Ghani.

Lebih lanjut Erick pun mencontohkan salah satu bentuk dari kolaborasi ini. Misalnya melalui PTPN, akan dipastikan untuk alokasi lahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan swasembada pangan.

(shc/hns)

Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan akan menindak tegas terhadap oknum-oknum di lingkup BUMN yang bermain-main dengan program negara, salah satunya distribusi pupuk.

Erick mengatakan, dirinya akan memberantas oknum-oknum yang selama ini menghambat. Hal ini sejalan dengan target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun.

"Kita memastikan juga tidak ada lagi main-main dipupuk. Kita akan berantas yang namanya pihak-pihak yang selama ini menghambat!" kata Erick, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Adapun kunjungan Erick ke Kementan untuk bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Keduanya membahas tentang kolaborasi antara Kementan dan BUMN dalam rangka memperlancar birokrasi di lingkup pangan.

Erick sendiri hadir membawa sejumlah pimpinan BUMN pangan, antara lain Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Direktur Utama Perum BULOG Wahyu Suparyono, hingga Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara (PTPN) Mohammad Abdul Ghani.

Lebih lanjut ia pun mencontohkan bentuk dari kolaborasi ini. Misalnya melalui PTPN, akan dipastikan untuk alokasi lahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan swasembada pangan.

Di samping itu, Erick juga meminta dukungan untuk holding BUMN pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD. Menurutnya, ID FOOD saat ini tengah dalam kondisi yang tidak sehat.

"Juga mohon dukungan yang ID Food, karena memang kondisinya tidak sehat," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, ID FOOD ditetapkan dalam status gagal bayar utang atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Penetapan status ini berlandaskan pada putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang telah ditetapkan pada 5 Agustus 2024 melalui surat No. 176/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt Pst.

Sementara itu pada bulan Juli lalu, ID Food mengajukan permohonan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 1,6 triliun. Suntikan modal itu diajukan untuk modal kerja pengadaan 10 komoditas pangan.

Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto juga mengungkap pengajuan PMN 2025 dilakukan karena utang perusahaan juga sudah cukup besar. Maka, untuk memenuhi pengadaan pangan nasional dibutuhkan tambahan pendanaan.

"Beban kerja yang cukup tinggi Rp 8,2 triliun. Terkait dari pada urgensi permohonan Rp 1,6 triliun ini kami pertama bahwa sebagai BUMN Holding pangan ID Food dibentuk untuk mendukung ketahanan pangan nasional, dan ID Food juga berperan sebagai offtaker melalui jaringan kemitraan dengan petani, peternak, dan nelayan," ungkap dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

PMN ini juga diajukan untuk membiayai pelaksanaan program pemerintah yakni cadangan pangan pemerintah (CPP). Komoditas yang menjadi penugasan kepada ID Food di antaranya ada 10 jenis pangan, mulai dari daging sapi, daging ayam, telur ayam, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, ikan kembung, cabai, dan daging kerbau.

(shc/kil)

Jakarta: Dua anak usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), yakni PTPN I dan PT Sinergi Gula Nusantara (SugarCo) melakukan penandatanganan kerja sama operasi (KSO) di sektor on farm dan off farm guna memaksimalkan kinerja perusahaan. Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani Direktur Utama PT SGN Mahmudi, dan Direktur Utama PTPN I Teddy Y. Danas, disaksikan oleh Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) M. Abdul Ghani, Jumat, 9 Agustus 2024. M. Abdul Ghani menyampaikan integrasi bisnis tebu antara on farm dan off farm akan menjaga keseimbangan Plant Cane dan Ratoon, penentuan jadwal tanam dan panen yang tepat menjadi kunci untuk mencapai produksi gula yang optimal. "Penandatanganan KSO ini merupakan tonggak sejarah, sebagai langkah transformasi untuk mempercepat swasembada gula konsumsi pada 2028," ujar dia, dalam keterangan resmi, Senin, 12 Agustus 2024. Integrasi antara on farm dan off farm memberikan beberapa keunggulan, seperti standarisasi yang lebih baik dalam pengelolaan on farm baik secara teknis maupun non-teknis, efisiensi biaya on farm yang lebih tinggi dengan skala pengerjaan yang tepat, peningkatan efisiensi rantai pasok dengan penjadwalan tebang, muat, angkut (TMA) yang diselaraskan, serta pemanfaatan nilai tambah produk samping secara menyeluruh. Tanggung jawab dari Holding Perkebunan dan dukungan dari pemerintah menjadi faktor krusial dalam proses transformasi ini. Perannya tidak hanya sebagai motor penggerak, tetapi juga pengawal proses transformasi agar tetap berada di jalur yang tepat sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan maupun insentif, diharapkan proses integrasi ini dapat berjalan dengan lebih lancar dan cepat.

(AHL)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo menargetkan peremajaan sawit rakyat (PSR) seluas 60 ribu hektare hingga tahun 2026. Usai aksi penggabungan, PalmCo makin rajin menggandeng semua petani sawit.

Tidak hanya petani sawit plasma yang selama ini menjadi mitra binaan dengan pola single management, namun perusahaan pengelola sawit terbesar di dunia ini juga mendorong peremajaan sawit petani nonplasma melalui pola offtaker. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa, perusahaan sedikitnya telah menjalankan empat program menjalin kemitraan bersama petani sawit di Indonesia.

Diantaranya pola single management, kemitraan swadaya atau offtaker, penyediaan bibit unggul bersertifikat kepada petani, hingga program pembinaan KUD. “Sejak tahun 2019, kemitraan kami dengan petani plasma melalui pola single management terbukti mampu membawa produktivitas petani binaan kita di atas rata-rata standar

nasional,” ujar Jatmiko saat melakukan tanam ulang 172 ha areal Koperasi Produsen Gading Jaya Makmur di Kampar, Riau.

Melalui pola single management, dalam keterangan tertulisnya, perusahaan mengatur budi daya perkebunan sawit milik petani, mulai dari tanam ulang, pemeliharan, hingga proses panen angkut olah. Jatmiko mengatakan pola ini mampu mengerek penghasilan petani hingga Rp 5 juta sampai Rp 7 juta per bulan dan saldo belasan miliar rupiah milik koperasi.

Tahun 2023 PTPN IV PalmCo melalui Regional III di Riau ditasbihkan oleh Kementerian Pertanian sebagai best role model dalam pola kemitraan yang dimiliki bersama petani. Untuk itu Jatmiko ingin petani nonplasma juga memperoleh hal yang sama melalui pola offtaker.

“Melalui pola offtaker, maka kita juga ingin petani-petani sawit nonplasma bisa memperoleh perlakuan yang sama dengan petani plasma binaan PalmCo. Harapannya produktivitas petani seluruhnya bisa di atas standar nasional dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan,” ucapnya.

Pola offtaker memungkinkan petani sawit swadaya yang bergabung di dalam suatu kelompok semisal koperasi ataupun kelompok tani untuk menerima peremajaan sawit dengan best practices dari perusahaan. Subholding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) ini juga mendampingi petani maupun lembaganya dalam budi daya sawit berkelanjutan.

"Termasuk memastikan TBS yang diproduksi diterima oleh pabrik-pabrik milik PalmCo dengan harga terbaik sesuai ketentuan," kata Jatmiko.

Jakarta: Subholding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo menargetkan 60 ribu hektare (ha) Peremajaan Sawit Rakyat hingga 2026. Pascaaksi penggabungan, PalmCo makin getol menggandeng semua petani sawit, tidak hanya petani sawit plasma yang selama ini menjadi mitra binaan dengan pola single management, namun Perusahaan pengelola sawit terbesar di dunia ini juga mendorong peremajaan sawit petani nonplasma melalui pola offtaker. Demikian disampaikan oleh Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa saat melakukan tanam ulang 172 Ha areal Koperasi Produsen Gading Jaya Makmur Kamis lalu di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau. Menurut Jatmiko, Perusahaan sedikitnya telah menjalankan empat program dalam menjalin kemitraan bersama petani sawit di Indonesia. Di antaranya pola single management, kemitraan swadaya atau Offtaker, penyediaan bibit unggul bersertifikat kepada petani, hingga program pembinaan KUD. "Sejak 2019, kemitraan kami dengan petani plasma melalui pola single management, Perusahaan yang mengatur budidaya perkebunan sawit milik petani, mulai dari tanam ulang, pemeliharan, hingga proses panen angkut olah, telah terbukti mampu membawa produktivitas petani binaan kita di atas rata-rata standar nasional," sebut Jatmiko, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 10 Agustus 2024. Hal yang selanjutnya mampu menggerek penghasilan petani menyentuh angka Rp5 juta sampai Rp7 juta per bulan dan saldo belasan miliar Koperasi. Pada 2023, PTPN IV PalmCo melalui Regional III di Riau memang ditasbihkan oleh Kementerian Pertanian RI sebagai best role model dalam pola kemitraan yang dimiliki bersama petani. Untuk itu Jatmiko ingin, petani nonplasma juga memperoleh hal yang sama melalui pola offtaker. "Melalui pola offtaker, maka kita juga ingin petani-petani sawit nonplasma bisa memperoleh perlakuan yang sama dengan petani plasma binaan PalmCo. Harapannya produktivitas petani seluruhnya bisa di atas standar nasional dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan," kata dia. Pola offtaker yang dimaksud Jatmiko memungkinkan petani sawit swadaya yang bergabung di dalam suatu kelompok semisal Koperasi ataupun Kelompok Tani untuk dapat menerima pengerjaan peremajaan sawit tua mereka dengan best practices dari Perusahaan. Tidak berhenti di sana, Perusahaan juga mendampingi petani maupun kelembagaannya dalam budi daya sawit berkelanjutan dan memastikan TBS yang diproduksi diterima oleh pabrik-pabrik milik PalmCo dengan harga terbaik sesuai ketentuan. Dia mengatakan, dalam peremajaan pola offtaker ini, terkini pada akhir Juni lalu PalmCo menggelar tanam ulang pola tersebut di Langkat Sumatra Utara di atas lahan seluas 107 Ha. Dari sisi total tanam ulang, total sawit rakyat yang telah diremajakan PalmCo saat ini dalam menuju 60 ribu ha di 2026 nanti telah menyentuh hampir 9.700 Hha. Tanam Ulang Sawit Plasma Melalui wilayah operasional PalmCo di tanah melayu, PTPN IV Regional III, Perusahaan sukses menggelar tanam perdana sawit plasma seluas 172,25 hektare. Ratusan petani sawit Koperasi Produsen Gading Jaya Makmur di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, tak mampu menyembunyikan raut wajah bahagia kala tanaman renta mereka diganti dengan yang baru melalui program peremajaan sawit rakyat. "Alhamdulillah. Saya bersama ratusan petani dan keluarga petani Koperasi Produsen Gading Jaya Makmur bangga sekaligus bahagia bisa menjadi bagian dari program PSR PTPN IV," tambah Ketua Koperasi Produsen Gading Jaya Makmur Muhidin Maturan. Dirinya mengaku terkesima dengan cara kerja PTPN IV dalam melaksanakan PSR. Mulai dari pendampingan, perencanaan, transparansi hingga eksekusi yang ia sebut seluruhnya dilaksanakan secara terukur dan tepat waktu. Pihaknya juga menilai janji dan jaminan Direktur Perusahaan akan produktivitas tinggi di atas standar nasional bagi setiap petani yang mengikuti program PSR PTPN bukanlah sesuatu yang berlebihan. "Melihat bagaimana PTPN IV bekerja, mulai dari menyusun perencanaan hingga eksekusi, semuanya dilakukan dengan matang dan terukur. Standar PTPN memang sangat berbeda. Wajar saja Pak Dirut berani janji produktivitas tinggi," lanjut dia. Kegiatan Tanam Ulang turut dihadiri Direktur Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjenbun Kementan RI Ardi Praptono, Kadiv Pemungutan Biaya dan Iuran CPO BPDPKS Ahmad Munir, Ketua ASPEKPIR Setiyono, serta forum koordinasi pimpinan daerah (Forkompinda) Provinsi Riau. Di momen tersebut dilaksanakan pula penandatanganan perjanjian Offtaker antara PTPN IV PalmCo dengan Gapoktan Bina Tani Makmur dan Koperasi Produsen Kusuma Bakti Mandiri seluas 782 Ha. Untuk jangka waktu perjanjian adalah satu siklus atau 30 tahun. Direktur Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjenbun Kementerian Pertanian RI Ardi Praptono mengapresiasi program yang diusung PTPN IV PalmCo. Ia menyadari program itu menjadi solusi dalam mengatasi ketimpangan produktivitas sawit milik petani swadaya. "Terima kasih kepada PTPN khususnya PalmCo yang terus mengakselerasi PSR di berbagai wilayah di Indonesia," kata Ardi. Ia menjelaskan saat ini pemerintah mendorong kepada setiap kelompok tani yang mengikuti PSR memperoleh bantuan sarana prasarana seperti kendaraan angkut TBS untuk menunjang operasional petani. Dan salah satu KUD binaan Perusahaan di Siak, Koperasi Unit Desa Karya Darma III pun menerima bantuan serupa dalam bentuk 1 unit truck colt diesel untuk mengangkut TBS dan operasional KUD lainnya. "Langkah-langkah ini telah membantu petani untuk mencapai potensi terbaiknya serta berkontribusi dalam ketahanan pangan serta energi nasional sebagaimana dengan program yang dicanangkan pemerintah," tutur dia.

(AHL)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua anak usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), yakni PTPN I dan PT Sinergi Gula Nusantara (SugarCo) melakukan penandatanganan kerja sama operasi (KSO) di sektor on farm dan off farm guna memaksimalkan kinerja perusahaan. Integrasi bisnis tebu on farm dan off farm akan menjaga keseimbangan plant cane dan ratoon, penentuan jadwal tanam dan panen yang tepat menjadi kunci untuk mencapai produksi gula yang optimal.

“Penandatanganan KSO ini merupakan tonggak sejarah, sebagai langkah transformasi untuk mempercepat swasembada gula konsumsi pada tahun 2028,” ujar Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), M Abdul Ghani di Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Integrasi antara on farm dan off farm memberikan beberapa keunggulan, seperti standardisasi yang lebih baik dalam pengelolaan on farm baik secara teknis maupun non-teknis. Efisiensi biaya on farm yang lebih tinggi dengan skala pengerjaan yang tepat.

Lalu peningkatan efisiensi rantai pasok dengan penjadwalan tebang, muat, angkut (TMA) yang diselaraskan, serta pemanfaatan nilai tambah produk samping secara menyeluruh. Menurut Abdul Ghanu tanggung jawab dari Holding Perkebunan dan dukungan dari pemerintah menjadi faktor krusial dalam proses transformasi ini.

Perannya tidak hanya sebagai motor penggerak, tetapi juga pengawal proses transformasi agar tetap berada di jalur yang tepat sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan maupun insentif, diharapkan proses integrasi ini dapat berjalan dengan lebih lancar dan cepat.

Perjanjian kerja sama ditandatangani Direktur Utama PT SGN, Mahmudi, dan Direktur Utama PTPN I Teddy Y Danas. Abdul Ghani turut menyaksikan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) memulai kick-off meeting proses Pengukuran Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index/RMI) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP). Direktur Manajemen Risiko Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) M Arifin Firdaus, menyampaikan pengukuran RMI adalah langkah penting bagi PTPN Group menghadapi implementasi tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mengharuskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerapkan manajemen risiko yang lebih baik. “Ini merupakan salah satu amanah dari pemegang saham dalam mengukur tingkat kematangan manajemen risiko di BUMN, sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 dan SK Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko KBUMN Nomor SK-8/DKU.MBU/12/2023,” ujar Arifin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/8/2024).

BPKP, sebagai penilai independen, diharapkan dapat memberikan pengayaan dalam bentuk rekomendasi atas proses implementasi manajemen risiko yang sudah berjalan di PTPN III (Persero). Selain itu, juga dapat mendorong adanya improvement atas proses GRC yang semakin baik di masa-masa mendatang.

“Pengukuran ini tidak hanya akan memberikan gambaran mengenai posisi perusahaan saat ini, tetapi juga akan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut,” kata Arifin menambahkan.

Proses pengukuran Indeks Kematangan Risiko ini menjadi langkah awal yang strategis bagi perseroan untuk memperkuat sistem manajemen risiko perseroan. Dengan evaluasi yang komprehensif dan rekomendasi yang diberikan oleh BPKP, diharapkan Holding Perkebunan dapat mencapai tingkat kematangan manajemen risiko yang lebih tinggi, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan ekspektasi pemegang saham.

Agenda kick-off meeting ini dihadiri Tim Koordinator Pengawasan Badan Usaha Perkebunan, Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern PTPN III (Persero), Kepala Divisi Manajemen Risiko, dan perwakilan dari entitas subholding dan anak perusahaan Holding Perkebunan Nusantara yang hadir secara daring.

Jakarta: Sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo optimistis mampu berkontribusi mengurangi 40 persen emisi karbon di 2030, serta mencapai net zero emission sebelum 2060. Angka ini bahkan melampaui sasaran dekarbonisasi yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko dalam talkshow inspirasi 'Green Harmony Forum' yang menghadirkan pendiri BenihBaik.com yang juga merupakan wartawan senior Andy F Noya serta aktris berdarah Batak Prisia Nasution, di Gedung Digital Learning Universitas Sumatera Utara (USU), Jalan dr Mansyur, Medan, Rabu lalu.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko mengatakan, dengan bisnis yang ada saat ini, pada 2030 nanti total emisi karbon yang diproduksi PTPN adalah 2,35 juta ton CO2 equivalen. Untuk itu, menurutnya, perusahaan telah melakukan berbagai inisiatif dekarbonisasi, yakni suatu upaya yang dapat membatasi produksi karbon dioksida yang menjadi faktor kunci dalam menangani perubahan iklim.
"Sesuai baseline bussines as usual, PTPN Group itu 2030 total emisinya sebesar 2,35 juta ton CO2e. Emisi yang sebagian besar datang dari gas methane yang keluar dari limbah cair. Maka dengan tujuh Pembangkit Biogas PalmCo yang telah beroperasi saat ini, yang mampu meng-capture methane tadi lalu mengonversinya menjadi energi baru terbarukan, saat ini kita sudah berhasil membatasi 150 ribu ton CO2e," kata dia, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Lebih jauh, PalmCo telah menetapkan inisiatif-inisiatif baru hingga 2030 yang akan memberikan tambahan penekanan emisi karbon dioksida sebesar 787 ribu ton CO2e.

"Ke depan kita akan perluas, akan ada penambahan jumlah Pembangkit ListrikTenaga Biogas, lalu Biogas Cofiring, hingga Bio CNG yang mampu menurunkan sebesar 937 ribu CO2e atau hampir 40 persen dari 2,35 juta ton emisi PTPN Grup. Hal ini melampaui target bussiness as usual Indonesia yang menyasar 31,98 persen di 2030," ungkap Jatmiko.

Baca juga: PTPN IV PalmCo Cetak Tanam Ulang Tercepat Nasional

Pria berkacamata ini juga membeberkan, PalmCo sebagai perusahan yang mengelola perkebunan sawit terluas di dunia juga mampu menyerap karbon dalam jumlah sangat besar melalui tanaman sawit yang dimilikinya.

"Selain membatasi emisi yang dihasilkan, dengan luas sawit tertanam 523 ribu ha maka mampu menyerap enam juta ton karbon per tahun," ujar dia.

Jatmiko optimistis, PalmCo akan berkontribusi besar dalam menekan emisi dan berkontribusi dalam mempercepat net zero emission sebelum 2060.

"Hingga 2050 target kita 50 Pabrik Sawit telah memiliki fasilitas Energi Baru Terbarukan. Sejalan dengan arahan Pemegang Saham, pastinya kita ingin berkolaborasi dengan semua pihak serta membantu industri sejenis dan lainnya untuk mengakselerasi dekarbonisasi ini. Bersama-sama kita mampu mewujudkan net zero emission bahkan lebih cepat dari 2060," harap dia.

Andy F Noya mengapresiasi upaya-upaya dekarbonisasi PalmCo. "Saya mengapresiasi upaya pembatasan emisi yang dilakukan. Tapi saya baru mendengar ternyata sawit daya serap karbonnya lebih tinggi dari pada hutan, itu akan saya kroscek," ujar dia.

Ia mengaku selama ini memiliki stigma yang buruk tentang sawit. Mulai dari isu deforestasi, pekerja anak dan pelanggaran HAM, hingga perusak lingkungan. Namun di samping upaya dekarbonisasi yang dijelaskan, setelah mendengarkan pemaparan Jatmiko yang juga membeberkan mitos dan fakta kelapa sawit, Andy mengaku dirinya akan melakukan riset.

"Selaku jurnalis saya selama ini kerap melihat terjadi konflik sosial saat pembukaan lahan karena ada juga perusahaan mencaplok lahan masyarakat dengan kompensasi tidak adil bahkan masyarakatnya tidak diberdayakan. Maka saya juga salut dengan PalmCo yang ternyata mampu memberdayakan petani sawit rakyatnya dengan sangat baik," kata dia.

Memberdayakan UMKM pandai besi

Andy juga kagum saat mengetahui PTPN IV PalmCo memberdayakan UMKM pandai besi tempatan dan membeli alat panennya 100 persen dari pandai besi lokal.

"Benihbaik.com banyak berkolaborasi dengan berbagai perusahaan. Memang mendistribusikan dana bantuan baik. Tapi Ini keren. Memodali UMKM, melatih, dan membeli produksinya. Saya dari dulu heran kenapa untuk barang yang bisa diproduksi oleh UMKM, kita malah impor dari luar," sebut Andy.

Andy senang PTPN IV PalmCo yang sering melibatkan karyawannya untuk menjaga lingkungan. "Kita ingin berbuat sesuatu yang besar dalam hidup tapi tak bisa memulai karena terlalu besar yang ingin dilakukan, hingga akhirnya kita tidak berbuat apa-apa dalam hidup. Lakukan hal paling kecil dalam hidup, misalnya tidak buang sampah sembarangan sebagai upaya melindungi bumi atau lingkungan," jelas dia.

Senada, Prisia Nasution mengajak untuk selalu berbuat baik, di antaranya untuk menjaga lingkungan sebab masih ada waktu untuk itu. Sebelumnya, Rektor USU Prof Dr Muryanto Amin dalam sambutannya berharap kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup sehari-hari.

"Eksplorasi dan perilaku kita yang tidak ramah terhadap lingkungan, memengaruhi keberlangsungan bumi. Dari kegiatan ini, bisa kita gali cara atau upaya memperbaiki perilaku serta mengetahui akibat kerusakan lingkungan. Sebab, peduli terhadap perubahan iklim menjadi hal yang penting dan berpengaruh tehradap kehidupan dan keberlanjutan hidup anak cucu kita," kata Prisia.

Acara green harmony juga dirangkai dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara PTPN IV dan Benihbaik.com ditandatangani Dirut) PTPN IV Jatmiko Krisna Santosa dan Andy F Noya dan dilanjutkan dengan penanaman 500 pohon trembesi dan 500 pohon tabebuya di pinggir Sungai Deli, Johor yang dihadiri langsung oleh Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni.

(AHL)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perkebunan Nusantara IV, anak Perusahaan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), melakukan pengiriman perdana karet alam berkelanjutan yang telah melalui proses due diligence sesuai aturan bebas deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestration Regulation/EUDR). Karet Standard Indonesian Rubber (SIR) produksi PTPN Group akan menjadi bahan baku berbagai produk seperti ban yang akan diekspor ke Uni Eropa.

Pengiriman perdana dilakukan di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, pada Selasa (9/7). Sebelumnya, produk karet alam produksi PTPN Group telah mendapatkan berbagai sertifikasi seperti ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, RubberWay dan EcoVadis.

Hal ini menunjukkan bahwa PTPN Group telah melakukan praktik-praktik budidaya karet alam yang berkelanjutan. Sistem manajemen perusahaan yang telah menerapkan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) juga mempermudah proses pemenuhan kriteria due diligence EUDR pada produk karet milik PTPN Group.

EUDR adalah inisiatif baru Uni Eropa untuk membatasi deforestasi yang disebabkan oleh kegiatan pertanian di seluruh dunia pada beberapa komoditas seperti kelapa sawit, karet, kopi, kakao, kedelai, kayu, hingga daging. EUDR akan diimplementasikan pada Januari 2025 untuk perusahaan besar dan pertengahan tahun 2025 untuk produk petani rakyat.

Pada komoditas karet, aturan ini akan berpengaruh pada 11 juta hektare perkebunan karet di seluruh dunia. Hal ini perlu diantisipasi oleh Indonesia, pasalnya Indonesia adalah produsen karet alam nomor dua di dunia

setelah Thailand.

Bagi perusahaan besar seperti PTPN Group, proses due diligence EUDR bukan menjadi masalah besar. Kebun karet PTPN sudah berkali-kali disertifikasi oleh berbagai pihak dan telah menerapkan sistem traceability atau ketertelusuran yang terintegrasi dalam skema e-farming.

“Ini menjadi keuntungan tersendiri bagi PTPN karena produk karet kita mampu telusur sebab berasal dari kebun sendiri,” ungkap Dwi Sutoro, Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara.

Pengolahan karet alam di PTPN Group pun telah mengikuti standar baku internasional. PTPN Group mampu memproduksi karet alam sebesar 153 ribu ton per tahun, dengan 41 ribu ton diantaranya dihasilkan di Sumatera Utara dan sisanya berasal dari wilayah lain. Saat ini, total kontrak penjualan karet alam di PTPN Group yang harus lolos compliance EUDR adalah sebesar 5,3 ribu ton dan berpotensi naik dengan jumlah besar.

Dwi Sutoro mengatakan karet alam PTPN diminati langsung oleh pabrikan ban terkemuka dunia asal Uni Eropa, salah satunya Michelin dan Gajah Tunggal sebagai pabrikan lokal yang mengekspor produknya ke Uni Eropa. Sekitar 70 persen dari produksi karet alam dunia diserap untuk industri ban.

"Itulah mengapa PTPN Group bersama beberapa produsen ban memulai pilot implementasi due diligence aturan EUDR untuk komoditas karet, yang nantinya akan diolah menjadi produk ban dan dijual di pasar Eropa,” ujarnya.

Ia menilai komitmen pemenuhan terhadap EUDR ini adalah langkah besar yang menunjukkan komitmen perusahaan dalam menerapkan praktik budi daya perkebunan berkelanjutan. “Salah satu komitmen kami adalah terus menerapkan praktik budi daya komoditas yang berkelanjutan. Saya bisa menjamin kalau kebun yang dikelola sendiri oleh PTPN Group memiliki standar sustainability global,” ungkap Dwi Sutoro.

“Sembari PTPN Group juga menggandeng petani dan pekebun rakyat agar bisa menerapkan standar yang sama,” kata dia menambahan.

Medan: PT Perkebunan Nusantara IV, anak Perusahaan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), mengirim perdana karet alam berkelanjutan yang telah melalui proses due diligence sesuai aturan bebas deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestration Regulation/EUDR).

Karet Standard Indonesian Rubber (SIR) produksi PTPN Group akan menjadi bahan baku berbagai produk seperti ban yang akan diekspor ke Uni Eropa. Pengiriman perdana dilakukan di Pelabuhan Belawan, Sumatra Utara, pada Selasa, 9 Juli 2024.

Sebelumnya, produk karet alam produksi PTPN Group telah mendapatkan berbagai sertifikasi seperti ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, RubberWay dan EcoVadis.
Hal ini menunjukkan PTPN Group telah melakukan praktik-praktik budidaya karet alam yang berkelanjutan. Sistem manajemen perusahaan yang telah menerapkan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) juga mempermudah proses pemenuhan kriteria due diligence EUDR pada produk karet milik PTPN Group.

Menghadapi tantangan implementasi EUDR

EUDR adalah inisiatif baru Uni Eropa untuk membatasi deforestasi yang disebabkan oleh kegiatan pertanian di seluruh dunia pada beberapa komoditas seperti kelapa sawit, karet, kopi,
kakao, kedelai, kayu, hingga daging.

EUDR akan diimplementasikan pada Januari 2025 untuk perusahaan besar dan pertengahan 2025 untuk produk petani rakyat. Pada komoditas karet, aturan ini akan berpengaruh pada 11 juta hektare (ha) perkebunan karet di seluruh dunia. Hal ini perlu diantisipasi oleh Indonesia, pasalnya Indonesia adalah produsen karet alam nomor dua di dunia setelah Thailand.

Bagi perusahaan besar seperti PTPN Group, proses due diligence EUDR bukan menjadi masalah besar. Kebun karet PTPN sudah berkali-kali disertifikasi oleh berbagai pihak dan telah menerapkan sistem traceability atau ketertelusuran yang terintegrasi dalam skema e-farming.

"Ini menjadi keuntungan tersendiri bagi PTPN karena produk karet kita mampu telusur sebab berasal dari kebun sendiri," ungkap Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara, Dwi Sutoro, dalam keterangan tertulis, Selasa, 9 Juli 2024.

Pengolahan karet alam di PTPN Group pun telah mengikuti standar baku internasional. PTPN Group mampu memproduksi karet alam sebesar 153 ribu ton per tahun, dengan 41 ribu ton di antaranya dihasilkan di Sumatra Utara dan sisanya berasal dari wilayah lain.

Saat ini, total kontrak penjualan karet alam di PTPN Group yang harus lolos compliance EUDR adalah sebesar 5,3 ribu ton dan berpotensi naik dengan jumlah besar. Dwi Sutoro mengatakan karet alam PTPN diminati langsung oleh pabrikan ban terkemuka dunia asal Uni Eropa, salah satunya Michelin dan Gajah Tunggal sebagai pabrikan lokal yang mengekspor produknya ke Uni Eropa.

Baca juga: Kementerian BUMN Optimistis PTPN Mampu Jaga Stabilitas Pangan

"Sekitar 70 persen dari produksi karet alam dunia diserap untuk industri ban. Itulah mengapa PTPN Group bersama beberapa produsen ban memulai pilot implementasi due diligence aturan EUDR untuk komoditas karet, yang nantinya akan diolah menjadi produk ban dan dijual di pasar Eropa," ujar dia.

Ia menilai komitmen pemenuhan terhadap EUDR ini adalah langkah besar yang menunjukkan komitmen perusahaan dalam menerapkan praktik budi daya perkebunan berkelanjutan.

"Salah satu komitmen kami adalah terus menerapkan praktik budi daya komoditas yang berkelanjutan. Saya bisa menjamin kalau kebun yang dikelola sendiri oleh PTPN Group memiliki standar sustainability global. Sembari PTPN Group juga menggandeng petani dan pekebun rakyat agar bisa menerapkan standar yang sama," jelas Dwi Sutoro.

Namun semua pihak juga perlu memperhatikan kritik yang muncul terkait dengan tantangan dalam implementasi dan verifikasi regulasi ini. Memastikan kepatuhan di seluruh rantai pasokan yang kompleks dan tersebar luas memerlukan sistem pengawasan yang canggih dan biaya tinggi.

Beberapa pihak masih meragukan apakah mekanisme verifikasi yang ada saat ini cukup efektif untuk memastikan karet yang diekspor ke Uni Eropa benar-benar bebas dari deforestasi. Oleh karena itu, secara nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah mengkoordinasikan berbagai pihak untuk membangun sebuah sistem nasional dalam rangka memverifikasi kawasan budi daya karet dan komoditas strategis lain yang terdampak, penanamannya di suatu daerah dapat dibuktikan secara sah dan legal serta aktual jika tidak berada dalam Kawasan hutan versi Pemerintah Indonesia, dan juga memiliki sistem yang tertelusur dari hulu hingga rantai pasok ke hilir.

Sehingga upaya diplomasi dalam menyamakan pemahaman regulasi, serta meningkatkan keberterimaan upaya Pemerintah Indonesia selama ini untuk menjawab hal tersebut menjadi fokus utama kita semua.

"Selain itu, kita juga terus mendorong kerja sama kawasanara untuk menghadapi tantangan implementasi EUDR ini. Perlu diketahui jika lebih dari 75 persen karet alam global itu diproduksi di Asia Tenggara, Indonesia menjadi produsen terbesar kedua di dunia setelah Thailand," ujar Dwi Sutoro.

Sejak 2001, negara penghasil karet alam utama di dunia yaitu Indonesia, Thailand, dan Malaysia membentuk International Tripartite Rubber Council (ITRC). Indonesia terus mengajak dua negara anggota ITRC lainnya untuk melindungi petani karet dan menyusun langkah bersama mengatasi berbagai persoalan karet alam.

Perkebunan rakyat perlu diperhatikan

Dwi Sutoro menjelaskan bila saat ini yang perlu menjadi perhatian bersama adalah budi daya komoditas pada petani rakyat. Data Kementerian Pertanian dalam Outlook Komoditas Perkebunan Karet menyebutkan 87 persen luas areal kebun karet di Indonesia adalah
perkebunan rakyat, diikuti oleh perusahaan besar swasta sebesar 7,5 persen dan perusahaan besar negara sebesar 5,5 persen.

"PTPN Group bersama dengan perusahaan swasta perlu memberikan daya ungkit terhadap perkebunan rakyat. Apalagi untuk menghadapi tantangan EUDR dengan peraturan yang cukup rigid, semua pihak perlu turun gunung untuk menyokong perkebunan rakyat," ungkap dia.

Pada perkebunan rakyat, regulasi ini dapat menambah beban administratif dan keuangan bagi petani kecil yang mendominasi produksi karet alam. Petani kecil sering kali tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi persyaratan baru yang ditetapkan oleh regulasi ini, seperti pelacakan asal-usul karet dan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan yang ketat.

Hal ini dapat membuat mereka kesulitan untuk tetap beroperasi atau beralih ke pasar yang tidak diatur yang mungkin lebih permisif terhadap deforestasi.

"Mari kita bersatu, menyuarakan produk perkebunan Indonesia yang lestari, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjaga bisnis ini terus berkelanjutan untuk anak cucu kita," tegas dia.

(AHL)

Situbondo: Direktur Keuangan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) anak perusahaan PTPN III (Persero) Holding Perkebunan, Hariyanto, menegaskan komitmen mewujudkan swasembada gula nasional dengan diiringi penguatan petani, sehingga membawa dampak peningkatan kesejahteraan petani.

"Program Makmur ini salah satu rangkaian, kami harus bersinergi menyukseskan swasembada gula. Ekosistem sangat penting karena kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri, dari mulai benih, pupuk, pendanaan dari perbankan, hingga pabrik gula sebagai off taker. Yang terpenting pencapaian swasembada gula diiringi dengan penguatan petani dengan membantu akses permodalan, benih hingga saprodi, sarana produksi," jelas Hariyanto, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 6 Juli 2024.

Salah satu kendala yang dihadapi petani tebu adalah akses dan ketersediaan saprodi di antaranya pupuk yang dibutuhkan tanaman untuk proses pertumbuhan dan peningkatan produktivitas.
"Lahan kami sekitar 6.500-an hektare di hampir seluruh kabupaten Situbondo telah ter-cover Program Makmur atau Program Mari Kita Majukan Usaha Rakyat, kami mendapatkan jaminan pupuk yang asli dan prosesnya hanya dua tiga hari, harganya kompetitif," tambah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPC APTRI) PG Pradjekan, Rolis Wikarsono.

Baca juga: Kementerian BUMN Optimistis PTPN Mampu Jaga Stabilitas Pangan

Peningkatan produktivitas petani

Petani mitra PG Pradjekan merupakan petani tebu yang pertama mengakses Program Makmur tiga tahun yang lalu. Dampak dari program tersebut kini dirasakan oleh para petani, selain jaminan ketersediaan pupuk, peningkatan produktivitas hingga peningkatan pendapatan petani.

"Tahun ini peningkatan produktivitas luar biasa, sebelumnya di 76 kini menjadi 110 ton per hektare, rendemen naik, pendapatan petani juga naik," jelas General Manager PG Pradjekan, Mohammad Sholeh Kusuma.

Kenaikan produktivitas tersebut dinilai cukup signifikan, mencapai 45 persen dari semula 76 ton per hektare menjadi 110 ton per hektare, kenaikan rendemen mencapai 9,9 persen dari 8,14 persen menjadi 8,94 persen, sehingga pendapatan petani meningkat dari semula Rp53,4 juta per hektare menjadi Rp69,4 juta per hektare.

Direktur Keuangan dan Umum PT Petrokimia Gresik Robby Setiabudi Madjid mengapresiasi peningkatan produktivitas yang diraih oleh petani tebu mitra PG Pradjekan dan pihaknya menyakini melalui sistem bagi hasil dengan petani, ditambah dengan kinerja SGN petani akan tambah makmur.

"Setelah kami berdiskusi dengan mitra tadi kebetulan pabrik gula Prajekan ternyata rangking 1 terkait rendemen seluruh SGN. Selain itu, kami berterimakasih pada semua ekosistem yang berada di Program Makmur ini kami karena mensukseskan juga ketahanan pangan nasional," ujar Robby.

Gelar teknologi serta seremonial panen dan tanam tebu program Makmur di kebun tebu Mangliwetan Bondowoso digelar Kamis, 4 Juli 2024, bertujuan meningkatkan kepercayaan petani dalam memanfaatkan ekosistem program Makmur serta aplikasi teknologi Smart Precision Farming pada komoditas tebu. Dalam kesempatan tersebut selain dilakukan prosesi tanam tebu perdana, juga dilakukan demo pemupukan yang menggunakan pesawat nir awak (drone).

(AHL)