NUSA DUA, investor.id–Seluruh pemangku kepentingan sawit, baik pelaku industri maupun pemerintah, sepakat mendorong peningkatan produktivitas tanaman kebun swasta dan rakyat guna meningkatkan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) demi mendukung terlaksananya program jangka panjang biodiesel.

Seluruh pemangku kepentingan industri sawit diharapkan bisa menerapkan praktik budi daya yang baik dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas kebun sawit dapat mendukung program biodiesel pemerintah yang ditargetkan menjadi B50 pada 2026 tanpa menganggu kinerja ekspor.

Demikian salah satu poin dari diskusi sesi pertama bertema Related Domestic Policies and Industry's Resiliency di The 20th Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024 di Nusa Dua, Bali, Kamis (07/11/2024). Berdasarkan data Riset Perkebunan Nusantara (RPN), dari total 6,94 juta hektare (ha) milik petani, seluas 1,36 juta ha di antaranya ditanami oleh pohon-pohon yang berusia di atas 25 tahun.

Adapun tanaman muda dengan usia di bawah 3 tahun mencapai 1,64 juta ha dan tanaman dewasa berumur 4 -25 tahun seluas 3,94 juta ha. Hal itu membuat produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia mengalami stagnansi dan cenderung menurun di masa depan.  

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman mengungkapkan, pemerintah berupaya mendorong produktivitas sawit nasional. Hal itu terlihat dari tambahan dana bantuan replanting yang semula Rp 30 juta per ha menjadi Rp 60 juta per ha.

“Bantuan itu kami tingkatkan dengan harapan bisa mendorong para petani ikut serta program replanting. Kalau dulu bantuan Rp 30 juta per ha membuat mereka harus mencari pendanaan lain hingga tanaman menghasilkan maka dengan Rp 60 juta per ha ini bisa sampai tanaman menghasilkan,” jelas dia.

Eddy menambahkan, bantuan replanting tersebut telah menjangkau 156 ribu petani atau setara 350 ribu ha lahan. Adapun lahan potensial yang bisa di-replanting mencapai 2 juta ha di Indonesia. Secara jangka panjang, BPDPKS menargetkan program replanting bisa meningkatkan produksi CPO petani mencapai 8 juta ton per tahun guna mendukung program strategis pemerintah.

“Pada 2045, dengan program replanting maka produksi CPO Indonesia berpotensi tembus 83,4 juta ton. Tapi bila program ini tidak berjalan maka produksi CPO nasional berisiko menurun dalam beberapa tahun ke depan,” jelas dia.

Sebelumnya, menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, salah satu hal penting yang perlu segera direalisasikan adalah peningkatan produktivitas perkebunan sawit. “Dengan begitu, stagnasi produksi sawit dalam beberapa tahun terakhir bisa diselesaikan,” ungkap Eddy Martono.

Ketua Perhimpunan Ilmu Pemuliaan dan Perbenihan Sawit Indonesia Edy Suprianto menambahkan, peningkatan produktivitas menjadi tantangan utama industri sawit beberapa tahun ke depan. Pasalnya, salah satu upaya paling efektif memacu produktivitas melalui program replanting.

“Permintaan CPO akan terus meningkat sedangkan waktu yang kita butuhkan untuk mendorong produktivitas melalui replanting adalah 5 tahun,” ungkap dia. Selain replanting, peningkatan produktivitas bisa dengan menerapkan praktik agronomi yang lebih baik seperti pengelolaan air, pupuk, serta pengendalian hama dan penyakit.

Sementara itu, Professor University of Nebraska-Lincoln (USA) Patricio Grassini mengatakan, Indonesia berpotensi meningkatkan yield sawit seperti yang terjadi pada komoditas padi dan jagung. “Kita perlu lebih intensif meningkatkan produktivitas sehingga tantangan seperti keterbatasan lahan bisa teratasi, beban tenaga kerja terselesaikan dan kita semua terhindar dari kampanye isu-isu lingkungan,” ungkap dia.

Dalam risetnya, Patricio memproyeksikan, dengan replanting dan intensifikasi maka produktivitas CPO bisa naik dari 3,4 ton per ha saat ini menjadi 8 ton per ha. Dengan begitu, produksi CPO nasional dapat terkerek hingga 108 juta ton per tahun dengan potensi pemasukan US$ 97 miliar per tahun.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, MANGUPURA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap terdapat kekurangan pasokan bahan bakar nabati (BBN) untuk biodiesel berbasis minyak sawit 40% dengan solar atau B40 yang akan diterapkan 1 Januari 2025.

Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Edi Wibowo mengatakan, saat ini terdapat 24 badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) yang akan memasok bahan baku B40 pada 2025. Kapasitas produksinya mencapai 15,8 juta kiloliter.

"Kekurangan kami sekitar 0,3 juta kiloliter tapi nanti mungkin kami dengan BU BBN yang ada supaya nanti meningkatkan produksinya, mungkin masih cukup untuk itu," kata Edi, Kamis (7/11/2024).

Apalagi, untuk implementasi B50 yang disebut Kementerian Pertanian akan diterapkan setahun setelah penerapan B40. Kendati demikian, dalam roadmap Kementerian ESDM disebutkan campuran sawit 50% pada bahan bakar diusulkan pada 2028.

Berdasarkan hitungan Edi, kebutuhan biodiesel untuk B50 mencapai 19,7 juta kiloliter. Kendati demikian, kapasitas produksi BBN saat ini sebesar 15,8 juta kiloliter sehingga terdapat kekurangan sebesar 3,9 juta kiloliter.

"Makanya untuk itu perlu dibangun lagi, sekitar 7-9 pabrik atau nanti meningkatkan kapasitas dari pabrik-pabrik yang ada," ujarnya.

Pabrik tersebut diperlukan untuk memproduksi CPO menjadi biodiesel. Menurut Edi, kekurangan pasokan tersebut menjadi peluang investasi yang dapat didorong kepada pelaku usaha dengan kebutuhan investasi mencapai US$360 juta.

"Kalau produktivitasnya [CPO] mungkin tidak meningkat, mungkin dari segi bahan baku perlu dicek lagi, bukan nanti ekspor kita dikurangi. Kalau ekspor dikurangi nanti efeknya ke BPDPKS [Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit] juga, dananya jadi berkurang juga," jelasnya.

Untuk meningkatkan kemampuan produksi BBN berbasis CPO maka diperlukan peningkatan program peremajaan petani kecil (PSR), memanfaatkan lahan kritis atau bekas tambang untuk mengembangkan energi khusus hutan untuk bahan baku biodiesel, dan diversifikasi bahan baku nonpangan.

Bisnis.com, MANGUPURA - Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan telah memperhitungkan porsi pasokan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) untuk implementasi bahan bakar biodiesel minyak sawit 40% dengan solar atau B40 agar tidak mengorbankan kebutuhan pangan.

Adapun, pemerintah segera menerapkan kebijakan mandatori biodiesel B40 pada 1 Januari 2025 dan berencana meningkatkan ke B50 setahun setelahnya.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, peningkatan campuran biodiesel akan terus dilakukan melalui kajian matang secara bertahap, termasuk untuk menerapkan hingga B100. Hal ini juga harus diimbangi dengan produktivitas lahan sawit.

"Kita pastikan itu berdasarkan perhitungan, kalau menjadi B sekian maka berapa yang ditarik maka implikasinya produktivitas harus ditingkatkan, sudah ada kajiannya," kata Sudaryono usai pembukaan 20th Indonesian Palm Oil Conference 2024, Kamis (7/11/2024).

Terkait perhitungan pembagian porsi pasokan CPO untuk biodiesel dan pangan, Sudaryono memberikan percontohan sebagaimana dilakukan oleh Brasil dalam hal pemanfaatan bioetanol dari bahan baku tebu.

Sama halnya dengan Brasil, dia menuturkan bahwa pemerintah Indonesia juga memiliki cara sendiri dalam hal pembagian porsi CPO untuk kebutuhan pangan, ketahanan energi, maupun ekspor.

"Tentu saja, harapannya kan sama seperti Brasil antara etanol dan gula, jadi kita punya keleluasaan sehingga industri dalam negeri tidak dirugikan atas banyak kebijakan diluar sana. Kita juga ingin antara biodiesel dengan ekspor sawit," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menilai implementasi biodiesel B40 maupun B50 dapat menjadi nilai tawar Indonesia terhadap dunia. Dengan demikian, petani maupun pengusaha sawit juga memiliki kepastian bahwa pasokan yang diproduksi dapat terserap di pasar.

Hal ini juga selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mencanangkan terkait keberlanjutan dan ketahanan energi dengan menambah porsi dari bahan nabati terhadap B35, B40, B50.

"Ini rencana baik, kesempatan baik, tapi mengandung implikasi yang harus kita sama-sama diskusikan, dan nanti kita buatkan semacam kebijakan. Artinya, kalau semakin besar porsi B-nya tadi maka akan mengurangi dari peredaran selain untuk energi. Kita wajib meningkatkan produktivitas," pungkasnya.

Di samping itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, sepanjang tahun 2024, industri minyak sawit telah menunjukkan pemulihan dari sisi harga yang trennya meningkat.

Pihaknya juga optimistis dengan prospek industri ke depan didorong oleh program mandatori biodiesel pemerintah.

"Optimisme ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk program biodiesel B40 pemerintah Indonesia, yang diharapkan untuk meningkatkan konsumsi dan pengaruh domestik dinamika produksi dan ekspor," terangnya.

Gapki mencatat pada Agustus 2024, produksi sawit mencapai 34,7 juta ton, dengan ekspor yang mencakup biodiesel dan oleokimia, dengan total lebih dari 20,1 juta ton.

Devisa yang dihasilkan dari ekspor tersebut mencapai US$17,349 juta atau berkontribusi sekitar 10%, sementara konsumsi domestik tercatat 15,6 juta ton.

"Namun, kinerja ini lebih rendah dibandingkan dengan yang terakhir tahun. Selama periode yang sama, produksi mencapai 36,2 juta ton, ekspor berjumlah 21,9 juta ton, dan nilai melebihi US$20.597 juta," jelasnya.

Bisnis.com, TERNATE - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pengembangan biodiesel ke depan tidak akan mengganggu pasokan minyak kelapa sawit (CPO) untuk kebutuhan pangan maupun ekspor.

Wakil Menteri ESDM Yuliot mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk meningkatkan kadar pemanfaatan biodiesel sebagai alternatif bahan bakar minyak, dari saat ini di level 35% atau B35 menjadi B40, B50, bahkan hingga B100.

Namun demikian, dia memastikan pengembangan bahan bakar nabati berbasis CPO itu akan tetap memperhitungkan ketersediaan pasokan CPO di dalam negeri.

"Kami akan petakan dari existing [kapasitas produksi] berapa kemampuannya. Dari kemampuan yang ada, kalau kita meningkatkan jadi B50 itu kira-kira berapa tambahan CPO-nya, masih ter-cover nggak produksi CPO yang ada," ujar Yuliot saat ditemui di Ternate, Maluku Utara, Rabu (31/10/2024).

Dia menuturkan, pemerintah sangat menyadari bahwa selain harus memenuhi pasokan CPO untuk kebutuhan pangan dalam negeri, pelaku usaha juga harus memenuhi pasokan untuk ekspor yang telah terkontrak. Untuk itu, pemerintah akan memastikan kebijakan mandatori biodiesel tidak menggerus pasokan CPO untuk ekspor.

"Kalau sudah berkontrak kan wajib dipenuhi ya, kita kan juga harus menjaga bagaimana kepercayaan mitra usaha dari pelaku usaha dalam negeri," jelas Yuliot.

Lebih lanjut, Yuliot mengatakan, pemerintah nantinya akan lebih mengoptimalkan produksi sawit dari kebun-kebun masyarakat atau pelaku usaha yang belum memiliki pasar untuk pengembangan biodiesel.

"Nanti kami arahkan produksi mereka itu untuk diolah di dalam negeri dalam rangka hilirisasi," kata Yuliot.

Adapun, pemerintah segera mengimplementasikan program mandatori pemanfaatan B40 atau campuran minyak solar dengan bahan bakar nabati berbasis sawit 40% pada 1 Januari 2025. Sementara itu, untuk implementasi B50, pemerintah masih melakukan kajian.

"Kami akan lihat kesiapan industrinya yang masok. Kalau kami ada program, tapi rantai pasoknya nggak bisa memenuhi ya tidak jalan. Jadi kami harus pastikan seluruh program yang ditetapkan oleh pemerintah kami evaluasi data, klarifikasi check and recheck, kemudian dilaksanakan," tutur Yuliot.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut program mandatori pencampuran bahan bakar minyak jenis solar dengan biodiesel 40 persen (B40) telah selesai uji.

Bakal diterapkan mulai tahun depan, selanjutnya akan dikembangkan B50 sampai B60. Sehingga akan tercipta swasembada energi dengan mengurangi impor BBM seraya menekan gas emisi buang.

"Kemandirian energi tercipta salah satunya lewat bioetanol, bioenergi, dan biodiesel. Biodiesel sekarang kita sudah B35 dan B40 sudah selesai uji coba," ujarnya dikutip Selasa (29/10/2024).

KOMPAS.com/YOHANA ARTHA ULY Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (18/10/2024).

Bahlil mengatakan bahwa ke depannya pemerintah akan mendorong untuk memanfaatkan B50 dan B60, mengingat ketersediaan pasokan kelapa sawit sebagai bahan bakunya di Indonesia cukup melimpah.

"Kalau ditanya bahwa itu cukup atau tidak, B35 sampai B40 itu kan kita habiskan kurang lebih sekitar 14 juta kiloliter. Sementara ekspor kita kan masih banyak. Nah, kalau ditanya kapasitas Crude Palm Oil (CPO)cukup atau tidak, pasti cukup," ucap dia.

"Tinggal kita lihat adalah teknologinya, teknologinya ini kan harus by process untuk kita uji coba. Agar ketika itu diimplementasikan, B50-B60 itu betul-betul sudah lewat uji coba yang baik," lanjut Bahlil.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengungkapkan realisasi pemanfaatan biodiesel dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan.

"Tren kenaikan tersebut menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan meningkatkan ketahanan energi dengan memanfaatkan biodiesel, yang rasio campurannya juga terus ditingkatkan, yang sekarang sudah B35, akan ditingkatkan menjadi B40, kemudian B50 hingga B60," ujarnya.

KOMPAS.com/ANDI MUHAMMAD HASWAR Mentan Amran menguji coba bahan bakar Biodiesel B-50 ke sebuah kendaraan dalam acara peluncuran B-50 di Batulicin, Kalsel, Minggu (18/8/2024).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun 2021 realisasi biodiesel mencapai 9,3 juta KL dan pada tahun 2022 realisasi biodiesel mencapai 10,45 juta KL.

Sementara tahun 2023 meningkat menjadi 12,2 juta KL dengan mandatori B35 yang dimulai Agustus 2023. Adapun manfaat ekonomi dari realisasi biodiesel pada tahun 2023 tersebut, terjadi penghematan devisa negara sebesar Rp 120,54 triliun.

Adapun peningkatan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp15,82 triliun, serta penyerapan tenaga kerja lebih dari 11.000 orang (off-farm) dan 1,5 juta orang (on-farm).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) tengah mencari formula agar program biodiesel B50 dapat berjalan tanpa mengganggu ekspor sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunan, yang merupakan komoditas ekspor unggulan Indonesia.

Program B50 berpeluang mengganggu ekspor karena stok kelapa sawit yang tersedia akan dimanfaatkan lebih banyak dari biasanya untuk kebutuhan dalam negeri.

Plt Dirjen Perkebunan Kementan Heru Tri Widarto mengatakan bahwa nantinya akan ada pembagian tugas antara Kementan dan Kementerian ESDM.

Dalam hal ini, Kementan akan berfokus pada tugas awal alias hulu, sedangkan bagian hilir akan dikerjakan oleh Kementerian ESDM.

Dia juga menjelaskan bahwa pemerintah akan mencari solusi yang tepat untuk memastikan ekspor CPO tetap stabil dan tidak turun.

“Pasti nanti dicari formula yang pas [agar ekspor CPO tidak berkurang]. Makanya intinya kan produksinya harus naik karena masih ada potensi, dari 3 ton menjadi 5-6 ton, [caranya] melalui peremajaan maupun intensifikasi,” ujar Heru saat ditemui di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Untuk itu, Heru menjelaskan bahwa Kementan tengah mengkaji secara mendalam untuk menyeimbangkan CPO untuk kebutuhan pangan dan energi. Adapun, kajian yang dimaksud salah satunya adalah dengan mengkaji cara meningkatkan produksi CPO

“Itu sedang dalam proses [pengkajian], ya. Nanti kalau sudah selesai kita akan sampaikan,” tuturnya.

Namun yang jelas, Heru menyampaikan bahwa pemerintah akan menjaga persediaan (supply) CPO, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor. “Intinya ekspor juga jangan terganggu,” tekannya.

Terlebih, dia menjelaskan bahwa potensi menggenjot produksi CPO masih terbuka lebar. Adapun, peningkatan yang akan dilakukan Kementan adalah melalui intensifikasi ataupun peremajaan sawit.

Maka dari itu, Heru memastikan ekspor CPO tetap berjalan, termasuk ke Uni Eropa. “Karena [ekspor CPO] memang kontribusinya kan besar untuk perekonomian negara. Jadi pasti nanti dihitung betul berapa yang ekspor, berapa untuk kebutuhan dalam negeri,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai program biodiesel B50 yang dikejar Presiden Prabowo Subianto akan berdampak pada penurunan ekspor minyak kelapa sawit atau CPO dan turunannya.

Apalagi, mengacu catatan Gapki, kondisi produksi sawit Indonesia mengalami stagnan, begitu pun dari sisi produktivitas.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono menuturkan bahwa permasalahan yang dialami industri sawit Indonesia adalah terkait peremajaan sawit (replanting) atau Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

“Gapki menganggap [B50] positif, saya sangat meyakini pemerintah tidak akan gegabah mengimplementasi B50 selama produksi masih stagnan seperti ini. Yang akan dikorbankan pasti ekspor,” kata Eddy di Kantor GAPKI, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Sebab, jika program tersebut digeber, maka akan banyak muncul pertanyaan lain mulai dari nasib ekspor sawit Indonesia hingga pembiayaan B50.

Terlebih, ungkap Eddy, jika persediaan (supply) sawit Indonesia terhadap dunia berkurang, maka harga minyak nabati dunia akan naik dan berdampak pada inflasi di Indonesia, imbas produk sawit yang mahal.

Namun di satu sisi, Eddy meyakini pemerintah baru pasti akan mengejar dan mendorong PSR untuk menghilangkan hambatan yang ada saat ini.

“Saya meyakini pemerintah tidak akan gegabah selama produksi tidak mencukupi. Kenapa? Dengan B40 saja dengan kondisi ekspor kita saat ini akan turun sekitar 2 juta ton. Kalau kita memaksakan B50, ekspor kita akan turun 6 juta ton,” terangnya.

Di samping itu, dia mengungkap bahwa masalah terkait peremajaan sawit bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga Malaysia. Eddy mengungkap bahwa produksi sawit di Negeri Jiran itu juga stagnan.

“Nah ini kalau misalkan nanti ditambah kita mengurangi supply [kelapa sawit] kita ke dunia, nanti harga minyak nabati dunia akan meroket, ini kita nggak mengharapkan itu. Itu justru membahayakan kita sendiri,“ ungkapnya.

Eddy menambahkan bahwa kebutuhan biodiesel B50 membutuhkan 11,5 juta ton sawit. Apalagi, lanjut dia, jika pemerintah mengerek menjadi B60 yang kebutuhannya bisa tembus 22 juta ton sawit.

“Ini yang menjadi masalah apabila produksi kita tidak ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas, justru ini yang membahayakan buat kita apabila nanti yang harus dikorbankan adalah ekspor,” pungkasnya.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja ekspor minyak kelapa sawit atau CPO dan turunannya yang masuk ke dalam komoditas unggulan Indonesia turun pada September 2024.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa ekspor CPO dan turunannya mengalami penurunan baik secara bulanan maupun tahunan pada September 2024.

Pada September 2024, total volume ekspor CPO dan turunannya hanya sebanyak 1,49 juta ton, merosot dibandingkan bulan sebelumnya sebanyak 1,97 juta ton.

Sementara dari sisi harga CPO dan turunannya di tingkat global pada September 2024 mengalami peningkatan menjadi US$932,05 per ton dari bulan sebelumnya sebesar US$898,90 per ton.

Amalia menyampaikan bahwa nilai ekspor CPO dan turunannya kompak mengalami penurunan baik bulanan maupun tahunan. Perinciannya, turun sebesar 21,64% secara bulanan (month-to-month/mtm) dan sebesar 24,75% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Secara kumulatif, nilai ekspor CPO dan turunannya adalah US$1,38 miliar pada September 2024.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk Indonesia mencapa swasembada energi. Salah satunya yakni memaksimalkan hasil crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit menjadi bahan baku solar dengan minyak sawit 50%.

"Yang pertama, kita rencana B50 dulu ya. B40 Januari (2025) sudah jalan. (Untuk) B50 arahan Bapak Presiden, bila perlu kita memanfaatkan semaksimal mungkin CPO kita," kata Amran dalam konferensi pers, di Kementerian Pertanian, Senin (28/10/2024).

Amran mengatakan sebagian dari kuota ekspor CPO akan dialihkan untuk produksi B50. Menurutnya hal itu tidak akan mengkhawatirkan karena produksi CPO Indonesa sangat banyak mencapai 46 juta ton.

"Ekspor (CPO) kita 26 juta ton. Total produksi (CPO) kita 46 (juta ton). Kita pakai (CPO kebutuhan dalam negeri) untuk minyak goreng dan seterusnya, itu 20 juta ton. Nggak usah khawatir. Kita nomor satu dunia (penghasil CPO). Cukuplah," terangnya.

Sementara untuk mencapai swasembada pangan, Amran mengatakan akan dilakukan dengan dua cara, yakni intensifikasi dan ekstentifikasi. Intensifikasi dengan melakukan pompanisasi, pemberian alat mesin pertanian dan bibit unggu.

"Pulau Jawa, khusus di Jawa, karena produksi kita paling besar di Jawa adalah pompanisasi untuk tanah tadah hujan," jelasnya.

Kemudian ekstensifikasi adalah cetak sawah, dan optimalisasi lahan rawah 3 juta hektare (ha). Optimalisasi lahan rawa akan dilakukan di berbagai daerah, yang targetnya akan mencapai 350 ribu hektare (ha). Kemudian cetak sawah baru juga akan dilakukan di berbagai daerah.

"Tahun depan minimal 350 ribu hektare (optimalisasi lahan rawa menjadi sawah). Kemudian cetak sawah di Merauke ada 1 juta hektare, Kalimantan Tengah ada rencana 500 ribu hektare, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat," terangnya.

Jika kedua cara itu berhasil dilakukan dalam beberapa tahun ke depan, Amran meyakini target swasembada pangan akan tercapai.

"Daerah sentra ini kita menjadi perhatian dan kawal khusus. Kalau ini semua tercapai insya Allah, swasembada kita capai," pungkasnya.

Terkait produksi B50, sebelumnya Amran telah mengatakan bahwa kebutuhan produks energi ramah lingkungan itu membutuhkan CPO 5,3 juta ton. Kebutuhan itu akan digunakan dari kuota ekspor 26 juta ton CPO.

"CPO kita produksinya 46 juta ton. Sekarang dalam negeri kita pakai 20 juta ton, kita ekspor 26 juta ton. Kalau kita mengambil 5,3 juta ton, berarti nggak ada masalah kan? Karena kita ekspor 26 juta ton. Kita kurangi sesuai kebutuhan dalam negeri, kita prioritaskan dalam negeri," kata Amran, ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Selasa (22/10).

JAKARTA, investor.id–Perkebunan sawit yang dikelola para petani swadaya total seluas 5,31 juta hektare (ha) mampu memproduksi 14,87 juta ton minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) per tahun atau setara 13,91 juta kiloliter (kl) biodiesel. Karena itu, peran petani sawit swadaya dalam rantai pasok biodiesel perlu diperkuat.

Peneliti tata kelola sawit dan biodiesel Wiko Saputra menjelaskan, pasar biodiesel di Indonesia tumbuh signifikan sejak kebijakan pencampuran biodiesel dalam solar (biosolar) diberlakukan agresif di 2015. Pemerintah berhasil melaksanakan program B35 yang kini menjadi pijakan untuk terus meningkatkan bertahap kadar pencampuran menuju 100% (B100).

Namun, adanya tantangan teknis di lapangan telah menyebabkan stagnasi produksi sawit. Untuk mencapai B40 saja, dibutuhkan tambahan 2,5 juta ton CPO. “Karena itu, lebih baik memberdayakan petani sawit khususnya yang swadaya guna mendukung industri biodiesel ini daripada berfokus di rasionalisasi penurunan ekspor,” ujar Wiko.

Wiko menuturkan, dengan kenaikan permintaan biodiesel, kebutuhan CPO terus meningkat. Dengan asumsi kenaikan permintaan biosolar 3% per tahun, pada 2035 saat program B60 dijalankan maka kebutuhan CPO untuk industri biodiesel dalam negeri akan mencapai 34,35 juta ton. Potensi besar Indonesia dalam sektor perkebunan sawit swadaya pun ikut menjadi perhatian.

Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 5,31 juta ha perkebunan sawit swadaya yang mampu memproduksi hingga 14,87 juta ton CPO per tahun atau setara 13,91 juta kl biodiesel. Potensi terbesar itu dari perkebunan di Sumatra dan Kalimantan. Tapi, Wiko menilai, model rantai pasok industri biodiesel saat ini belum memungkinkan petani sawit swadaya mendapatkan nilai tambah maksimal.

“Untuk itu, diperlukan model rantai pasok baru yang memungkinkan perkebunan sawit swadaya menyuplai ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mini milik kelompok petani dan langsung memasok PT Pertamina sebagai offtaker biodiesel,” jelas dia saat diskusi keberlanjutan biodiesel bertema Mewujudkan Kemitraan Petani dan Industri Biodiesel Dalam Pengembangan Biodiesel Sawit untuk Kesejahteraan Petani Sawit di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Hanya saja, dalam mewujudkan upaya itu, ada sejumlah tantangan besar yang dihadapi. Banyak kebun sawit swadaya yang produktivitasnya menurun dan membutuhkan peremajaan. Aspek kelembagaan petani sawit swadaya juga masih lemah dan regulasi terkait perizinan PKS mini menjadi hambatan. Kualitas sumber daya manusia (SDM) petani sawit swadaya serta pengetahuan terkait bisnis hilir sawit masih perlu ditingkatkan.

Data mengenai petani sawit swadaya, seperti nama dan alamat, juga belum lengkap, sehingga menyulitkan pemerintah memastikan kecukupan lahan, legalitas, dan kesiapan petani dalam mendukung industri biodiesel. Wiko menekankan pentingnya langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran perkebunan sawit swadaya dalam rantai pasok biodiesel. “Jika berhasil, hal ini dapat memberi manfaat lebih besar bagi petani dan meningkatkan keberlanjutan industri biodiesel di Indonesia,” papar Wiko.

Peremajaan Tanaman

Sementara itu, Ketua Umum Perisai Prabowo Ahmad Kailani menyatakan, kebutuhan petani sawit tidak hanya penyediaan bibit untuk mendukung proses peremajaan, tapi juga harus terlibat dalam setiap kebijakan terkait industri. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang selama ini dikelola untuk mendukung peremajaan tanaman sawit juga harus memperhatikan dengan baik banyaknya tanaman yang telah berusia di atas 25 tahun dan butuh peremajaan.

“BPDPKS itu ibarat dana petani yang disimpan untuk peremajaan tanaman sawit. Masa peremajaan ini harus tepat waktu dan merata bagi petani yang membutuhkan. Banyak lahan sawit yang sudah di atas 25 tahun dan harus segera ditanam ulang agar produktivitas tetap terjaga, ini harus dilihat," tutur dia.

Menurut Kailani, alasan utama Perisai Prabowo dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) ikut mengawal isu tersebut karena Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan kesejahteraan petani dan berkomitmen memastikan peran mereka tidak diabaikan. “Presiden Prabowo sangat konsisten dengan hak-hak petani. Kebijakan pemerintah ke depan tidak hanya di angan-angan, tapi harus membumi dan berdampak langsung ke petani melalui kemitraan dengan pelaku usaha,” ujar dia.

Dia juga menekankan, kebijakan B50 yang digagas pemerintahan baru harus memberikan manfaat nyata bagi petani sawit dan tidak hanya menguntungkan pengusaha besar. “Kebijakan biodiesel harus berdampak positif bagi masyarakat, terutama petani sawit. Kami akan terus mengawal agar kemitraan ini tidak merugikan petani kecil,” tandas Kailani.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sejauh ini kajian masih berlangsung terutama mengenai aspek supply and demand, kajian ekonomi, kajian kelembagaan, pembiayaan, dan sarana prasarananya

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah melakukan kajian mendalam soal bauran biodiesel menjadi 50 persen (B50) sebelum memutuskan implementasi penuh program tersebut.

Ketua Bidang Kampanye Positif Gapki Edi Suhardi dalam diskusi publik Indef di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pemerintah perlu hati-hati dalam menetapkan besaran bauran biodiesel.

Selain memperhatikan aspek pengguna, pemerintah juga perlu memperhitungkan seberapa besar potensi penghematan devisa akibat penurunan impor bahan bakar minyak.

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap industri sawit nasional, termasuk kebutuhan industri hilir dan upaya pengamanan pasar ekspor.

“Oleh karena itu, untuk program B50 ini, kami memohon kepada pemerintah untuk mengkaji kembali, dan juga melihat kesiapan dan kecukupan bahan baku,” kata Edi.

Edi mengaku khawatir bahwa kebijakan B50 yang terlalu terburu-buru dapat menimbulkan dampak negatif yang tak terduga, seperti penurunan ekspor sawit dan gangguan pada rantai pasok.

Ia menyebut pengalaman sebelumnya dengan kebijakan pemerintah yang membatasi ekspor bahan baku dan produk minyak goreng telah menimbulkan gejolak pasar jika tidak dilaksanakan dengan hati-hati.

Indonesia saat ini sudah menerapkan biodiesel B35. Pemerintah menyatakan siap meningkatkan bauran biodiesel dari B35 menjadi B40 pada 2025, serta melakukan persiapan untuk penerapan B50, bahan bakar dengan komposisi 50 persen minyak sawit dan 50 persen solar.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Kerja Pemasaran Internasional Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Muhammad Fauzan Ridha mengatakan bahwa pemerintah masih terus mengkaji penerapan B50.

"Sejauh ini kajian masih berlangsung terutama mengenai aspek supply and demand, kajian ekonomi, kajian kelembagaan, pembiayaan, dan sarana prasarananya," kata Fauzan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerapanprogram mandatori biodiesel B50, yaitu bauran solar dengan 50% bahan bakar nabati (BNN) berbasis minyak sawit atau CPO dinilai olehEkonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Fadhil Hasan idealnya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan penerapan B30, B35 dan B40.
Alasan utama menurut Fadhil adalah melihat stagnannya produksi CPO dalam negeri beberapa tahun belakangan. Ia menambahkan, penerapan kebijakan ini harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan; bukan hanya sebatas kebijakan terkait dengan swasembada energi.
"Kita menyarankan sebenarnya kalau mau dilakukan sampai ke B50, itu harus dipastikan dahulu pasokan CPO-nya itu tersedia. Kalau sekarang ini kan dalam beberapa tahun terakhir, produksi CPO kita itu mengalami penurunan atau stagnasi," kata Fadhil dalam acara diskusi INDEF, Rabu (23/10).
Saat ini selain memenuhi mandatori biodiesel, industri sawit juga harus memenuhi kebutuhan pangan dan ekspor. Jika produksi CPO tak bertambah namun bauran CPO untuk biodiesel terus bertambah seperti B40, B50 dan seterusnya maka kapasitas ekspor akan dialihkan untuk kebutuhan biodiesel dalam negeri.

Sedangkan kapasitas terpasang industri biodiesel kita saat ini masih berada di kisaran 17-18 juta kiloliter

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan produksi minyak sawit mentah (CPO) sebesar 20 juta kiloliter per tahun untuk menerapkan program biodiesel 50 persen atau B50.

Ketua Tim Kerja Pemasaran Internasional Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, Muhammad Fauzan Ridha, mengatakan bahwa untuk mencapai target B50, diperlukan juga kapasitas terpasang industri biodiesel sekitar 25 juta kiloliter.

“Sedangkan kapasitas terpasang industri biodiesel kita saat ini masih berada di kisaran 17-18 juta kiloliter,” katanya dalam diskusi publik Indef di Jakarta, Rabu.

Biodiesel yang berlaku di Indonesia saat ini masih B35. Pemerintah menyatakan bahwa Indonesia siap meningkatkan bauran biodiesel dari B35 menjadi B40 pada 2025, serta melakukan persiapan untuk penerapan B50— bahan bakar dengan komposisi 50 persen minyak kelapa sawit dan 50 persen solar.

Fauzan menyebut produksi CPO yang dibutuhkan untuk B35 mencapai 13,4 juta kiloliter, sedangkan B40 membutuhkan 16,08 juta kiloliter.

Fauzan mengatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji untuk mengalihkan alokasi ekspor ke pasar Eropa guna memenuhi kebutuhan CPO domestik.

Langkah ini dinilai dapat menjadi solusi ketika Uni Eropa memberlakukan regulasi terkait anti-deforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang akan menjadi tantangan bagi ekspor produk kelapa sawit Indonesia.

Namun, menurutnya, adanya kontrak jangka panjang dengan para pembeli di kawasan tersebut bisa menjadi kendala.

Untuk itu, ia menyampaikan bahwa perlu dilakukan kajian mendalam mengenai pengalihan alokasi ekspor agar tidak berdampak negatif terhadap devisa negara dan mengganggu kerja sama yang telah terjalin dengan para mitra dagang di Eropa dan negara-negara lain.

“Sejauh ini kajian masih berlangsung terutama mengenai aspek supply and demand, kajian ekonomi, kajian kelembagaan, pembiayaan, dan sarana prasarananya,” pungkas dia.

Pada kesempatan yang sama, ekonom senior Indef Fadhil Hasan mengatakan bahwa peningkatan bauran biodiesel dari B35 menjadi B50 harus dibarengi dengan peningkatan produksi CPO dalam negeri, guna menjaga keseimbangan pasokan CPO bagi sektor energi dan pangan.

Ia mengatakan peningkatan bauran biodiesel tanpa didukung peningkatan produksi CPO bakal menyebabkan penurunan ekspor.

Menurut Fadhil, penurunan ekspor ini berpotensi memicu kenaikan harga CPO di pasar internasional, yang pada akhirnya akan berdampak pada kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Akmalal Hamdhi | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA.Peningkatan kandungan minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) dalam program biodiesel Indonesia bakal berdampak pada harga CPO global.Berkurangnya ekspor Indonesia di saat permintaan berpotensi meningkat, bakal mengerek harga CPO.

Research and Development ICDX Girta Yoga melihat, peningkatan program mandatori biodiesel akan berdampak bagi peningkatan harga CPO. Terlebih lagi, ada estimasi penurunan produksi yang terjadi di dua negara produsen utama CPO yaitu Indonesia dan Malaysia.

"Kondisi ketatnya pasokan di pasar CPO global ini sangat berpotensi kuat untuk mengangkat harga CPO," kata Yoga kepada Kontan.co.id, Rabu (23/10).

Seperti diketahui, pemerintah berencana meningkatkan penggunaan bahan bakar campuran biodiesel berbasis minyak sawit 50% dengan minyak solar (B50) yang ditargetkan pada 2026. Untuk B40, rencananya bakal diterapkan awal 2025.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, saat ini produksi sawit mentah dalam negeri mencapai 46 juta ton dengan konsumsi domestik sekitar 20 juta ton. Untuk kebutuhan program B50 diproyeksi sebesar 5,3 juta ton, yang akan diambil dari ekspor CPO sebesar 26 juta ton.

Adapun program peningkatan biodiesel B35 saat ini menjadi B40 ataupun B50 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjalankan transisi energi dari ketergantungan pada bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. CPO bakal digunakan sebagai bahan dasar dari BBM yang dikombinasikan dengan solar.

Yoga menjelaskan bahwa tentunya harga CPO global bakal terpengaruh kebijakan peningkatan biodiesel karena merupakan salah satu negara produsen utama komoditas tersebut. Dengan dipangkasnya ekspor, maka akan berdampak pada jumlah pasokan di pasar global.

"Gangguan keseimbangan, baik pada sisi pasokan maupun permintaan, pada akhirnya akan berpengaruh bagi harga CPO itu sendiri," tutur Yoga.

Selain efek pasokan CPO Indonesia bakal berkurang, Yoga melihat bahwa kondisi cuaca di negara produsen utama akibat fenomena El Nino dan La Nina. Gangguan hujan lebat ataupun juga kekeringan dapat berdampak pada produksi minyak sawit, yang pada akhirnya bisa mengerek harga.

Di Malaysia, Malaysian Palm Oil Board (MPOB) melaporkan bahwa produksi CPO Malaysia meningkat sebesar 2,9% menjadi 1,89 juta ton pada bulan Agustus 2024 dari 1,84 juta ton pada bulan Juli 2024. Dari sisi ekspor, MPOB mencatat adanya penurunan 9,7% menjadi 1,53 juta ton dari 1,69 juta ton pada bulan Juli.

Namun harga CPO global kembali menguat akhir-akhir ini usai sejumlah perusahaan kargo mencatat pengiriman minyak sawit Malaysia naik secara bulanan antara 8,7% hingga 9,5% pada 1-20 Oktober. Di lain sisi, data dari Southern Peninsular Palm Oil Millers menunjukkan penurunan produksi sebesar 6,3% selama 20 hari pertama bulan Oktober dari bulan sebelumnya.

Di Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melaporkan bahwa total produksi CPO pada Agustus 2024 sebesar 3,98 juta ton atau naik dari bulan sebelumnya sebanyak 3,61 juta ton. Sementara itu, total ekspor mengalami kenaikan dari 2,24 juta ton pada Juli menjadi 2,38 juta ton pada Agustus atau naik sebesar 6,35%.

Yoga turut melihat kenaikan harga minyak sawit dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar Ringgit yang melemah. Dimana, saat nilai tukar Ringgit melemah, permintaan cenderung meningkat karena daya beli dari negara importir akan ikut menguat.

Sementara itu, permintaan dari India dinilai masih berpotensi tertekan dengan kenaikan bea masuk untuk impor CPO maupun minyak kedelai sebesar 20%. Demikian juga dengan permintaan dari China yang berpotensi menurun karena lebih memilih minyak nabati.

Kendati demikian, Yoga berujar bahwa efek peralihan ke minyak nabati itu hanya jangka pendek karena China memang cenderung lebih memilih minyak nabati saat mendekati akhir tahun. CPO sendiri dianggap rentan terhadap suhu, yang mana di akhir tahun itu memasuki musim dingin, sehingga CPO gampang membeku.

"Di luar musim dingin, biasanya pasar lebih mempertimbangkan disparitas harga antara CPO dan minyak nabati. Sebagai produk subtitusi dari CPO, pergerakan harga minyak nabati umumnya memiliki korelasi yang positif dengan harga CPO," jelas Yoga.

Menurut Yoga, harga CPO di tahun depan berpotensi untuk bergerak dengan level resistance di kisaran harga RM 5.500–RM 6.000 per ton. Dan apabila mendapat katalis negatif, maka ada potensi turun menuju level support di kisaran harga RM 3.500–RM 3.000 per ton.

Berdasarkan data Trading Economics, Rabu (23/10) sore, harga minyak sawit berjangka Malaysia berada di posisi RM 4.514 per ton. Harga terpantau meningkat lebih dari 2% dalam sehari dan naik sekitar 13,16% dalam periode sebulan.