Bisnis.com, PALEMBANG – Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumatra Selatan melaporkan peningkatan kegiatan importasi beras dan bahan baku karet di wilayah itu berdampak terhadap realisasi penerimaan bea masuk yang terkerek sebesar 34,99% secara year on year (yoy).

Kepala Kanwil DJPb Sumatra Selatan (Sumsel) Rahmadi Murwanto menerangkan kinerja pelaksanaan APBN di Sumsel masih berjalan sesuai dengan target (on track).

Pendapatan negara dari sisi penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp7,701 miliaratau sebesar 38.68% dari target. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periodeyang sama, realisasi ini mengalami pertumbuhan sebesar 6.87% (yoy).

“Pertumbuhan penerimaan pajak dipengaruhi oleh faktor peningkatan pembayaran PPN DN atas kegiatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan didukung oleh kuatnya konsumsi dalam negeri,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (31/7/2024).

Sejalan dengan itu, dari sisi penerimaan bea masuk juga terkerek naik sebesar 34,99% dengan realisasi hingga Juni 2024 mencapai Rp104,41 miliar atau 51,58% dari pagu yang ditetapkan.

“Bea masuk mengalami peningkatan yang disebabkan adanya peningkatan importasi beras dan bahan baku karet,” imbuh Rahmadi.

Sementara untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan kinerja positif, terdiri dari pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp970,40 miliar, pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp491,37 miliar, termasuk PNBP aset, piutang, dan lelang yang mencapai Rp25,22 miliar.

“Secara keseluruhan, realisasi pendapatan negara di Sumsel hingga Juni 2024 telah mencapai Rp9,16 triliun atau terealisasi sebesar 41,40%,” kata dia.

Lebih lanjut, Rahmadi menambahkan, untuk belanja negara di Sumsel terealisasi sebesar Rp22,50 triliun atau tumbuh positif sebesar 21,49% (yoy). Capaian itu didorong oleh belanja K/L dan penyaluran TKD yang mengalami peningkatan dan mencatatkan tren positif pada hampir semua jenis TKD.

Menurutnya, untuk Belanja K/L dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, kegiatan pemilu tahun 2024, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah mahasiswa, dan bantuan sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Kementerian Sosial.

“Sedangkan untuk penyaluran TKD tercatat Rp14,32 triliun atau 45,25% dari pagu. Faktor pendorong utamanya adalah pertumbuhan kinerja penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta dana desa di Sumsel,” pungkasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada awak media di Jakarta, Kamis (25/7).

Adapun konversi tersebut bertujuan untuk meningkatkan hasil sektor perkebunan di masing-masing daerah melalui pengelolaan dana sehingga tidak hanya berfokus pada perkebunan kelapa sawit.

"Makanya kemarin BPDPKS itu kita akan konversi menjadi BPDP. Pembiayaan perkebunan termasuk di dalamnya kakao, kelapa dan karet. Jadi kalau kita lihat kelapa, karet, kakao ketinggalan sama kelapa sawit, padahal kan ini genre-nya sama," terang Airlangga.

Dirinya menyebut, nantinya BPDP akan ditugaskan untuk merevitalisasi komoditas tanaman lainnya, utamanya kakao, karet dan juga kelapa.

Menurut Airlangga, pengelolaan dana perkebunan diperlukan guna memaksimalkan hasil perkebunan masing-masing daerah di Indonesia secara merata untuk menyediakan bahan baku bagi industri lainnya.

Airlangga mencontohkan, perkebunan kakao di wilayah Sumatra dan Kalimantan memiliki potensi yang lebih untuk dikembangkan lagi.

"Oleh karena itu, kemarin kita akan dorong juga industri kakao untuk kita dongkrak kembali. Kakao itu kan kebunnya 800.000 ha pada saat puncak (panen). Tetapi saat sekarang di bawah 200.000 ha. Sehingga pada saat industri kita bangun malah kurang bahan baku," katanya.