Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada awak media di Jakarta, Kamis (25/7).

Adapun konversi tersebut bertujuan untuk meningkatkan hasil sektor perkebunan di masing-masing daerah melalui pengelolaan dana sehingga tidak hanya berfokus pada perkebunan kelapa sawit.

"Makanya kemarin BPDPKS itu kita akan konversi menjadi BPDP. Pembiayaan perkebunan termasuk di dalamnya kakao, kelapa dan karet. Jadi kalau kita lihat kelapa, karet, kakao ketinggalan sama kelapa sawit, padahal kan ini genre-nya sama," terang Airlangga.

Dirinya menyebut, nantinya BPDP akan ditugaskan untuk merevitalisasi komoditas tanaman lainnya, utamanya kakao, karet dan juga kelapa.

Menurut Airlangga, pengelolaan dana perkebunan diperlukan guna memaksimalkan hasil perkebunan masing-masing daerah di Indonesia secara merata untuk menyediakan bahan baku bagi industri lainnya.

Airlangga mencontohkan, perkebunan kakao di wilayah Sumatra dan Kalimantan memiliki potensi yang lebih untuk dikembangkan lagi.

"Oleh karena itu, kemarin kita akan dorong juga industri kakao untuk kita dongkrak kembali. Kakao itu kan kebunnya 800.000 ha pada saat puncak (panen). Tetapi saat sekarang di bawah 200.000 ha. Sehingga pada saat industri kita bangun malah kurang bahan baku," katanya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) buka suara terkait penambahan tugas baru terhadap Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk bertanggung jawab terhadap komoditas kakao dan kelapa.

Ketua Umum Askindo, Arief Susanto, optimistis, kebijakan ini bisa menunjang produktivitas kakao dan meningkatkan daya saing secara global.

"Kami percaya bahwa langkah ini merupakan langkah yang tepat dan strategis untuk mendorong upaya mengembalikan kejayaan kakao Indonesia," jelas Arief pada Kontan.co.id, Senin (15/7).

Arief menguraikan langkah yang diambil oleh pemerintah dengan menginisiasi pembentukan dua kedeputian baru, yakni Deputi Kakao dan Deputi Kelapa di BPDPKS bisa memacu daya saing melalui penyerapan produk di pasar domestik, mengingat 99% kakao Indonesia dibudidayakan oleh pekebun rakyat.

Ia berharap, regulasi teknis yang nantinya diterapkan bisa menjawab kebutuhan bahan tanam berkualitas yang dibutuhkan, serta dekat dengan sentra produksi pekebun kakao.

Selain itu, melalui BPDPKS ini, pihaknya berharap ada kepastian ketersediaan dan kemudahan akses pupuk bersubsidi dan penyediaan tenaga penyuluh lapangan yang lebih memadai di sektor ini.

"Kami menyambut baik rencana ini, dan dengan senang hati bekerjasama dengan BPDPKS serta pemangku kepentingan lain," tambahnya.

Sebelumnya, pemberian tugas tambahan kepada BPDPKS ini diputuskan melalui rapat internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada Rabu (10/7) lalu.

Usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan alasan penambahan tugas kakao dan kelapa ini merupakan sektor yang terkait dengan perkebunan rakyat.

"Jadi, BPDPKS nantinya tidak hanya melakukan replanting kelapa sawit, tetapi juga replanting/revitalisasi perkebunan kakao dan kelapa," urai Airlangga.

Dia menjelaskan produksi kakao dalam negeri saat ini sekitar 180.000 ton dan produksi kelapa sekitar 2,8 juta ton. Adapun nilai ekspor kakao adalah US$ 1,3 miliar dan nilai ekspor kelapa US$ 1,2 miliar.

Kemudian, luas lahan perkebunan kakao saat ini 1,3 juta hektar dan luas lahan perkebunan kelapa 3,3 juta hektar.

Airlangga mengungkapkan, produksi kakao lokal memasok bahan baku sebanyak 45% dan 55% bahan baku berasal dari impor.

"Tadi arahan bapak presiden perlu dikelola memberikan tugas tambahan kepada BPDPKS juga untuk bertanggungjawab untuk mereplanting dan juga mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa," ujar Airlangga.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tambahan penugasan untuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengurus kakao dan kelapa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Pengarah BPDPKS, menjelaskan, alasan penambahan tugas BPDPKS untuk mengurus kakao dan kelapa.

Dari segi perdagangan, nilai ekspor kakao mencapai US$ 1,3 miliar dan nilai ekspor kelapa mencapai US$ 1,2 miliar.

Namun di satu sisi, jumlah produksi kakao dan luas lahannya berkurang. Produksi kakao lokal hanya mampu memasok 45% bahan baku dan sisanya 55% bahan baku berasal dari impor.

“Dua duanya ini adalah small holder atau kebun rakyat, jadi penugasan BPDPKS tidak hanya untuk kelapa sawit, tetapi juga untuk revitalisasi (replanting) kakao dan kelapa,” ujar Airlangga dikutip Kamis (11/7).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Petani Kakao Arief Zamroni meminta pemerintah melibatkan asosiasi petani kakao dalam menyusun mekanisme pengurusan kakao oleh BPDPKS ke depannya. Sebab, petani kakao belum pernah dilibatkan dalam pembicaraan terkait hal ini.

“Jadi secara garis besar saya menyambut baik, tapi tidak bisa komentar banyak, kecuali kita sudah duduk bersama dan seyogianya ikut terlibat,” ujar Arief kepada Kontan, Kamis (11/7).

Lebih lanjut, Arief mengatakan, beberapa kebun kakao beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit. Ia memperkirakan 10% dari satu juta hektar kebun kakao beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit.

Dengan bertambahnya tugas BPDPKS mengurus kakao, petani berharap BPDPKS juga dapat melakukan pengembangan sumber daya manusia (SDM), penelitian dan pengembangan (litbang), penyediaan sarana dan prasarana bagi petani kakao rakyat, seperti yang selama ini dilakukan terhadap pengembangan komoditas kelapa sawit.

“(Alih fungsi lahan kakao menjadi kelapa sawit) karena alasan kemungkinan lebih sejahtera,” ucap Arief.

Sementara itu, Dewan Nasional Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengatakan, selama ini banyak masyarakat membuka kebun kelapa sawit karena komoditas ini ditunjang teknologi, biaya dan penguatan SDM. Sedangkan, komoditas lain tidak.

"Akhirnya orang ramai-ramai buka (lahan) sawit," ucap Darto kepada Kontan.

Menurutnya, jika ada dukungan untuk komoditas lain, tentu masyarakat punya alternatif. Termasuk petani sawit.

Petani sawit bisa kembangkan komoditas tambahan itu, sebagai pilihan lain agar tidak sawit saja yang dikelola.

"Aturannya sebaiknya diubah dulu jika hendak digunakan untuk komoditas lain. Terutama di PP dan Perpres yang mengatur tentang Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit," jelas Darto.